--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 18 Maret 2005 16:00 UTC ** IZIN TINGGAL RELAWAN DI ACEH DIPERPANJANG ** PBB PERINGATI ADA KRISIS KEMANUSIAAN DI NEPAL ** MENLU CONDOLEEZZA RICE TIBA DI JEPANG ** GEMA WARTA TOPIK ULASAN PERS: PENCALONAN PAUL WOLFOWITZ DAN PESIMISME KASUS MUNIR ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: RENCANA MEMBUKA PASAR SEKTOR JASA EROPA DILIPUTI KETIDAKJELASAN ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: RENCANA SBY MEREHABILITASI MANTAN TAPOL PULAU BURU DIKHAWATIRKAN KURANG DIDUKUNG OLEH PARPOL-PARPOL ISLAM * IZIN TINGGAL RELAWAN DI ACEH DIPERPANJANG Para sukarelawan asing diizinkan tinggal 60 hari lebih lama dari waktu yang ditentukan di Aceh. Awalnya para sukarelawan itu hanya boleh tinggal hingga 26 Maret, namun pemerintah memperpanjang izin tersebut. Sekitar 160 organisasi bantuan internasional berada di Aceh membantu korban tsunami, selain keberadaan beberapa pasukan asing. Jika pembangunan kembali Aceh tidak berjalan mulus setelah 60 hari maka kemungkinan besar para relawan asing itu boleh lebih lama tinggal. Lebih dari 200 ribu orang tewas akibat bencana tsunami. * PBB PERINGATI ADA KRISIS KEMANUSIAAN DI NEPAL Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingati adanya krisis kemanusiaan di Nepal. PBB mendesak agar pemerintah dan kaum pemberontak berunding dan menjamin barang-barang bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Akibat blokade baik dari pemberontak maupun militer mengakibatkan banyak barang bantuan tidak dapat menjangkau rakyat yang memerlukan. Kaum Maois mencoba untuk mendongkel pemerintah sekarang dan menggantikannya dengan rezim komunis. Sementara raja Gyanendra yang membubarkan kabinetanya bulan lalu, menolak perundingan. * MENLU CONDOLEEZZA RICE TIBA DI JEPANG Menlu Amerika Condoleezza Rice tiba di Jepang dalam rangka kunjungan keliling negara Asia. Di Tokyo, Rice akan melakukan pembicaraan dengan perdana menteri Junichiro Koizumi tentang program nuklir Korea Utara. Awal pekan ini Korea Utara kembali menentang perundingan enam negara. Amerika, Jepang, dan negara lainnya berulang kali membujuk Korea Utara masuk dalam meja perundingan kembali. Selanjutnya, kemungkinan dibicarakan juga larangan impor daging sapi dari Amerika karena dicurigai mengidap penyakit sapi gila BSE. Negara berikutnya yang akan didatangi Rice adalah Korea Selatan dan Cina. * GEMPA LANDA BANDA ACEH Gempa bumi dengan 6,1 skala richter mengguncang Banda Aceh. Namun dilaporkan tidak ada kerugian. Gempa yang berpusat di lautan India itu berjarak 91 kilometer dari Banda Aceh. Kendati tak ada laporan kerusakan namun gempa itu sempat menimbulkan kepanikan sekitar satu menit. * AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN DITAHAN DI MALAYSIA Lima awak kapal penangkap ikan ditahan di Malaysia karena dicurigai terlibat dalam penyanderaan 3 awak kapal tunda Jepang. Mulai awal pekan ini banyak kapal yang melintas di selat Malaka diserang oleh bajak laut. Kasus ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di selat yang terletak antara Indonesia, Malaysia dan Singapura itu. Menurut pejabat Malaysia nomor registrasi kapal nelayan yang ditangkap itu sama dengan nomer yang dipakai dalam penyerangan kapal tunda Jepang tersebut. Sampai saat ini belum ada kabar tentang nasib ketiga awak kapal tunda Jepang itu. * AUSTRALIA DAN INDONESIA DEKATI KESEPAKATAN KEAMANAN Australia dan Indonesia hampir sepakat untuk mengganti pakta keamanan yang terhapus ketika Canbera mengirim pasukannya ke Timor Timur tahun 1999. Demikian diucapkan menlu Australia Alexander Downer, pada Forum Tingkat menteri-menteri Asutralia-Indonesia ketujuh. Menurut Downer, perdana menteri John Howard dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyepakati pakta pertahanan itu dalam kunjungan presiden SBY ke Australia, dua pekan lagi. Kedua negara itu mencanangkan kerjasama melawan teror setelah peristiwa bom bali 2002. Downer