Pak Sumar yang baik,
Terimakasih atas kiriman postingnya, subject: Agama, Negara dan
Perempuan. Penting untuk dibaca dan disimak isinya...
Salam,
MiRa
--- In [EMAIL PROTECTED], Sumar Sastrowardoyo
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Surya Online - Harian Pagi Surya
Selasa, 20 Februari 2007 01:51 wib
Opini:
Agama, Negara, dan Perempuan
Monday, 19 February 2007
Perkembangan wacana keperempuanan di wilayah agama dan negara,
sejak reformasi sampai awal 2007, bisa dikatakan tidak menunjukkan
gerakan yang progresif. Negara tetap kukuh sebagai institusi yang
merefleksikan watak maskulinitas dan menguatkan relasi patriarki.
Kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan domestik
(domestic violence) tetap terjadi, bahkan intensitasnya cenderung
meningkat, walaupun negara telah membuat aturan perlindungan dari
kekerasan seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT), namun karena kurangnya sosialisasi dan
penegakan konstitusionalnya sangat lemah, maka kebijakan tersebut
tidak berfungsi efesien dan efektif.
Yang lebih tragis, kekerasan saat ini bukan hanya terjadi
secara fisik, namun secara pelan dan pasti, kekerasan berubah menjadi
kekerasan wacana, struktural, sekaligus kultural. Fakta ini bisa
diamati pada dorongan yang terus-menerus terhadap eksistensi dan
citra perempuan agar berkualitas instan; di satu sisi tubuh perempuan
dijadikan objek eksploitasi bagi kepentingan kapitalisme dan modal,
dan pada sisi yang lain pola pikir (mindset) perempuan
diobjektifikasi dengan narasi-narasi kemajuan dan pembelaan yang
palsu, seperti hedonisme dan konsumerisme.
Perempuan hari ini menjadi banal, tidak berindentitas kukuh,
dan berkepribadian ganda. Mereka dinobatkan sebagai pemenang di
sektor yang tidak jauh-jauh dari pusar, dada, dan paha. Sedangkan di
wilayah yang bercorak intelektual dan perjuangan yang visioner,
pemain dan pemenangnya masih dipenuhi oleh laki-laki.
Transformasi gender menjadi gamang, isu-isu yang diperjuangkan
menjadi tidak progressif, diam di tempat bahkan terjebak dalam
sirkulerisme wacana. Organ-organ gerakan dan lembaga-lembaga
pendamping menjadi lemah secara dramatis. Namun anehnya, kondisi ini
tidak direspons secara cepat oleh negara, contohnya dengan merumuskan
kebijakan yang tidak partikular dan memberikan proteksi yang
mendorong perempuan untuk terus menerus menemukan identitas yang
sejati, sehingga bisa berpartisipasi dalam semua lini kehidupan.
Agama juga seirama dengan negara, para elite yang memegang
otoritas keagamaan tidak berhasil menciptakan formulasi pemikiran
yang revolutif, progresif, dan mengandung muatan pembelaan terhadap
perempuan, yang secara cepat bisa dinjeksikan pada struktur
kebudayaan yang dijalin dalam relasi doktrin maskulin, kebudayaan
feodal, dan patriarkal.
Doktrin agama tidak pernah direformasi secara sungguh-sungguh,
sehingga strukturnya memberikan peluang pada perempuan untuk diterima
sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki, dan mempunyai kemampuan
yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan aktivitas yang bisa
memajukan masyarakat. Para pemuka agama masih menikmati berkah
kebudayaan yang hegemonik dan dominatif, terutama untuk melanggengkan
kepentingan-kepentingan pragmatisnya, serta dengan cermat terus
memainkan isu-isu temporer yang terkesan memihak rakyat banyak, atau
terus membicarakan isu-isu elitis yang sama sekali tidak berkorelasi
dengan semangat pemberdayaan perempuan.
Sesekali memang tampak para elite agama mencoba melakukan
pembelaan dan mengusung tema-tema yang seakan-akan membela perempuan,
namun itu bersifat sementara, bukan pilihan yang serius dan
strategis. Ini dibuktikan dengan gagalnya gerakan pemberdayaan
perempuan menjadi isu bersama, sekaligus gagal mengalami masifikasi
di tingkatan publik.
Padahal dalam konteks masyarakat Indonesia, wilayah agama
adalah sektor kunci yang apabila dimodifikasi dengan tepat akan bisa
memangkas relasi gender yang timpang dan bisa menghilangkan struktur
yang tidak memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk
beraktualisasi. Dan membiarkan wilayah ini dipenuhi oleh timbunan
pemahamaan keagamaan yang misoginis, berarti sama saja dengan
mengabadikan ketertindasan terhadap perempuan.
Jalan Tengah Negara dan Agama
Dalam konteks pemberdayaan terhadap perempuan, pada tingkatan
suprastruktur, minimal ada empat masalah yang selama ini tidak
diselesaikan dengan baik.
