Presiden Indonesia Bermimpi Daoed Joesoef
Presiden Republik Indonesia bermimpi. Pada 100 tahun ke depan impian berupa cita-cita dan tujuan dalam Pembukaan UUD '45 bisa terwujud. Optimisme ini lahir dari kajiannya terhadap visi pembangunan yang disampaikan Yayasan Indonesia Forum. Setelah mempelajari visi itu, saya malah pesimistis. Ia mengesankan hanya disusun berdasarkan pemikiran teknokratis, persis dengan yang melahirkan konsep pembangunan di zaman Orba, tercermin dalam syarat utama yang harus dipenuhi dalam pencapaiannya. Hasil pembangunan Orba telah diketahui. Ekonomi nasional, yang semula amat dibanggakan pertumbuhannya, rontok bagai istana kertas. Sebab utama kejatuhan Rezim Orba bukan demo mahasiswa, tetapi kerapuhan penalaran pembangunan teknokratis itu. Demo hanya merupakan suatu coup de grace. Potensi unggulan Di antara sinergi tiga kelompok yang disebut dalam Visi Indonesia 2030 sebagai syarat keberhasilan, penerapannya tidak termasuk penduduk dan daerah, hanya wirausaha, birokrasi, dan pekerja. Ini sama dengan yang dilakukan Orba secara teknokratis. Karena ukuran kemajuan pembangunan hanya kenaikan GNP, tidak peduli ia hanya menjadi spectator development: sebagian besar penduduk, termasuk yang terpelajar dan terutama menetap di daerah, dan daerah sendiri sebagai entitas hidup, telah direduksi menjadi "penonton", bukan "peserta" proses pembangunan. Hal inilah yang lama-lama membina ketidakpuasan politik, pemukul final terhadap Orba yang sudah sekarat. Dengan optimisme itu, Presiden tidak hanya mengajak kita melihat 100 tahun ke depan, tetapi juga 100 tahun ke belakang. Apakah Presiden betul telah merenungi apa yang terjadi di masa lampau dan menangkap pesan fundamental kesejarahan yang dikandungnya? Indonesia lahir dari sejarah. Begitu lahir mendefinisikan suatu Rakyat, suatu Bangsa, dan suatu Tanah Air. Dan sejarah ini adalah sejarah pemikiran par excellence karena sekaligus mengilhami dan memandu perjuangan kemerdekaan secara teringegrasi. Hingga akhir abad XIX, usaha penduduk gugus terbesar kepulauan di garis khatulistiwa dalam mengusir penjajah berupa perjuangan lokal yang terpisah-pisah. Sejak awal abad XX, mulai terpikir memadukan semua itu dalam satu kesatuan visi politiko-sosio-kultural yang tersimpul dalam istilah, Indonesia. Ini berhasil dinyatakan eksplisit dan terbuka berupa sumpah di kalangan pemuda terpelajar pada 28 Oktober 1928. Namun, sejak itu kita lalai mengonsep potensi unggulan khas Tanah Air yang menentukan bobot maknanya bagi kondisi kehidupan dan kehidupan dunia. Jadi, ada missing link dalam perkembangan rangkaian pemikiran kolektif. Dan ini berakibat fatal saat kita memikirkan konsep dan jalan pembangunan nasional yang relevan. Pemikiran pembangunan yang diambil dari buku-buku teks memang cukup ilmiah, tetapi rata-rata mengabstrakkan entitas ruang (space) begitu saja dalam penalaran keilmuannya, ruang dalam arti geografi fisik dan sosial. Maka, konsep pembangunan teknokratis dari Orba dan Yayasan Indonesia Forum tidak membumi. Padahal soal geografi kian menyibukkan diskusi meski tak selalu disebut eksplisit begitu. Sebelum terlambat, dalam memikirkan pembangunan, lebih dulu kita mengkaji keterkaitan antara bumi (tanah air) kita dengan ekonomi (geoekonomi), dengan sistem nilai (geokultur), dengan pendidikan (geoeducation), dengan politik (geopolitik), dan meramunya menjadi suatu sistem ideologis. Ia dijadikan pegangan pokok geostrategis tiap pemerintah pilihan rakyat dalam kebijakan dalam negeriterutama kebijakan pembangunan nasionaldan dalam percaturan internasional. Jika demikian visi pembangunan in term of social space kiranya pantas dipikirkan sebagai pengganti visi pembangunan in terms of income (GNP, GDP, average income) yang berasal dari pemikiran teknokratis. Ruang sosial ini bukan substansi abstrak dan metafisis sebagaimana diketengahkan dalam wacana sosiologis Durkheimian. Ia adalah ruang hidup manusia yang nyata, diciptakan dalam konteks (pembangunan) komunitas tertentu. Dalam dimensi obyektif, material, kultural, dan spiritual, ruang sosial ini adalah produk transformasi alam melalui proses pikiran dan kerja manusia. Ruang sosial ini merupakan sebuah pentas aneka hubungan sosial dan direkayasa penduduk dalam berbagai derajat intervensi/perubahan. Secara filosofis pembangunan dalam arti ruang sosial, diformulasikan sebagai "gerakan komunitas"lokal atau nasionalyang tak berkesudahan, selama proses mana komunitas bersangkutan menjadi lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih akseptabel bagi warganya. Dengan menghidupkan "gerakan komunitas" ke dalam penalaran, berarti pembangunan dalam arti ruang sosial berusaha menghidupkan semangat dan praktik demokrasi di kalangan rakyat, jadi terus melibatkan "politik" dalam proses pertumbuhan "ekonomi" dan pembangunan "nasional". Yang dikembangkan tidak hanya participatory (economic) development, tetapi sekaligus participatory democracy. Jadi, secara bersamaan, karena saling mengisi, berpotensi mengembangkan demokrasi politik, ekonomi, dan sosial di komunitas bersangkutan. Semua itu bisa terjadi dengan wajar karena development in terms of social space membuat bumi tempat berpijak tidak diabstraksi, tidak tak diberi makna/nilai, bagi penduduknya. Dengan begitu, penduduk dengan buminya dibuat manunggal, dijadikan satu, senasib dengan ruang sosial di mana mereka berada dalam dan selama proses pembangunan. Pantas dipertimbangkan Bila demikian, visi pembangunan pantas dipertimbangkan menjadi the economics of economic development, bahkan the politics of the whole national development. Ia mampu memberi tidak hanya isi pada kemerdekaan, tetapi juga makna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks kemerdekaan. Penyusunan visi pembangunan perlu melibatkan disiplin ilmiah yang bersifat universal dan memakai peralatan teknologi canggihkomputer dan lainnyayang dibuat ilmu pengetahuan. Biarkan peralatan/mesin berbuat apa yang dapat dibuatnya, tetapi manusia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh alat masinal itu, yaitu berfilosofi. Bila ilmu pengetahuan membantu kita merumuskan solusi dari masalah, filosofibaik yang berdimensi lokal maupun mondialmenuntun kita menemukan masalah yang tersembunyi di balik tiap solusi. Filosof Aldous Huxley mengingatkan, ancaman nyata bukan di saat komputer mampu berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Visi pembangunan dalam arti ruang sosial bukan impian, tetapi imaji tertentu tentang perkembangan Indonesia. Daoed Joesoef Docteur d'Etat es Sciences Economiques Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne de Paris I
