--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 08 Januari 2004 14:20 UTC ** INDONESIA BANGUN DUA KAPAL PEMBURU DI BELANDA ** PENDERITA KEDUA PENYAKIT SARS DI CINA ** HUKUMAN PENJARA UNTUK TERTUDUH PEMBUNUHAN PEMIMPIN SOSIALIS BELGIA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: BUSH DIKRITIK KARENA BERNIAT MELEGALISASI JUTAAN BURUH ILEGAL ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KASUS LIKWIDASI POLITIKUS BELGIA AKHIRNYA SELESAI ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: INDONESIA DAN MALAYSIA HARUS LEBIH WASPADA BAHAYA TEROR MARITIM ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PERLUASAN APARAT BIN DIDUGA TINGKATKAN PENGAWASAN NEGARA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KENAPA MILITER JUGA AMBIL ALIH KEKUASAAN? * INDONESIA BANGUN DUA KAPAL PEMBURU DI BELANDA Galangan kapal De Schelde di Vlissingen Belanda, akan membangun dua buah kapal korvet atau kapal pemburu untuk Indonesia. Kontrak pembangunan kapal-kapal tersebut ditandatangani di Jakarta kemarin malam. Pimpinan De Schelde menyatakan dibutuhkan waktu 32 bulan sebelum kedua kapal selesai. Kapal korvet tersebut dilengkapi dengan senjata paling canggih, antara lain torpedo dan peluru kendali udara. Beberapa bulan lalu diberitakan bahwa galangan kapal di Vlissingen itu akan mendapat kontrak. Tetapi kontrak ini tidak pasti karena Pemerintah Belanda masih harus memberikan ijin ekspor senjata untuk Indonesia. Diperkirakan proyek tersebut tidak akan menyebabkan persoalan politik yang berarti. * PENDERITA KEDUA PENYAKIT SARS DI CINA Di Propinsi Guangdong, Cina kemungkinan ditemukan satu orang lagi yang menderita penyakit paru-paru menular SARS. Sang pasien, seorang perempuan berusia 20 tahun telah satu minggu lamanya dirawat di rumah sakit di ibukota propinsi Kanton. Kemungkinan penularan baru itu diberitakan beberapa jam setelah pasien pertama penderita SARS dinyatakan sehat dan boleh pulang ke rumah. Pasien pertama ini sempat dirawat selama dua minggu. Sementara di Hongkong tiga orang dirawat di rumah sakit karena menunjukkan gejala penyakit SARS. Ketiganya adalah kru televisi yang baru pulang dari Guangdong, setelah membuat reportase mengenai SARS. * HUKUMAN PENJARA UNTUK TERTUDUH PEMBUNUHAN PEMIMPIN SOSIALIS BELGIA Sewaktu sidang perkara pembunuhan pemimpin partai sosialis Belgia, Andre Cools, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara hingga 20 tahun kepada empat orang tertuduh. Keempat orang itu dinyatakan terbukti terlibat dalam pembunuhan mantan politikus dan mencoba membunuh pacar sang politikus di tahun 1991. Dua orang tertuduh lainnya mendapatkan hukuman penjara lima tahun, sementara dua lainnya dibebaskan dari tuduhan. Keenam orang yang dihukum ini adalah tangan kanan mantan Menteri Pekerjaan Umum Alain van der Biest. Mantan menteri itu juga salah satu terdakwa, tetapi ia melakukan bunuh diri dua tahun lalu. Menurut pihak kehakiman Belgia, Cools dibunuh karena menemukan kasus penggelapan uang oleh para pejabat departemen pimpinan Van der Biest, dan berniat untuk mengumumkannya. Dua orang pembunuh bayaran asal Tunisa, yang melepaskan tembakan yang mematikan, sudah dihukum penjara seumur hidup di negaranya tahun 1998. * AKSI PROTES DI TAMBANG EMAS HALMAHERA Sewaktu aksi protes menentang penambangan emas oleh perusahaan asing di Pulau Halmahera, satu orang demonstran tewas ditembak dan empat orang lainnya cedera. Dengan tembakan peringatan ke udara polisi mencoba menghalangi dan membubarkan beberapa ribu orang demonstran yang mencoba masuk ke tambang emas Toguraci milik perusahaan Australia Newcrest. Para demonstran menuntut perusahaan ini untuk membagi keuntungan dengan penduduk setempat. Enam orang warga ditahan. Tahun lalu perusahaan Australia tersebut harus menghentikan kegiatannya untuk sementara waktu setelah aksi protes serupa. * MARINIR BELANDA MENYADARI AKSINYA DI