Pak Wis!

Mengapa setiap kekerasan anarkhis tidak dapat digolongkan dengan tindakan 
kriminalitas?
Seolah-olah bangsa kita tidak punya rasa kenyamanan hidup, konflik akar rumput 
sengaja di "legalkan" untuk kepentingan para elite politiker.
Lihat saja, situasi Negara kita saat ini. Kita lihat saja perkembangan di 
Bali....!! 




----- Original Message ----- 
  From: Pan Bima 
  To: [email protected] 
  Sent: Thursday, May 29, 2008 3:59 PM
  Subject: [bali] Sedikit info tentang Gelar Wicara Udara


  GELAR  WICARA  UDARA

  "MENGANTISIPASI & MENCEGAH KONFLIK AKAR RUMPUT DI BULELENG PADA PILGUB 2008"

  Senin, 19 Mei 2008



  KERJASAMA:

  LP3B BULELENG, KESBANG LINMAS & RRI SINGARAJA



  1. Pendahuluan

  Acara dimulai jam 9.45. Wita oleh Moderator : I Gusti Bagus Mulyadi,SH.

  Acara pertama adalah laporan dari Ketua LSM LP3B Buleleng, Gde Wisnaya Wisna, 
sebagai penyelenggara Gelar Wicara Udara ini. Kemudian dilanjutkan dengan 
Sambutan dari Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini 
disampaikan oleh Kabid HAL, Bapak Drs. I Gusti Ketut Amerta Adi.



  Setelah istirahat sejenak dengan lantunan lagu yang diputar oleh RRI 
Singaraja, acara dilanjutkan oleh Moderator (I Gusti Bagus Mulyadi Putra,SH).



  Empat Narasumber menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait tema yang dibahas.



  2. Pokok-pokok Pikiran yang disampaikan Ketua KPU Buleleng: Wayan Rideng, SH, 
MH.



  Menurut Ketua KPU, bahwa beberapa tahapan Pilgub yang rawan konflik adalah :

  ·       Tahapan pemutakhiran data pemilih,

  ·       Tahapan Kampanye dan

  ·       Tahapan pencoblosan.



  Ketiga tahapan tersebut perlu dicermati oleh masyarakat. Pada tahapan 
pemutakhiran data, umumnya yang terjadi adalah : masyarakat  tidak / kurang 
memperhatikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditempelkan di setiap 
dusun/lingkungan. Ketika DPS telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap 
(DPT), baru ada respon protes dari masyarakat yang belum masuk DPT. Kondisi ini 
sering dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan sampai pada 
tuntutan untuk menunda dan melaksanakan Pilkada Ulang.



  Pada tahapan kampanye, kerawanan muncul saat para kandidat, tim relawan 
maupun tim sukses mengumpulkan massa/konstituen mereka masing-masing. Kondisi 
rawan juga bisa muncul ketika sejumlah konstituen berpindah dari satu tempat ke 
tempat lainnya.



  Pada tahapan pencoblosan, kerawanan terjadi pada hari-hari menjelang 
pencoblosan. Bentuk kerawanan tersebut adalah adanya serangan fajar atau money 
politics.





  3. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan Ketua Panwas Pilgub Buleleng: Putu 
Sugi Ardana, SH,MH:



  Menurut Ketua Panwas Pilgub, bahwa tugas dan wewenang adalah sbb:

  ·       Mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah.

  ·       Menerima laporan pelanggaran peraturan per Undang-undangan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

  ·       Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

  ·       Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada 
instansi yang berwenang.

  ·       Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua 
tingkatan.



  Sengketa selama Pilgub Bali  harus mendapatkan penanganan sesuai dengan 
klasifikasi dan kualifikasi pelanggarannya. 



  Para pihak yang dapat terlibat dalam sengketa pemilihan terdiri dari 
penyelenggara pemilu, pasangan calon dan / atau tim kampanye, partai politik 
dan / atau gabungan partai politik, masyarakat, dan pemantau pemilihan.



