--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 17 Februari 2005 14:50 UTC ** NATO KIRIM JEMBATAN DARURAT KE ACEH ** BIRMA LANJUTKAN KONVENSI UUD ** DUA TEWAS AKIBAT SERANGAN BOM DI MOGADISHU ** GEMA WARTA TOPIK ULASAN PERS: PERAN TENTARA DAN PEMBANGUNAN KEMBALI PERUMAHAN DI ACEH ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PERUSAHAAN BELANDA TERLIBAT KORUPSI PROGRAM PBB UNTUK IRAK ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: HAK PARA PENUMPANG PESAWAT TERBANG DI EROPA DIPERBESAR ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: TITIK TERANG MENUJU PERJANJIAN EKSTRADISI SINGAPURA-INDONESIA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: SEBAGAI KORBAN TSUNAMI: NIAS MASIH BUTUHKAN BANTUAN * NATO KIRIM JEMBATAN DARURAT KE ACEH Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO mengirim jembatan darurat senilai 6 juta euro untuk pembangunan kembali Aceh. Belanda memimpin para sukarelawan yang akan mendirikan jembatan sekaligus mengurusi transportasinya. Jembatan darurat itu merupakan persediaan yang masih berada dalam beberapa gudang NATO. * BIRMA LANJUTKAN KONVENSI UUD Birma akhirnya melanjutkan kembali konvensi undang-undang dasar baru setelah tujuh bulan terhenti. Junta militer mengundang lebih dari 1000 wakil kelompok etnis negara tersebut. Aliansi Nasional Demokrasi NLD memboikot konvensi itu karena pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, masih berada dalam tahanan rumah. Konvensi nasional Birma terselenggara tahun 1993 dan ditunda selama tiga tahun setelah kelompok oposisi keluar ruang pertemuan. Sebagian peserta kovensi yakin pertemuan ini akan mencapai kesepakatan sebelum akhir tahun. * DUA TEWAS AKIBAT SERANGAN BOM DI MOGADISHU Serangan bom di ibukota Somalia, Mogadishu menewaskan dua orang dan melukai lima orang lainnya. Menurut gubernur Mogadishu Abdullahi Ganey kemungkinan besar bom itu ditujukan buat delegasi Uni Afrika. Bom itu dilekatkan di sebuah motor sepanjang rute dari hotel menuju lapangan udara yang dilewati delegasi tersebut. Namun ledakan itu ternyata tidak mengenai sasaran. Korban kebanyakan adalah warga Somalia. Somalia meminta agar pasukan perdamaian Uni Afrika datang ke negara itu setelah persetujuan terakhir antara pemerintah dan kaum milisi. Delegasi Uni Afrika meninjau situasi di Mogadishu sebagai persiapan misi tersebut. * DIREKTUR CIA: AL QAEDA MELEMAH TAPI TETAP BERBAHAYA Di hadapan komisi Senat di Washington, direktur dinas intelijen Amerika CIA yang baru Porter Goss mengatakan, jaringan teror al-Qaeda melemah oleh kebijakan anti teror Amerika Serikat, tetapi bahayanya jelas tidak dapat diabaikan. Selama pemunculan pertama di hadapan umum sebagai direktur dinas rahasia CIA Goss menyatakan bahwa al-Qaeda melemah, tetapi juga sabar dan inovatif. Ia memperingatkan hanya soal waktu saja sebelum organisasi teror ini melakukan serangan dengan senjata pemusnah massal. * MARCELLO VIOTTI MENINGGAL DUNIA Dirigen internasional termashur Marcello Viotti, 50 tahun, meninggal di rumah sakit di Munchen, Jerman Selatan. Ia dirawat minggu lalu setelah merasa tidak sehat pada saat latihan orkestra. Viotti kelahiran Swiss, sejak 2002 bekerja di gedung opera La Fenice di Venezia. Ia antara lain adalah dirigen utama pada orkes simfoni Leipzig. Selama hidupnya ia sempat tampil memimpin hampir semua orkes terkemuka di dunia. * PBB INGIN PENJAHAT PERANG DARFUR DIADILI DI DEN HAAG PBB menghendaki para tersangka kejahatan perang di Darfur, Sudan Barat, diadili di hadapan Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Menurut Louise