--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 11 April 2005 14:30 UTC ** GEMPA JEPANG DAN SUMATRA ** CINA DAN INDIA SEPAKATI GARIS PERBATASAN ** NASIB RATUSAN BURUH BANGLADESH TIDAK MENENTU ** TOPIK PERS: PERNIKAHAN CHARLES-CAMILLA DAN AUSTRALIA BANGUN JEMBATAN KE ASIA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KETEGANGAN CINA-JEPANG MENINGKAT ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: ANTILLIA MUNGKIN KELUAR DARI BELANDA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: ANGGOTA KPU LAINNYA JUGA HARUS DISELIDIKI ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PERDAMAIAN DI ACEH, JULI, AGUSTUS ATAU AKHIR TAHUN? * GEMPA JEPANG DAN SUMATRA Ibukota Jepang, Tokyo dan Sumatra diguncang gemba berat, Senin dini hari tadi. Sejauh ini tidak dilaporkan ada korban atau kerusakan. Gempa Tokyo mencapai kekuatan 6,1 pada skala Richter dan berepisentrum di propinsi Chiba. Beberapa saat kemudian gempa mengguncang Sumatra dengan kekuatan 6,7 skala Richter dan menimbulkan panik. Karena takut tsumani, ribuan penduduk mencari keselamatan ke dataran tinggi. Pusat gempa di dasar laut, 100 km barat daya kota Padang. Bulan-bulan terakhir ini, Sumatra sudah dua kali diguncang gempa berat. Gempa tsunami 26 Desember di Aceh dan Sumatera Utara dengan 120 ribu korban jiwa dan 28 Maret di Nias yang menewaskan 640 jiwa. * CINA DAN INDIA SEPAKATI GARIS PERBATASAN India dan Pakistan mencapai kesepakatan mengenai perbatasan sepanjang 3500 km. Perbatasan di sekitar pegunungan Himalaya dipergunjIngkan kedua negara puluhan tahun ini. Tahun 1962, bahkan sampai memicu perang singkat dan membekukan hubungan India dan Cina. Relasi mulai membaik tahun-tahun belakangan di bidang kerjasama ekonomi dan iptek. Awal kesepakatan dikumandangkan pada pertemuan PM Cina, Wen Jiabao dan rekan sejawatnya dari India, Manmohan Singh di New Delhi. Utusan khusus kedua negara akan membicarakan rinci garis perbatasan. * NASIB RATUSAN BURUH BANGLADESH TIDAK MENENTU Di Bangladesh, muncul kecemasan akan nyawa ratusan orang buruh pabrik tekstil, akibat gedung berlantai sembilan runtuh. Sejauh ini 11 mayat ditemukan di bawah puing-puing reruntuhan. Jumlah korban dikhawatirkan masih akan bertambah. Saat kejadian Senin dini hari, ratusan orang berada dalam gedung itu. Puluhan orang mengalami cedera. Di gedung kota Palashbari itu terdapat sebuah pabrik pakaian. Sebagian besar korban adalah buruh yang bekerja malam. Menurut polisi, musibah disebabkan karena tungku pemanas meledak. * KONFERENSI DONOR SUDAN DI OSLO Di ibukota Norwegia, Oslo berlangsung konferensi PBB untuk membantu Sudan. Konferensi berlangsung dua hari dan dihadiri 60 negara, di antaranya Belanda. Hadir pula Sekjend PBB, Kofi Annan. Inilah hasil dari kesepakatan damai Januari silam, mengakhiri 21 tahun perang saudara yang menewaskan sekitar dua juta jiwa. Konferensi Oslo juga akan membicarakan krisis kemanusiaan di Darfur, Sudan Selatan. * OXFAM DAN NOVIB CEMAS NASIB NEGARA MISKIN Organisasi kemanusiaan Inggris, Oxfam dan organisasi pembangunan Belanda, Novib mengimbau negara-negara kaya agar tidak memaksa negara miskin membuka pasar impor. Oxfam dan Novib menilai bahwa masuknya beras, daging dan produk pertanian lainnya dari negara kaya, bisa menghancurkan sektor pertanian di negara-negara berkembang. Selama ini negara-negara maju mensubsidi besar-besaran sektor pertanian mereka, sehingga satu-satunya cara bagi negara miskin untuk melindungi diri adalah dengan menetapkan pajak impor yang tinggi, demikian Oxfam dan Novib. Dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO berlangsung perundingan yang menekan negara miskin agar menghapuskan kutipan pajak impor. Dalam laporannya Oxfam dan Novim memperingatkan dampak negatifnya. Senin ini dua organisasi ini memulai kampanye internasional memperjuangkan perdagangan yang adil. Novib dan ketua serikat tani Ghana, Kingsley Ofei-Nkansah di Den Haag akan menyerahkan petisi pada Menteri Perekonimian Belanda, Laurents-Jan Brinkhorst . * KIRGISTAN GELAR PEMILU PRESIDEN 10 JULI Parlemen Kirgistan menetapkan pemilu presiden berlangsung 10 Juli mendatang. Parlemen juga sudah menyetujui lengsernya presiden terdepak, Askar Akayev. Mahkamah Agung Kirgistan, membersikan nama salah satu calon presiden, Feliks Koelov, dari hukuman lima tahun penjara karena korupsi. Sekarang pemimpin oposisi itu bisa menjadi capres untuk pemilu mendatang. * PRESIDEN PUTIN JAMIN INVESTOR ASING Presiden Rusia, Vladimir Putin menjamin para investor asing bahwa kebijakan swastanisasi perusahaan-perusahaan negara tidak akan ditarik kembali. Putin menanggapi kritik kalangan investor mengenai perlakuan Moskow terhadap perusahaan minyak Yukos. Perusahaan minyak terbesar Rusia itu dikenai pajak besar, disita dan dijual kembali. Putin menyampaikan jaminannya itu ketika bersama Kanselir Jerman, Gerhard Schroder membuka pameran industri, Hannover Hesse. Pameran terbesar dunia itu diikuti enam ribu perusahaan dari 65 negara. * BURSA SENIN SIANG: Bursa Eropa langsung menelan kerugian, pada pembukaan Senin. Indeks AEX di Amsterdam merosot 1,37 ke titik 372, 24. Bursa Tokyo menutup Senin dengan kerugian. Indeks Nikkei menurun 129,11 ke titik 11, 745. Penurunan 1,1 persen Nilai tukar C 1,00 = $ 1, 29 23. * PERNIKAHAN CHARLES-CAMILLA DAN AUSTRALIA BANGUN JEMBATAN KE ASIA Koran-koran Belanda banyak menyorot pernikahan kerajaan Inggris, Pangeran Charles dengan Camilla, yang dipandang sebagai show kerajaan tanpa kegemilangan, demikian Algemeen Dagblad. Setelah 35 tahun akhirnya mereka benar-benar menjadi pasangan. Upacara pernikahan berlangsung tenang dan penduduk di sepanjang jalan-jalan pun terkesan tidak tegang. Yang paling tegang adalah kedua mempelai sendiri. Khususnya Camilla Parker Bowles. Ia seakan masih menyimpan rasa takut yang disandangnya selama 35 tahun. Selalu sembunyi-sembunyi melakukan pertemuan dengan Charles dan harus menerima cemoohan kalangan pembenci, demikian Algemeen Dagblad. Sabtu lalu merupakan hari pembebasan bagi kedua pasangan, karena akhirnya mereka tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Hanya ada satu hal yang tidak dipahami masyarakat Inggris, mengapa seusai akad nikah Charles tidak mengecup bibir istrinya Duchess of Cornwell. Dari hubungan suami istri di Inggris, kita ke Australia dalam hubungan dengan Malaysia dan Indonesia Pekan silam bisa menjadi tonggak sejarah hubungan Australia dengan Asia. Demikian harian Australia, The Age mengenai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi. Kedua kunjungan kenegaraan itu dipandang produktif, dari segi perdagangan dan kerjasama keamanan, dan bermanfaat. The Age membandingkan Malaysia dan Indonesia, dalam hubungannya dengan Australia. Kesan pertamanya Malaysia kelihatan lebih cocok dengan Australia. Karena negeri ini menganut demokrasi, federasi multi kultural dengan monarki konstitusi yang punya hubungan kerjasama militer yang sudah lama, demikian The Age. 200 ribu orang Malaysia telah mengenyam pendidikan di Australia dan saat ini 32 ribu kuliah di Australia. Jauh lebih banyak dibanding dengan Indonesia yang berpenduduk 9 kali lebih banyak dari