Kekuasaan dan Perburuan Rente DEWI INDRIASTUTI
Saat ini rakyat sakit, sementara pemerintah tidak punya uang. Rakyat menanggung sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi. Hal ini terkait dengan kebijakan sosial yang membuat pemerintah tidak bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dulu menjadi tanggung jawabnya. Urusan bagaimana menjadi sehat, menjadi pintar, sehingga memperoleh penghasilan dan menjadi makmur, menjadi urusan publik. Di sisi lain, pembangunan yang dilakukan pemerintah menggunakan agenda kapital atau ekonomi besar. Pendapat yang menggugat itu dilontarkan Mohammad Mohtar Masâoed, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (9/2). Pemerintah yang plutokratik akan membuat masyarakat makin jauh dari keinginan menjadi sehat, menjadi pintar, dan menjadi makmur, katanya. Perbincangan di ruang kerjanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM tidak sekadar diisi ruapan teori ke udara. Dekan Fisipol ini selalu menyisipkan sentuhan realitas, khususnya tentang kondisi sosial. Mulai dari pertumbuhan mal di Kota Yogyakarta yang identik dengan pembangunan yang menganut agenda orang kaya, dana posyandu yang sangat kecil dan tidak memadai, hingga serangan fajar pada hari pelaksanaan pemilihan umum yang sulit dibuktikan. Menurut Mohtar, dalam pemilihan kepala daerah jelas terlihat, untuk menjadi kepala daerah, uang atau segala sesuatu yang sifatnya materiil sangat menguntungkan. Misalnya dalam membiayai pemilihan umum, sangat mudah diketahui bahwa orang-orang kaya sangat besar peranannya. Apalagi, di Indonesia, tidak ada organisasi yang hidup dari iuran anggotanya. Banyak yang mengandalkan sumbangan orang-orang kaya. Walaupun tidak didukung data lengkap, sistematik, tapi orang tahu banyak uang untuk membiayai kegiatan pemilu DPR, DPRD, maupun Presiden, yang berasal dari orang kaya. Beberapa di antaranya asal-usulnya tidak jelas, kata Mohtar. Maka, menurut Mohtar, sebenarnya hubungan antara kekayaan dan kehidupan yang demokratik harus dilihat kembali, karena kecenderungan politik di Indonesia menjadi plutokratik. Jika demokrasi adalah tatanan politik ideal, maka plutokrasi (plutocracy) adalah penyimpangan demokrasi. Dalam tatanan politik plutokrasi, orang-orang kaya yang memiliki uang banyak dapat menentukan dan mendominasi politik. Plutokrasi dapat muncul dari kondisi yang demokratis. Demokrasi yang formal prosedural mengandalkan suara yang diperoleh seseorang untuk menjadi pemimpin. Ketika memperoleh suara itu bisa efektif dengan uang, maka orang kaya punya peluang besar menentukan perpolitikan. Berikut petikan perbincangan dengan Mohtar Masoed di sela kesibukannya, tentang demokrasi di Indonesia, yang diwarnai peran sejumlah pengusaha yang terjun ke politik, baik sebagai ketua partai politik atau menjadi kepala daerah. Kondisi ini pada November 2005 pernah disikapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lontaran istilah dwifungsi politisi, yakni pejabat negara yang berbisnis. Bagaimana hubungan pengusaha dengan dunia politik di Indonesia? Kekhawatiran banyak orang adalah pengusaha itu sebetulnya tidak ingin menjadi, misalnya bupati, tapi ingin mempermudah kegiatan bisnisnya. Jadi, sebetulnya itu bagian dari kegiatan memburu rente, ini rente seeking. Orang mencari jabatan untuk menciptakan peluang memperbesar kegiatan bisnisnya. Jadi, kalau dia mau menjabat, dia harus bukan hanya melepaskan diri sebagai pengusaha, tapi juga membatalkan kegiatan mencari untungnya. Dia harus membedakan mana privat urusan bisnis dan mana yang publik, urusan pemerintah. Pertanyaannya, apakah sanggup? Konsep mengenai public service, menjadi pelayan publik, tidak mudah diterapkan. Apa pengaruh orang-orang