Arbour, komisaris tinggi hak asasi manusia PBB, pengadilan merupakan cara terbaik untuk mengakhiri kekerasan di Darfur. Uni Eropa juga mendukung PBB dengan rencana menyeret penjahat perang Darfur ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Tetapi kemungkinan ini kecil, karena Amerika tidak mengakui mahkamah tersebut. Sementara itu Sekjen PBB Kofi Annan menghimbau dunia untuk segera mengakhiri situasi di Sudan. Annan menyebut Darfur sebagai "neraka dunia". * DUA TAHUN LAGI SEBAGIAN BESAR PENDUDUK TINGGAL DI KOTA Menurut laporan komisi PBB untuk Masyarakat dan Pembangunan selama dua tahun mendatang sebagian besar penduduk dunia tinggal di kota-kota. Di tahun 1950 hanya 30 persen penduduk dunia tinggal di kota. Beberapa kota di dunia dengan 10 juta penduduk berkembang sejak tahun 1950 dari dua menjadi 10 kota. Tokyo merupakan kota berpenduduk terbesar dengan 35 juta jiwa, disusul Meksiko City dengan 19 juta jiwa dan New York yang berpenduduk sekitar 18 juta jiwa. Menurut ramalan demografi, tahun 2030, kemungkinan besar sekitar dua pertiga penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Dengan demikian kota-kota seperti Mumbay dan New Delhi di India, akan menduduki tempat kedua dan ketiga setelah Tokyo. Dalam laporan PBB itu juga tertera bahwa urbanisasi di setiap daerah berbeda, tergantung pada pembangunan daerah tersebut. Di negara-negara Amerika Latin dan Karibia tiga perempat penduduk tinggal di perkotaan, sementara di Afrika dan Asia mencapai 40 persen. Daerah yang memiliki tingkat pembangunan tinggi akan lebih menarik penduduk untuk berpindah. * POLISI SPANYOL TANGKAP DUA ANGGOTA ETA Polisi Spanyol menangkap seorang laki dan seorang perempuan yang diduga anggota gerakan separatis ETA. Mereka memiliki senjata dan bahan peledak. Mereka ditahan di sebuah penginapan di Valencia. Menurut sumber dinas keamanan Spanyol, mereka sedang merencanakan serangan. Pekan lalu, 18 orang yang dicurigai anggota gerakan separatis ETA ditangkap di Spanyol. Beberapa hari setelahnya gerakan itu melakukan serangan teror di Madrid yang melukai 43 orang. * BERITA EKONOMI Pasar saham Eropa dibuka sedikit positif hari ini. Indeks AEX Amsterdam dibuka awal dengan 374 poin, dengan keuntungan sebesar 0,3 prosen. Juga bursa Frankfurt, Paris dan London lebih tinggi dari pembukaan. Para pemilik saham bereaksi positif terhadap angka laporan tahunan penerbit Reed Elsevier dan ING. Bursa Tokyo ditutup sedikit lebih rendah. Indeks Nikkei berada pada pada 11.583 poin, atau kerugian sebesar 0,16 prosen. Ramalan presiden bank sentral Amerika Alan Greenspan tidak mempengaruhi Wall Street. Indeks Dow-Jones ditutup dengan kedudukan serupa kemarin, Nasdaq mencatat kerugian sekitar 0,1 % pada 2.087. C 1 = $ 1, 3056 sen * PERAN TENTARA DAN PEMBANGUNAN KEMBALI PERUMAHAN DI ACEH Harian sore NRC Handelsblad menulis, peran TNI di Aceh berubah. Tentara kini lebih dibutuhkan untuk pembangunan kembali Aceh. TNI yang tadinya datang untuk melawan GAM kini menanggalkan senjata dan bahu membahu terjun ke bidang pendidikan dan pembangunan jembatan. Contohnya saja dua tentara memberi pelajaran bahasa di kamp pengungsian UNICEF. Di kamp Cot Jeumpa itu dari 156 pelajar tinggal 40 yang hidup. Namun menurut NRC Handelsblad jerih payah pasukan yang selama yang ditempatkan di Aceh tidak dibarengi dengan gaji yang memadai. Padahal ada tugas ganda TNI di Aceh, selain pembangunan kembali. Tugas lainnya adalah merebut hati rakyat. Tentara belajar dari kesalahan. Tentara tidak boleh begitu saja menghukum sebuah desa karena beberapa penduduknya anggota GAM. Namun