Ikut komentar ya...betul bu dev, untuk final bukan hanya memenuhi 4 syarat
eksplisit dalam pasal 8 aja, tapi ada syarat implisitnya yaitu ph istri hanya
dilaporkan dalam SPT Suami, nah kalo punya NPWP sendiri berarti tidak lagi
dilaporkan dalam SPT Suami sehingga tidak bersifat final...hanya pendapat dr
seorang newbie....
--- On Thu, 3/4/10, devry bonte <devryiskan...@yahoo.com> wrote:
From: devry bonte <devryiskan...@yahoo.com>
Subject: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Thursday, March 4, 2010, 3:53 PM
Dear Pak Prastowo,
Persyaratan supaya masuk ke kelompok final apa ya ?
Kemaren ngejar buruh, pegawai, pensiunan.
Hari ini ngejar para isteri isteri.
Apa maksud DJP , semua isteri isteri (yang memiliki hanya penghasilan dari 1
pemberi kerja) disuruh ngikut NPWP suami aja (atau cabang NPWP suami) supaya
dapat fasilitas FINAL.
Saya tetap memasukkan penghasilan istri dari hanya 1 pemberi kerja (status
istri ber NPWP sendiri dan tidak berhubungan dengan usaha suami ) kedalam
penghasilan FINAL.
Salam,
Devry
Note : Pak Pras, Dev bukan bapak , salam kenal ya
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo <sesaw...@yahoo. com> wrote:
From: prastowo prastowo <sesaw...@yahoo. com>
Subject: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Date: Thursday, March 4, 2010, 3:26 PM
Benar sekali Pak Devry.
Sedikit meluruskan, penghasilan istri dari satu pemberi kerja yg memenuhi
persyaratan DIANGGAP final, jadi ia sendiri sebenarnya tidak bersifat final.
Ini kekeliruan yang implikasi pd aspek keadilan sangat besar.
salam,
pras
____________ _________ _________ __
Dari: devry bonte <devryiskandar@ yahoo.com>
Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Terkirim: Kam, 4 Maret, 2010 00:17:07
Judul: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
Dear Pak Prastowo,
SE-29/PJ/2010 khususnya angka 3 huruf d menarik alur berpikir cari Pasal2 itu
lalu menyimpulkan bahwa wanita kawin sebagai pegawai dan memperoleh penghasilan
dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 yang memiliki NPWP
sendiri ( beda dg suaminya), penghitungan pajaknya harus digabung dulu dengan
penghasilan suami lalu baru dihitung PPh terutang secara proporsional.
Menurut saya, selagi dasar hukum atas "Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja
adalah FINAL" belum dicabut, maka penghasilan tersebut tetap masih FINAL.
Salam,
Devry
--- On Thu, 3/4/10, Hendro Setiawan <dolut...@yahoo. com> wrote:
From: Hendro Setiawan <dolut...@yahoo. com>
Subject: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Date: Thursday, March 4, 2010, 2:57 PM
Salah satu konsekuensi dari kepemilikan NPWP sendiri (berbeda dng suami) dan
pisah harta...selain konsekuensi pajak juga ada tambahan administrasi. ..
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo <sesaw...@yahoo. com> wrote:
From: prastowo prastowo <sesaw...@yahoo. com>
Subject: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Date: Thursday, March 4, 2010, 2:27 PM
SE-29/PJ/2010 ini cukup mengagetkan, karena implikasinya adalah wanita kawin
berpenghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 dan
memiliki NPWP sendiri ( tidak NPWP suami) akan dirugikan. Ini jelas bertolak
belakang dengan kampanye atau himbauan untuk ber-NPWP. Argumen saya:
- UU KUP Pasal 2 ayat (1) mewajibkan wanita kawin hidup berpisah berdasarkan
putusan hakim atau perjanjian tertulis pisah harta dan penghasilan. Ini kaidah
yang lama. UU KUP 2007 ( 28/2007) menambahkan dengan memberi kesempatan bagi
wanita kawin di luar kriteria tadi untuk mendaftarkan diri untuk dapat
menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban sendiri.