Malaysia tetapi hanya 18 ribu siswa yang sekolah di Australia. The Age melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki presiden terpilih, tetapi masih bergelut dengan masa lalu rejim diktator dan memendam kebencian soal peran Australia di Timor Timur. Sejarah masa lalu itu ditambah dengan jumlah penduduk yang mencapai 224 juta, rakyat Australia lebih melihat Indonesia sebagai ancaman, sekalipun musibah tsunami mendekatkan dan membangkitkan rasa solidaritas. Survei bulan lalu menunjukkan 52 % rakyat Australia bersikap positif tentang Indonesia. Tetapi 62% bersikap lebih positif soal Malaysia. The Age menduga faktor yang mempengaruhi penilaian ini adalah hubungan pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dengan Malaysia. Kunjungan kenegaraan di Australia pekan silam itu membuktikan masih banyak tugas untuk meyakinkan Malaysia agar menerima Australia sebagai mitra Asia, seperti yang dilakukan Indonesia. Menurut The Age, Mahatir Muhammad pendahulu Abdullah Badawi menghambat investasi Australia di Malaysia dan pendekatan ke ASEAN. Sikap Badawi sedikit lebih baik. Ia tidak menentang kehadiran Australia dalam pertemuan Asia Timur, dan menyerahkan keputusan kepada para pemimpin ASEAN. Posisi Malaysia ini menunjukkan kepekaan, khususnya mengenai doktrin PM John Howard soal sistem prevensi pertahanan dan penolakan Australia menandatangani Kesepakatan Persahabatan dengan ASEAN dan negara-negara adi daya di kawasan. The Age, memperingatkan jangan sampai negara-negara tetangga Australia melihatnya sebagai sikap arogan. Walau demikian Australia memang mencapai kemajuan dalam hubungannya dengan Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara Asia lainnya. Karena itu masih banyak yang harus diperbaiki. Australia harus tetap bekerja keras dan berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan Asia, demikian The Age mengingatkan. Dan sekian pula ulasan pers kali ini. * KETEGANGAN CINA-JEPANG MENINGKAT Situasi tenang tampaknya telah pulih kembali di Cina sesudah protes kekerasan terhadap Jepang akhir pekan lalu. Belasan orang terluka dalam kerusuhan yang dipicu oleh buku pelajaran sekolah Jepang. Pihak Cina mengatakan bahwa buku pelajaran itu memutihkan kejahatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di Asia. Namun sebelum insiden inipun, kedua negara memang bukanlah sahabat baik. Pakar politik Profesor Joseph Cheng di Hong Kong mengatakan bahwa kontroversi mengenai buku pelajaran itu hanya sebuah alasan belaka. Ketegangan antara Cina dan Jepang telah meningkat dalam empat bulan terakhir karena munculnya kembali isu-isu lama. Misalnya sengketa perbatasan, sengketa mengenai eksplorasi sumber-sumber daya alam di Laut Cina Timur, serta ambisi Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan sebaginya. Jadi sentimen anti-Jepang di Cina sudah meningkat sehingga aksi-aksi protes seperti ini tidaklah mengajutkan. Buku pelajaran sekolah Jepang tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak isu yang mengganjal. Tampaknya masalah buku pelajaran ini telah menjadi katalis yang semakin membakar ketegangan. Sentimen warga Cina terhadap Jepang itu jelas asli. Namun pemerintah Cina membiarkan protes warganya karena ini menjadi cara yang baik untuk mengirim peringatan kepada Jepang. Pemerintah juga menyadari bahwa para mantan pemimpin Cina seperti Jiang Zemin dikritik di dalam negri karena dianggap lemah dalam menangani hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu para pemimpin Cina sadar bahwa upaya untuk meredam sentimen seperti itu akan berdampak