kerja keras dan jerih payah TNI di Aceh tidak dibarengi dengan gaji yang memadai. Menurut salah seorang tentara seperti dikutip NRC Handelsblad, seorang prajurit satu (pratu) menerima gaji 80 euro atau Rp. 800 ribu sebulan. Sementara gaji sersan bernilai 110 euro atau Rp. 1,1 juta. "Saya berbicara dengan rekan dari Malaysia. Mereka digaji tujuh kali lipat dari saya."demikian kata sersan Medi Simbolon seperti ditulis NRC Handelsblad. Padahal pemerintah terus menerus bicara soal profesionalisme. Tetapi hal itu tentu saja susah dilaksanakan dengan gaji minimal seperti itu. Selain itu anggota TNI tersebut sudah selama satu tahun tak dapat mengambil cuti. Namun pembangungan kembali Aceh harus terus berjalan dan TNI mau tidak mau harus dengan rela melakukan tugasnya, demikian NRC Handelsblad. Sementara itu harian de Telegraaf menulis setelah rumah-rumah di tepi pantai Aceh musnah sekarang timbul pertanyaan penting: Di mana perumahan harus dibangun kembali. Sementara pemerintah ingin agar para korban yang selamat ditempatkan di barak sementara, dan nantinya akan dibangun rumah ke daerah pedalaman. Namun PBB mendesak agar para pengungsi itu segera kembali ke tempat asalnya. Rencana pemerintah itu mendapat tentangan juga dari masyarakat terutama nelayan. Contohnya, tambah de Telegraaf, di perkampunan nelayan Lampineung, penduduknya tak setuju jika mereka dipindahkan ke daerah pedalaman. "Kami adalah nelayan dan kami ingin tetap hidup sebagai nelayan. Jangan kami dikirim ke gunung," tutur salah seorang penduduk seperti dikutip de Telegraaf. PBB ingin agar pembangunan kembali berjalan lebih cepat karena jika rencana sementara lebih lama berjalan maka akan lebih lama pula para korban tersebut bergantung pada bantuan. Demikian de Telegraaf dan demikian pula ulasan pers kali ini. * PERUSAHAAN BELANDA TERLIBAT KORUPSI PROGRAM PBB UNTUK IRAK Irak membayar uang pelicin kepada dua pejabat PBB: direktur program minyak untuk pangan serta seorang inspektur minyak asal perusahaan Belanda Saybolt. Hal ini diungkapkan ketua komisi senat Amerika serikat yang berasal dari partai Republik. Partainya presiden George W. Bush ini menyatakan kasus korupsi di tubuh organisasi internasional ini, memojokkan PBB secara keseluruhan. Demikian laporan koresponden Reinout van Wagtendonk dari New York. Ungkapan ketua komisi Senat Amerika yang menyelidiki skandal dalam progran minyak untuk pangan Irak ini lebih blak-blakan kalau dibandingkan laporan Paul Volcker, mantan direktur bank sentral Amerika yang atas permintaan PBB menyelidiki korupsi ini. Volcker menyebutnya benturan kepentingan pribadi yang tidak bisa ditolerir, namun senator Norman Coleman mencap skandal ini sebagai kejahatan, karena ada bukti-bukti cukup. Program minyak untuk pangan PBB ini bertujuan mengurangi penderitaan rakyat Irak akibat sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap rezim Sadam Husein. Menurut senator Norman Coleman yang memimpin komisi Senat itu, Benon Sevan, mantan kepala program ini mengkorupsi dana lebih dari satu juta dolar. Selanjutnya ketua komisi senat ini juga memiliki bukti terhadap perusahaan Belanda Saybolt yang bertugas mengawasi penerapan program minyak untuk pangan ini. Pengawasan itu penting untuk melihat apakah ekspor minyak Irak yang dilarang melampaui kuota yang sudah ditentukan. Inspektur perusahaan Saybolt ini, Armando Carlos Oliveira, warga negara Portugal, dituduh membantu penyelundupan minyak keluar Irak seharga sembilan juta dolar. Ia mendapat imbalan sekitar 100 ribu dolar uang sogok, di bawah