---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Kamis 06 Januari 2005 16:10 UTC



** KERJA SAMA BESAR-BESARAN BELANDA MENGHIMPUN DANA BAGI KORBAN ASIA

** GEMPA BUMI DAHSYAT KEDUA GUNCANG SUMUT

** PBB BUTUHKAN SATU MILYAR DOLAR UANG TUNAI

** TOPIK ULASAN PERS: BANTUAN AS DISAMBUT KECURIGAAN DAN ANAK-ANAK ACEH 
SEBAIKNYA DIADOPSI KELUARGA ISLAM 

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KTT TSUNAMI DI JAKARTA, BANTUAN BENAR-BENAR 
SAMPAI PADA KORBAN?

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: BELANDA MENGENANG KORBAN TSUNAMI, TAPI NASIB 
MENDAGRINYA TIDAK JELAS

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: GELOMBANG TSUNAMI MEMANCING GELOMBANG 
SOLIDARITAS DUNIA, TAPI MENIMBULKAN GELOMBANG DILEMA BAGI TNI

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: MASYARAKAT SIPIL SAMBUT IMBAUAN SEKJEN PBB UNTUK 
DANA BANTUAN KORBAN TSUNAMI

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: BANTUAN DANA BENCANA TANPA BICARAKAN KONTROL



* KERJA SAMA BESAR-BESARAN BELANDA MENGHIMPUN DANA BAGI KORBAN ASIA

Hari ini Belanda menggelar acara kerja sama besar-besaran televisi dan radio 
untuk menghimpun dana bagi para korban gempa laut di Asia Tenggara. Stasiun 
radio publik Radio 3FM dan enam stasiun radio swasta sejak enam pagi tadi 
menyiarkan acara dengan judul Radio 555. 555 adalah nomor rekening koalisi 
pelbagai organisasi bantuan Belanda. Kamis malam digelar konser amal dengan 
pelbagai artis terkenal Belanda. Sementara pemancar televisi Belanda malam ini 
juga menghimpun dana bagi para korban gempa laut di Asia. Sejauh ini sudah 
terhimpun dana sebesar 63 juta euro. Belum pernah sebelumnya dikumpulkan dana 
sebesar itu dalam waktu singkat. Melalui surat terbuka yang dimuat oleh harian 
Algemeen Dagblad Perdana Menteri Jan Peter Balkenende serta Wouter Bos, 
pemimpin Partai Buruh PvdA yang beroposisi mengimbau masyarakat supaya memberi 
sumbangan lewat giro rekening 555.


* GEMPA BUMI DAHSYAT KEDUA GUNCANG SUMUT

Dilaporkan telah terjadi gempa bumi dahsyat kedua di laut dekat Sumatera Utara. 
Pusat gempa bumi berkekuatan 6,2 pada skala Richter, terletak sekitar 60 
kilometer di Barat Banda Aceh. Gempa ini menyusul gempa berkekuatan 5,6 pada 
skala Richter, sekitar 110 kilometer dari Banda Aceh Rabu kemarin. Sejak gempa 
laut 26 Desember lalu, tercatat sekitar 100 gempa susulan di kawasan.


* PBB BUTUHKAN SATU MILYAR DOLAR UANG TUNAI

PBB sangat membutuhkan satu milyar dolar uang tunai bagi bantuan darurat kepada 
para korban gempa laut di Asia. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, pada awal 
KTT Tsunami di Jakarta menyatakan bahwa PBB memang menjanjikan bantuan milyaran 
dolar, namun sebagian besar dana tersebut belum bisa dipakai PBB. Australia, 
Jerman, Jepang, Amerika Serikat serta pelbagai negara lainnya bersama-sama 
menjanjikan dana bantuan sebesar empat milyar dolar. Annan berharap agar dana 
tersebut cepat tersedia. Butir agenda KTT Tsunami di Jakarta adalah koordinasi 
aksi bantuan, pembangunan kembali kawasan bencana, penghapusan hutang dan 
penempatan sistem peringatan tsunami awal. Sementara itu jumlah korban tewas 
akibat bencana alam tetap mencapai 150 ribu orang. Terutama di Sumatera jumlah 
korban tewas masih bisa terus meningkat. Di Thailand ribuan orang masih 
dilaporkan hilang. Jutaan orang di kawasan bencana kehilangan rumah. Regu 
bantuan membagi-bagikan air bersih, pangan, dan pakaian. Tim dokter memberikan 
bantuan medis dan berupaya mencegah menyebarnya penyakit menular.


* FLU BURUNG DI VIETNAM TEWASKAN DUA ANAK

Di Vietnam, dalam satu minggu, dua anak laki-laki berusia enam dan sembilan 
tahun, meninggal dunia akibat flu burung. Jumlah total korban tewas akibat flu 
burung kini mencapai 22 orang dalam waktu setahun. Seorang gadis berusia 16 
tahun masih dirawat di rumah sakit. Keadaannya kritis. Desember lalu 30.000 
unggas dimusnahkan untuk mencegah menyebarnya virus tersebut. Juga Thailand 
dilanda flu burung. Tahun lalu, di negeri ini, 12 orang meninggal dunia akibat 
flu burung. Sementara pelbagai negara di Asia Tenggara serta Cina melaporkan 
kasus penyakit tersebut. Sejauh ini virus mematikan hanya disebarkan oleh 
unggas. Namun di masa mendatang dikhawatirkan, virus itu juga bisa menular dari 
manusia ke manusia. Ini bisa menimbulkan wabah flu yang bisa menelan jiwa di 
seluruh dunia.


