--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 13 Januari 2004 15:00 UTC ** HUKUMAN PENJARA BAGI JOHN DAN PIETER REA ** GEORGE BUSH MENUNTUT BERAKHIRNYA REZIM FIDEL CASTRO ** PENYELIDIKAN TERHADAP PAUL O'NEILL ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PEREBUTAN KEKUASAAN DI IRAN MENDIDIH KEMBALI ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KOMIK SEKSUAL DINYATAKAN CABUL OLEH PENGADILAN JEPANG ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: DI BELANDA, PARA PENDATANG ASING KINI DIANGGAP MENGANCAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PENGADILAN TIDAK BISA DIANDALKAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: BERBALIKNYA DUNIA POLITIK INDONESIA * HUKUMAN PENJARA BAGI JOHN DAN PIETER REA Pengadilan Negeri Ambon memvonis hukuman penjara 30 bulan sampai 15 tahun kepada sembilan laki-laki karena makar. John Rea dan Pieter Rea dijatuhi hukuman terberat. Dua laki-laki ini menamakan diri warga Republik Maluku Selatan RMS. Menurut John Rea ia adalah panglima pasukan RMS. Semua sembilan tersangka ditangkap April tahun lalu. * GEORGE BUSH MENUNTUT BERAKHIRNYA REZIM FIDEL CASTRO Pada KTT negara-negara Amerika di Meksiko, Presiden Amerika George W. Bush menuntut berakhirnya rezim Presiden Kuba Fidel Castro. Selain itu Bush ingin demokratisasi lebih cepat negeri itu. Castro tidak diundang pada KTT Amerika di Monterrey, Meksiko. KTT ini dihadiri 34 pemimpin negara-negara Amerika. Butir agenda utama KTT negara-negara Amerika adalah meningkatkan kerja sama ekonomi. Amerika Serikat ingin supaya semua 34 negara membentuk zona bebas dagang mulai tahun 2005. Terutama Brasil dan Venezuela menentang rencana itu. * PENYELIDIKAN TERHADAP PAUL O'NEILL Kementerian Keuangan Amerika akan mengadakan penyelidikan intern terhadap mantan Menteri Keuangan Paul O'Neill. O'Neill menulis buku di mana ia membocorkan informasi rahasia dari masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Salah satu dokumen rahasia juga dibocorkannya lewat televisi dalam sebuah wawancara. Mantan Menteri Keuangan yang dipecat sekitar satu tahun yang lalu, menyatakan bahwa sejak awal kepresidenannya George Bush sudah berencana menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein. Menurut O'Neill, Presiden Bush adalah pemimpin yang lemah. * PEJABAT TINGGI NATO TIDAK DIDAKWA ATAS PENCUCIAN UANG Kehakiman Belanda mencabut salah satu dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi NATO asal Belanda. Pejabat NATO yang berusia 50 tahun ini serta dua terdakwa lainnya tidak akan didakwa atas tuduhan mencuci uang sebesar 200 juta dolar dari hasil dagang narkoba. Menurut Jaksa Agung tidak dapat ditunjukkan bahwa uang itu memang ada, dan karena itu pencucian uang tidak terbukti. Walau demikian pejabat tinggi NATO serta dua terdakwa lainnya hari ini harus menghadap pengadilan di Haarlem atas tuduhan menggelapkan uang, melakukan penipuan dan menjadi anggota sebuah organisasi kriminal. * PEMERINTAH BUSH BOLEH MERAHASIKAN INFORMASI Mahkamah Agung Amerika mengijinkan pemerintah George W. Bush merahasiakan semua informasi tentang ratusan warga asing yang ditangkap pasca serangan teror 11 September 2001. Organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia membawa kasus ini ke pengadilan karena belum disusun dakwaan terhadap para tertangkap. Selain itu para pengacara tidak memberi akses kepada para tersangka. Langsung setelah serangan terhadap gedung WTC di New York, sekitar seribu warga asing yang surat-surat perjalanannya tidak beres, ditangkap. Sebagian besar tertangkap adalah warga Muslim atau Arab. Menurut kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi manusia, ini adalah penangkapan rahasia. Mayoritas tersangka telah dibebaskan atau dikeluarkan dari negara. Tapi sejumlah orang masih