jumlah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Direktur Saybolt International Jan Heinsbroek menyatakan dokumen yang disebut senator Amerika tersebut adalah dokumen milik perusahaannya. Namun ada beberapa dokumen baru yang belum ia kenal dan akan dicek oleh anak perusahaan ini di Portugal. Ia menyebut dokumen baru asal perusahaan minyak Irak SOMO, eksplisit. Pengacara Saybolt, John Denson menyatakan perusahaannya akan menyelidiki kasus keterlibatan seorang karyawan, namun inspektur ini tetap menyangkal semua tuduhan dan masih bekerja pada Saybolt. Direktur program minyak untuk pangan Benon Sevan tetap menyangkal tuduhan korupsi, walaupun sekjen PBB Kofi Annan sudah mengambil tindakan disipliner terhadapnya. Kemungkinan keterlibatan putra Kofi Annan, Kojo dalam skandal minyak untuk pangan ini juga ditekankan oleh para anggota partai Repubik dari komisi ini. Desas-desus korupsi ini dijadikan skandal oleh para anggota partai Republik dalam senat Amerika, ketika PBB dan sekjen Kofi Annan tidak mendukung langkah presiden Bush untuk menyerbu Irak tahun 2003. Sikap anti perang Irak yang ditunjukkan oleh Kofi Annan membuat sekjen PBB itu, di mata pendukung Bush, telah membuat dosa tak berampun. Namun anggota partai Demokrat Carl Levin menyatakan Sadam Husein lebih banyak lagi mendapat keuntungan dari kegiatan penyelundupan yang menurutnya juga dibiarkan saja oleh pemerintah Amerika Serikat katimbang dari korupsi program minyak untuk pangan ini. Yang mencolok senator Norman Coleman, ketua komisi senat ini belum mengumumkan penyelidikan terhadap kasus penyelundupan Irak yang ditolerir Amerika itu. * HAK PARA PENUMPANG PESAWAT TERBANG DI EROPA DIPERBESAR Di Eropa, para calon penumpang pesawat terbang harus tahu apakah perusahaan penerbangan pilihan mereka bisa dipercaya. Terutama perusahaan penerbangan carteran yang memiliki citra buruk dalam hal ini. Selanjutnya diskriminasi penumpang cacat harus berakhir, demikian pendapat Komisi Uni Eropa. Laporan redaktur Eropa Radio Nederland, Nicolien den Boer. Usul yang dilansir oleh komisaris Uni Eropa urusan perhubungan Jacques Barrot ini merupakan tambahan untuk aturan main dalam jasa penerbangan komersial yang sejak Kamis lalu mulai berlaku bagi para penumpang di Eropa. Dalam peraturan baru ini, para penumpang yang kena overbooking sehingga tidak bisa terbang dengan pesawat pilihannya, bisa menuntut ganti rugi dari maskapai bersangkutan. Setiap tahun, seperempat juta penumpang terpaksa pulang karena overbooking ini. Selanjutnya para penumpang juga bisa mendapat ganti rugi kalau keberangkatannya tertunda atau bahkan dibatalkan sama sekali. Ganti rugi ini maksimal mencapai 600 euro. Tiket pesawat terbang juga harus diganti atau penumpang harus mendapat ganti pesawat lain. Kalau keterlambatan berlangsung lama, maka para penumpang harus mendapat makan dan penginapan. Hal ini sudah diterapkan berbagai maskapai penerbangan saat ini. Namun komisaris perhubungan Uni Eropa Barrot berpendapat peraturan baru ini belum cukup melindungi hak penumpang. Para penumpang harus diberi informasi soal maskapai penerbangan pilihannya, menginat kecelakaan pesawat Mesir di Sharm-al Sheiq tahun lalu. Dalam kecelakaan ini, 148 orang tewas. Sebagian besar korban tidak tahu bahwa mereka menumpang pesawat maskapai penerbangan carteran Mesir Flash Airlines, yang mendapat larangan mendarat dan tinggal landas di Swiss. Komisaris perhubungan Uni Eropa asal Prancis ini kini akan menyusun daftar maskapai penerbangan dengan citra buruk. Kalau salah satu maskapai yang terdaftar ditawarkan maka penumpang bisa menolak