dan rekannya Hasan Wirayuda beharap prospek perjanjian penuh mengalami kemajuan setelah pertemuan para menteri * PEMIMPIN MILISI SOLOMON DIVONIS SEUMUR HIDUP Pemimpin kaum milisi Kepulauan Salomon Harold Keke dan dua pengikutnya divonis hukuman penjara seumur hidup menyusul pembunuhan tahun 2002 terhadap seorang menteri. Pembunuhan itu terjadi ketika peristiwa kekerasan dan kerusuhan di pulau Guadalcanal yang memancing kedatangan pasukan Australia tahun 2003. Peristiwa kekerasan etnis itu terjadi atnara penduduk asli Guadalcanal dan keturunan kaum migran dari Malaite, salah satu kepualan di Salomon. * JANJI KELOMPOK PALESTINA POSITIF TAPI TAK CUKUP Wakil perdana menteri Israel Ehud Olmert mengatakan janji gerakan radikal Palestina untuk bersikap tenang sampai akhir tahun disambut positif namun tidak cukup. Menurut Olmert, pemerintah otoritas Palestina seharusnya berbuat lebih tegas melawan teror terhadap Israel. Namun presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, pernjanjian itu dapat dipakai sebagai landasan untuk pembicaraan damai lainnya dengan Israel. Kelompok militan Palestina membuat janji itu pada pertemuan tiga hari di Kairo Mesir. Kelompok militan Palestina itu menuntut pembebasan rekan-rekannya yang berada di penjara Israel. Selain itu menuntut agar Israel menghentikan operasi militer di wilayah Palestina. * PEMBEBASAN KADEER BUKAN JAMINAN KEMAJUAN HAM CINA Organisasi-organisasi hak asasi manusia mengatakan pembebasan Rebiya Kadeer di Cna tak menyatakan hak asasi di negeri itu mengalami kemajuan. Menurut Amnesty International, Cina hanya ingin memperlihatkan niat baik dengan maksud Uni Eropa dapat mencabut embargo senjata. Rebiya Kadeer, 58 tahun yang berjuang demi kaum muslim minoritas Uighur, divonis delapan tahun penjara tahun 1999, dengan tuduhan pembocoran informasi rahasia negara kepada luar negeri. Ia mengirim artikel koran kepada suaminya di luar negeri. Kadeer memperjuangkan hak asasi peremuan dari propinsi Xinjiang. Di propinsi tersebut, sekitar 10 ribuan orang ditahan dalam beberapa tahun terakhir. * PENYERANG CHUBAIS DITAHAN DI MOSKOW Seorang pria ditahan di Moskow sehubungan dengan keterlibatannya pada serangan pimpinan perusahaan listrik raksasa Rusia DEU Anatoly Chubais. Menurut media Rusia, terdakwa adalah seorang pensiunan kolonel berusia 57 tahun. Serangan terhadap Chubais berlangsung di luar kota Moskow. Bom meledak dekat dengan kendaraan yang dilindunginya dan kemudian dua orang menembak dengan senjata namun Chubais selamat. Mobil yang dikendarai pelaku melarikan diri. Mobil itu tercatat atas nama istri yang suaminya saat ini ditahan demikian dilaporkan koran Rusia. * KORBAN SERANGAN GAS BERACUN TUNTUT GANTI RUGI Para korban selamat dari serangan gas di kota Kurdi, Halabya menuntut ganti rugi dari pengusaha Belanda Frans van Anraat. Ia dituduh terlibat kejahatan perang yang dilakukan regim Saddam Hussein. Di tahun 80 an Anraat memasok bahan mentah gas beracun. Saddam Hussein menempatkan gas beracun tahun 1988 untuk membunuh penduduk di kota Halabja, Irak utara. Lebih dari lima ribu orang tewas. Sementara ribuan lainnya terluka dan di antaranya sampai saat ini masih merasakan akibatnya. Dipastikan empat korban menuntut paling tidak 10 ribu euro per orang kepada van Anraat. Pengusaha Belanda itu saat ini menanti proses pengadilan terhadap keterlibatannya dalam pembunuhan masal dan kejahatan perang. Proses itu dimulai di hadapan pengadilan Jumat ini di Rotterdam. * BERITA BURSA Bursa Eropa dibuka dengan sedikit keuntungan. Indeks AEX lebih tinggi 0,2 persen sesaat setelah pembukaan dan berada pada titik 369. Indeks Nikkei di Tokyo ditutup dengan keuntungan 0,9 persen yaitu pada titik 11.880 poin. C 1 = $ 1, 33 17 sen * PENCALONAN PAUL WOLFOWITZ DAN PESIMISME KASUS MUNIR Ulasan pers kali ini mengangkat pencalonan Paul Wolfowitz sebagai kandidat direktur Bank Dunia dan pesimisme soal pembunuhan Munir. Pencalonan Paul Wolfowitz