ditahan. * PERUSAHAAN TEKNOLOGI AMERIKA DIIMBAU MENDIRIKAN KANTOR PUSAT DI BELANDA Pada sebuah konferensi teknologi di Amerika Serikat, Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende mengimbau perusahaan teknologi Amerika supaya mendirikan kantor pusatnya di Belanda. Pada konferensi Belanda-Amerika di Sillicon Valley, Balkenende menyatakan bahwa pemerintah Belanda mengucurkan dana sebesar satu setengah milyar euro untuk pengembangan teknologi baru. Pemerintah Belanda mengucurkan dana puluhan milyaran euro per tahun pada teknologi informasi. Konperensi di Sillicon Valley digelar atas inisiatif Kementerian Keuangan dan Kedutaan Besar Amerika di Den Haag. * KEBAKARAN PADA PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK KUWAIT Produksi minyak di tiga perusahaan besar minyak terhenti akibat kebakaran di sebuah pusat pembangkit listrik di Selatan kota Kuwait. Tiga perusahaan minyak itu memproduksi sekitar 900 ribu barrel per hari, yaitu separuh dari semua produksi minyak Kuwait. Terhentinya produksi minyak itu pada jangka pendek tidak akan berdampak terhadap harga minyak, karena Kuwait memiliki cadangan minyak yang besar. Apabila masalah pada pusat pembangkit listrik teratasi, maka perusahaan minyak akan dibuka kembali. * BERITA BURSA Sejam setelah bursa-bursa saham dibuka, Index Amsterdam AEX mencatat 342,91 poin, yaitu 1,38 poin atau 0,4 persen lebih tinggi dari Senin kemarin. Ketika bursa dibuka, satu euro bernilai 1,2785 dollar. * PEREBUTAN KEKUASAAN DI IRAN MENDIDIH KEMBALI Sedikitnya 80 anggota parlemen reformis Iran melangsungkan aksi duduk di sudut gedung parlemen. Mereka baru saja mendengar bahwa mereka tidak diijinkan ikut serta dalam pemilu yang akan digelar Februari mendatang. 'Kita akan terus berjuang, demikian teriak salah satu suara. Lebih jauh laporan koresponden Thomas Erdbrink dari Iran. Perebutan kekuasan di Iran kembali mendidih sesudah ratusan calon legislatif dalam pemilu mendatang ditolak oleh Dewan Pengawal Undang-Undang Dasar yang konservatif. Sejak pecahnya revolusi 1979, terjadi perebutan kekuasaan antara para penguasa. Kubu berhaluan kiri, yang menyebut diri sebagai reformis menuntut kebebasan individu yang lebih besar serta dibukanya kembali hubungan dengan dunia luar. Kelompok 'konservatif tradisional' justru menghendaki agar semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, dengan tetap berkuasa mereka berharap untuk tetap bisa mengendalikan ekonomi. Sedangkan kelompok 'konservatif modern', menghendaki jalan tengah, dengan reformasi ala Cina, di mana para ulama Iran seperti halnya komunis Cina tetap memegang kekuasaan. Tidak satupun dari kelompok tersebut menjadi pendukung sistim sekuler. Jadi ada salah pengertian bahwa para reformis itu semuanya menghendaki pemisahan antara agama dengan negara. Dewan Pengawal beranggotakan 12 hakim tidak dipilih langsung. Enam dari calon harus disetujui parlemen, sedangkan enam lainnya, yaitu ulama, ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Ia menentukan pula calon ke enam pertama. Dalam dasawarsa terakhir, Dewan Pengawal banyak sekali menolak usulan undang-undang yang diajukan kelompok reformis. Dalam empat tahun belakangan, dimana kaum reformis menjadi mayoritas dalam parlemen, hampir semua usulan undang-undang ditolak oleh Dewan yang memiliki hak veto untuk semua urusan. Tugas Dewan Pengawal itu adalah memutuskan apakah para calon dan undang-undang yang dibuat cocok dengan ajaran Islam sesuai selera mereka. Sebagian besar reformis juga dituduh sebagai orang muslim yang tidak baik. Para analis melihat penolakan mentah-mentah itu sebagai unjuk kekuatan Dewan Pengawal yang konservatif yang mendapat tekanan dari para pendukungnya untuk tidak lagi membiarkan para reformis menguasai parlemen. Penolakan pertama tidak akan berdampak