Aishadear,
Setahu saya yg namanya korupsi di Indonesia itu susah membuktikannya.
Karena kan nggak melulu seseorang itu nilep uang/ada bukti.
Tapi mengeluarkan kebijakan, menyetujui kebijakan yg mengakibatkan tindak
korupsi
juga digolongkan sebagai korupsi.
Seperti misalnya besannya SBY, dia terpidana hanya karena mengetahui kebijakan
yg menyebabkan korupsi.
Kadang2 orang yg korup justru licik. Mereka sudah atur siasat gimana gitu
mendistribusikan harta jarahannya.
Laporan kekayaan pejabat sering ada harta dengan istilah hibah.
Dulu kalo ada istilah hibah gak diperiksa lagi.
Kemudian juga transaksi tanpa lewat bank atau di bawah seratus juta sudah susah
ngeceknya.
salam,
l.meilany
----- Original Message -----
From: aishayasmina2002
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Sent: Saturday, December 19, 2009 6:10 AM
Subject: [wanita-muslimah] Hijrah dari Korupsi
Temans,
Jika baca tulisan pak Zuhairi Misrawi ini, saya tidak mengerti kenapa di
Indonesia tidak diatur pembuktian terbalik, tidak perlu polisi dan jaksa
jungkir balik mencari bukti korupsi, koruptornya saja yang disuruh membuktikan
kekayaannya itu dari mana. Pembuat aturan mulai dari UU dan lainnya itu DPR dan
pemerintah ya? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini muslim, tentunya mereka
juga muslim yang harusnya membuat aturan pembuktian terbalik ini. Kalaupun
bukan muslim, di agama apapun ada prinsip anti korupsi. Jadi sejauh apa mereka
memahami agama? Atau mereka tahu korupsi salah tapi kenikmatan dunia karena
korupsi itu begitu menggoda?
salam
AY
=======
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/17/04391215/hijrah.dari.korupsi
Hijrah dari Korupsi
Oleh Zuhairi Misrawi
Momentum tahun baru 1431 Hijriah mempunyai makna yang amat mendalam bagi
republik ini. Pasalnya, Pansus Bank Century dan KPK sedang menyelidiki adanya
dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.
Hijrah secara etimologis berarti migrasi fisik dari satu tempat ke tempat
yang lain, sedangkan secara terminologis merupakan migrasi nilai dari
ketertindasan menuju keadilan dan keadaban. Nabi Muhammad SAW yang semula
tinggal bersama para pengikutnya di Mekkah memilih melakukan hijrah ke Yatsrib,
terutama dalam rangka menyongsong kehidupan baru yang menjunjung tinggi
moralitas dan kemaslahatan bersama.
Dalam kurun waktu tidak lama, sekitar dua tahun, Nabi berhasil melakukan
perubahan yang menggugah semua penduduk Yatsrib, baik kalangan Muslim, pagan,
maupun Yahudi. Yastrib pun diganti menjadi al-Madinah, yaitu kota yang
menjunjung tinggi peradaban dan keadaban publik.
Piagam Madinah merupakan salah satu pencapaian politik yang sangat fantastik.
Sebab, di dalamnya memuat kesepakatan politik yang menjunjung tinggi
kesetaraan, keadilan, dan kedamaian di antara mereka yang terlibat dalam
perjanjian.
Piagam Madinah menjadi salah satu model untuk membangun demokrasi
deliberatif, yaitu demokrasi yang sangat menjunjung tinggi partisipasi publik
dan meletakkan kepentingan publik di atas segala-galanya.
Keteladanan
Pesan penting yang terdapat dalam hijrah adalah keteladanan seorang pemimpin.
Tatkala membangun tempat tinggal di Madinah, Nabi memilih membangun rumah yang
sangat sederhana sebagai bentuk keteladanan yang paling mulia.
Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam Fiqh al-Sîrah menggambarkan rumah Nabi,
lantainya dari kerikil dan atapnya dari daun kurma. Tempat tinggal yang
dibangun Nabi bersebelahan dengan masjid bersejarah, yang sekarang dikenal
dengan Masjid Nabawi.
Dalam hal ini, hijrah bukanlah migrasi yang misinya ingin meraih kemewahan
dan kemegahan hidup. Hijrah adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur
bahwa seorang pemimpin mesti mempunyai kesungguhan untuk mendahulukan
kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri.
Kehidupan Nabi yang sederhana dan komitmennya yang begitu kuat terhadap
orang-orang miskin telah menjadi kekuatan moral yang sangat ampuh untuk
membangun sebuah tatanan sosial yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan
berkeadaban. Konsekuensinya, hijrah yang dilakukan Nabi membawa transformasi
sosial yang sangat luar biasa.
Kalangan non-Muslim di Madinah pun berdecak kagum karena telah lahir seorang
pemimpin yang tidak membangun istana. Seorang pemimpin yang merupakan
manifestasi dari umat dan tidak suka menumpuk-numpuk harta. Sebab itu pula,
penduduk Madinah menyambut beliau dengan ungkapan yang sangat indah, "Telah
terbit bulan purnama dari bukit Wada'".
Dalam konteks keindonesiaan, fakta historis tersebut harus menjadi khazanah
moral yang mestinya dapat mengatasi masalah korupsi yang makin lama makin
mengkhawatirkan. Publik mulai hilang kepercayaan terhadap para pejabat publik.
Persoalan korupsi pada hakikatnya adalah persoalan moral sekaligus mental.
Selama ini, kepemimpinan dan pelayanan publik tidak diletakkan dalam konteks
rakyat yang dipimpin.
Dalam batasan tertentu, korupsi telah menjadi salah satu keahlian tersendiri
bagi sebagian pemimpin dan elite di republik ini. Meskipun mereka berani
bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, publik dapat menilai korupsi
sudah mendarah daging dalam birokrasi. Korupsi sangat identik dalam birokrasi
kita.
Tanpa mengurangi mereka yang mempunyai anggapan bahwa sistem yang transparan
dan akuntabel amatlah penting untuk mengatasi problem korupsi, faktanya, sistem
tidak akan bermakna apa-apa jika tidak disertai dengan kesungguhan moral dari
para pemimpin dan para elite lainnya untuk menjadikan keadilan dan
kesejahteraan sebagai pintu masuk bagi kemajuan dan perubahan sosial.
Momentum hijrah sejatinya dapat mendorong setiap pejabat publik untuk
menjadikannya sebagai cermin, terutama dalam rangka mengedepankan kesederhanaan
dan kesungguhan untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.
Kesederhanaan seorang pemimpin akan menimbulkan trust dari publik.
Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap elite politik disebabkan mereka
yang menjadi pejabat pada umumnya hidup mewah dengan gelimang harta. Jika
seandainya pembuktian terbalik dapat dijadikan cara untuk mendeteksi koruptor,
hampir bisa dipastikan sebagian besar pejabat publik akan menggunakan seragam
koruptor.
Jika Pansus Bank Century dan KPK dapat mengungkap dugaan korupsi, akan
menjadi kado yang indah bahwa bangsa ini benar- benar sedang hijrah dari
korupsi menuju antikorupsi.
Zuhairi Misrawi Ketua Moderate Muslim Society dan Penulis Buku Mekkah dan
Madinah
[Non-text portions of this message have been removed]