IRAK Tentara marinir Belanda yang dituduh menembak mati seorang penjarah Irak, menyatakan sadar sepenuhnya akan tindakan yang dilakukannya. Demikian dinyatakannya sewaktu diwawancarai harian Belanda De Telegraaf. Menurut sang marinir yang berusia 43 tahun itu, satuannya tiba-tiba berada dalam posisi berbahaya ketika massa penjarah tiba-tiba menyerbu. Untuk membubarkan para penjarah ia melepaskan dua tembakan peringatan, satu ke udara dan satu lagi ke tanah. Ia membantah tuduhan bahwa ia menembak secara terarah. Pada malam tahun baru, sersan mayor itu diterbangkan ke Belanda dan kemudian sempat mendekam di penjara selama lima hari. Belakangan ini insiden itu menjadi bahan pembicaraan, karena kejaksaan agung Belanda menyatakan mengajukan sang marinir ke muka hakim dengan tuduhan membunuh atau pembuhuhan. Rabu kemarin, Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende tiba-tiba mengunjungi pasukan perdamaian Belanda yang sedang bertugas di Irak. Dalam pidatonya Balkenende menekankan keputusan untuk menahan sang marinir bukanlah berdasarkan pemikiran politik atau pertahanan. * LEDAKAN BOM DI FILIPINA BUKAN AKSI TERORIS Ledakan bom Ahad lalu di sebuah gedung olahraga yang penuh sesak di kota Parang, Filipina, bukanlah aksi teroris. Menurut pemerintah Filipina, ledakan itu adalah bagian rencana aksi pembunuhan walikota Parang, bekas Kolonel Bataga. Akibat ledakan 22 orang tewas dan 81 lainnya cedera, antara lain sang walikota. Polisi masih mencari dua orang tertuduh, yaitu pemilik dan pengendara sepeda motor yang digunakan dalam serangan. Keduanya diduga diperintah oleh lawan politik sang walikota. * AKSI MOGOK MAKAN PENGUNGSI DI NAURU BERAKHIR Sekitar 35 orang pencari suaka yang ditahan di pusat penampungan di Nauru, sebuah negara kecil di Lautan Teduh mengakhiri aksi mogok makan mereka. Ke-35 orang pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Afganistan menolak untuk makan satu bulan lamanya, karena pemerintah Australia tidak mau mengakui dan menerima mereka sebagai pengungsi. Menurut sebuah organisasi urusan pengungsi Australia, mereka mengakhiri aksi mogok makan setelah pemerintah Canberra berjanji akan mempertimbangkan kembali permintaan suaka mereka. Kebijakan imigrasi di Australia memang dikenal sangat ketat. Canberra mencoba menghalangi para pengungsi yang mencoba masuk dengan kapal laut dan memindahkan mereka ke negara-negara kecil di Lautan Teduh dengan ganti bantuan finansial. * UPACARA PERINGATAN KORBAN KECELAKAAN PESAWAT DI MESIR Di kota pelabuhan Sharm el-Sheikh, Mesir dilangsungkan upcara peringatan para korban kecelakaan pesawat terbang Sabtu lalu. Lebih dari 150 orang menghadiri upacara tersebut, antara lain Menteri Luar Ngeri Prancis Dominique de Villepin dan ibu negara Mesir, Suzanne Mubarak. Para wakil keluarga korban melemparkan satu buang mawar untuk setiap korban tewas ke laut. 148 orang penumpang dan awak pesawat tewas, sebagian besar warga Prancis. * BERITA BURSA Pasar bursa di Amsterdam dibuka dengan nilai awal yang cukup tinggi. Beberapa menit setelah pembukaan indeks AEX melonjak 0,8% menjadi 342,91. Begitu pula pasar bursa di Frankfurt, Londen dan Paris dibuka dengan nilai positif. Nilai tukar euro terhadap dolar Amerika saat ini 1 dolar 26 koma 04 sen. Sementara nilai euro terhadap rupiah mencapai 12.820,51. Indeks Nikkei di Tokyo ditutup dengan untung 80 point menjadi 10.837,65. Terutama saham tehnologi mengalami lonjakan positif seperti Tokyo Electron dan NEC. Pasar bursa di Hongkong, Sydney dan Seoul ditutup dengan kerugian tips. Sementara Bursa Efek di jakarta untuk pertama kalinya mencapai nilai tertinggi sejak Juni 1997 pada 730.815. Pasar bursa di New York dibuka dengan suasana waspada. Para pialang menunggu pengumuman hasil keuntungan sejumlah perusahaan besar Kamis ini, selain itu mereka pesimis akan pemulihan ekonomi Amerika dalam waktu dekat. Indeks Dow