besar karena para calon masih bisa naik banding menentang keputusan Dewan. Presiden reformis Mohammad Khatami, yang adiknya juga ditolak, mengimbau para calon untuk tetap tenang serta mempergunakan celah-celah dalam undang-undang. Dewan Pengawal, diharapkan akan mengeluarkan keputusannya dalam dua pekan mengenai para calon itu. Menurut salah satu pemimpin reformis, Behzad Nabavi, Iran saat ini berada dalam situasi berbahaya. ' Parlemen benar-benar dirongrong. Kami telah duduk dalam parlemen selama empat tahun terakhir dan sekarang tiba-tiba dinyatakan tidak cocok'. Karena Dewan menolak begitu banyak calon, maka sulit bagi kedua pihak untuk mencapai kompromi tanpa kehilangan muka. Apabila para hakim konservatif menyerah maka mereka merongrong sendiri pandangan mereka tentang apa yang baik dan salah. Bagaimana mungkin dalam waktu dua minggu, seseorang bisa tiba-tiba menjadi muslim yang baik? Para reformis sendiri menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Sesudah empat tahun berkuasa, tidak banyak hasil yang dicapai. Banyak warga Iran yang melepas harapan akan terjadinya perubahan di negeri mereka, dan mereka sekarang apatis terhadap politik. Apabila di balik layar, kaum reformis dapat mencapai kesepakatan dengan kelompok konservatif dan sejumlah calon diloloskan, maka itu akan semakin merongrong citra kelompok reformis yang sudah negatif tersebut. Satu-satunya harapan jalan keluar dari krisis adalah turun tangannya pemimpin tertinggi Iran yang berkuasa memberikan kata akhir terhadap segala sesuatunya. 'Kita tunggu saja apa yang akan terjadi', demikian kata Nabavi. 'Kita akan turut dalam pemilihan karena apabila tidak maka kita tidak mempunya apa-apa lagi untuk bersuara'. * KOMIK SEKSUAL DINYATAKAN CABUL OLEH PENGADILAN JEPANG Sebuah komik Jepang yang secara terbuka menggambarkan aksi seksualitas dinyatakan cabul oleh pengadilan Jepang. Ini berarti untuk pertama kalinya sebuah komik secara hukum dinyatakan cabul, kendati buku-buku semacam itu di Jepang sudah beredar maupun dibaca luas selama bertahun-tahun. Bahkan diantaranya melukiskan gambar ataupun tulisan yang sangat ekstrim tingkatan pornonya. Ulasan redaksi di Hilversum... Tayangan kartun Crayon Shinchan bakalan tak lama lagi akan menjadi lebih sopan. Kartun yang mengetengahkan sosok anak kecil yang nakal itu, si Shinchan kerap membuka celananya, mempertontonkan penis maupun iseng melihat celana dalam perempuan bahkan, lebih jauh, mengintip orang yang lebih tua usianya. Jelas tayangan, yang beranjak dari komik itu, mengundang protes banyak kaum pendidik ataupun orang tua. Tapi toh itu tak menggemingkan apapun. Karena komik Crayon Shinchan hanyalah sekian dari komik yang secara terbuka menggambarkan aksi seksualitas. Masih banyak komik lain yang jauh lebih tinggi tingkat X nya di Jepang, apalagi komik dengan kategori hentai ataupun jenis manga yang kerap menggambarkan hubungan seks antar berbagai pasangan. Ini dapat menjadi contoh bagi yang lain, ujar Eric Due dari harian Japan Times. Penegak hukum di Jepang tengah berupaya menjadikan putusan sebagai momok buat mereka yang aktif dalam bidang komik semacam ini. Karena di Jepang pun perangkat undang-undangnya melarang peredaran pornografi secara terbuka apalagi untuk mereka yang masih dikategorikan di bawah umur. Selama ini memang si animator komik merasa aparat seperti tidak bertindak apa-apa terhadap mereka. Sehingga pada buntutnya para ilustrator maupun animator merasa mendapatkan sarana untuk mengembangkan komik-komik porno entah itu lewat peredaran buku atau internet. Namun dengan putusan baru ini ada semacam upaya baru untuk mendorong masalah ini hingga tingkat legislatif. Jaksa penuntut umum dalam kasus komik porno ini menyebut peredaran buku semacam itu sebenarnya secara tak langsung mendorong