merupakan suatu hadiah karena ia berjasa dalam kabinet perang George W Bush, demikian tulis International Herald Tribune. Terkenal sebagai otak di balik invasi Irak, wakil menteri pertahanan Wolfowitz diberi kekuasaan baru dan berpengaruh tepatnya di Bank Dunia. Namun di sisi lain, pencalonan Paul Wolfowitz itu secara tidak langsung untuk memberi keleluasaan kepada menlu Condoleezza Rice. Seperti diketahui hubungan antara Wolfowitz dan Rice tidak selalu mulus. Kebijakan baru Rice adalah diplomasi dan memperbaiki citra Amerika di luar negeri. Namun Wolwofitz yang terkenal dengan julukan Rajawali Pentagon itu selalu menenkankan prospek demokrasi di Timur Tengah. Jadi kemungkinan keberangkatannya dari Pentagon, tambah International Herald Tribune merupakan tanda evolusi dalam kebijakan radikal pemerintah Bush. Hal senada juga diungkapkan harian sore Belanda NRC Handelsblad, yang menyatakan dengan perginya Wolfowitz maka Rice akan lebih leluasa menentukan kebijakannya di Irak. Sementara Presiden Bush dapat melupakan Wolfowitz jika menteri pertahanan Donald Rumsfeld, mundur sebelum masa jabatannya berakhir, seperti yang sudah diramalkan. Dari pencalonan Paul Wolfowitz kita beralih ke masalah kematian Munir Harian International Herald Tribune menulis, pembunuhan itu kejam namun sampai saat ini jawabannya belum ditemukan. Munir Said Thalib tewas diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Kisah pembunuhannya merupakan cerita klasik detektif, tambah International Herald Tribune. Koran ini menekankan pertanyaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa penyelidikan itu akan menjadi ujian bagi perubahan Indonesia. Di tengah gemuruh korupsi yang melanda setiap sudut pemerintahan, tak terkecuali sisi hukum, maka janj presiden SBY itu perlu disambut dengan gembira. Namun kenyataannya, ucapan itu tidak mudah terlaksana di lapangan. Seperti diungkapkan Sminta Notosusanto, salah seorang aktivis Hak Asasi Manusia, menunjuk keterbatasan mandat kepada Tim Pencari Fakta TPF. Menurut Sminta, seperti dikutip International Herald Tribune,TPF tidak diberi kekuasaan untuk memanggil saksi-saksi yang diperlukan terutama dari Badan Intelijen Nasional BIN. Sangat mungkin, Munir menjadi sasaran karena ia ingin mempublikasikan sesuatu yang sangat penting. Siapa yang percaya sistem hukum belum tersentuh perubahan, maka kasus Munir merupakan suatu tantangan. Namun pertanyaannya mengapa kasus itu belum juga terjawab, dan apa alasannya polisi ingin menjalankan seluruh penyelidikan tersebut? Menurut Marsilam Simanjuntak seperti dikutip International Herald Tribune, jika Polycarpus merupakan salah satu bagian skenario pembunuhan Munir, maka ia hanyalah merupakan alat kelompok besar seperti aparat intelijen Selanjutnya, tambah mantan jaksa agung itu, tak ada niat untuk memperluas investigasi ke arah badan intel. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjutnya merintangi jalan dengan membatasi wewenang TPF. Polisi Indonesia tak memiliki keberanian "hukum dan psikologi" untuk menembus BIN. Dengan demikian Marsilam Simanjuntak pesimis akan terungkapnya kasus pembunuhan Munir. Demikian International Herald Tribune dan demikian pula ulasan pers kali ini. * RENCANA MEMBUKA PASAR SEKTOR JASA EROPA DILIPUTI KETIDAKJELASAN Rencana Membuka Pasar Sektor Jasa Eropa Diliputi Ketidakjelasan Rencana monster, demikian sebutan kalangan serikat buruh tehadap rencana Frits Bolkestein, mantan komisaris perdagangan bebas Uni Eropa untuk meliberalkan sektor jasa Eropa. Akhir pekan ini di Brussel akan berlangsung demonstrasi besar-besaran memprotes rencana ini. Mereka yang setuju juga hadir, menurut mereka rencana ini revolusioner dan berwawasan ke masa depan. Berikut laporan redaktur Eropa Nicolien den Boer. Walaupun politikus Belanda Frits Bolkestein sudah tidak lagi menjabat komisaris Uni Eropa, tetapi ia masih juga berpengaruh. Rencana kontroversialnya untuk meliberalkan sektor jasa Eropa