Jones turun 11,92 point menjadi 10.526,74. Indeks Nasdaq naik satu persen menjadi 2.078,09 atau nilai tertinggi selama dua setengah tahun terakhir. * BUSH DIKRITIK KARENA BERNIAT MELEGALISASI JUTAAN BURUH ILEGAL Presiden Goerge W. Bush dihujani kritik karena punya rencana legalisasi jutaan buruh ilegal. Serikat buruh memperingatkan tindakan ini membentuk lapisan buruh yang tidak punya hak, tapi sekaligus bisa menarik simpati para pemilih dari kelompok imigran asal Amerika Latin. Di dalam partainya sendiri, partai Republik, Bush juga mendapat tentangan, karena ini adalah imbalan yang tidak pada tempatnya bagi para pendatang ilegal. Jadi rencana Bush ini banyak ditentang. Lebih lanjut ulasan koresponden Reinout van Wagtendonk. Diperkirakan jumlah pendatang asing ilegal di seluruh Amerika Serikat berkisar antara 8 dan 14 juta orang. Sebelum serangan WTC 11 september 2001, salah satu prioritas presiden Bush adalah perombakan kebijakan imigrasi. Hal ini pernah diutarakannya pada presiden Meksiko Vincente Fox. Bagi Meksiko, kebijakan imigrasi Amerika Serikat penting, karena sekitar 70% dari pendatang ilegal di negara Paman Sam berasal dari Amerika Latin. Banyak pengusaha Amerika juga mendesak agar kebijakan imigrasi diubah. Sebagian besar pekerjaan berat atau kotor dilakukan oleh buruh pendatang ilegal, karena warga Amerika sendiri tidak mau. Dengan demikian para pengusaha, majikan-majikan para buruh ilegal melanggar undang-undang, tapi dari sisi ekonomi hal ini mendatangkan keuntungan. Semua ini berubah setelah peristiwa 11 September 2001. Keamanan nasional menjadi nomor satu terpenting bagi Amerika Serikat. Dan semenjak itu Bush membisu mengenai undang-undang imigrasi. Namun Presiden Bush sekarang mengatakan bahwa dengan melegalisir jutaan buruh dan karyawan yang aktif dalam kegiatan ekonomi di Amerika justru meningkatkan keamanan di negara itu. George Bush: 'Pendatang-pendatang asing yang secara ilegal melewati perbatasan negara masuk ke tanah air kita mempersulit penjagaan keamanan. Sistem itu tidak mujarab. Bangsa kita membutuhkan kebijakan imigrasi yang mendukung perkembangan ekonomi dan mencerminkan impian Amerika. Oleh karena itu perombakan kebijakan harus dimulai dengan memberi jaminan kehidupan dan ekonomi. Pekerjaan yang mereka lakukan mendukung perkembangan ekonomi Amerika dan kebanyakan warga Amerika tidak bersedia mengerjakan pekerjaan itu.' Untuk itu Bush ingin agar Kongres membuat semacam program bagi buruh pendatang. Ini khusus untuk buruh-buruh pendatang ilegal yang punya pekerjaan. Majikan mereka harus membuktikan bahwa tidak ada warga Amerika yang mau pekerjaan itu. Bila demikian, maka para buruh pendatang ilegal mendapat ijin kerja untuk 3 tahun dan ini bisa diperpanjang. Bagaimana rincian selanjutnya masih harus dipikirkan oleh Kongres dan Gedung Putih. Namun di dalam partainya sendiri, Partai Republik, rencana Bush dikecam karena mereka memandang hal ini sebagai hadiah bagi pendatang-pendatang ilegal. Itu adalah semacam amnesti bagi mereka yang melanggar undang-undang. Seharusnya mereka diusir keluar dari Amerika Serikat. Tapi pendapat ini ditangkis oleh Scott McLallen, jurubicara Gedung Putih. Scott McLallen: 'Amnesti adalah memberi ijin tinggal pada mereka yang tinggal secara ilegal di sini. Itu bukan maksud kami. Yang kami inginkan adalah pemberian ijin kerja sementara pada mereka, itu bukan berarti mereka kemudian ijin tinggal permanen di sini. Setelah itu berlalu, mereka harus kembali ke negara asal.' Presiden Bush menjamin, ijin kerja sementara itu tidak memberi peluang bagi para pendatang ini mendapatkan apa yang disebut Green Card, kartu hijau atau ijin tinggal permanen di Amerika Serikat. Karena belum jelas setelah 3 tahun berlalu ijin kerja itu tidak dengan sendirinya dicabut maka masih dipertanyakan apakah para pendatang asing itu kemudian betul-betul malaporkan diri ke