masyarakat Jepang ke arah moral yang salah. Pendapat tersebut juga didukung, paling tidak, oleh para pendidik di sekolah-sekolah maupun beberapa pejabat. Mereka sangat prihatin dengan komik-komik porno yang bisa didapatkan dengan mudah. Sebagai reaksi mereka menuntut tindakan lebih ketat terhadap kalangan di bawah umur. Di satu sisi beberapa kelompok warga Jepang menuntut hal yang berlawanan. Kelompok-kelompok ini pada gilirannya justru kian menuntut sebuah kehidupan yang liberal. Mereka menolak pengaturan-pengaturan yang akan membatasi kebebasan. Sehingga dengan putusan cabul atas sebuah komik juga dapat dimaknai sebagai tindakan untuk mengatur kelompok-kelompok semacam ini. Konstitusi Jepang sendiri secara ketat menjamin kebebasan berekspresi. Di kancah inilah mereka yang mendukung kebebasan tersebut mendasari protesnya. Selain itu para penerbit dan beberapa kalangan dari media juga termasuk kelompok yang akan tegas menolak putusan cabul atas komik. Karena, khususnya bagi penerbit, putusan tersebut bakal berdampak terhadap buku-buku yang mereka terbitkan. Sebutlah komik manga yang dapat ditemui di internet. Komik ini secara terbuka mempertontonkan vagina, penis hingga kekerasan seksual secara terbuka. Dan pada saat bersamaan gambar animasi seperti ini ternyata juga laris di pasaran. Tidak hanya Jepang, tetapi belakangan juga merambah negara lain hingga ke Eropa, Amerika maupun Indonesia. Nah apakah dengan putusan ini komik manga bakalan menjadi halus. Artinya tidak lagi menampangkan gambar-gambar porno secara terbuka, namun tetap menampilkan adegan porno namun secara lebih halus? Artinya tidak lagi terbuka menayangkan animasi vagina, tapi sedikitnya hanya rambut kemaluan? Saya kira ini pada akhirnya hanyalah sebuah upaya contoh kepada mereka yang menayangkan animasi porno secara terbuka, ujar Eric Due dari harian Japan Times. Namun perlu dicatat tayangan porno terbuka bukanlah barang haram bagi orang Jepang. Tidak hanya di komik tapi juga dari reklame hingga majalah. Sebut saja rambut kemaluan. Itu bahkan bisa ditemui di sampul belakang majalah olahraga biasa. Jadi putusan ini bukan bicara soal pelarangan yang memang sulit dilakukan di Jepang, apalagi terhadap sebuah komik dari sekian media porno lainnya. Tapi lebih kepada upaya untuk mengatur masyarakat Jepang yang memang kian bebas. * DI BELANDA PARA PENDATANG ASING KINI DIANGGAP MENGANCAM KESEJAHTERAAAN SOSIAL Kesejahteraan sosial di Belanda tahun tahun belakangan menghadapi beban yang makin besar karena makin banyaknya pendatang asing yang datang di Negeri Kincir Angin ini. Menurut sosiolog Belanda Han Entzinger, Belanda harus melakukan pilihan. Yaitu menutup perbatasan untuk melindungi kelas kelas sosial ayng lemah, atau memberi peluang kepada para pendatang tanpa memberi akses jaminan jaminan sosial. Laporan redaktur Saskia van Reenen. Negeri Belanda pernah disebut sebagai surga sosial, artinya, kesejahteraan sosial di sini begitu bagus sehingga mereka yang tak punya pekerjaan pun mendapat hak untuk memperoleh tunjangan pengangguran atau tunjangan lain. Semua warga, kaya dan miskin, memberi sepotonmg dari pendapatannya untuk mendanai tunjangan tunjangan itu. Tapi tahun tahun belakangan sistim kesejahtreraan ini mengalami gangguan. Arus pendatang asing makin besar saja, menurut Guru Besar masalah integrasi dan migrasi, Prof. Han Entzinger. Tahun 50an Belanda masih merupakan negara imigran, waktu itu datang para pekerja tamu dari Turki dan Maroko untuk menggarap pekerjaan pekerjaan yang tak memerlukan ketrampilan. Tetapi tahun 80an dan 90an, kelompok kelompok pendatang itu makin besar dan rahgam. Pencari suaka, migran ekonomi dan mereka ayng ingin menyatukan kerluarga mereka mendatangkan asanak keluarga dari negeri asal. Akibatnya masalah integrasi kaum asli