- Pasal 8 UU PPh.
ayat (1): penghasilan wanita kawin dari satu pemberi kerja dan telah dipotong
PPh tidak digabung/bukan merupakan penghasilan suami. UU Perpajakan
mengasumsikan keluarga sebagai satu entitas dg suami sebagai kepala RT.
ayat (2): Mengatur pengenaan pajak secara terpisah atas kriteria:
a. wanita kawin hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
b. wanita kawin menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pisah harta
dan kewajiban.
c. wanita kawin yang memilih menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban sendiri.
Khusus huruf a penghitungannya dipisah sejak awal, huruf b dan c digabung dulu
baru dihitung proporsional.
Nah, SE-29/PJ/2010 khususnya angka 3 huruf d menarik alur berpikir cari Pasal2
itu lalu menyimpulkan bahwa wanita kawin sebagai pegawai dan memperoleh
penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 yang
memiliki NPWP sendiri ( beda dg suaminya), penghitungan pajaknya harus digabung
dulu dengan penghasilan suami lalu baru dihitung PPh terutang secara
proporsional.
Implikasinya:
Ketika penggabungan menyentuh lapisan tarif lebih tinggi, akan terjadi KURANG
BAYAR.
Padahal:
- Pasal 8 ayat 1 UU PPh secara normatif mengecualikan penggabungan ini.
- Form 1770-III dan Form 1770 S-II angka 15 mengatakan bahwa penghasilan istri
dari satu pemberi kerja DIANGGAP final (selaras dg Pasal 8 UU KUP).
SE ini merugikan wanita kawin (karyawati) yg beritikad baik mendaftarkan diri
ber-NPWP karena ada kemungkinan akan membayar kekurangan pajak, dan dibedakan
dengan karyawati yg NPWP-nya menginduk ke suami.
Ini penafsiran saya, maka SE ini seharusnya tidak mengatur demikian di angka 3
huruf d kalau membaca UU KUP dan UU PPh secara utuh dan benar.
ada pendapat lain?
salam,
pras
____________ _________ _________ __
Dari: Gianto Setiadi <giantosetiadi@ gmail.com>
Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com; forum-pajak@ yahoogroups. com
Terkirim: Rab, 3 Maret, 2010 20:03:23
Judul: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
Kamis, 04/03/2010 10:25:08 WIBOleh: Achmad Aris
JAKARTA (Bisnis.com) : Bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri, wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh
sendiri terpisah dengan SPT tahunanan suami.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menegaskan hal itu dalam surat
edaran Dirjen Pajak tertanggal 1 Maret 2010 bernomor SE-29/PJ/2010 tentang
Pengisian SPT bagi Wanita Kawin Yang melakukan Perjanjian Pemisahan Harta dan
Penghasilan atau Yang Memilih Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya
sendiri.
"Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT wanita kawin adalah seluruh penghasilan
yang diterima atau diperoleh wanita kawin dalam satu tahun pajak, tidak
termasuk penghasilan anak yang belum dewasa," kata Tjiptardjo dalam SE itu yang
diperoleh Bisnis.com hari ini.
Sementara itu, Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT wanita kawin
adalah harta dan kewajiban yang dimiliki atau dikuasi wanita kawin itu pada
akhir tahun pajak.
Adapun cara penghitungan PPh terutang dalam SPT wanita kawin, jelasnya, harus
didasarkan pada penggabungan penghasilan bersih suami isteri dan besarnya PPh
terutang bagi isteri yang dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan
bersih antara suami dan isteri. "Cara penghitungan ini juga berlaku bagi wanita
kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau
diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21," sambungnya.
Terkait tata cara pengisian SPT-nya, mengikuti ketentuan tata cara pengisian
SPT tahunan secara umum.
Perlu diketahui, bila batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang
pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2010. (ln)
[Non-text portions of this message have been removed]
Selalu bisa chat di profil jaringan, blog, atau situs web pribadi! Yahoo!
memungkinkan Anda selalu bisa chat melalui Pingbox. Coba! http://id.messenger
.yahoo.com/ pingbox/
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!
http://id.mail. yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