* AMERIKA SELIDIKI PRAKTEK-PRAKTEK PENGANIAYAAN GUANTANAMO BAY

Tentara Amerika akan menyelidiki tuduhan praktek-praktek penganiayaan di 
Guantanamo Bay, Kuba. Amerika Serikat menahan sekitar 500 tersangka teroris di 
pangkalan militer di Kuba tersebut. Mayoritas tahanan ditangkap di Afganistan. 
Penyelidikan ini berdasarkan sejumlah surat elektronik e-mail yang dikirim agen 
dinas rahasia FBI yang diumumkan Desember lalu. Agen-agen ini menemukan 
pelbagai perbuatan tidak senonoh di Guantanamo Bay, seperti misalnya tahanan 
yang dipukul atau dianiaya, disunduti rokok. Tahanan-tahanan lainnya 
berhari-hari diborgol tangan dan kaki dan dilarang ke kamar kecil, ditahan di 
ruangan sangat panas, atau berjam-jam harus mendengarkan musik keras. Banyak 
tersangka sudah ditahan bertahun-tahun di Guantanamo tanpa dakwaan.


* PENYUSUP PALESTINA DITEMBAK MATI

Penduduk Israel menembak mati seorang warga Palestina di sebuah pemukiman 
Yahudi di Jalur Gaza. Seorang laki-laki Palestina bersenjata masuk pemukiman 
tersebut dan membawa bahan peledak. Setelah baku-tembak, penduduk Israel masih 
mencari penyusup lainnya, namun tidak menemukannya. Gerakan Palestina Hamas 
menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini.


* KOMISI EROPA SAMBUT HANGAT LANGKAH KUBA

Komisi Eropa senang bahwa Kuba memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan 
delapan negara Uni Eropa. Brussel menilai ini langkah bagus. Namun pada waktu 
yang sama juga menambahkan hubungan Uni Eropa dengan Kuba harus pulih 
sepenuhnya, sebelum bisa melangsungkan dialog. Pekan ini Havana memutuskan 
memulihkan hubungan dengan delapan negara Uni Eropa, karena negara-negara itu 
berjanji tidak lagi mengundang disiden dalam pelbagai pertemuan di kedutaan 
besarnya di ibukota Havana. Kehadiran para pembangkang Kuba pada pelbagai 
resepsi di kedutaan besar Uni Eropa di Havana menimbulkan amarah Presiden Kuba 
Fidel Castro. Antara lain Belanda, Polandia dan Ceko ingin agar Kuba 
membebaskan terlebih dahulu semua tahanan politik sebelum memulihkan hubungan 
dengan tiga negara Eropa itu.


* JOHAN REMKES KUNJUNGI PHUKET

Menteri Dalam Negeri Belanda Johan Remkes mengunjungi tim identifikasi Belanda 
di pulau Thailand, Phuket. Tim ini berupaya mengidentifikasi sebanyak mungkin 
korban gelombang pasang tsunami. Menurut Remkes, ini adalah sebuah pengalaman 
yang sangat mengejutkan. Sang Mendagri juga berkunjung ke sebuah rumah sakit di 
Phuket, di mana dirawat warga Belanda yang terluka. Staf tim identifikasi 
Belanda di Phuket akan digantikan akhir pekan ini. Semua staf yang sekarang 
akan kembali ke Thailand empat minggu mendatang. Diperkirakan masih dibutuhkan 
banyak waktu untuk mengidentifikasi semua korban.


* BERITA BURSA

Bursa-bursa saham Eropa dibuka positif hari ini. Indeks AEX di Amsterdam dibuka 
0,7% lebih tinggi, mencatat 352 poin. Satu euro bernilai 1,3290 dolar sen.

Sementara di Tokyo, Indeks Nikkei turun 0,5% mencatat 11.492 poin. Ini antara 
lain berkat nilai kuat mata uang yen terhadap dolar.


* BANTUAN AS DISAMBUT KECURIGAAN DAN ANAK-ANAK ACEH SEBAIKNYA DIADOPSI KELUARGA 
ISLAM

Hari ini, di Jakarta berlangsung KTT tsunami. Demikian tulis harian Trouw. Para 
pemimpin negara-negara donor akan membahas bentuk bantuan kepada para korban. 
Dana Moneter Internasional IMF misalnya bersedia menyumbang sekitar satu milyar 
dolar sebagai pinjaman darurat kepada negara-negara yang dilanda gempa laut. 
Selain dana bantuan, Amerika juga mengirim pasukan ke kawasan bencana. Di sana 
pasukan Amerika disambut sebagai pahlawan.