Pertama, ketertindasan perempuan tidak terjadi alamiah dan
bukan kodrat, tetapi karena tidak adanya kesadaran dalam diri
perempuan bahwa ia harus menjadi subjek bagi kepentingan dirinya
sendiri. Ia harus aktif membela hak-hak individualnya dan pada saat
yang sama berpartisipasi dalam kemajuan dan peradaban.
Kedua, ketidaksadaran perempuan bahwa dia ada dalam jalinan
kebudayaan yang tidak adil. Bangunan relasi sosial-kemasyarakatan
yang ia temui telah begitu rupa membatasi kebebasan ekspresionalnya.
Ketiga, produksi kebudayaan bersekutu dengan struktur nalar keagamaan
yang bias gender. Cara baca masyarakat terhadap doktrin agama yang
antiperempuan menjadikan perlakuan yang diskriminatif dan mendapatkan
legitimasi legal agama.
Keempat, relasi negara dan agama, dalam watak pragmatisnya,
juga mengeleminasi kemungkinan aktualisasi diri perempuan. Dua
entitas -negara dan agama- menjalin suatu nalar otoriter yang
menyungkup perempuan sebagai objek eksploitatif bukan patner
partisipatif.
Akibatnya perempuan merasa sudah kodrat dan takdir apabila
dirinya menjadi warga masyarakat kelas dua, menjalankan kewajiban
domestik, dan melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan sama sekali
dengan kebutuhan dan kepentingan dirinya.
Negara harus menciptakan aturan formal yang bisa melindungi
perempuan dari kekerasan baik fisikal, psikis, struktural, maupun
kekerasan kultural. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi sementara
sebelum mega proyek yang lebih besar dilakukan.
Dan disinilah UU KDRT menemukan signifikansinya sebagai langkah
awal yang baik dalam menciptakan perlindungan terhadap perempuan,
yang idealnya kemudian ditindaklanjuti dengan produk hukum dan undang-
undang perlindungan yang lebih komperhensif.
Di saat yang sama negara harus memperluas kebijakan-kebijakan
serupa yang berorientasi jangka panjang dan merupakan kerja
kebudayaan, dengan harapan struktur-struktur yang dominatif secara
bertahap mencair dan menjadi pro-perempuan, sehingga perempuan bukan
hanya menjadi objek pasif yang terus-menerus diproteksi karena
kelemahannya, namun perempuan menjadi aktif untuk mengadvokasi diri
sendiri, karena menyadari akan hak-hak serta tanggung jawab yang
harus dilakukan.
Langkah di wilayah ini bisa dimulai dengan penguatan institusi
pendidikan, menekan biaya sekolah, menyiapkan mata pelajaran yang
mengikis watak misoginisme, mempersiapkan lembaga-lembaga
keterampilan, memperkuat lembaga pendamping terhadap perempuan, dan
menyediakan akses terbuka sepenuhnya bagi pengembangan potensi
perempuan, termasuk lapangan pekerjaan, politik, dan sebagainya.
Dan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, negara bisa
menggandeng institusi agama dan elitenya sebagai perpanjangan tangan
ke masyarakat, mengingat mereka menguasai jaringan yang menyentuh
langsung arus bawah. Dan tentunya diiringi dengan memperkuat aparat
penegak peraturan dan kebijakan yang telah dirumuskan, mengingat
banyaknya kegagalan penegakan hukum dan kebijakan disebabkan oleh
lemah dan tidak konsistennya aparat.
Sedangkan para elite agama, yang umumnya berada di pesantren
dan menguasai lembaga-lembaga pendidikan, memiliki organ-organ
majlis taklim dan lembaga-lembaga binaan otonom, akan sangat banyak
membantu tugas negara, jika sejak dini menyadari bahwa wacana
keagamaan harus memberi ruang gerak pada perempuan.
Sudah saatnya masyarakat tidak hanya diajari pemahaman
keagamaan melalui kitab-kitab klasik, yang kebanyakan mengalami
distorsi dan merupakan tempat bersarangnya cara pandang yang
diskriminatif, tetapi langsung diajak mempelajari pendapat Alquran
terhadap perempuan, sekaligus bagaimana Nabi Muhammad SAW dan sahabat
memperlakukan perempuan.
Ini karena pada tingkatan doktrin primer, -Alquran dan Hadist-
ternyata perempuan menempati posisi terhormat, dan secara pasti
disediakan ruang-ruang terbuka bagi aktualisasi diri dan partisipasi
yang tidak terbatas.
Di zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan juga menjadi pasukan
tempur, meriwayatkan hadist, menghadiri majlis ilmu pengetahuan,
melakukan misi perdagangan dan duta kenegaraan, serta mengerjakan
tugas-tugas kemasyarakatan lainnya, yang semuanya itu menjadikan
peranan perempuan dalam sejarah penyebaran dan penguatan Islam awal
dicatat dengan tinta emas.
Komentar (0) >>
Tulis komentar
Nama
Email
Website
Judul
Komentar
Tambah Komentar
Silahkan nyalakan javascript untuk menulis komentar