imigrasi? Karena berbagai keberatan, maka banyak pihak menduga gagasan Bush ini adalah untuk menarik simpati pada pemilihan presiden akan datang. Para pemilih yang berasal dari Amerika Latin sangat peduli dengan kebijakan imigrasi serta perlakukan yang berprikemanusiaan pada buruh-buruh pendatang ilegal. Pada pemilihan tahun 2000 George W. Bush hanya mendapat satu pertiga dari pada pemilih Latino. Di negara-negara bagian seperti Florida, Arizona, New Mexico dan Nevada jumlah kelompok Latino ini besar dan bisa menentukan kalah atau menang pemilihan presiden. * KASUS LIKWIDASI POLITIKUS BELGIA AKHIRNYA SELESAI Juri di Pengadilan Luik, Belgia menyatakan 6 diantara 8 terdakwa terbukti bersalah membunuh politikus Belgia Andre Cools. Kedua terdakwa itu adalah Di Mauro dan Taxquet. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Hukuman ini termasuk ringan, karena jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup. Menurut hakim vonis 20 tahun itu karena menimbang lamanya pengadilan. Penyidikan yang demikian lamban dan selisih penpadat mengenai metoda penyidikan. Terdakwa lainnya yang dijatuh 5 tahun penjara. Lebih lanjut laporan koresponden Remco de Jong dari Brussel. Andre Cools dibunuh 18 Juli 1991, ketika bersama pacarnya, Marie Helene Joiret meninggalkan apartemennya di Luik. Andre Cools dibunuh oleh dua pembunuh bayaran asal Tunesia, Joiret luka berat. Kedua pembunuh Tunesia itu berhasil dilacak dan ditangkap di Tunesia. Mereka dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Menurut juri di pengadilan Luik para tertuduh terbukti bersalah menata rencana pembunuhan dan merekrut para pembunuh bayaran. Para tertuduh punya hubungan dengan kabinet almarhun Alain van der Biest, politikus separtai dengan Cools dan mantan Menteri Pekerjaan Umum. Van der Biest sendiri pada tahun 2002 bunuh diri. Van der Biest itulah yang diduga memberi perintah menghabisi Andre Cools, meskipun tuduhan ini selalu dibantah sampai akhir hayatnya. Dalam surat perpisahan sebelum bunuh diri Van der Biest menyangkal tuduhan tersebut. Setelah proses selama 12 minggu akhirnya Juri yakin bahwa motif pembunuhan Cools seperti dirumuskan oleh penuntut umum benar. Para terdakwa membunuh Andre Cools karena ia menghalangi karir politik Alain van der Biest. Van der Biest sedianya dianggap sebagai calon paling baik untuk menggantikan Cools sebagai pimpinan Partai Sosialis. Namun staf Van der Biest sering mabuk dan terlibat praktek-praktek mafia. Hal-hal itu akan bisa merintangi karir politik Van der Biest. Dengan menghabisi Andre Cools para pelaku bisa menjamin kekuasaan atasan mereka. Karena dengan demikian maka praktek-paraktek kotor mereka akan kabur. Usai dijatuhkannhya vonis, Marcel Cools, putra politikus yang dibunuh itu menyatakan puas. Demikian juga Joiret, pacar Andre Cools. Bagi Joiret, pembunuhan ini punya arti yang sangat dalam. Walaupun terbukti dewan juri punya akal sehat, masih ada bagian-bagian yang belum dibuka sepenuhnya. Proses ini tidak memberi kejelasan mengenai alasan membunuh Cools. Apakah teori yang dikatakan itu benar, bahwa Cools dihabisi untuk menjamin kepentingan pribadi politisi dari Partai Sosialis lainnya di Luik. Tapi sampai akhir proses tidak ada bukti kebenarnya teori ini. Hal ini membuat Marcel, putra korban kurang puas. Apa alasan politik atau alasan keuangan yang membuat ayah saya harus dihabisi tidak jelas, kata Marcel. Terdakwa utama Pino di Mauro ketika meninggalkan gedung pengadilan mengatakan dengan gembira: "Saya akan pulang ke keluarga saya". Di Mauro tidak usah meringkuk di penjara karena alasan kesehatan. Hal ini membuat Marie Helene Joiret naik pitam. Ia muak melihat perkembangan tersebut. Dan Marcel Cools berharap setelah vonis ini ia bisa tidur dengan nyenyak. Bukan beratnya hukuman yang ia pusingkan, tapi bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah, itulah yang penting. * INDONESIA