Menurut para analis hal ini bisa memulihkan kembali citra Amerika. Namun pada 
waktu yang sama juga dicemaskan Washington memanfaatkan krisis ini untuk 
menempatkan secara permanen pasukannya di Asia Tenggara. Wajar saja Indonesia 
curiga terhadap sikap Amerika. Kehadiran militer Amerika di Aceh sangat luar 
biasa, melihat hubungan dingin antara Amerika dan Jakarta tahun-tahun 
belakangan. Hubungan makin buruk setelah Amerika mengkritik keras kelalaian 
Jakarta memberantas terorisme, setelah tragedi bom Bali tahun 2002.

Memang benar bahwa SBY langsung menerima bantuan Presiden Amerika George W. 
Bush dalam bencana alam yang melanda Aceh. Namun menurut harian Trouw langkah 
ini wajar-wajar saja, melihat besarnya bencana tersebut. Apabila pemerintah 
gagal menangani kekacauan di Aceh, maka ketidakstabilan di wilayah itu bisa 
meluas. 

Harian Trouw selanjutnya mempertanyakan apa sebenarnya tujuan Amerika dalam 
memberi bantuan? Dalam kunjungannya ke Jakarta, Rabu kemarin, Menteri Luar 
Negeri Amerika Colin Powell kembali menegaskan bahwa Washington berada di 
kawasan, hanya untuk alasan kemanusiaan dan bukan politik. "Selain itu kami 
juga tidak bermaksud memenangkan hati kaum Muslim." Demikian tandas Powell 
seperti dikutip harian Trouw. 

Juga harian International Herald Tribune menyorot soal bantuan Amerika yang 
mencurigakan itu. Namun pada waktu yang sama Indonesia juga mempertanyakan soal 
bantuan negara-negara Arab, yang jauh lebih kecil ketimbang bantuan Amerika. 
Warga Indonesia pada dasarnya bukan anti-Amerika. Namun mayoritasnya menentang 
keras kebijakan Amerika di Timur Tengah. Demikian tandas Goenawan Mohamad, 
bekas pemred Tempo. 

Perang terhadap terorisme dianggap sebagai perang terhadap Islam. Dan semua 
upaya Bush untuk menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak benar, gagal. Sejak invasi 
Amerika di Irak, hanya 15% warga Indonesia masih mendukung Amerika, dan 
bukannya 65%, seperti beberapa tahun silam. Apakah bantuan besar-besaran 
Amerika ke Indonesia dan kawasan bencana lain di Asia Tenggara akan memulihkan 
kembali citra Amerika, adalah suatu pertanyaan bagus. Demikian Goenawan Mohamad 
seperti dikutip harian International Herald Tribune.

Sementara harian pagi De Volkskrant menyorot soal perdagangan anak yang melanda 
Aceh. Pusat penampungan pengungsi diperingatkan untuk hanya memberikan 
anak-anak kepada mereka yang bisa membuktikan keluarga anak tersebut. Unicef, 
organisasi PBB untuk anak-anak akan mendirikan kamp khusus bagi anak-anak 
supaya bisa lebih baik mengamati situasi.

Pemerintah Indonesia mendukung rencana PBB untuk mendirikan kamp tersebut. 
Namun pada waktu yang sama juga mendesak supaya anak-anak ditampung oleh 
keluarga lain. Setelah gagal mengadopsi anak Aceh karena diketahui oleh 
keluarganya, Presiden Susilo memerintahkan dua menterinya masing-masing 
mengadopsi dua anak. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan bahwa 
anak-anak Aceh sebaiknya diadopsi oleh keluarga yang beragama Islam, karena 
mayoritas warga Aceh adalah Islam. Demikian tandas Jusuf Kalla kepada harian 
pagi De Volkskrant.

Dan demikian pula Ulasan Pers untuk kali ini.


* KTT TSUNAMI DI JAKARTA, BANTUAN BENAR-BENAR SAMPAI PADA KORBAN?

Intro: Kelihatannya seperti perlombaan menjadi siapa yang paling dermawan. 
Itulah semua aksi pengumpulan dana bantuan untuk Asia Tenggara. Dana awal 
sampai 3,5 milyar euro sudah dijanjikan. Dana sebesar ini pasti masih akan 
ditambah lagi dalam konperensi negara-negara donor, hari ini di Jakarta dan 
besok di Brussel. Kalau begitu apa yang bisa diperoleh para korban dalam 
prakteknya? Laporan redaktur Pieternel Grupppen dan Margreet Strijbosch.

Kofi Annan: 11 hari belakangan termasuk yang paling gelap pada zaman kita. 
Tetapi kita juga diijinkan untuk melihat sinar baru. Kita lihat bagaimana dunia 
bersatu. Kita lihat bagaimana reaksinya didasarkan bukan pada perbedaan yang 
ada, tetapi pada apa yang mempersatukan kita. Kita lihat kesempatan untuk 
menyembuhkan luka lama akibat konflik yang bertele-tele. Kita lihat siapa saja 
bersatu, Utara dan Selatan, Timur dan Barat, pemerintah dan warga, media massa 
dan militer, para usahawan dan pemimpin agama. LSM dan lembaga internasional. 
Mari kita tunjukkan bahwa kita memang terus bertekad sampai kapanpun bantuan 
dibutuhkan.

