sila baca laman ini:
http://kangaswad.wordpress.com/2010/10/03/imunisasi-dengan-vaksinnya-dari-enzim-babi/
mari kita bijak dalam menilai imunisasi
Imunisasi Dengan Vaksin Dari Enzim Babi
Penulis: Al Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin
Mukhtar as-Sidawi hafizhahullah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imunisasi diartikan
“pengebalan” (terhadap penyakit). Kalau dalam istilah kesehatan,
imunisasi diartikan pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit
tertentu. Biasanya imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikkan
maupun diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun).
Vaksin adalah bibit penyakit (misal cacar) yang sudah dilemahkan,
digunakan untuk vaksinasi.2 Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan
antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin
tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi
penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.
Imunisasi memiliki beberapa jenis, di antaranya Imunisasi BCG,
Imunisasi DPT, Imunisasi DT, Imunisasi TT, imunisasi Campak, Imunisasi
MMR, Imunisasi Hib, Imunisasi Varicella, Imunisasi HBV, Imunisasi
Pneumokokus Konjugata. Perinciannya bisa dilihat dalam buku-buku
kedokteran, intinya jenis imunisasi sesuai dengan penyakit yang perlu
dihindari.
Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan
vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul.
Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius,
yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.3
Jadi, imunisasi merupakan penemuan kedokteran yang sangat bagus dan
manfaatnya besar sekali dalam membentengi diri dari berbagai penyakit
kronis, padahal biayanya relatif murah.4
Hukum Asal Imunisasi
Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena termasuk penjagaan
diri dari penyakit sebelum terjadi. Rasulullah shallallahu ’alaihi
wa sallam bersabda : “Barangsiapa yang memakan tujuh butir
kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir”(HR.
Bukhari : 5768, Muslim : 4702).
Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyari’atkannya
mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi.5
Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka
hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena
penyakit.6
Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)
Setelah sekelumit informasi tantang imunisasi di atas, sekarang kita
masuk kepada permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir
ini, yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus (IPV) yang
dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari babi.
Bagaimanakah gambaran permasalahan yang sebenarnya ? Dan bagaimanakah
status hukumnya?
A.Gambaran Permasalahan
Berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 1192/MENKES/IX/2002,
tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal
Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada
rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya’ban 1423 / 8 Oktober 2002; dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit
polio dari masyarakat secara serentak dengan cara pemberian dua tetes
vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
2.Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan
cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
3.Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise
(kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang
diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik).
4.Jika anak-anak yang menderita immunocompromise tersebut
tidak diimunisasi maka mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat
dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
5.Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan
enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir
tidak terdeteksi unsur babi.
6.Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan
vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri maka diperlukan investasi
(biaya/modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas. 7
B.Jembatan Menuju Jawaban
Untuk sampai kepada status hukum imunisasi model di atas, kami memandang
penting untuk memberikan jembatan terlebih dahulu dengan memahami
beberapa masalah dan kaidah berikut, setelah itu kita akan mengambil
suatu kesimpulan hukum.5
1.Masalah Istihalah
Maksud Istihalah di sini adalah berubahnya suatu benda yang
najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya.
Seperti khamr berubah menjadi cuka, bai menjadi garam, minyak menjadi
sabun, dan sebagainya.9
Apakah benda najis yang telah berubah nama dan sifatnya tadi bisa
menjadi suci? Masalah ini diperselisihkan ulama, hanya saya pendapat
yang kuat menurut kami bahwa perubahan tersebut bisa menjadikannya suci,
dengan dalil-dalil berikut :
a.Ijma’ (kesepakatan) ahli ilmu bahwa khamr apabila berubah menjadi
cuka maka menjadi suci.
b.Pendapat mayoritas ulama bahwa kulit bangkai bisa suci dengan disamak,
berdasarkan sabda Nabi “ Kulit bangkai jika disamak maka ia menjadi
suci.” ( Lihat Shohihul-Jami’ : 2711)
c.Benda-benda baru tersebut – setelah perubahan – hukum asalnya adalah
suci dan halal, tidak ada dalil yang menajiskan dan mengharamkannya.
Pendapat ini merupakan madzhab Hanafiyyah dan Zhahiriyyah[10], salah
satu pendapat dalah madzhab Malik dan Ahmad[11]. Pendapat ini dikuatkan
oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah[12], Inul Qoyyim, asy-Syaukani[13],
dan lain-lain.[14]
Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnul-Qoyyim : “Sesungguhnya benda suci
apabila berubah menjadi najis maka hukumnya najis, seperti air dan
makanan apabila telah berubah menjadi air seni dan kotoran. Kalau benda
suci bisa berubah najis, lantas bagaimana mungkin benda najis tidak bisa
berubah menjadi suci? Allah telah mengeluarkan benda suci dari kotoran
dan benda kotor dari suci. Benda asal bukanlah patokan. Akan tetapi,
yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Mustahil
benda tetap dihukumi najis padahal nama dan sifatnya telah tidak ada,
padahal hukum itu mengikuti nama dan sifatnya.”[15]
2.Masalah Istihlak
Maksud Istihlak di sini adalah bercampurnya benda haram atau
najis dengan benda lainnya yang suci dan hal yang lebih banyak sehingga
menghilangkan sifat najis dan keharamannya, baik rasa, warna, dan
baunya.
Apabila benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa
menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci, berdasarkan
dalil berikut :
“Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun.”
(Shohih. Lihat Irwa’ul-Gholil:14)
“Apabila air telah mencapai dua qullah maka tidak najis.” (Shohih.
Lihat Irwa’ul-Gholil:23).
Dua hadits di atas menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram
apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut
lebur tak menyisakn warna atau baunya maka dia menjadi suci.
Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Barang siapa yang memperhatikan
dalil-dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syari’at, niscaya
akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air
dan cairan tanpa bisa berubah, sangat jauh dari logika.”[16]
Oleh karenanya, seandainnya ada seseorang yang meminum khomr yang
bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamr-nya
hilang maka dia tidak dihukumi minum khomr. Demikian juga, bila ada
seorang bayi diberi minum ASI (air susu ibu) yang telah bercampur dengan
air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi
sebagai anak persusuannya.”[17]
3.Darurat dalam Obat
Dharurah (darurat) adalah suatu keadaan terdesak untuk
menerjang keharaman, yaitu ketika seorang memilki keyakinan bahwa
apabila dirinya tidak menerjang larangan tersebut niscaya akan binasa
atau mendapatkan bahaya besar pada badanya, hartanya atau kehormatannya.
Dalam suatu kaidah fiqhiyyah dikatakan:
“Darurat itu membolehkan suatu yang dilarang”
Namun kaidah ini harus memenuhi dua persyaratan: tidak ada pengganti lainya yang
boleh (mubah/halal) dan mencukupkan
sekadar untuk kebutuhan saja.
Oleh karena itu, al-Izzu bin Abdus Salam mengatakan : “Seandainya
seorang terdesak untuk makan barang najis maka dia harus memakannya,
sebab kerusakan jiwa dan anggota badan lebih besar daripada kerusakan
makan barang najis.”[20]
4.Kemudahan Saat Kesempitan
Sesungguhnya syari’at islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak
sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, bahkan Imam asy-Syathibi
mengatakan: “Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai
derajat yang pasti”.[20]
Semua syari’at itu mudah. Namun, apabila ada kesulitan maka akan ada
tambahan kemudahan lagi. Alangkah bagusnya ucapan Imam asy-Syafi’i
tatkala berkata :
“Kaidah syari’at itu dibangun (di atas dasar) bahwa segala sesuatu
apabila sempit maka menjadi luas.”[21]
5.Hukum Berobat dengan sesuatu yang Haram
Masalah ini terbagi menjadi dua bagian :
a.Berobat dengan khamr adalah haram sebagaimana pendapat mayoritas
ulama, berdasarkan dalil :
“Sesungguhnya khomr itu bukanlah obat melainkan penyakit.” (HR.
Muslim:1984)
Hadist ini merupakan dalil yang jelas tentang haramnya khamr dijadikan
sebagai obat.22
b.Berobat dengan benda haram selain khamr. Masalah ini
diperselisihkan ulama menjadi dua pendapat :
Pertama : Boleh dalam kondisi darurat. Ini pendapat
Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Ibnu Hazm.23 Di antara dalil mereka adalah
keumuman firman Allah : “… Sesungguhnya Allah telah menjelaskan
kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa
kamu memakannya….” (QS. Al- An’am [6]:119)
Demikian juga Nabi membolehkan sutera bagi orang yang terkena
penyakit kulit, Nabi membolehkan emas bagi sahabat arfajah untuk
menutupi aibnya, dan bolehnya orang yang sedang ihrom untuk mencukur
rambutnya apabila ada penyakit di rambutnya.
Kedua: Tidak boleh secara mutlak. Ini adalah madzab
Malikiyyah dan Hanabillah.24 Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi
:“Sesungguhnya
allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan
berobat dengan benda haram” (ash-Shohihah:4/174)
Alasan lainnya karena berobat hukumnya tidak wajib menurut jumhur
ulama, dan karena sembuh dengan berobat bukanlah perkara yang yakin.
Pendapat yang kuat: Pada asalnya tidak boleh berobat
dengan benda-benda haram kecuali dalam kondisi darurat, yaitu apabila
penyakit dan obatnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1)Penyakit tersebut penyakit yang harus diobati
2)Benar-benar yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit
tersebut.
3)Tidak ada pengganti lainnya yang mubah.25
6.Fatwa-fatwa
Dalam kasus imunisasi jenis ini, kami mendapatkan dua fatwa yang kami
pandang perlu kami nukil di sini :
a.Fatwa Majelis Eropa Lil-Ifta’ wal-Buhuts
Dalam ketetapan mereka tentang masalah ini dikatakan: “Setelah Majelis
mempelajari masalah ini secara teliti dan menimbang tujuan-tujuan
syari’at, kaidah-kaidah fiqih serta ucapan para ahli fiqih, maka Majelis
menetapkan :
1)Penggunaan vaksin ini telah diakui manfaatnya oleh kedokteran
yanitu melindungi anak-anak dari cacat fisik (kepincangan) dengan izin
Allah. Sebagaimana belum ditemukan adanya pengganti lainnya hingga
sekarang. Oleh karena itu, menggunakannya sebagai obat dan imunisasi
hukumnya boleh, karena bila tidak maka akan terjadi bahaya yang cukup
besar. Sesungguhnya pinti fiqih luas memberikan toleransi dari perkara
najis- kalau kita katakan bahwa cairan (vaksin) itu najis- apabila
terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur denga memperbanyak
benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini masuk dalam
kategori darurat atau hajat yang sederajat dengan darurat, sedangkan
termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan syari’at yang
paling penting adalah menumbuhkan maslahat dan membedung mafsadat.
2)Majelis mewasiatkan kepada para pemimpin kaum muslimin dan pemimpin
markaz agar mereka tidak bersikap keras dalam masalah ijtihadiyyah
(berada dalam ruang lingkup ijtihad) seperti ini yang sangat membawa
maslahat yang besar bagi anak-anak muslim selagi tidak bertentangan
dengan dalil-dalil yang jelas.26
b.Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)
Majelis Ulama Indonesia dalam rapat pada 1 Sya’ban 1423H, setelah
mendiskusikan masalah ini mereka menetapkan :
1). Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang
berasal dari – atau mengandung- benda najis ataupun benda terkena najis
adalah haram.
2). Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita
immunocompromise, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV
jenis lain yang suci dan halal.27
C.Kesimpulan dan Penutup
Setelah keterangan singkat di atas, kami yakin pembaca sudah bisa
menebak kesimpulan kami tentang hukum imunisasi IPV ini, yaitu kami
memandang bolehnya imunisasi jenis ini dengan alasan-alasan sebagai
berikut :
1.Imunisasi ini sangat dibutuhkan sekali sebagaimana penelitian ilmu
kedokteran.
2.Bahan haram yang ada telah lebur dengan bahan-bahan lainnya.
3.Belum ditemukan pengganti lainnya yang mubah.
4.Hal ini termasuk dalam kondisi darurat.
5.Sesuai dengan kemudahan syari’at di kala ada kesulitan.
Demikianlah hasil analisis kami tentang masalah ini, maka janganlah
kita meresahkan masyarakat dengan kebingungan kita tentang masalah ini.
Namun seperti yang kami isyarakatkan di muka bahwa pembahasan ini
belumlah titik, masih terbuka bagi semuanya untuk mencurahkan
pengetahuan dan penelitian baik sari segi ilmu medis maupun ilmu syar’i
agar bisa sampai kepada hukum yang sangat jelas. Kita memohon kepada
Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Amin.
Daftar Referensi
1.Ahkamul-Adwiyah Fi syari’ah Islamiyyah kar. Dr. Hasan bin
ahmad al-Fakki, terbetin Darul-Minhaj, KSA, cet. Pertama 1425H.
2.Al-Mawad al-Muharromah wa Najasah fil Ghidza’wad-Dawa’ kar.
Dr. Nazih ahmad, terbitan Darul –Qolam, damaskus, cet. Pertama 1425 H.
3.Fiqih Shoidali Muslimin kar. Dr. Kholid abu Zaid ath-Thomawi,
terbitan Dar shuma’i, KSA, cet. Pertama 1428 H
4.Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
5.dan lain-lain
Catatan Kaki :
1.Al-Mawad al-Muharromah wan-Najasah Fil-Ghidza’ wad-Dawa’ kar.
Dr. Nazih Hammad hlm. 7-8
2.KBBI Edisi Ke tiga Cetakan ketiga 2005 hlm. 1258.
3.Sumber: medicastore.com. Lihat pula al-Adwa kar. Ali al-Bar
hlm. 126, Ahkamul Adwiyah Fi Syari’ah Islamiyyah kar. Dr. Hasan
al-Fakki hlm. 128.
4.Ahkamu Tadawi kar. Ali al-Bar hlm. 22
5.Ibnul-Arobi berkata: “Menurutku bila seorang mengetahui sebab
penyakit dan khawatir terkena olehnya, maka boleh baginya untuk
membendungnya dengan obat.” (al-Qobas: 3/1129)
6.Majmu’ Fatawa wa Maqolat Syaikh Ibnu Baz: 6/26
7.Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia hlm. 369
8.Lihat Al-Mawad al-Muharromah wan-Najasah hlm. 16-38, Ahkamul
Adwiyah Fi Syari’ah Islamiyyah hlm. 187-195, Fiqh Shoidali
al-Muslim kar. Dr. Khalid abu Zaid hlm. 72-84.
9.Lihat Hasyiyah Ibni Abidin:1/210
10.Roddul-Mukhtar’: 1/217, al-Muhalla: 7/422
11.al-Majmu’: 2/572 dan al-Mughni: 2/503
12.Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah hlm. 23
13.Sailul-Jarror: 1/52
14.Lihat masalah ini secara luas dalam kitab al-Istihalah wa
ahkamuha Fil-Fiqh Islami kar. Dr. Qodhafi ‘Azzat al-Ghonanim.
15.I’lamul-Muwaqqi’in: 1/394
16.Majmu’ Fatawa: 21/508, al-Fatawa al-Kubro: 1.256
17.Al-Fatawa al-Kubro kar. Ibnu Taimiyyah: 1/143, Taqrirul-Qowa’id
kar. Ibnu Rojab: 1/173
18.Al-asybah wan-Nazho’ir Ibnu Nujaim hlm. 94 dan al-Asybah
wan-Nazho’ir as-Suyuthi hlm. 84
19.Qowa’idul-Ahkam hlm. 141
20.Al-Muwafaqot kar. Asy-Syathibi: 1/231
21.Qowa’idul-Ahkam hlm. 60
22.Syarh Shahih Muslim kar. An-Nawawi: 13/153, Ma’alim
Sunan kar. Al-Khoththobi: 4/205
23.Lihat Hasyiyah Ibni Abidin: 4/215, al-Majmu’ kar.
An-Nawawi: 9/50, al-Muhalla kar. Ibnu Hazm: 7/426
24.Lihat al-Kafi kar. Ibnu Abdil Barr hlm. 440, 1142, al-Mughni
kar. Ibnu Qudamah: 8/605
25.Ahkamul Adwiyah Fi Syari’ah Islamiyyah hlm. 187.
26.Website Majlis Eropa Lil Ifta’wal Buhuts/www.e-cfr.org, dinukil dari
kitab Fiqh Shoidali al-Muslim hlm. 107.
27.Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia hlm. 370.
[Sumber : Majalah Al Forqan, Edisi 05 Th. ke - 8 1429 H/2008 M, oleh :
Al Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi]
Artikel ini diambil dari
http://azwariskandar.blogspot.com/2009/11/hukum-imunisasi-kontroversi-imunisasi.html