DAN MALAYSIA HARUS LEBIH WASPADA BAHAYA TEROR MARITIM PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, yang berkunjung singkat di Jakarta, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, bersepakat akan meningkatkan langkah untuk memberantas bajak laut dan penyelundupan. Selat Malaka, sepanjang sejarah, menjadi urat nadi bagi politik, ekonomi dan perdagangan Asia Tenggara. Sekarang, selat strategis itu juga menjadi ajang perampokan maritim dan penyelundupan orang dan senjata. Tapi, ada satu bahaya maritim yang terlupakan. Menurut Organisasi Maritim Internasional, I.M.O, gerakan gerakan ekstremis Muslim dapat terkait bajak laut dan menjadi ancaman teror maritim di Asia Tenggara. Ulasan redaksi di Hilversum ... Sejumlah pengamat Amerika mencatat bahwa gerakan teroris al-Qaidah sebenarnya juga mempunyai cabang kegiatan teror di laut, dengan jumlah kapal dari berbagai ukuran sebanyak 300an. Tokoh al-Qaidah yang terkenal di bidang ini adalah Abdulrahim Mohammad Aba al-Nasheri, yang sekarang sudah ditahan di Amerika. Al-Nasheri yang dijuluki "Raja Laut" itulah, kabarnya, yang mendalangi serangan bom terhadap kapal induk Amerika USS Cole di Aden, Yaman, pada Oktober tahun 2000, yang menewaskan 17 pelaut dan melukai 40 lainnya. Konon, Al-Nasheri pernah merancang serangan terhadap kapal kapal Nato di Selat Gibraltar, tapi berhasil digagalkan Angkatan Laut Maroko. Banyak indikasi bahwa Al-Qaidah juga terlibat berbagai serangan di tengah laut terhadap kapal kapal dagang swasta. Nah dalam hubungan ini, patut dicatat bahwa kegiatan bajak laut paling ramai sebenarnya terjadi di Selat Malaka. Rekornya, menurut Biro Maritim Internasional, meningkat dari 335 serangan di tahun 2001 sampai 370 serangan di tahun 2002. Dan tahun lalu jumlah serangan bajak laut di situ mecapai hampir seperempat dari jumlah seluruhnya pada tingkat dunia. Tak heran, Selat Malaka disebut sebagai perairan paling berbahaya di dunia. Yang menarik, banyak kegiatan bajak laut itu terjadi di kawasan negara negara Muslim, misalnya Indonesia, Malaysia, Banga Desh, Yaman dan Somalia. Korelasi antara aksi aksi bajak laut dan gerakan Al-Qaidah memang belum tegas, namun para pengamat maritim dini hari sudah memperingatkan akan bahaya yang dapat mengancam dari Selat Malaka, selat yang strategis dan rawan ini. Bayangkan, misalnya, jika arus perdagangan dan suplai minyak dan gas bumi yang bernilai milyardan dollar itu lalu lalang di selat yang sempit itu, bersamaan dengan sejumlah kapal yang kemungkinan mengangkut senjata ringan sampai senjata pemusnah massa, seperti nulir. Selat Malaka yang sepanjang 600 mil itu disinggahi sekitar 50an ribu kapal setiap tahun, dan di sinilah bajak laut dalam arti tradisional bisa terkait dengan gerakan teror modern. Biro Maritim Internasional itu mencatat kenaikan penyelundupan senjata yang berkaitan dengan kegiatan pemberontak separatis Gerakan Aceh Merdeka GAM. Diketahui GAM banyak mencari senjata dari Thailand dan Kamboja. Awal tahun 99 sebuah kapal tanker berbendera Prancis, berukuran 130 ribuan ton diserang bajak laut di perairan dekat Singapura, para awaknya diikat, dan tanker itu meluncur sendiri selama sejam di tengah perairan selat yang ramai itu. Bagi Amerika dan Jepang, Selat Malaka merupakan urat nadi perdagangan dan sumberdaya minyak dan gas cair yang mereka butuhkan dari kawasan tsb. Andaikan, misalnya, kapal pengangkut gas cair LNG itu diserang, maka ledakannya bisa setingkat ledakan nuklir kecil. Amerika adalah episentrum dari kegiatan perdagangan maritim, dengan volume peti-kemas mencapai 40 persen dari seluruh muatan maritim di seluruh dunia. Indonesia dan Malaysia amat menyadari posisi strategis Selat Malaka, begitu juga Amerika, Jepang, Korea Selatan dan pemberontak GAM mau pun bajak bajak laut yang kemungkinan bisa melibatkan gerakan Al-Qaidah. Selain soal penyelundupan senjata, perang di