Itulah kata-kata bagus Kofi Annan pada KTT Tsunami di Jakarta hari ini. Kepada 
delegasi  yang hadir Sekjen PBB ini beseru supaya ada jaminan bantuan sebesar 
977 juta dolar sebagai kebutuhan pokok pertama bagi 5 juta korban bencana 
Tsunami di Asia Tenggara untuk jangka waktu setengah tahun mendatang. Tetapi 
tidak semua orang yakin bahwa janji kesanggupan menyumbang itu benar-benar akan 
sampai pada para korban. Lebih para lagi, sebagian janji sumbangan itu tidak 
akan benar-benar dicairkan. Demikian Louk de la Rive Box, rektor institut studi 
sosial di Den Haag.

Louk de la Rive Box: Pada saat-saat seperti itu, di hadapan pers, memang sering 
disebut angka-angka yang fantastis, seperti 350 juta dolar yang dijanjikan oleh 
Presiden Bush. Tetapi kalau dilihat berapa jumlah yang benar-benar dicairkan, 
maka itu jauh lebih sedikit. Sekjen PBB sendiri belum lama beselang juga 
berkata bahwa janji bantuan mencapai sekian milyar dolar, tapi ia mengharapkan 
tidak sebanyak itu. Menurut pengalaman, begitu ada bencana lain, maka janji 
bantuan itu digeser pada bencana lain."

Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Agnes van Ardenne tidak sependapat.

Agnes van Ardenne: Bayangkan saja kalau masyarakat internasional merasa tidak 
perlu untuk bersepakat mengenai bantuan bagi bencana besar ini. Pasti 
orang-orang akan mengecamnya. Ini adalah bencana yang tidak ada taranya. Lebih 
dari itu, KTT di Jakarta ini diselenggarakan oleh negara-negara Asia sendiri, 
karena mereka merasa perlu mengorganisir bantuan dari negara-negara kaya yang 
memang juga bersedia membantu.

Yang jelas banyak orang sependapat tentang pentingnya PBB sebagai penyalur 
bantuan. PBB sadar akan pentingnya kerjasama dengan organisasi-organisasi 
setempat, karena merekalah yang paling tepat dalam memberikan bantuan darurat 
sekarang. Tetapi itu tidak berarti bahwa PBB akan harus menjadi koordinator 
bantuan. Amerika misalnya sangat ingin untuk menjadi koordinator pemberian 
dana. Demikian Agnes van Ardenne, menteri kerjasama pembangunan Belanda. 

Agnes van Ardenne: Sudah lebih dari 10 hari kita sibuk membujuk Amerika, Jepang 
dan Australia supaya hanya bekerja di bawah koordinasi PBB. Dan itulah yang 
sekarang terjadi. Kita harus berupaya mati-matian supaya negara-negara seperti 
Amerika dan Prancis tidak bertindak sendiri-sendiri, karena itu pasti akan 
membuat bantuan porak-poranda.

Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Agnes van Ardenne menyatakan bahwa tiap 
hari dilakukan pembicaraan telpon dengan pelbagai negara. Tujuannya adalah 
supaya semua negara-negara itu menepati janji mereka. Pada konperensi Uni Eropa 
di Brussel Jum'at besok, di mana sebagian delegasi yang sama juga akan hadir, 
agenda terpentingnya adalah koordinasi dan tindak lanjut bantuan. Itu adalah 
hal-hal yang penting menurut Van Ardenne. Tetapi Louk de la Rive Box 
berpendapat bahwa yang paling penting sebenarnya sudah lewat.

Louk De la Rive Box: "Saya tahu bahwa bantuan air bersih yang tiba kemarin atau 
sepekan lalu lebih penting bagi para korban. Itu lebih penting katimbang 
konperensi donor di Jakarta. Khususnya kalau kita tahu bahwa pemerintah yang 
bersangkutan tidak efektif dalam mengkoordinasi bantuan."


* BELANDA MENGENANG KORBAN TSUNAMI, TAPI NASIB MENDAGRINYA TIDAK JELAS

Tengah hari waktu Eropa Rabu kemarin, dilangsungkan peringatan mengenang para 
korban gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Belanda juga tidak ketinggalan. 
Walau begitu tragedi tsunami yang menghantam Asia Tenggara tampaknya akan 
membawa dampak tidak baik bagi seorang politikus Belanda. Laporan redaktur 
dalam negeri Rutger van Santen.

Pemerintah Belanda Rabu kemarin secara resmi mengadakan peringatan bencana 
tsunami yang menghantam Asia Tenggara. Perdana Menteri Jan Peter Balkenende 
dalam pidatonya mengenang bencana yang mengerikan itu. Menurutnya penderitaan 
yang menimpa kawasan Asia Tenggara sulit dipahami, walau begitu menurut Perdana 
Menteri Balkenende tidak seorangpun tidak ternanar oleh kedahsyatan bencana 
itu. "Tetapi, mereka yang bisa memahami bagaimana penderitaan seorang ibu yang 
ditinggal anaknya, bisa juga merasakan bagaimana meluasnya penderitaan seperti 
itu."