dan non-asli meningkat, begitu juga masalah tunjangan sosial. Menurut statistik di Belanda, lebih banyak pendatang asing memerlukan bantuan dan tunjangan sosial dari negara, ketimbang kaum penduduk asli. Maka pemerintah pun memberlakukan persyaratan yang makin ketat untuk menangkal makin besarnya arus pendatang asing dan untuk mendesak mereka agar kembali ke negeri asal. Tetapi menurut Entzinger, menutup perbatasan sama sekali, itu mustahil. Selama ada jurang kaya miskin di dunia ini, orang selalu mencari cara, legal ataupun ilegal, untuk masuk Belanda. Selain tiu Belanda juga terikat perjanjian internasional yang mengharuskan menampung peminta suaka. Solidaritas nasional, menurut Entzinger, tak boleh mengorbankan solidaritas internasional. Maka dia mencari jalan untuk memulihkan soistim kesejahteraan sosial di Belanda.Yang terang Belanda tidak mungkin lagi sekaligus menjadi negara imgran dan negara yang menjamin kesejahteraan sosial seperti dulku. . Jaminan sosial bisa saja diberikan kepada semua warga, karena mepunyai hak yang sama, tetapi ini berarti besar tunjangan dan jamina jamina sosial hgarus ditekan. Karena itu, Entzinger berpendapat, demi menjaga azas kesederajatan warga asli dan non-asli, maka para pendatang baru tidak mendapat hak atas jaminan sosial selama tahun tahun pertama. Orang yang baru datang, tapi sudah punya pekerjaan, tidak perlu menyumbang sepotong pendapatan untuk kesejahteraan bersama, tapi juga tak punya hak uatas jaminan dan tunjangan sosial. Sekarang saja sudah ada pembedaan di dalam kaum pendatang asing itu. Para peminta suaka misalnya mempunyai hak yang berbeda dengan mereka yang ilegal dan merek aynag datang dari negara negara Uni Eropa. Mereka yang setuju sistim ini berharap, para pekerja haram itu lama kelamaan bisa memperoleh status legal. Tapi mereka ini sering juga diekspolitasi dan bekerja di bawah gaji minimum atau tidak memproleh perumahan yang layak karena mereka berstatus haram. Sebaliknya para penentang sistim tsb, pada prakteknya sulit untuk menolak migran mingran ilegal memperoleh pelayanan, misalnya sulit seorang dokter menolak migran asing hanya karena mereka haram statunya. Para kritisi ini juga menolak pembedaan yang pada prakteknya akan terjadi karena sistim tadi, yaitu antara para warga kelas satu dan warga kelas dua. Solidaritas sosial, mau tak mau, bukan sesuatu yang nisbi, atau tanpa batas, ujar ekonom prof. Arie van der Zwan. Imigrasi, atau kedatangan migran migran asing bukan sesuatu yang tak bisa dibatasi. Kalau kesejahteraan sosial harus terus menerus disesuaikan pada arus pendatang asing, maka itu hanya akan mengundang pendatang asing lagi. Di Rotterdam misalnya sudah diumumkan stop kedatangan orang non-asli. Itulah proibnlim negeri Kincir Angin ketika kesejahteraan sosial diterjang kemiskinan di Dunia Ketiga. * PENGADILAN TIDAK BISA DIANDALKAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman dua tahun penjara yang dijatuhkan terhadap mantan menteri Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Rahadi Ramelan. Mantan menteri di jaman Habibie ini sebelumnya divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menggelapkan dana Bulog senilai 40 milyar rupiah. Sementara itu Rahadi Ramelan sendiri sudah menyatakan sudah siap-siap untuk kasasi. Masalah korupsi ini adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia. Korupsi bisa dikatakan sebagai penyakit kronis yang sudah menyebar di mana-di mana. Apakah mungkin korupsi bisa dibasmi? Dalam kesempatan ini Radio Nederland menghubungi Dadang Widoyoko dari ICW (Indonesian Corruption Watch) sebuah LSM yang berjuang memberantas penyakit nomor wahid di Indonesia. Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap vonis Pengadilan Tinggi DKI itu, Dadang Widoyoko menilai, pengadilan tidak bisa diandalkan untuk memberantas korupsi. Karena semuanya tidak bisa lepas dari masalah politik. Alternatif lain adalah dengan memalukan mereka secara sosial, misalnya dengan memasukkan nama mereka dalam daftar politisi busuk. Dadang Widoyoko [DW]: Tetapi tidak bisa dipisahkan dari politik karena ini kan korupsi, yang biasanya dilakukan oleh politisi atau elit ekonomi, elit politik. Meski tak pernah lepas dari soal-soal politik, tapi kemudian mengapa soal politik itu muncul itu karena selama ini memang peradilannya tidak bisa kita prediksi. Jadi keputusan peradilan seringkali ditentukan di luar hukum. Sehingga akibatnya bukan soal menang-kalah atau benar-salah atau adil nggak adilnya, tapi kita curiga bahwa peradilan ini, kalau nggak dia korupsi, kalau nggak ada korupsinya, dia tidak berani intervensi dari ini, menghadapi kekuatan politik. Radio Nederland [RN]: Masalah Bulog ini kan, sudah hampir semua orang kan terlibat, kalau mau dilihat kelompok mana lagi yang sebenarnya murni dari politisi-politisi kita? DW: Itu persoalannya. Kalau kita lihat misalnya vonisnya Akbar Tandjung, dalam kasus Bulog itu kan, ya itu tidak ada vonisnya untuk Akbar Tandjung harus segera mendekam di penjara memang. Jadi tidak ada eksekusinya. Ini kan kita mempertanyakan juga walau pun itu keputusan itu bersalah, tetapi kemudian tidak ada perintah segera mengeksekusi, sehingga akhirnya kita curiga juga. Kalau tidak ada korupsinya mungkin mereka nggak berani menghadapi kekuatan politik. Masalahnya di penegakan hukum, terutama di peradilan. Jadi dalam kasus-kasus korupsi saat ini penegakan hukum tidak berjalan, sehingga akhirnya kemudian persoalannya bergeser menjadi persoalan politik. Jadi partai ini kira-kira mempengaruhi pengadilan. Atau partai itu kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira mengarahnya seperti itu. RN: Tapi menurut Anda di segi mana yang penegakan hukum yang jalan? Ada? DW: Kan ini sudah menjadi rahasia umum. Untuk menang perkara itu, pengacara nggak perlu tahu banyak soal hukum, tapi harus tahu banyak soal hakim. Dan ini yang menjadi persoalan. Jadi peradilan ini gampang dibeli. Jadi peradilan ini seperti balai lelang. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa atur kan. Kira-kira mau menang atau mau kalah. Itu yang kerap terjadi. Nah dalam kasus-kasus besar ini, juga kerap terjadi. Jadi, selain ada inkonsistensi keputusan peradilan, satu hakim, sama-sama kasusnya, tapi keputusannya bisa beda-beda. Ada yang bebas, bahkan ada yang dilepaskan, walau pun vonis bersalah. Kalau Anda mencermati kasus BLBI itu lucu sekali itu. Jadi dalam kasus yang sama, pelanggaran BLBI itu ada yang divonis 20 tahun, ada yang dibebaskan, atau divonis bersalah beberapa tahun, tapi kemudian bisa lari. Itu bervariasi di situ. Ini kita curiga. Ini bukan soal hukum lagi, tapi bagaimana aparat di peradilan menegakkan hukum. Ini yang menjadi persoalan. RN: Tapi Anda sebagai gerakan yang memberantas korupsi, apakah tidak jadi kapok begini kalau hukumnya sudah nggak berjalan begini? DW: Ya itu memang persoalan ya. Ada soal di bidang hukum yang hukum juga jadi bagian dari korupsi. Tapi kan kemudian apakah demikian kita harus kapok? Kalau kemarin kita bicara soal politisi busuk, gerakan tidak pilih politisi busuk, itu kan bagian dari sangsi sosial sebetulnya. Jadi ketika hukum tidak berjalan ini bagaimana masyarakat punya sangsi sosial buat para koruptor, buat mereka yang selama ini terlibat dalam kasus korupsi tapi tidak tersentuh hukum, tidak memilih itu bagian dari sangsi sosial, yang coba kita gerakkan. RN: Jadi ini merupakan suatu alternatif Bung Danang ya? DW: Ya, alternatif. Jadi gerakan tidak pilih politisi busuk, ini bukan sekedar untuk menghadapi pemilu, tapi lebih besar lagi apakah masyarakat punya jalan, punya mekanisme