Aceh belakangan meningkatkan penyelundupan orang, alias arus pengungsi. Kini, sekitar 20an ribu warga asal Aceh membanjiri Malaysia, kebanyakan adalah pendatang haram atau i-legal. Jakarta menuntut Kuala Lumpur langsung memulangkan mereka untuk mencegah mereka mengimbau bantuan Organisasi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Soalnya, UNHCR biasanya mengirim para pengungsi Aceh ini ke negara ketiga di Skandinavia, yang menjadi markasnya GAM. Jadi, dengan menekan Kuala Lumpur dan UNHCR, Jakarta berupaya mengkucilkan pimpinan GAM di Swedia dan mencegah Aceh menjadi isu internasional. Soal lain yang penting adalah keberadaan para pekerja haram Indonesia di Malaysia yang menurut Menlu Hasan Wirayudha baru akan dituntas-kan dalam memorandum beberapa bulan mendatang. Perkembangan zaman membuat Selat Malaka makin penting, sekaligus makin rawan. Indonesia dan Malaysia harus menanganinya secara regional bersama Asean, atau pada tingkat kerjasama global. Salah satunya, seperti Rencana Anti Kriminalitas Trans-nasional yang kemarin disepakati para menlu Asean di Bangkok. * PERLUASAN APARAT BIN DIDUGA TINGKATKAN PENGAWASAN NEGARA Menyusul pernyataan Menteri Aparat Negara Feisal Tamin tentang rencana memperluas aparat Badan Intelejens Nasional BIN sampai ke tingkat kabupaten, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono buru buru mengatakan, orang tak perlu khawatir langkah langkah represif seperti di masa Orde Baru. Namun justru itulah yang dikhawatirkan banyak pengamat. Jangan jangan, seperti ditulis Rendra dalam sajaknya di puncak jayanya Orde Baru, awal 1980an, negara akan mempunyai banyak sekali mata-mata sampai tak tahu lagi mata yang mana yang dapat melihat kenyataan. Direktur Imparsial, Munir dan pengamat dari International Crisis Group ICG, di Jakarta, Sidney Jones, juga melihat perluasan BIN sebagai bagian dari pertarungan kuasa di Jakarta ... Sidney Jones [SJ]: Saya kira ini semacam power play dari BIN untuk memperluas kekuasaan BIN daripada melawan teror. Menurut saya jauh lebih baik, kalau peranan utama tetap diserahkan kepada polisi daripada ke BIN. Yang saya lihat sampai sekarang, ada begitu banyak informasi yang masuk ke BIN, tapi toh dengan begitu banyak informasi masih rupanya analisa tidak begitu tajam. Jadi kalau memperluas jaringan ini ke kabupaten, sama sekali tidak berarti bahwa analisa akan jadi lebih baik. Informasi sudah ada, jadi untuk apa meluaskan jaringannya sampai ke tingkat itu. Radio Nederland [RN]: Jadi menurut anda BIN harus lebih bekerja sama dengan polisi? SJ: Lebih baik mempertajam analisa atau kepastian analisa daripada memperbanyak jumlah orang dan luasnya jaringan. Koordinasi dengan polisi juga harus tetap ditingkatkan. Karena sampai sekarang hampir ada permusuhan antara dua instansi itu. RN: Tapi koordinasi secara nasional bukankah itu diperlukan juga untuk kegiatan menyeluruh? SJ: Memang koordinasi sangat diperlukan. Bukan saja antara BIN dan polisi tetapi juga antara polisi, BIN dan BAIS dengan Cengkareng. Hanya saya kira lebih baik koordinasi diperbaiki lebih dulu, daripada mulai dengan memperluas jaringannya. RN: Jadi ini bukan jaminan yah dalam perang melawan teror? SJ: Bukan jaminannya bahwa intelijen akan jadi lebih baik. RN: Saudara Munir dari Inparsial, BIN merencanakan akan memperluas jaringan sampai tingkat kabupaten. Apa artinya ini? Munir [M]: Yah sebetulnya pernyataan pemerintah yang menyatakan akan memperkuat sampai di daerah-daerah, hanya menjustifikasi dari tindakan BIN yang sudah memperluas tanpa keputusan politik apa pun. Sehingga prakteknya sekarang BIN sudah bekerja sampai merekrut sampai ke level lokal. Nah ini tampaknya BIN menjadi super body untuk mengawasi kehidupan politik masyarakat luas menggunakan birokrasi pemerintahan sebagai alat kontrol politik. Dan core bussiness-nya bukan soal terorisme, tapi soal-soal yang berkaitan