kaya dalam politik di Indonesia? Pada prinsipnya, kalau mereka memerintah dengan mengutamakan kepentingan publik, untuk kemanfaatan umum, saya kira kaya dan tidak kaya enggak soal. Yang penting, dia diikat dengan agenda jelas, dengan aturan main yang jelas. Persoalannya, di Indonesia tidak ada jaminan bahwa pemimpin bisa dicek melalui agenda kerja yang jelas. Sebetulnya, bukan orang kaya itu yang berdampak negatif terhadap demokrasi, tapi orang kaya yang menjadi pemimpin dengan agenda orang kaya. Di masa mendatang, apakah makin banyak orang kaya yang duduk di kursi politik? Tergantung kita. Kalau kita membuat aturan jelas mengenai urusan privat yang harus dipisahkan dari urusan publik. Kalau ukuran terhadap praktik-praktik dan sistem-sistem yang korup itu adaâ"dan kita patut terus mendukung ituâ"maka mungkin kita akan mendapati orang yang kaya, memerintah kita, tapi dengan perhatian ke urusan publik. Aturan seperti apa? Saya kira undang-undang yang adaâ"meski belum lengkapâ"sudah diarahkan ke sana. Aturan main yang dimulai saat pemilihan. Harus ada pembenahan, pemerintah harus menyediakan aturan main sehingga tidak hanya orang kaya yang bisa masuk proses perekrutan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Lalu, nanti saat jadi pemimpin ada kejelasan, mana urusan publik, mana yang privat. Ada kesan, orang-orang kaya berlomba-lomba masuk politik.... Banyak orang menjadi anggota parlemen, sebetulnya dibanding kekayaan dia, gajinya biasa-biasa saja. Tapi mungkin jaringannya lebih luas, misalnya kalau saya pengusaha menjadi anggota DPD, saya punya kenalan lebih banyak dan punya peluang bisnis juga. Mungkin tidak perlu dengan korupsi yang vulgar. Ndak perlu korupsi, tapi kedudukan sebagai penguasa wilayah bisa mendatangkan peluang bisnis. Mungkin dia punya cita-cita politik, mungkin saja ingin kaya lebih dulu, ingin berbuat baik pada orang lain dengan menjadi pejabat. Tapi kesulitannya adalah bagaimana mengontrolnya, karena banyak orang yang bisa memakai jabatannya itu sebagai sumber rente. Apakah kita sudah sampai pada tatanan plutokratik? Bahaya ke arah situ ada. Tapi tergantung kita lah. Saya ingin mengatakan, terpulang pada kita semua. Apakah akan dibiarkan menjerumuskan kita ke plutokrasi, yang melompat sebentar saja sudah menjadi otoriter. Gampang menjadi otoriter karena plutokrasi kan dasarnya materiil kekuasaan, uang. Banyak orang percaya Orde Baru ambruk karena perilaku rente seeking. Saat itu, banyak orang yang memakai jabatannya sebagai sumber rente. Orang mencampuradukkan urusan publik dengan privat sehingga memperoleh keuntungan privat dari kedudukan publik. Orang kaya yang jadi penguasa saat ini, apakah sudah memiliki agenda sensitif? Orang kaya di Indonesia tidak bisa menjalankan kebijakan sensitif terhadap keperluan rakyat, karena antara lain mereka harus didukung sistem kapitalis global. Misalnya, yang mengutamakan ekonomi finansial. Misalnya saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, dia menegaskan partainya sebagai pembela wong cilik. Tapi, banyak hambatan dilematik. Pasalnya, secara struktural pemerintah harus menyelesaikan banyak hal, terutama utang luar negeri. Akibatnya, program untuk wong cilik dihadapkan pada keharusan menangani utang. Bagaimana dengan pemerintahan saat ini? Sama. Kalau dihitung-hitung dengan perhitungan ekonomi, utang harus dibayar, BBM harus naik. Ini kan pertimbangan dari hitung-hitungan ideologi yang menekankan pada keleluasaan kapital. Mempertimbangkan semua berdasar struktur. Akibatnya, kebijakan publik disembunyikan dalam istilah yang canggih. Kenyataannya, pemerintah hanya bisa memfasilitasi, Anda cari sendiri. http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