Ratusan orang mendengarkan pidato sang perdana menteri. Di dalam kompleks 
pemerintahan Belanda Binnenhof di Den Haag yang dijaga ketat, hadir pula 
anggota kabinet, wakil majelis rendah dan majelis tinggi Belanda, dan pejabat 
tinggi pemerintah lain. Tidak ketinggalan para diplomat dari negara-negara Asia 
Tenggara yang tertimpa bencana.

Pidato Perdana Menteri Balkenende itu diakhiri dengan upacara mengheningkan 
cipta selama tiga menit. Dalam beberapa minggu kalau kabinet dan parlemen 
Belanda kembali dari reses Natal, akan diadakan peringatan yang lebih besar 
lagi di Den Haag. Pada peringatan itu juga akan diundang keluarga yang tertimpa 
bencana.

Sangat dipertanyakan apakah Menteri Dalam Negeri Johan Remkes juga akan hadir 
pada peringatan itu. Rabu kemarin Mendagri Remkes akhirnya mengunjungi wilayah 
bencana di Phuket, Thailand. Beberapa anggota parlemen mengecam keras Remkes 
yang baru sekarang menjenguk para korban. Padahal ketika malapetaka itu terjadi 
sang mendagri ini juga sedang di Thailand  300 kilometer dari Phuket. Ia 
berlibur di sana.

Hari-hari belakangan kritik terhadap Remkes berubah menjadi perhatian media 
massa. Menariknya, kecaman terhadap Remkes tidak datang dari kalangan oposisi 
saja, tetapi juga dari mitra koalisi lain. Bahkan partai Johan Remkes sendiri, 
yaitu partai konservatif VVD mengecam sang Menteri Dalam Negeri. Hans van 
Baalen, salah satu anggota fraksi VVD menyatakan tidak paham kenapa reaksi 
Remkes begitu lambat. Menurut Van Baalen, begitu melihat bencana itu seharusnya 
Remkes turun tangan membantu para korban.

Dari Thailand, Menteri Dalam Negeri Johan Remkes sendiri membela diri. Ia 
menyatakan sudah berunding dengan kementeriannya dalam beberapa orang menteri 
lain. Ia mengaku juga sudah mempertimbangkan diri untuk menuju ke tempat 
bencana. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ia mengikuti anjuran: jangan datang 
ketempat malapetaka karena mengganggu orang yang sibuk bekerja. Lagi pula 
kehadirannya di sana juga tidak punya tujuan khusus.

Serangan bertubi-tubi terhadap Mendagri Remkes ini berkaitan dengan pendirian 
politiknya yang cukup kontroversial, belakangan ini. Sebagai Menteri Dalam 
Negeri, Johan Remkes adalah orang yang paling bertanggung jawab bagi pembasmian 
teror di Belanda. Semenjak pembunuhan sineas Belanda Theo van Gogh sangat jelas 
sebagian besar anggota parlemen sangat tidak puas dengan cara kerja Mendagri 
Johan Remkes. 

Debat yang menyusul ketika itu berjalan sengit dan Remkes hanya pas-pasan saja 
bisa bela diri. Sejak itu tampaknya nasib politik Remkes sebagai menteri dalam 
kabinet ini menggantung pada sehelai benang tipis. Bisa dikatakan mentri dalam 
negeri ini semenjak November lalu berada dibawah pengawasan dan kapan benang 
tipis itu akan putus hanya tinggal soal waktu.

Bisa jadi kecaman-kecaman terhadap sikap Remkes yang acuh tak acuh dalam 
masalah malapetaka dahsyat tsunami ini terlalu dibesar-besarkan, namun mendagri 
Remkes patut waspada. Citra umum di Belanda mengenai Remkes sangat penting. 
Walaupun mungkin sekali terhadap dirinya kecaman kali ini berlebihan, Remkes 
sudah 15 tahun punya rumah di Thailand- ibarat nasi sudah menjadi bubur. 

Segera setelah reses Natal, Remkes harus tampil dalam debat besar di parlemen 
mengenai kebijakannya dalam menangani masalah terorisme. Ketika berlangsung 
upacara mengheningkan cipta di pusat pemerintahan Binnenhof Rabu kemarin di Den 
Haag, di sana sini sudah terdengar perkiraan bahwa karir mentri dalam negeri 
Belanda Johan Remkes tidak lama lagi akan berakhir.


* GELOMBANG TSUNAMI MEMANCING GELOMBANG SOLIDARITAS DUNIA, TAPI MENIMBULKAN 
GELOMBANG DILEMA BAGI TNI

Amerika Serikat membubarkan "Kelompok Negara Negara Inti" yang sedianya akan 
memimpin bantuan dunia bagi korban musibah tsunami. Dalam KTT Tsunami di 
Jakarta, Sekjen PBB Kofi Annan, mengumumkan, PBB akan memimpin koordinasi upaya 
bantuan dan rekonstruksi kawasan yang dilanda musibah tsunami. Keputusan ini 
menarik, sebab operasi besar yang menghadirkan tentara asing ini rupanya sangat 
merepotkan posisi tentara Indonesia. Seperti di Timor Timur tahun 1999, TNI di 
Aceh terjebak dilema antara keharusan upaya kemanusiaan dunia, dan kehadiran 
tentara asing yang dianggap melecehkan gengsi tentara. 