dengan upaya untuk menarik keuntungan politik sebagai negara. Dalam rangka pengawasan politik dan strategi di depan masyarakat. RN: Jadi negara makin banyak matanya ini yah? M: Ya saya kira ini sejarah pertama di Indonesia, yang sebelumnya masyarakat itu diawasi oleh intelijen TNI lewat teritorial dan kemudian intelijen kepolisian lewat kepolisian, dan sekarangan ditambah lagi dengan badan intelijen negara. Jadi struktur kegiatan intelijen yang mengawasi kehidupan masyarakat Indonesia, jauh lebih berat dan besar tanpa kemampuan masyarakat untuk menuntut akuntabilisasi negara. Dalam konteks itu. RN: Pada zaman Orde Baru kan kita sudah mengalami sampai penyair Rendra bisa menulis, "negara ini punya banyak mata-mata sampai tidak punya mata lagi". Jadi tidak bisa melihat mana realitasnya. M: Dan ini sekarang makin besar. Kalau dulu hanya TNI dan Polri, sekarang ditambah lagi BIN yang dulu tidak terlibat sampai di lapangan. Yang dulu hanya intelijen militer, kini ditambah lagi. Jadi sebetulnya sistim organisasi intelijen negara semakin luas menguasai kehidupan politik dan kehidupan masyarakat. RN: Apakah ini khususnya dalam rangka menghadapi pemilu? M: Tidak. Saya kira ini lebih pada keuntungan-keuntungan politik beberapa gelintir orang yang haus kekuasaan. Yah saya kira ini pertarungan kekuasaan yang terus menerus tidak terselesaikan. RN: Siapa saja itu ... M: Saya kira di sekitar para perwira tinggi militer, para purnawirawan militer dan beberapa elit politik sipil yang terus menerus mencari keuntungan-keuntungan politik dengan menggunakan militer dan intelijen untuk posisi politik mereka yang baru. RN: Misalnya persainagn Hendro Priyono versus Yudhoyono begitu? M: Saya kira di sana memang ada persoalan-persoalan begitu. Tapi betulnya nama-nama yang anda sebut itu juga adalah bagian dari pertarungan politik yang sekarang sedang berlangsung, memang. RN: Tapi lepas dari itu betapa pun Indonesia membutuhkan suatu badan intelijen yang punya koordinasi secara nasional, jadi bukan fragmentasi instansi intelijen bukan? M: Ya betul, tapi itu tidak bisa dilakukan dengan koordinasi dengan mengawasi kehidupan masyarakat sampai di level-level daerah. Sebetulnya koordinasi di level nasional untuk mengatur keputusan-keputusan polik negara, demi untuk kepentingan-kepentingan negara secara terbatas. Bukan sebuah organisasi yang bisa melakukan tindakan eksekutorial dalam arti pengawasan langsung di depan masyarakat sampai di level daerah tanpa pertanggung jawaban apapun. RN: Mengapa ini tidak dapat meningkatkan efisiensi dan menyumbang pada perang anti-teror? M: Pertama bahwa ini diset bukan untuk menghadapi terorisme. Kalau dilihat dari strukturnya lebih diset untuk mengawasi kehidupan politik masyarakat. Apalagi dilihat dengan pembentukan Bakorida, Badan Koordinasi Intelijen di Daerah yang menempatkan seluruh struktur birokrasi pemerintahan bupati, walikota sampai lurah-lurah pun di bawah koordinasi organisasi intelijen. Ini basisnya adalah mengawasi kehidupan politik masyarakat plus melumpuhkan kemampuan masyarakat untuk memberi koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Demikian Munir dari LSM Imparsial. * KENAPA MILITER JUGA AMBIL ALIH KEKUASAAN? Militerisme bisa jadi merupakan setan yang benar-benar jadi momok buat masyarakat Indonesia. Sebentar-sebentar munculah celotehan ketakutan bahwa militer akan serta merta mengambil alih tampuk kekuasaan republik. Fobia macam ini pun tidak ketinggalan menjangkiti presiden Megawati Sukarnoputri lewat pidatonya beberapa waktu silam. Tapi akan kah demikian? Laporan Jopie Lasut dari Jakarta. Di Jakarta, kini kembali timbul kekuatiran di kalangan sipil bahwa pemilu akan digagalkan oleh pihak militer. Apalagi setelah Presiden Megawati secara terbuka menantang kalangan militer untuk mengambil alih kekuasaan sekarang juga. Tokoh PNI Marhaenisme, Profesor Usep Ranuwijaya, menyatakan