http://www.kompas.com/kompas-cetak/0704/23/Politikhukum/3473159.htm
Senin, 23 April 2007 Kebijakan Publik Kepentingan Perempuan Tak Sepenuhnya Terakomodasi Jakarta, Kompas - Sedikitnya jumlah perempuan yang turut menekuni politik membuat kepentingan perempuan tak terakomodasi dalam kebijakan publik. Kesenjangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki pun semakin jauh. Kesejahteraan perempuan sulit diperbaiki. Direktur Eksekutif Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik Titi Sumbung pada diskusi yang diadakan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Jakarta, Sabtu (21/4), mengatakan, sedikitnya perempuan dalam kekuasaan membuat proses demokrasi yang dibangun mengalami defisit. Perempuan yang jumlahnya hampir sama dengan laki-laki tak menjadi prioritas dalam kebijakan. Dalam Pemilu 2004, hanya 11 persen perempuan dari seluruh anggota DPR. Di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), jumlah anggota perempuan mencapai 21 persen. Persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/ kota lebih sedikit lagi. Di jajaran eksekutif, jumlah pegawai negeri sipil perempuan mencapai 40,62 persen. Namun, jumlah yang memiliki golongan eselon I hanya 14,68 persen. "Perempuan kurang mendapat peran dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan," kata Titi. Sedikitnya perempuan yang berperan dalam penentuan kebijakan membuat kualitas perempuan Indonesia rendah. "Kebijakan ekonomi, politik, kesehatan, dan lainnya tidak berpihak kepada perempuan bila kerangka pikir masyarakat dan pengambil keputusan masih dikuasai budaya patriarki," kata Ketua Departemen Filsafat Universitas Indonesia Gadis Arivia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan hanya separuh dari laki-laki. (mzw)