  Selain itu ada tatacara penanganan penyelesaian sengketa.





  4. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan Dr. Gede Made Metera :



  Kehidupan sosial termasuk juga pelaksanaan pemilihan Gubernur merupakan arena 
konflik yang yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun demikian, konflik tersebut 
perlu dikenali dan malahan perlu ditransformasikan dalam rangka mewujudkan 
perubahan ke arah yang lebih baik.



  Konflik juga tidak semata-mata berkonotasi negatif/destruktif, tetapi melalui 
konflik dapat tercipta hal-hal positip.



  Konflik dalam pemilu bisa saling silang. Pertama, konflik bisa terjadi antar 
sesama kandidat. Kedua, konflik antar simpatisan kandidat. Ketiga, konflik 
antar simpatisan kandidat tertentu dengan kandidat lawannya. Pemicu konflik 
bisa bermacam-macam yang bisa dipilah menjadi masalah material dan non-material.



  Konflik destruktif kemungkinannya lebih tinggi terjadi pada konflik yang 
melibatkan massa simpatisan. Ini yang biasa disebut konflik pada akar rumput.



  Kunci transformasi konflik dapat ditumpukan kepada para kandidat dan elite 
pendukungnya, yang semuanya merupakan pemimpin.



  Media massa juga memiliki peran penting dalam transformasi konflik dengan 
memfasilitasi kandidat menyampaikan program-programnya. Juga menyampaikan 
analisis dan berita yang menghindarkan konflik destruktif dan mendorong 
transformasi konflik.





  5. Pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja :



  Hajatan politik seperti Pilgub Bali dimaknai berbeda-beda oleh setiap lapisan 
masyarakat. Pada lapisan masyarakat bawah/akar rumput, peristiwa pemilu maupun 
pilkada dianggap sebagai kesempatan "ngalih gae", walaupun mereka harus 
"ngutang gae". Artinya, masyarakat harus mendapatkan pamrih dalam setiap 
keterlibatan mereka, baik karena dorongan diri sendiri maupun akibat ajakan 
teman.



  Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pandangan masyarakat bawah seperti 
itu a.l:

  ·       Ketidakoptimalan fungsi partai politik.

  ·       Budaya politik patrimonial.

  ·       Resistensi terhadap politik simbolis.

  ·       Ideologi pasar meluas, kesempatan kerja menyempit.

  ·       Gaya politik "nyegut tabia".



  Kekerasan maupun kedamaian dalam perhelatan pilgub dapat juga berlatar 
"ngutang gae" dan "ngalih gae" ini. Ada muatan ideology pasar, yakni massa 
lapar akan pekerjaan dan lapar akan uang. Apapun yang tindakan yang dilakukan 
oleh akar rumput, tidak bisa dilepaskan dari peran elit politik. Sebab, elite 
politik memiliki modal financial, social dan cultural sehingga mampu memenuhi 
harapan akar rumput. Elite politik sebagai actor yang dibapakkan, sangat 
mempengaruhi perilaku politik pada basis akar rumput.



  Dengan adanya kenyataan ini, maka cita-cita untuk mewujudkan Pilgub yang 
damai atau terbebas dari kekerasan, tidak bisa dilepaskan tanggung jawab elite 
politik, yakni calon Gubernur/Wakil Gubernur beserta tim suksesnya.



  Pencapaian Pilgub yang terbebas dari kekerasan tidak sepenuhnya bergantung 
pada elite politik, melainkan terkait pula dengan akar rumput. Jika akar rumput 
sangat kuat terhipnotis oleh daya magis uang, maka pikiran dan perasaan mereka 
akan tumpul, sehingga kemunculan kekerasan tidak dapat dihindarkan.







  -- 
  Gde Wisnaya Wisna
  Jl.Dewi Sartika Utara 32A
  Singaraja-Bali
  website : www.lp3b.com 

Kirim email ke