belum tentu pemilu 2004 itu bisa berlangsung. Ada suatu kekuatan yang akan menggagalkan pemilu tersebut, katanya. Namun, meski dicalonkan sebagai calon nomor satu dari daerah pemilihan Surabaya, Jawa Timur, Usep senang jika pemilu tidak jadi dilaksanakan. Hal ini mengingat Pemilu 2004 didasarkan atas undang-undang tahun 2002 yang secara tidak langsung memberhalakan uang, ujarnya. Seperti pemilihan presiden mendatang ini misalnya, para capres akan sepenuhnya mengandalkan pada dana-dana mereka, katanya. Siapa yang paling kuat dananya akan menang, katanya. Jelas tanpa uang mereka tidak bisa menjadi calon presiden. Hal ini pun berlaku pada para calon anggota DPR. Semuanya harus punya uang dalam jumlah yang besar. Sistem pemilu di Indonesia sekarang ini hanya meniru system di Amerika Serikat yang bersandar pada kekuatan uang, tegasnya. Sedangkan sejak semula PNI Marhaenisme tidak menyetujui Undang-Undang Pemilu yang diputuskan parlemen pada tahun 2002 itu. Usep juga heran melihat kebijakan Presiden Megawati yang akhir-akhir ini nampak mau berkonfrontasi dengan militer. Padahal posisi militer dengan konfrontasi ini justru menguat. Dukungan dari partai-partai kecil maupun baru mengalir ke pihak militer. Sedangkan seorang tokoh NU yang dekat dengan Wakil Presiden Hamzah Has, Danile Tanjung mengatakan, suasana intrik dan perselisihan sekarang ini telah membuat bangsa Indonesia di tepi revolusi social. Faktor ketidakadilan semakin nyata, katanya kepada pers ibukota kemarin. Keamanan tidak terjamin. Rakyat frustrasi, putus asa serta tidak punya harapan, jelasnya. Namun, perlukah militer turun tangan? AM Fatwa, Wakil Ketua DPR RI, menyetujui jika militer kembali berperan di bidang politik. Militer pun harus memperhitungkan penilaian dunia, katanya. Dan janganlah menjadi seperti keledai yang untuk kedua kalinya masuk ke lobang yang sama. Pernyataan-pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto serta KSAD Jenderal Ryamizard harus ditanggapi secara positif sebagai suatu warning. AM Fatwa: Dari segi positif, pernyataan-pernyataan panglima TNI dan KSAD Ryamizard sebagai warning kepada seluruh bangsa, agar kita tidak sampai lengah. Akan bermacam-macam bahaya di depan kita, terutama menghadapi pesta demokrasi. Peristiwa yang sangat penting. Suatu agenda nasional yang harus kita sukseskan. Jadi saya anggap itu sebagai semacam bluffing (teriakan kosong, Red.) semacam manuver juga supaya kita tidak lalai. Dan nanti khawatir tentara harus diminta lagi turun memadamkan kebakaran. Demikian Fatwa. Di kalangan sementara partai kecil saat ini, dan tokoh-tokoh intelektual di ibukota ada semacam keinginan untuk bekerjasama dengan pihak militer dan mengambil alih kekuasaan saat ini. Karena partai-partai baru misalnya sudah melihat bahwa mereka jelas-jelas akan kalah dalam pemilu mendatang. Untuk bisa lolos saja dari Depkeh HAM dan KPU saja mereka sudah menghadapi begitu banyak kesulitan. Sekarang pun hanya partainya Cendana, Partai Karya Peduli Bangsa, yang mampu menghimpun sekitar 600 caleg mengimbangi partai-partai besar. Untuk memenuhi persyaratan KPU, partai-partai kecil sudah kewalahan apalagi harus berjuang mencari 3 persen suara pemilih. Maka tawaran untuk merestui dan berkoalisi dengan pihak militer menjadi cukup menarik. Sebagaimana dikemukakan seorang tokoh partai kecil: Militer tidak akan mengikuti jejak Birma ataupun Pakistan. Mereka sudah belajar dari kesalahan mereka di zaman Soeharto. Militer akan mendukung partai-partai nasionalis kerakyatan, yang sepaham dengan mereka. Dalam arti kembali pada UUD45 dan Pancasila yang murni. Kekuasaan akan tetap di tangan sipil yang mau melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, berdikari dibidang ekonomi, menyelamatkan bangsa dari keterpurukan saat ini, dan memberantas korupsi di kalangan birokrasi. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