terus menyebabkan perdebatan sengit, bukan hanya di dalam komisi Eropa, tetapi juga dalam parlemen Eropa dan kalangan serikat buruh. Masyarakat luas masih diam saja, sementara bisa dipastikan mereka juga akan kena dampaknya kalau sektor jasa Eropa dibuka. Kalau rencana liberalisasi sektor jasa ini disetujui maka siapa saja, mulai dari dokter sampai tukang leiding bisa bekerja di masa saja dalam Uni Eropa. Buruh bangunan Polandia boleh bekerja di Belanda dan sebaliknya, apoteker Belanda juga boleh beroperasi di Polandia. Kata magisnya adalah negara asal. Kalau beroperasi di Belanda, maka buruh bangunan Polandia hanya perlu memperhatikan peraturan perburuhan negara asalnya yaitu Polandia sendiri. Sampai sekarang seorang buruh harus menuruti peraturan perburuhan di tempat dia bekerja. Itulah yang dianggap menghalangi sektor jasa salah satu negara Eropa untuk beroperasi di negara Eropa lain. Perusahaan jasa kecil dan menengah misalnya sudah bertahun-tahun mengeluhkan terlalu banyaknya waktu dan dana yang dibutuhkan untuk beroperasi di luar negeri. Persyaratan birokrasi yang begitu banyak harus dipelajari dan diterjemahkan. Perusahaan Belanda misalnya harus menuruti syarat-syarat lebih ketat katimbang perusahaan setempat. Anggota parlemen Eropa Sophie in t Veld dari partai demokrat D66 menyambut gembira rencana ini. Sophie in t Veld: Sektor jasa sekarang sudah mencakup dua pertiga perekonomian Belanda. Pada sektor-sektor lain kita sudah bisa masuk pasar Eropa, tetapi tidak pada sektor jasa. Kalau sektor jasa ini dibuka maka akan merupakan dorongan besar bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomipun pasti akan melejit. Menurut Biro Perencanaan Pusat Belanda, rencana Bolkestein ini juga bisa menciptakan 60 ribu lapangan kerja baru, antara lain karena meningkatkan eksport. Tetapi mereka yang menentangnya, khawatir rencana ini justru akan menciptakan monster. Yang dikhawatirkan adalah pencampakan sosial atau perlombaan masuk tempat sampah. Auke Blauwbroek adalah anggota serikat buruh Belanda FNV. Auke Blauwbroek: Para karyawan akan membanjiri negara-negara yang paling rendah tarif pajaknya, atau ke negara-negara yang punya tarif rendah jaminan sosialnya. Para penentang bukan hanya mengkhawatirkan membanjirnya perusahaan Eropa Barat ke Eropa Timur, tetapi juga aliran sebaliknya. Pasar Eropa Barat akan dibanjiri oleh buruh murah dari Eropa Timur. Para buruh bangunan Polandia yang hanya harus memperhatikan peraturan perburuhan negara mereka, bisa menawarkan jasanya dengan harga murah di Belanda. Sedangkan buruh Belanda sendiri pasti akan PHK. Tetapi kenyataannya tidak akan separah itu. Peneliti Wouter Gekiere dari Universitas Leuven di Belgia meneliti langkah-langkah yuridis rencana membebaskan sektor jasa Eropa. Ternyata masih terdapat pelbagai peraturan nasional yang melindungi pasar nasional. Dan itu akan terus ada walaupun sektor jasa Eropa sudah dibuka. Misalnya jasa untuk jangka pendek. Wouter Gekiere: Kalau karyawan sebuah perusahaan sebuah negara Eropa tertentu untuk sementara bekerja di negara Eropa lain, maka yang berlaku adalah peraturan perburuhan negara tempat mereka bekerja, bukan negara asal. Itu adalah undang-undang soal upah minimum, hari libur dan jam istirahat. Kalangan serikat buruh menganggap ini belum cukup. Mereka menolak kedatangan buruh bangunan Polandia ke Belanda dengan upah minimum. Serikat buruh Belanda bersitegang bahwa buruh bangunan Polandia juga harus solider dengan buruh Belanda dan karena itu mengikuti peraturan perburuhan Belanda. Jelas kebijakan negara asal merupakan hambatan besar. Mengontrolnya juga akan sulit. Siapa misalnya yang akan mengontrol kontrak kerja buruh Polandia di Belanda, kalau kontrak itu berada di Polandia. Siapa pula yang akan menerjemahkan kontrak itu ke dalam bahasa Belanda? Peraturan sektor jasa ini memang belum mengena masyarakat luas Eropa. Mungkin karena terlalu kompleks. Walau begitu masyarakat sebagai