kontra produktif. Sedangkan mentolerir protes-protes seperti itu jelas akan meningkatkan popularitas pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah berupaya mengontrol protes-protes tersebut dengan mengecilkan publistisas dan laporan tentang aksi itu dalam media. Menanggapi aksi kekerasan itu, Jepang menuntut pemerintah Cina meminta maaf secara resmi. Tetapi tampaknya mustahil bahwa pemerintah Cina akan melakukannya, menimbang perasaan masyarakat Cina. Pemerintah Cina paling tidak telah menanggapi dengan mengatakan bahwa pemerintah Cina tidak bertanggung jawab atas aksi protes itu. Sebaliknya pemerintah Jepang harus bercermin pada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam bulan-bulan sebelum ini. Baik pemerintah Cina maupun Jepang ditekan oleh warga mereka sendiri untuk mengambil sikap lebih nasionalis dalam sengketa antara keduanya.Tetapi kedua pemerintahan tampaknya juga tidak menghendaki hubungan mereka memburuk. Diharapkan kedatangan Menteri Luar Negri Jepang ke Cina bulan depan akan bisa membalik kemerosotan hubungan kedua negara. Kedua pemerintah harus berupaya mencegah aksi-aksi yang bisa semakin memperburuk hubungan mereka di masa depan. * ANTILLIA MUNGKIN KELUAR DARI BELANDA Wilayah kerajaan Belanda kemungkinan besar akan berubah. Akhir pekan lalu kelima pulau di Antilia Belanda melangsungkan referendum mengenai masa depan pemerintah kepulauan tersebut. Jumat 8 April referendum terakhir dilangsungkan di Curacao dan Sint Eustatius. Para penduduk kelima pulau akhirnya sadar bahwa hubungan pemerintahan antara Antilia dan Belanda yang terpisah 900 kilometer tidak berjalan mulus. Dengan kata lain warisan sejarah akan hilang dalam waktu dekat, apabila pemerintah Belanda dan Antilia membicarakan pelaksanaan hasil referendum. Laporan redaktur Gijs van den Heuvel dari Curacao: Para penduduk Antilia Belanda bisa memilih satu dari empat kemungkinan, mulai dari kemerdekaan penuh hingga integrasi dengan Belanda. 68% dari warga pulau terbesar, Curacao dengan jelas memilih otonomi khusus dalam kerajaan, atau yang dinamakan status aparte. Hasil itu melegakan partai-partai politik di Curacao, yang juga mendukung pilihan tersebut. Mulai sekarang partai-partai politik Curacao memainkan peran penting, hal yang tidak akan terjadi apabila rakyat memilih integrasi dengan Belanda. Selanjutnya hampir seperempat rakyat Curacao memilih integrasi dengan Belanda. Sementara pilihan kemerdekaan dan penggabungan kelima pulau hampir tidak mendapat dukungan, walaupun tahun 1993 mayoritas penduduk Antilia masih mendukung penggabungan ini. Hanya pulau terkecil Sint Eustatius yang berpenduduk kurang dari 3000, ingin tetap pemerintahan bersama dengan keempat pulau lainnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan pemerintah pulau kecil ini. Kemungkinan satu-satunya pilihan yang bisa diterima adalah menjadi bagian langsung Belanda. Pemerintah Sint Eustatius juga bisa menggunakan hasil referendum ini dalam perundingan dengan pemerintah kepulauan Antilia lainnya. Penduduk pulau Saba dan Bonaire sudah mengambil keputusan yang jelas, menjadi bagian langsung dengan Belanda. Sementara pulau Sint Maarten memilih otonomi khusus. Contoh terbesar adalah Aruba. Pulau ini keluar dari pemerintahan bersama Antilia tahun 1986, dan sejak saat ini pertumbuhan ekonominya berkembang pesat. Yang menjadi pertanyaan apakah ada hubungan langsung antara status otonomi khusus dengan kemakmuran Aruba. Bagaimana pun juga kalangan politik di Den haag bisa menarik napas lega. Tahun lalu ketika laporan komisi