dan tour operatornya harus mencarikan pesawat lain. Jacques Barrot: "Semakin cepat semakin baik, kalau kita punya daftar ini maka para penumpang Eropa tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu was-was akan terjadi kecelakaan" Komisaris perhubungan Barrot juga akan mengakhiri diskriminasi para penyandang cacat yang kadang-kadang dibebani ongkos tambahan atau tuslah. Ada maskapai yang menolak penumpang tuna netra, tanpa pengantar. Organisasi penyandang cacat seluruh Eropa melaporkan, baru-baru ini seorang perempuan tanpa lengan ditolak karena ia tidak mungkin bisa memasang sambuk pengamannya sendiri. Maskapai penerbangan Eropa juga harus mencari pengantar untuk penumpang cacat dan para penumpang cacat di Eropa tidak perlu membayar tuslah untuk tiket penerbangan biasa. Usul ini kini sudah dikirim ke negara-negara anggota Uni Eropa. * TITIK TERANG MENUJU PERJANJIAN EKSTRADISI SINGAPURA-INDONESIA Sebuah komitmen bersama menuju perjanjian ekstradisi, demikian buah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan perdana menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Butir-butir apa saja yang perlu dimasukkan pemerintah Indonesia dalam kerangka perundingan nanti ? Simak laporannya bersama berikut ini. Marty Natalegawa (sebagai latar belakang soal ekstradisi) Sebuah titik terang perundingan rencana ekstradisi Singapura dan Indonesia kembali terbuka di tahun 2005. Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menghasilkan tekad untuk secepatnya membuat perjanjian ekstradisi kedua negara. Dengan perjanjian ini, nantinya Indonesia tak mengalami hambatan lagi dalam mengejar penjahatnya yang kabur ke Negeri Singa. Menurut juru bicara kepresidenan urusan luar negeri, Dino Patijalal, pembicaraan kedua negara akan dilanjutkan bulan depan. Dalam tahapan ini akan dibahas persiapan teknis, soal jenis kejahatan yang akan dimasukkan dalam kerangka perjanjian ekstradisi kedua negara. Dino Patijalal: Singapura melalui Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyatakan komitmen pemerintah Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi. Jadi ada komitmen bahwa mereka akan memfinalisasi perjanjian itu. Mengenai waktunya mereka menyatakan bahwa kedua pemimpin akan meminta pejabat-pejabat masing-masing untuk melakukan negosiasi yang expediciously istilahnya.. Lalu, jenis kejahatan apa yang perlu dimasukkan dalam perjanjian ekstradisi nanti? Anggota komisi III DPR-RI, Trimedia Panjaitan mengatakan banyak masalah yang bisa dimasukkan di dalam perjanjian itu. Jadi bukan melulu soal korupsi saja. Yang perlu diingat, proses perjanjian harus berjalan setara antar kedua negara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Trimedia Panjaitan: Paling penting, pertama bagaimana mengekstradisi pelaku korupsi di yang bersembunyi si Singapur, kedua bagaimana mengakses rekening mereka, ketiga bagaimana soal teroris-teroris, keempat perdagangan anak itu ya, mau lebih lagi ya gimana juga..... sikap Singapur dalam langkah hubungan ekonomi Indonesia dan Singapur, bagaimana soal penjualan pasir ilegal. Untuk kasus-kasus korupsi, pemerintah Indonesia harus lebih proaktif menyidik kekayaan pelaku korupsi yang berhasil melarikan diri keluar negeri. Di antaranya, mengoptimalkan peran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, serta aparat kepolisian. Kepolisian Indonesia sebenarnya telah mengantongi baik nama maupun alamat para pelaku tindak pidana korupsi yang lari keluar negeri. Meski begitu, menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Indonesia, Aryanto Budiharjo, langkah