Karena itu, pasukan asing itu harus memperbarui ijin operasi setiap dua minggu, 
demikian ungkap pengamat militer Indro Tjahyono.

Indro Tjahyono [IT]: Jadi pertama kali Indonesia menolak bantuan asing dengan 
menghadirkan peran orang, yang langsung membantu masyarakat Aceh. Jadi terutama 
bantuan dari tentara-tentara Amerika atau pasukan-pasukan asing yang 
melaksanakan peranan mereka selain perang. Nah, itu memang ada penolakan.

Radio Nederland [RN]: Ada penolakan resmi?

IT: Nggak resmi. Atau komentar-komentar bahwa itu hendaknya dicegah. Tetapi 
masyarakat justru mengkritik para pejabat yang menolak bantuan asing. Dan itu 
dianggap tidak simpati kan. Oleh karena itu sekarang mereka membiarkan 
pasukan-pasukan asing yang berangkat dari Singapura, Amerika mau pun lain-lain 
ya. Dan mereka solusinya adalah memberikan ijin, setiap dua minggu diperbarui 
sambil dipantau kegiatannya.

Tetapi kehadiran pasukan asing, apalagi kapal induk di Aceh kemarin, sebenarnya 
itu pun sudah merupakan problem. Jadi keamanan Indonesia, yang mana rupanya 
Indonesia sendiri belum siap, menanggapi kemungkinan-kemungkinan pasukan asing 
langsung memberi bantuan ini. 

RN: Jadi kecenderungan untuk menolak kehadiran pasukan asing ini ungkapannya 
dari siapa dan seperti apa?

IT: Ya, kalau dari pejabat kemarin, jadi kekhawatirannya dilontarkan mengapa 
pasukan asing ini bisa leluasa membantu, bahkan cenderung sebenarnya melecehkan 
kemampuan pasukan Indonesia. Misalnya pasukan Indonesia mengatakan bahwa masih 
sangat sulit untuk menyentuh Meulaboh. Tapi besoknya pasukan asing itu 
mengundang televisi dan menunjukkan bahwa Meulaboh telah mereka rintis dan 
mereka buka. 

Jadi sekarang ini, menurut saya, ada semacam kampanye dari pasukan-pasukan 
asing itu mengenai kesanggupan mereka. Dan Indonesia mengatakan bahwa kita 
serba salah, karena ini adalah bantuan kemanusiaan yang tidak bisa ditolak 
begitu saja. Oleh karena itu ijin bagi operasi pasukan asing membantu di Aceh, 
akan dikeluarkan setiap dua minggu. Jadi setiap dua minggu dievaluasi. Jadi itu 
tanggapan resminya kira-kira itu kemarin.

RN: Itu dari Panglima TNI sendiri atau dari pejabat tinggi di bawahnya?

IT: Dari pejabat tinggi di bawahnya. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Tetapi 
menurut saya ini belum merupakan sesuatu yang baku. Karena kita sendiri belum 
punya pengalaman, membiarkan pasukan asing bantu Indonesia dan langsung di 
dalam satu operasi pengerahan dengan skala yang luas.

RN: Dan mungkin menyinggung semacam kebanggaan dari tentara itu sendiri. Nah 
kalau begitu kenapa tidak menyepakati usul dari DPR untuk, sudah berlakukan 
saja undang undang operasi militer non perang yang diusulkan oleh Efendi 
Choiri? Di dalam undang undang TNI yang baru kan ada?

IT: Jadi ini serba salah yang di Aceh ini, karena pemerintah, baik dari segi 
pertahanan maupun dari segi darurat, atau tidaknya daerah itu, memang sulit ya. 
Karena daerah ini merupakan daerah yang porak poranda, dan kalau diberlakukan 
keadaan darurat, lembaga-lembaga asing tidak mau membantu korban bencana di 
Aceh. Jadi mandat dari negara-negara asing membantu kemanusiaan di Aceh, adalah 
kalau daerah itu tidak diberlakukan keadaan darurat, apakah itu darat sipil 
maupun darurat militer. 

Jadi pemerintah serba salah di sini. Kalau mereka memberlakukan keadaan darurat 
militer, atau sipil, maka bantuan-bantuan asing itu tidak bisa masuk ke Aceh.

Demikian Indro Tjahyono kepada Radio Nederland.


* MASYARAKAT SIPIL SAMBUT IMBAUAN SEKJEN PBB UNTUK DANA BANTUAN KORBAN TSUNAMI

Sekjen PBB Kofi Annan mengimbau bantuan dana jangka pendek mau pun untuk 
rekonstruksi jangka panjang bagi kawasan musibah Tsunami, yaitu sekitar 977 
juta dollar. Kami tanyakan kepada Ivan Alhadar, Direktur Eksekutif Kerjasama 
LSM, INFID, apakah imbauan Sekjen PBB itu memenuhi harapan masyarakat sipil. 