untuk menghukum para koruptor, sehingga kalau penegakan hukum nggak berjalan, tentu sangsi sosial masyarakat yang kita harapkan. RN: Banyak orang yang menyebut kenapa juga tidak mencontoh Cina. Saya juga kurang mengerti bagaimana Cina memberantas korupsinya. Menurut Anda bagaimana itu? DW: Cina menjadi pembicaraan banyak orang ketika presidennya mengatakan bahwa mereka akan menghukum mati para koruptor. Dan memang sudah ada beberapa vonis yang menghukum mati beberapa koruptor. Tetapi kemudian ini sebetulnya menjadi cermin, menjadi contoh bagi Indonesia. Walaupun sistem hukum di Indonesia ini tidak memungkinkan hukuman mati, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini menjadi contoh, menjadi gambaran, bagaimana keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Yang diharapkan sebetulnya kan, kalau dari model penegakan hukum di seperti di Cina ini, penegakan hukum menjadi semacam peringatan bagi para koruptor, bahwa pemerintah tidak main-main. Bahwa dengan hukuman berat, hukuman mati, orang akan jadi takut melakukan korupsi. Jadi dampak yang diharapkan bukan hukuman matinya, tapi bagaimana orang menjadi takut untuk melakukan korupsi. Nah, kalau mau diterapkan di sini, tentu saja kalau memasukkan hukuman mati, agak susah dalam peradilan kita, tetapi keseriusan pemerintah itu yang sebetulnya kita tunggu. Kalau pemerintah benar-benar serius tentu orang akan percaya dan banyak orang akan takut melakukan korupsi. Nah ini yang lebih penting. Kemudian juga pernyataan pemerintah Cina ini juga kita lihat ini dampaknya sudah sampai ke kita. Jadi bagaimana pernyataan itu bagaikan pupuk untuk iklim investasi mereka. Jadi keseriusan mereka menegakkan hukum ini membuat investasi ini, orang mulai investasi di Cina dengan aman karena ada kepastian hukum. Ini kan selama terjadi di Indonesia kan, kita masih dalam krisis ekonomi. Indikator ekonomi macro menunjukkan walau pun ada kestabilan kurs, tapi sektor ekonomi belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini kan orang sebenarnya masih takut berinvestasi. Salah satu sebabnya kan karena soal korupsi tadi. Kalau pemerintah mau belajar dari negeri Cina, bagaimana soal itu menjadi kampanye yang positif di luar negeri, tentu ini menjadi semacam stimulans bagi iklim investasi di Indonesia. RN: Walau pun tidak mesti dicontoh seratus persen seperti ekonomi Cina. DW: Ya, tapi keseriusan itu menjadi semacam tanda, semacam contoh sikap pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya ini memang harus seperti itu, harus keras terhadap korupsi, berani menegakkan hukum, menghadapi korupsi. Demikian Dadang Widoyoko. * BERBALIKNYA DUNIA POLITIK INDONESIA Kehidupan ini ibarat roda yang berputar. Mereka yang diatas suatu waktu bisa di bawah, yang di bawah juga bisa sewaktu-waktu di atas, dan begitu seterusnya. Artinya, apabila dikaitkan dengan siklus kekuatan di Indonesia, bisa jadi mereka yang kini tengah digilas akan berganti melawan untuk kembali menggilas. Laporan Jopie Lasut dari Jakarta. Dunia sedang berbalik. Mereka yang dahulu berada di atas kini terjungkal ke bawah. Sementara mereka yang dulu berada di bawah kini mulai merayap naik pada puncak atas. Lihat saja nasib karyawan PT IPTN yang dahulu sangat dimanja semasa Orde Baru berkuasa. IPTN yang merupakan kelanjutan dari PT Nurtanio bentukan rejim Soekarno langsung di bina oleh B.J. Habibie, jebolan tehnik di Jerman. Sebagai anak emas Soeharto, B.J. Habibie atau Rudi mampu memobilisasi pakar-pakar aerodinamika maupun dana-dana Negara yang banyak. IPTN tidak perlu membayar bunga bank terhadap pinjaman yang dibutuhkannya. Kini setelah pesawat-pesawatnya tidak laku, karyawan-karyawan yang sama menuntut pemerintahan Mega-Hamzah yang dinilai sebagai pemerintah dzalim. Kemarin karyawan-karyawan eks IPTN yang