polisi selalu kandas, karena tidak didukung perjanjian ekstradisi. Dengan demikian, proses pengejaran hanya sebatas pengintaian, tidak sampai tahap penangkapan. Aryanto Budiharjo: Kita kan tidak bisa melakukan penangkapan di sana kan karena tidak ada perjanjian kerjasama dalam kaitan ekstradisi pelaku-pelaku kejahatan itu. Paling tidak hanya membuntuti saja. Yang sudah dilakukan paling minta tolong sama kepolisian setempat. Sejauh kepolisian setempat mau melakukan kerjasama itu membantu kita...bisa. Kita hanya bisa mengikuti saja. Selama ini, pemerintah Indonesia memang kesulitan untuk menangkap dan membawa para koruptor yang berkeliaran di negara Singa. Catat saja koruptor kakap Syamsul Nursalim, yang konon hidup mewah di sana. Selain itu nama-nama tersangka pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), seperti Samadikun Hartono, David Nusa Wijaya, Bambang Sutrisno, Adrian Kiki Ariawan. Terakhir Maria Pauline Leumowa, tersangka pembobol BNI dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,7 triliun. Ia sampai kini masih menghirup udara bebas di Singapura. Rencana perjanjian ekstradisi yang lumayan heboh didengungkan pemerintah, sedikit mengecutkan LSM pemantau korupsi ICW. Wakil kordinator ICW Lucky Jani cemas lamanya tenggat waktu perundingan lanjutan kedua negara hingga Maret nanti. Dikhawatirkan, pelaku korupsi akan kabur ke negara lain, dan memindahkan rekening kekayaannya ke negara yang juga tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Indonesia. Lucky Djani: Pertama, harus ada informasi lebih jelas ya mengenai keberadaan mereka yang akurat mengenai tepatnya keberadaan orang-orang tersebut. Di Siangpur tuh dimana? Kedua, aset-asetnya itu mengenai rekening di bank , deposito, hak kepemilikan saham harus sudah diidentifikasi sehingga segera dibekukan. Ini harus diajukan Pemerintah Indonesia dilakukan kepada pemerintah Singapur supaya mereka melakukan pencegahan baik untuk orangnya tidak kabur ke negara lain. Atau harta hasil rampokannya tidak ditransfer ke luar negeri. Proses perjanjian ekstradisi pemerintah Indonesia dan Singapura, sebenarnya telah dirintis sejak 1973. Langkah ini sempat mengalami jalan buntu dan baru berlanjut lagi pada pertengahan tahun 1985. Akankah sekarang berakhir dengan kepuasan kedua pihak? Waktu yang akan membuktikan, tetapi kalau pemerintah tidak mempertimbangkan pelbagai catatan dan kritik yang berkembang di tengah masyarakat, maka perjanjian ekstradisi dengan Singapura akan percuma saja. Karena belum lagi diekstradisikan, terdakwanya bisa kabur lagi. Tim Liputan Kantor Berita 68H melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum * SEBAGAI KORBAN TSUNAMI: NIAS MASIH BUTUHKAN BANTUAN Sekelompok pemuda asal Nias dan Medan mengkoordinasikan relawan kemanusiaan untuk menolong korban bencana tsunami. Mereka kecewa dengan sikap Jakarta yang terlalu cepat menutup posko kemanusiaan di Nias. Kedatangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberrapa waktu lalu juga tidak membawa dampak banyak bagi wilayah terluar barat Indonesia tersebut. Parahnya lagi upaya pertolongan pemerintah terlihat ogah-ogahan dan malah menyusahkan para korban. Berikut keterangan Dominius Hia dan Galop Sihombing kepada Radio Nederland di Medan. Galop Sihombing [GS]: Di Nias awalnya itu sempat juga jadi polemik. Pemerintah juga sudah turun dan sempat memberi isu yang mengatakan bahwasanya sudah tertangani secara emergensi. Padahal ketika kawan-kawan dari posko relawan kemanusiaan turun ke lapangan kondisi di sana tidak seperti yang dikataan oleh pemerintah atau