Ivan al Hadar [IH]: Ya sangat memenuhi itu. Jadi, statemen INFID itu dibuat 
sebelum adanya keputusan KTT Tsunami ini. Kita mengatakan, Indonesia dalam 
keadaan ekonomi tidak begitu baik, lalu ditimpa musibah tsunami dan hutang yang 
sangat besar. Sehingga (statemen kami) intinya menuntut selain dana 
rekonstruksi jangka pendek, juga  pemotongan hutang untuk indonesia. 

Memang sudah ada tawaran dari pemerintah Jerman, yaitu dari Kanselir Schroder 
yang menawarkan memberlakukan moratorium hutang-hutangnya yang jatuh tempo, 
jadi, penangguhan. Kemudian, yang lebih maju lagi, yaitu tawaran dari Gordon 
Brown, Menkeu Inggris, yang mengatakan dia akan berjuang untuk meyakinkan Paris 
Club (forum pembahasan hutang) untuk memberikan pemotongan. 
Nah, jadi dua negara, Jerman dan Inggris, sangat maju dalam tawarannya.  
Terakhir saya dengar Kanada juga. Jika anggota Paris Club yang lain tidak 
setuju, Kanada akan jalan sendiri, katanya. 

Yang aneh dan ironis adalah pemerintah Indonesia lewat pernyataan menteri 
keuangannya dan juga Ketua Bappenas, mengatakan mencemaskan  bahwa  moratorium 
akan menurunkan rating (peringkat) Indonesia sendiri. Nah, rating itu konon 
katanya berkait dengan kesulitan Indonesia memperoleh kredit  dan (ada) 
imbasnya  nanti terhadap ekonomi makro, dsb. Tapi itu kan sangat artifisal dan 
lembaga yang melakukan rating itu juga sudah mengatakan itu tidak ada kaitannya 
dengan penurunan rating Indonesia, karena yang menawarkan pemotongan hutang 
atau moratorium itu adalah negara negara kreditor itu sendiri.

Radio Nederland (RN): Tapi, kan akhirnya Indonesia akhirnya setuju dengan 
moratorium itu?

IH: Ya, akhirnya setuju, memang, karena cukup banyak pressure (tekanan) dari 
masyarakat dan parlemen, dan kaum inrtelektual dan masyarakat sipil. Kan 
tampaknya aneh jika negara yang berhutang banyak yang notabene miskin seperti 
Indonesia itu  berperilaku sok gengsi begitu ya. Ya itu jadi kayak hantu yang 
diciptakan oleh kreditor sendiri sebetulnya. Dulu IMF dan Bank Dunia itu kan 
selalu mengatakan kalau negara-negara penghutang itu meminta re-scheduling 
(penjadwalan kembali) atas pemotongan itu dampaknya amat buruk bagi mereka.

RN: Anda juga mengharapkan  bantuan yang bersifat komprehensif dan 
berkesinambungan?

IH: Jadi, keadaan darurat Aceh ini sifatnya membutuhkan dana cukup besar, dan 
Indonesia memperkirakan satu milyar dollar. Tapi itu kan sangat kecil dan hanya 
menyangkut infra struktur dasar, padahal kaitannya dengan infrastruktur yang 
lebih dibutuhkan untuk masa depan itu jauh lebih besar. Belum lagi ditambah dgn 
recovery (pemulihan dan proyek-proyek) non-fysik, itu kan memerlukan dana yang 
sangat besar. 

RN: Tentang soal korupsi juga menjadi keprihatinan di luar negeri?

IH: Kita selalu beranggapan mustinya ada satu tim independen yang melakukan 
penyaluran dana seperti itu. Apakah dana itu masuk lewat tim tsb, ke mereka 
yang berhak, atau  kepada pemerintah RI, pokoknya di dalamnya harus ada tim 
yang melibatkan berbagai pihak yang bisa melakukan montoring (pemantauan). 

Indonesia sekarang kan punya presiden baru yang terpilih langsung, dengan 
mandat besar, jadi dengan legitimasi yang kuat, mau tak mau akan membutuhkan 
bantuan dari terutama civil society (masyarakat sipil). Itu sekaligus untuk 
menghindari terjadinya korupsi di dalam negeri sendiri. Penyaluran bantuan yang 
kita alami di daerah daerah konflik selama ini banyak yang bocor, karena memang 
nggak ada mekanisme untuk melakukan kontrol.

Demikian Dr. Ivan al Hadar dari INFID.