sekarang disebut PT. Dirgantara Indonesia melakukan demonstrasi anti pemerintah. Mereka memegang poster-poster yang menilai kabinet Gotong Royong sebagai cabinet korup dan menambah pengangguran. Mereka menentang birokrat dan politis busuk. Jauh sebelumnya karyawan PT DI itu sudah berdemo bersama karyawan PT Texmaco. Karyawan-karyawan ini pun di waktu lampau termasuk karyawan-karyawan istimewa. Bukankah Texmaco mampu meraup 30 trilyun rupiah dari Negara? Dan hingga kini uang tersebut tidak bisa dikembalikan Sinivasan big boss Texmaco. Bagi Robby Sumolang dari GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) 2000, karyawan-karyawan sedang beraksi ini dipimpin oleh aktivis buruh kuning. Robby Sumolang: Karyawan atau buruh-buruh yang beraksi dan berdemonstrasi mengkritik kebijakan pemerintah dahulunya, dimanja, dikenal sangat setia kepada kepentingan penguasa Orde Baru. Demikian Robby Sumolang yang juga merupakan Pemred Tabloid Bendera Buruh. Yang juga menunjukan dunia sudah terbalik ialah dimunculkannya tokoh-tokoh Orde Baru sebagai tersangka ataupun pesakitan di muka pengadilan. Ini dapat dilihat dalam tayangan televisi-televisi nasional. Beddu Amang, mantan Kabulog, Rahadi Ramlan juga mantan Kabulog, Syarir Sahbirin, Ary Suta, Try Sutrisno dan rencana pemeriksaan terhadap orang nomor satu Orde Baru, Soeharto. Ada yang mengatakan Megawati 'Strikes Back' atau Megawati memukul kembali. Bahkan harian Republika menganggapnya sebagai strategy politis untuk mengatrol sebuah kekuatan yang kini tengah terpuruk. Pernyataan ini jelas ditujukan kepada PDI Perjuangan dan Megawati. Selama ini PDI Perjuangan dituduh berpihak kepada para koruptor. Karena itu pula Marsillam Simanjutak orang yang paling tepat sebagai ketua Komite Pemberantasan Korupsi tidak dipilih oleh orang-orang PDI Perjuangan. Padahal mereka adalah mayoritas di dalam DPR. Meski Marsillam seorang mantan aktivis Malari di tahun 1974 tidak terpilih, namun harus diakui bahwa seorang mantan tapol Malari yang lain Dorojatun Kontjoro Jakti memimpin Tim Ekonomi di kabinet Gotong Royong. Demikian halnya dengan Judil Herry Ketua Komite Waspada Orde Baru yang juga merupakan eks Malari kini menjadi calon Legislatif PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Barat. Ia dahulu disiksa di Detasemen Pelaksana Kopkamtib. Dari eks tahanan Orde Baru yang sering masuk dalam sorotan pers mungkin dapat disebut nama-nama seperti Taufiek Kiemas, A.M. Fatwa, Panda Nababan, Amin Arjoso, dan Permadi. Mereka inilah yang dulu tersingkir namun kini mulai merayap naik ke atas bahkan telah berada dalam puncak karier di pemerintahan. Namun mereka juga seringkali lupa akan teman-teman senasib yang masih berada di pinggiran. Meski demikian jangan dikira bahwa kekuatan Orde Baru sudah berakhir. Simaklah pernyataan Hartono, pemimpin partai Orde Baru, yaitu Partai Karya Peduli Bangsa, PKPB dan juga Tutut calon presiden yang diusungnya. Hartono dalam sebuah kesempatan kemarin tegas-tegas mengatakan bahwa mereka yang anti terhadap Orde Baru sama dengan Anti terhadap Pancasila dan UUD 45. Pernyataan ini nampaknya menjadi perlawanan terbuka dari Orde Baru yang selama ini habis dikecam oleh masyarakat luas. Sementara itu Tutut, putri tertua Harto Orde Baru menambahkan bahwa "dulu Indonesia sangat dihormnati di mata internasional, kini seperti dihina. Tugas kita mengangkat nama bangsa". Ajakan Tutut ini sesungguhnya merupakan sindiran kepada Megawati dimana kini di masa pemerintahan Megawati justru nama Indonesia terpuruk. Dunia memang sedang terbalik dan kini kekuatan yang sedang tergilas di bagian bawah, tengah berusaha keras untuk dapat memutar poros kembali, agar dapat mengulang kejayaan di masa lampau. Mimpikah atau mampukah mereka? --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