konsumen pasti akan terkena juga. Kalangan lembaga konsumen sekarang juga sudah mulai mengkhawatirkan peraturan tanggung jawab. Kalau misalnya seorang konsumen tidak puas pada hasil kerja tukang leiding luar negeri, peraturan tanggung jawab mana yang berlaku, peraturan tanggung jawab negara asal atau negara tujuan? Di tengah ketidakjelasan ini juga dipertanyakan berapa banyak orang yang akan berdemonstrasi Sabtu besok. Pihak penyelenggara mengatakan dari Belanda saja akan datang 3000 demonstran. * RENCANA SBY MEREHABILITASI MANTAN TAPOL PULAU BURU DIKHAWATIRKAN KURANG DIDUKUNG OLEH PARPOL-PARPOL ISLAM Rencana rehabilitasi presiden SBY menumbuk pertanyaan sejauh mana panggung politik akan mendukung niat tersebut ? Berbagai partai politik yang berbasis Islam seperti Partai Bulan Bintang, P3 dan juga Golkar masih tetap menyimpan dendam kesumat terhadap komunisme. Padahal di panggung internasional komunisme sendiri sidah sirna. Demikian Ifdhal Kasim ketua ELSAM yang ikut menyusun UU KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ifdhal Kasim [IK]: Saya melihat pertama tentu saja keinginan politik dari presiden untuk merehabilitasi tahanan Pulau Buru jelas merupakan suatu hal yang positip dalam arti ini memperlihatkan suatu sensitivitas dari presiden terhadap nasib para tahanan Pulau Buru ini. Terlihat dari situ keinginan dia untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah terlesaikan didalam politik Indonesia. Cuman ada yang tidak clear disini adalah apakah rehabilitasi itu hanya ditujukan terhadap mereka yang berstatus tahanan Pulau Buru ? Atau lebih luas dari itu ? Karena kita tahu bahwa pada peristiwa '65 akibatnya luas sekali. Bukan hanya beberapa anggota Partai Komunis dan simpatisannya yang dikirim ke Pulau Buru tetapi ada juga anggota Partai Komunis dan simpatisannya itu yang mengalami penyiksaan tanpa dikirim ke Pulau Buru. Ada juga yang tidak memlalui proses hukum. Karena korbannya begitu luas juga orang-orang yang memiliki pendirian politik pro-Soekarno yaitu para nasionalis radikal. Mereka juga menjadi korban dari peristiwa itu dan sebagian dari mereka ada yang tidak sampai ke Pulau Buru tetapi menjadi korban tahanan di Rutan Salemba, di tempat-tempat lain, di Bali, di Sumatera Utara, di Kalimantan dan seterusnya. Jumlahnya sangat besar. Radio Nederland [RN] : Jadi menurut Anda tidak cukup hanya rehabilitasi dari para mantan tahanan politik Pulau Buru. Melihat suasana panggung politik Indonesia saat ini, apakah ada dukungan terhadap keinginan atau rencana rehabilitasi presiden SBY ? IK: Ya itu juga suatu masalah yang menjadi kendala dari keinginan politik dari presiden secara personal terhadap upaya membangun kembali bangsa Indonesia kearah yang lebih baik ke depan. Karena itu kita tahu secara personal presiden sudah terlihat keinginannya untuk melakukan semacam rekonsiliasi. Nah karena itu pada saat pencalonan dia sebagai presiden di masa kampanye dia memang sudah mendengung-dengungkan isyu mengenai rekonsiliasi ini termasuk dengan kalangan Partia Komunis, anggota-anggota Partai Komunis dan yang dirugikan oleh peristiwa '65. Nah setelah dia menjadi presiden sekarang, jelas perimbangan kekuatan politik yang ada baik di kepresidenan maupun di DPR itu akan menjadi rintangan bagi apa yang sedang diusahakan oleh presiden, karena bagi sementara kekuatan politik yang lain terutama kekuatan politik yang berbasis Islam, kekuatan-kekuatan politik Islam seperti partainya Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihsa Mahendra Partai Bulan Bintang, kemudian Partai P3, kemudian beberapa ada di Golkar dan Partai PKS masih kelihatan masih ada bias yang tinggi terhadap komunisme, terhadap katakanlah PKI. Jadi masih ada semacam sikap permusuhan abadi terhadap mereka. Sikap politik ini juga nanti akan bisa menekan atau merintangi presiden dalam mengambil keputusan untuk melakukan rehabilitasi. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