organ-organ yang lain. Setelah kita ambil data dari lapangan, dan kita coba sampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya partai-partai seperti partai PDIP yang punya basis sangat besar di Nias dan mereka perhatian dan SBY misalnya sudah turun ke sana, dan telah memberikan bantuan. Radio Nederland [RN]: Jadi SBY sudah ke Nias tapi anda perhatikan gimana kondisi di lapangan Nias sesungguhnya. Nggak ada perubahan? Dominius Hia [DH]: Ndak ada, mau apa, orang SBYnya datang dengan helikopter, singah, siramkan bantuan, cabut. Entah kemana itu bantuan, kita nggak ngerti. GS: Kalau posko pemerintah sudah tutup itu. Per 31 Januari, kalau untuk bantuan darurat. RN: Jadi bagi pemerintah di jakarta Nias sudah selesai urusannya gitu ya? DH: Karena sifatnya 'kan begini itu bung. Pemerintah Jakarta kan barangkali akan mendengar laporan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sendiri sudah mengintruksikan tanggal 31 Januari agar seluruh posko ditutup. Karena menurut mereka yang menajdi korban hanya dua kategori saat itu. Pertama korban jiwa, terus kemudian korban rumah. Yang lain dari itu nggak korban lagi. Padahal pada kondisi objektif banyak masyarakat, penduduk yang kehilangan mata pencarian, karena kondisi masyarakat di sana itu tanpa tsunami sudah layak dibantu. Apalagi datang tsunami. Perahu cuma satu untuk 5 keluarga, ini sudah kelhilangan perahunya, mau ke mana lagi dia. kalau contoh perahu. Kemudian ada perladangan juga yang hanya beberapa tapak, itupun sudah digilas oleh tsunami. Itu katanya nggak ikut korban. Kan ini yang sebenarnya menjadi perdebatan antara posko kita dengan posko pemerintah. RN: Jadi tampakanya susah berharap dengan pemerintah ya? GS: Waduh kalau berharap dengan pemerintah dari awal kita memang tidak pernah berharap. Hanya yang kita minta sesungguhnya mereka dengan diam pun sudah cukup membantu, artinya jangan dikampanyekan yang nggak-nggak. Gitu lho. Kampanyekanlah sesuai dengan kondisi objektif. Itu saja yang kita minta pada pemerintah. Dengan diam sudah cukup membantu. Nah sama dengan PDIP yang di sana sendiri 'kan pernah mengkampanyekan itu sudah tertanggulangi secara emergensi. Lembaga gereja juga sempat mengkampanyekan itu. Padahal kondisi sesungguhnya ndak seperti itu. Masih banyak rakyat yang belum makan, bahkan lokasi yang kita buka dapur umum hari ini, yang sampai saat ini bertahan, itu orang-orang yang tidak diperhatikan selama ini. Karena sebelumnya juga ada posko pemerintah daerah dekat-dekat lokasi dapur umum kita. Nah, persoalannya itu ditutup karena pemerintah ndak mau capek. 'Kan itu. Karena jauh dia dari posko yang mereka buka ke lokasi bencana. Nah mereka enggak mau capek dengan ikut. Makanya dipindahkan lagi, semakin jauh mendekat ke Sirombu, gitu. Supaya mudah katanya mereka. Padahal 'kan seyogianya bagi yang meberikan bantuan itu 'kan berpikirnya 'kan bukan korban yang mencari bantuan, tapi orang sehatlah yang mengantarkan bantuan. Tapi kalau pemerintah di sana logika terbalik yang dipakai. Korban yang seharusnya mencari bantuan dan pemerintah yang menyediakan dan menunggu korban. Ada sampai orang yang sakit itu menuju ke posko pemerintah, pos kesehatan yang dibuat pemerintah, itu semakin parah lagi. Karena jaraknya sangat jauh. Mereka harus jalan kaki menempuh 30 kilo kurang lebih untuk menuju ke pos kesehatan yang dibangun pemerintah. Jadi itu logika terbalik yang dipakainya. Demikian Galop Sihombing dan sebelumnya sudah anda dengar penjelasan Dominius Hia dari masyarakat Nias di Medan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
