Salam semuanya,

Mbak Viebeke, Pak Tjahyo, Pak Gede Wisnaya, dll,

Rupanya, email mbak Viebeke membuat orang lain tahu. Padahal saya ingin menyepi 
saja, karena ini adalah proses
pembelajaran.

Bagi saya ini merupakan pembelajaran, baik bagi saya pribadi maupun bagi Partai 
Politik. Sebagai akademisi yang Independent,
maka saya menyampaikan hal - hal yang realistis ada di masyarakat. Bagi yang 
mendengarkan langsung, mereka akan mengetahui arah dan tujuan saya (disiarkan 
langsung RRI Denpasar).

Berikut adalah bagian dari pidato saya:


Dalam kehidupan politik dikenal adanya apa yang disebut dengan infra-struktur 
politik dan supra-struktur politik. Yang termasuk dalam infra-struktur politik 
adalah organisasi kemasyarakatan, pers, lembaga swadaya masyarakat (lsm), 
kelompok kepentingan, dan partai politik. 

 

Kekuatan infra-struktur politik intinya ada pada eksistensi partai politik. 
Suatu negara dapat disebut sebagai sebuah negara demokrasi apabila 
infra-struktur politik yang diwakili oleh partai politik itu dapat menjalankan 
fungsi-fungsinya sebagai partai politik dengan baik. 

 

Partai politik memiliki fungsi untuk melakukan:

·        pendidikan politik (political education); 

·        fungsi komunikasi politik (political communication); fungsi agrigrasi 
dan artikulasi kepentingan (interest agrigration and articulation ); 

·        pengawasan publik atau social control; 

·        fungsi manajemen konflik; 

·        fungsi rekruitmen politik. 

 

Yang termasuk dalam supra-struktur politik adalah Lembaga Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang disebut dengan 
kekuatan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. 

 

Kedua kekuatan politik tersebut baik yang berada dalam infra-struktur politik 
maupun yang berada pada supra-struktur politik, dalam negara demokrasi, 
sama-sama mempunyai kedudukan yang penting. 

 

Keberadaan dua kekuatan politik tersebut adalah dalam rangka menjamin dan 
melindungi hak - hak rakyat. 

 

Partai politik karenanya berfungsi untuk mengontrol agar kekuasaan yang berada 
di tangan pemerintah digunakan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, dan 
tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (mandat kekuasaan) yang semula berasal 
dari rakyat. 


Dalam Dekade 2000 ini, maka faktor Kemandirian Bangsa dan Masyarakat mutlak 
diperlukan, karena menjadi tulang punggung ketahanan masyarakat dalam 
menghadapi berbagai persoalan dan masalah.

 

Kemandirian Masyarakat, akan membawa Bangsa Indonesia bukan saja terbebas dari 
belenggu sosial dan ekonomi, namun akan menjadikan bangsa ini unggul dalam 
berbagai sektor, dan menjadi pemimpin.

 

Berbagai masalah besar yang ada di Bali saat ini adalah:

-         Menurunnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat

-         Pendidikan yang tidak merata

-         Kesehatan yang tidak menyentuh semua lini

-         Air bersih

-         Energi

-         Daya dukung Bali

-         Pengangguran

 

Indonesia, dalam waktu dekat akan mengalami krisis energi, sekaligus menjadi 
pengimpor minyak bumi dengan kebutuhan 130 juta kilo liter per tahun. Maka 
nilai uang sekitar Rp. 1.300.000.000.000.000,- per tahun akan bersirkulasi ke 
luar negeri sebagai akibat pembelanjaan minyak bumi ini. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan menjadi sangat tinggi, dan apabila 
perekonomian masyarakat Indonesia diasumsikan tetap seperti saat ini, maka 
beban hidup yang harus ditanggung masyarakat akan menjadi luar biasa tinggi. 
Tingkat kesejahteraan dan daya beli semakin turun.

 

Kemandirian Masyarakat dilakukan melalui program Ketahanan Pangan dan Energi, 
yang secara langsung akan menyelesaikan tujuh masalah di atas, secara 
sistematik, terintegrasi, holistik dan penuh partisipasi.



Dengan tingkatan hasil seperti diterangkan di atas, maka:

1.      Lahan menjadi produktif dan meningkatkan  penghasilan masyarakat,

2.      Meningkatnya daya dukung, daya serap tanah dan daur hidrologi,

3.      Meningkatkan skill dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim,

4.      Alih teknologi,

5.      Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya 
bisa dibangun di sana, tanpa membebani kerja Anggota Dewan dan Gubernur 
Propinsi Bali, serta APBD Propinsi Bali.



Dengan ini, dengan kerendahan hati, topik Kandidat Gubernur Bali, mohon 
disudahi.

Kalau ada yang ingin melanjutkan, tolong diganti Subyek nya.



Terima kasih.



  ----- Original Message ----- 
  From: CHPStar 
  To: bali@lp3b.or.id 
  Sent: Sunday, February 10, 2008 9:19 PM
  Subject: [bali] Re: Kandidat Gubernur bali dari partai Golkar

Kirim email ke