GELAR WICARA UDARA "*MENGANTISIPASI & MENCEGAH KONFLIK AKAR RUMPUT DI BULELENG PADA PILGUB 2008 *"
Senin, 19 Mei 2008 KERJASAMA: LP3B BULELENG, KESBANG LINMAS & RRI SINGARAJA *1. Pendahuluan* Acara dimulai jam 9.45. Wita oleh Moderator : I Gusti Bagus Mulyadi,SH. Acara pertama adalah laporan dari Ketua LSM LP3B Buleleng, Gde Wisnaya Wisna, sebagai penyelenggara Gelar Wicara Udara ini. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dari Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini disampaikan oleh Kabid HAL, Bapak Drs. I Gusti Ketut Amerta Adi. Setelah istirahat sejenak dengan lantunan lagu yang diputar oleh RRI Singaraja, acara dilanjutkan oleh Moderator (I Gusti Bagus Mulyadi Putra,SH). Empat Narasumber menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait tema yang dibahas. *2. Pokok-pokok Pikiran yang disampaikan Ketua KPU Buleleng: Wayan Rideng, SH, MH.* Menurut Ketua KPU, bahwa beberapa tahapan Pilgub yang rawan konflik adalah : · Tahapan pemutakhiran data pemilih, · Tahapan Kampanye dan · Tahapan pencoblosan. Ketiga tahapan tersebut perlu dicermati oleh masyarakat. Pada tahapan pemutakhiran data, umumnya yang terjadi adalah : masyarakat tidak / kurang memperhatikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditempelkan di setiap dusun/lingkungan. Ketika DPS telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), baru ada respon protes dari masyarakat yang belum masuk DPT. Kondisi ini sering dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan sampai pada tuntutan untuk menunda dan melaksanakan Pilkada Ulang. Pada tahapan kampanye, kerawanan muncul saat para kandidat, tim relawan maupun tim sukses mengumpulkan massa/konstituen mereka masing-masing. Kondisi rawan juga bisa muncul ketika sejumlah konstituen berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada tahapan pencoblosan, kerawanan terjadi pada hari-hari menjelang pencoblosan. Bentuk kerawanan tersebut adalah adanya serangan fajar atau money politics. *3. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan Ketua Panwas Pilgub Buleleng: Putu Sugi Ardana, SH,MH:* Menurut Ketua Panwas Pilgub, bahwa tugas dan wewenang adalah sbb: · Mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. · Menerima laporan pelanggaran peraturan per Undang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. · Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. · Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. · Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan. Sengketa selama Pilgub Bali harus mendapatkan penanganan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelanggarannya. Para pihak yang dapat terlibat dalam sengketa pemilihan terdiri dari penyelenggara pemilu, pasangan calon dan / atau tim kampanye, partai politik dan / atau gabungan partai politik, masyarakat, dan pemantau pemilihan. Selain itu ada tatacara penanganan penyelesaian sengketa. * * * * *4. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan Dr. Gede Made Metera :* Kehidupan sosial termasuk juga pelaksanaan pemilihan Gubernur merupakan arena konflik yang yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun demikian, konflik tersebut perlu dikenali dan malahan perlu ditransformasikan dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Konflik juga tidak semata-mata berkonotasi negatif/destruktif, tetapi melalui konflik dapat tercipta hal-hal positip. Konflik dalam pemilu bisa saling silang. Pertama, konflik bisa terjadi antar sesama kandidat. Kedua, konflik antar simpatisan kandidat. Ketiga, konflik antar simpatisan kandidat tertentu dengan kandidat lawannya. Pemicu konflik bisa bermacam-macam yang bisa dipilah menjadi masalah material dan non-material. Konflik destruktif kemungkinannya lebih tinggi terjadi pada konflik yang melibatkan massa simpatisan. Ini yang biasa disebut konflik pada akar rumput. Kunci transformasi konflik dapat ditumpukan kepada para kandidat dan elite pendukungnya, yang semuanya merupakan pemimpin. Media massa juga memiliki peran penting dalam transformasi konflik dengan memfasilitasi kandidat menyampaikan program-programnya. Juga menyampaikan analisis dan berita yang menghindarkan konflik destruktif dan mendorong transformasi konflik. *5. Pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja :* Hajatan politik seperti Pilgub Bali dimaknai berbeda-beda oleh setiap lapisan masyarakat. Pada lapisan masyarakat bawah/akar rumput, peristiwa pemilu maupun pilkada dianggap sebagai kesempatan "ngalih gae", walaupun mereka harus "ngutang gae". Artinya, masyarakat harus mendapatkan pamrih dalam setiap keterlibatan mereka, baik karena dorongan diri sendiri maupun akibat ajakan teman. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pandangan masyarakat bawah seperti itu a.l: · Ketidakoptimalan fungsi partai politik. · Budaya politik patrimonial. · Resistensi terhadap politik simbolis. · Ideologi pasar meluas, kesempatan kerja menyempit. · Gaya politik "nyegut tabia". Kekerasan maupun kedamaian dalam perhelatan pilgub dapat juga berlatar "ngutang gae" dan "ngalih gae" ini. Ada muatan ideology pasar, yakni massa lapar akan pekerjaan dan lapar akan uang. Apapun yang tindakan yang dilakukan oleh akar rumput, tidak bisa dilepaskan dari peran elit politik. Sebab, elite politik memiliki modal financial, social dan cultural sehingga mampu memenuhi harapan akar rumput. Elite politik sebagai actor yang dibapakkan, sangat mempengaruhi perilaku politik pada basis akar rumput. Dengan adanya kenyataan ini, maka cita-cita untuk mewujudkan Pilgub yang damai atau terbebas dari kekerasan, tidak bisa dilepaskan tanggung jawab elite politik, yakni calon Gubernur/Wakil Gubernur beserta tim suksesnya. Pencapaian Pilgub yang terbebas dari kekerasan tidak sepenuhnya bergantung pada elite politik, melainkan terkait pula dengan akar rumput. Jika akar rumput sangat kuat terhipnotis oleh daya magis uang, maka pikiran dan perasaan mereka akan tumpul, sehingga kemunculan kekerasan tidak dapat dihindarkan. -- Gde Wisnaya Wisna Jl.Dewi Sartika Utara 32A Singaraja-Bali website : www.lp3b.com