* BANTUAN DANA BENCANA TANPA BICARAKAN KONTROL
Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Tsunami di Jakarta berjalan bak kontes 
kemurahan hati. Negara-negara kaya berlomba-lomba menjanjikan bantuan 
kemanusiaan hingga terkumpul komitmen bantuan sedikitnya 4 milyar dolar Amerika 
Serikat. Dana milyaran dolar itu nanti akan dibagi pada seluruh negara korban 
tsunami, Indonesia hampir dipastikan mendapat bantuan terbesar. Persoalannya, 
tak banyak yang ingat untuk membikin pagar rapat agar bantuan tak 
diselewengkan. Padahal negeri ini punya nilai buruk dalam akuntabilitas 
angaran. Berikut Dewi Safitri dari Radio 68H di Jakarta. 
Inilah hari yang menyenangkan Kofi Annan. Dengan suara khasnya yang dalam dan 
tenang, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menampakkan senyum 
begitu Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Tsunami di Jakarta selesai. Permintaan 
dana darurat bencana yang diajukan PBB senilai 977 juta dolar ditambah 
kebutuhan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah senilai 59 juta dolar, ternyata 
malah direspon dengan komitmen bantuan melebihi 4 milyar dolar. Annan lega.
Kofi Annan: Kebutuhan yang diperkirakan PBB mencapai sekitar 977 juta dolar. 
Untuk bantuan darurat bencana bagi kira-kira 5 juta korban bencana.
Bantuan terbesar datang dari Komisi Eropa. Presiden Komisi Eropa Jose Manuel 
Barroso mengumumkan, negara-negara Eropa menyisihkan 1,5 milyar euro, berarti 
hampir 2 milyar dolar AS. Meski belum jelas betul, berapa bagian indonesia 
karena masih harus dibagi-bagi lagi dengan negara korban tsunami lainnya. 
Bantuan kelas kakap lain datang dari Jepang dengan nilai pasti 130 juta dolar. 
Masih akan ditambah dengan hasil negosiasi Perdana Menteri Junichiro Koizumi 
dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, soal sisa dana bantuan senilai 250 juta 
dolar. Ada lagi komitmen bantuan senilai 350 juta dolar dari Amerika Serikat 
dan 250 juta lainnya dari Bank Dunia. Tsunami terbukti merupakan pintu 
sumbangan yang terus mengalirkan dana ke kocek Negara korban.
Anehnya, konferensi sehari ini ternyata sama sekali tak menyinggung kontrol 
penggunaan dana. Tidak oleh Sekjen PBB Kofi Annan tidak pula oleh para kepala 
negara atau kepala pemerintahan lainnya. Pembantu dekat Annan untuk urusan 
pengelolaan dana pemulihan akibat bencana yang juga Direktur Program 
Pembangunan PBB Mark Mallouch Brown mengatakan, akan dibuat model pengawasan 
konkrit untuk mengontrol penggunaan dana. Namun Brown yang ditugasi 
berkoordinasi dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, gagal menjelaskan 
lebih rinci lagi apa yang dimaksud dengan bentuk konkrit upaya pencegahan 
korupsi itu.
Mark Mallouch Brown: Dengan cara kongkrit itu berarti akan ada banyak proses 
akunting dan audit. Kami yakin pemerintah Indonesia juga sangat berkomitmen 
untuk melakukan hal serupa. Nanti akan kita atur betul-betul agar kepercayaan 
publik internasional tidak dinodai.
Begitu pula Jepang. Menurut Akira Chiba, juru bicara Perdana Menteri Jepang, 
persoalan mendesak kini adalah bantuan darurat, sehingga kekhawatiran korupsi 
tidak perlu didahulukan. Jepang, menurut Chiba, akan mendorong agar komitmen 
good governance dipraktekkan dalam manajemen bantuan. Lagi-lagi, tanpa menyebut 
mekanisme macam apa yang mesti diterapkan.
Akira Chiba: Soal korupsi sekarang merupakan keprihatinan Jepang. Tapi tentu 
saja kami juga sangat mendukung good governance. Pokoknya metode untuk good 
governance kami dukung.
Kekhawatiran bahaya penyelewengan sangat beralasan, mengingat sejarah kelam 
pemerintah Indonesia dalam mengelola bantuan. Bahwa seluruh peserta konferensi 
mengabaikan fakta penting ini, menurut Koordinator Koalisi Anti Utang 
Kusfiardi, merupakan kesengajaan. Sama halnya dengan kaburnya informasi tentang 
bentuk bantuan, apakah itu murni hibah atau utang dalam wajah tersamar. Kalau 
bentuknya utang, maka satu-satunya kepentingan negara pemberi bantuan adalah 
uangnya harus kembali. Tidak peduli apakah dana itu akhirnya dikorupsi atau 
tidak. 
Kusfiardi: Karena memang ada atau tidak ada korupsi tidak merugikan mereka. 
Malah mereka menggunakan korupsi sebagai jalan untuk memperluas jumlah utang. 
Karena mereka menikmati keuntungan politik-ekonomi dari situ.
Suramnya soal korupsi dan bentuk bantuan membuat janji pemerintah Indonesia 
untuk mengontrol betul penggunaan bantuan, seperti dikatakan sendiri oleh 
Yudhoyono, menjadi tak begitu berarti lagi. Sehari sebelum KTT, presiden 
mengatakan akan melibatkan lembaga pemantau korupsi ICW dalam audit bantuan. 
Kini pemerintah Indonesia dituntut bersikap sangat hati-hati sekaligus berani, 
memutus perangkap rantai korupsi yang mungkin muncul dari bantuan luar negeri 
itu. Sebagai langkah awal, pada perundingan dengan Paris Club 12 Januari nanti, 
pemerintah harus tegas memutuskan: pilih moratorium atau pemotongan utang 
sekalian. Kalau tidak maka kembali orang akan terjebak utang dan korupsi yang 
makin dalam.
Tim Liputan Kantor Berita Radio 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di 
Hilversum.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke