Berikut ini cuplikan sebuah gambaran desa Tarumajaya yang memiliki PLTGU. Akankah Pemaron dan Lovina bernasib sama seperti desa Tarumajaya ini setelah PLTGU dibangun ? Marilah kita jangan mengulangi kesalahan yang pernah ada.
Salam Gde Wisnaya TARUMAJAYA Sepuluh tahun yang lalu, saya meninggalkan Tarumajaya untuk studi ke luar negeri. Bagi anda yang belum sempat melihat peta, inilah gambaran "kota" di mana saya dilahirkan itu. Tarumajaya adalah kecamatan di "pedalaman" Bekasi. Oleh para pendirinya, Tarumajaya diharapkan menjadi kecamatan yang, seperti namanya, rumah yang mendatangkan kejayaan, ketentraman dan kesejahteraan. Fakta berikut ini bisa membantu anda menilai apakah cita-cita para leluhur itu sudah tercapai atau belum. Ke arah selatan, Tarumajaya berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Utara. Gebyar pembangunan kota Bekasi sebagai penyangga Jakarta menjadikan Bekasi Utara "kota baru" yang dalam rumusan Mac Beith melahirkan "an impresive development of Indonesia." Kemajuan pembangunan ekonomi nasional pada dekade 90-an menjadikan Bekasi umumnya, dan Kec. Bekasi Utara khususnya kota baru yang kaya dengan keterkejutan sosial. Ke arah barat, Tarumajaya berbatasan langsung dengan Jakarta. Imbas pembangunan ibukota yang melulu menekankan pembangunan fisik -- dan bukan budaya -- menjadikan sisa pembangunan dihirup masyarakat Tarumajaya. Sisa-sisa produksi Jakarta mulai dari limbah pabrik, pembuangan sampah plastik, barang rongsokan dan bahkan (maaf!) perempuan pelacur eks Kramat Tunggak pun dapat ditemukan di sana. Ke arah timur, Tarumajaya bertetangga dengan Kec. Babelan. Nasib Babelan sedikit lebih beruntung sebab kecamatan itu masih memiliki pesantren besar di Bekasi, Attaqwa. Sedikit banyak sentuhan kota santri masih dapat dirasakan kesegarannya. Dan, kehadiran perumahan Wisma Asri (Untuk pensiunan TNI), Taman Kebalen Indah dan Babelan Kota menjadikan Babelan lebih "berperadaban" ketimbang Tarumajaya. Setidaknya, "area of concern" pembangunan Kec. Babelan lebih manusiawi. Bahwa ia diperuntukan sebagai kota perumahan. Sedangkan ke Utara, Tarumajaya berbatasan langsung dengan "batas akhir kehidupan." Ke utara itulah Tarumajaya berbatasan dengan laut Jawa. Kehidupan tepi pantai yang semestinya menjadi tempat rekreasi, di Tarumajaya menjadi tempat yang seram. Selain berdiri proyek Pembangkit Listrik Muara Tawar yang sarat dengan KKN itu, di sana juga terdapat tempat kremasi buat orang-orang kaya (Cina) Jakarta yang telah menemui ajalnya. Laut yang selama ini mejadi sumber kehidupan mereka kini tak lagi bisa dimanfaatkan. Ikan-ikan di tepi pantai tak hidup lagi sebab limbah produksi listrik dari PLTGU Muara Tawar terlalu panas hingga membunuh setiap benih ikan. Kalaupun ada ikan, sebagian dari mereka tak lagi berani mengkonsumsinya sebab sisa pembakaran mayat-mayat Cina dibuang ke laut. Tarumajaya, sepuluh tahun yang lalu, adalah warna kemiskinan yang dibalut dengan suasana sepi persawahan. Sepuluh tahun kemudian, ia tetap menjadi kota dengan "kemiskinan" sebagai menu harian penduduknya. Ketika masyarakat di Jakarta menghabiskan puluhan bahkan ratusan ribu untuk konsumsi hariannya, di Tarumajaya masih ada warga desa yang setia dengan kail guna memancing di tepi pantai yang tak lagi berikan. Masih ada warga desa yang menghabiskan malam dengan perut melilit akibat lapar. Analisa James Clad dalam "Beyond The Myth, Business, Money and Power in Southeast Asia" (Harfer Collin Publisher, 1991) mungkin bisa menjelaskan mengapa ketimpangan-ketimpangan tersebut bisa terjadi. Pertama, sentralisasi ekonomi yang dipusatkan di kota telah mereduksi peran daerah. Jakarta menjadi metropolitan yang gebyar, tetapi efek dari teori "trickle down economy" tak menemui wacananya. Ekonomi dikuasi oleh pemilik modal besar dari hulu hingga hilirnya. Lihatlah bagaimana Indofood menguasai produksi keperluan dapur dan -- pada saat yang sama -- menguasai penjualannya lewat Indomart yang didukung iklan besar di Indosiar.. Kedua, pembangunan Orde Baru lebih mengejar pertumbuhan nasional dengan melihat pada indeks produk nasional bruto. Akibatnya, kesejaheraan diukur dengan angka-angka di tabel pertumbuhan ekonomi, bukan pada pemerataan kue pembangunan. Ratna Megawangi, dosen Institute Pertanian Bogor (IPB), mengkritisi hal ini dengan menyebut bahwa marginalisasi kelas ekonomi bawah menjadi hal tak terbantahkan. Apalagi bila kita lihat bagaimana kaum wanita -- sebagai pekerja yang dapat digaji dengan murah -- dengan sangat mudah dieksploitasi oleh para pemilik modal besar. Contoh itu terlihat dengan nyata di proyek PLTGU Muara Tawar. Pekerja berdasi datang dari Jakarta, Cina dan (sebagian) orang bule. Warga setempat harus rela bekerja pada bagian keras dan mendulang uang dengan keringat bercucur. Inilah gambaran nyata dari yang dikatakan Tibor Scitovsky tentang mudharat ekonomi kapitalisme. Katanya, "Kita telah menciptakan kemiskinan di tengah kekayaan yang melimpah dan kemewahan di tengah keterpurukan sosial." (Islam and The Economic Challange, Umar Chapra, 1997) ---------------------------------------------------------------------------- Ikuti polling TELKOM Memo 166 di www.plasa.com dan menangkan hadiah masing-masing Rp 250.000 tunai ---------------------------------------------------------------------------- -- Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia. Publikasi : http://www.lp3b.or.id Arsip : http://bali.lp3b.or.id Moderators : <mailto: [EMAIL PROTECTED]> Berlangganan : <mailto: [EMAIL PROTECTED]> Henti Langgan : <mailto: [EMAIL PROTECTED]>