Antilia-Belanda yang diketuai oleh Edsel Jesurun, mantan wakil pemerintah Antilia di Belanda, mengenai masa depan kerajaan, Den Haag bereaksi sangat antusias. Komisi ini menyimpulkan bahwa pemerintahan ganda, yaitu pemerintah pusat di Den haag dan pemerintahan di tiap pulau, hanya berdampak negatif. Karena itu hubungan harus lebih dilonggarkan lagi. Pendapat ini sekarang diperkuat hasil referendum. Karena itu dalam waktu dekat harus diambil keputusan. Akhir April pemerintah kelima pulau akan berunding. Juli mendatang Den Haag ikut bergabung dalam konperensi meja bundar. Sewaktu konperensi harus diambil keputusan mengenai pembagian baru wilayah kerajaan Belanda. Apakah dalam praktek jadwal waktu itu akan terpenuhi, banyak diragukan orang. Memang secara garis besar penduduk Antilia mendukung laporan komisi Jesurun, tetapi pelaksanaannya butuh waktu lama karena tiap pulau punya keinginan tersendiri. Untuk sementara para politikus dapat berdebat panjang lebar. Curacao dan Sint Maarten ingin terlebih dulu mempelajari usulan otonomi khusus yang diajukan oleh komisi Jesurun, karena sebenarnya mereka ingin otonomi luas seperti yang diberikan kepada Aruba. Komisi Jesurun malah mengusulkan otonomi luas di bidang perundang-undangan sementara Belanda tetap mengawasi keuangan kedua pulau. Masih ada persoalan lain yang cukup pelik dan harus diselesaikan. Apakah Belanda akan memerintah secara langsung dan apakah euro juga dijadikan mata uang resmi di pulau-pulau yang tetap menjadi bagian Belanda? Selain itu kerjasama dengan pulau-pulau tetangga harus dibicarakan dengan baik. Bagaimana cara pembagian kekayaan atau utang? Bonaire, Saba dan Sint Eustatius masih tetap ingin menggunakan sarana yang dibangun di Curacao dan Sint Maarten. Jadi dengan kata lain perundingan akan berlangsung lama dan mungkin juga alot, dengan tujuan akhir pemerintahn Kerajaan Belanda yang lebih modern, sehingga dapat memuaskan wilayah-wilayah bekas koloninya di Karibia. * ANGGOTA KPU LAINNYA JUGA HARUS DISELIDIKI Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Mulyana W Kusumah ditahan karena dugaan suap. Ia dilaporkan tertangkap basah menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan KPU. Kabar tentang penyimpangan yang terjadi di KPU sudah beredar sejak setahun yang lalu. Agustus lalu, Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi tentang dugaan korupsi yang dilakukan KPU. Berikut tanggapan Hayie Mohammad, Direktur Investigasi Indonesia Procurement Watch yang menjadi salah satu anggota Koalisi LSM tersebut. Hayie Mohammad [HM]: Kami sangat mendukung tindakan KPK, penangkapan terhadap Mulyana dengan dugaan suap itu. Tindakan KPK sudah sesuai menurut kami dengan UU KPK. Walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu sengaja dilakukan penjebakan. Kedua, apa yang dilakukan Mulyana dengan penyuapan itu ternyata berkembang bahwa itu terkait dengan kasus pengadaan atau logistik di KPU. Sebagaimana yang kita ungkapkan dulu, ada Rp. 300 milyar yang kita laporkan terjadi penyimpangan di KPU. Dengan demikian maka kasus Mulyana ini sudah bisa menjadi satu titik pijak bagi pihak KPK untuk menelisik lebih jauh anggota-anggota KPU yang lain. Kami juga meminta kepada BPK untuk segera mengeluarkan hasil audit mereka itu. Karena yang lalu itu hanya hasil sementara yang menyatakan bahwa ada penyimpangan atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan KPU itu sebesar Rp 90 milyar, berarti kan masih ada sekitar Rp.200 milyar lagi. Nah kita mendesak supaya BPK segera mengeluarkan itu agar KPK ini juga bisa menindak lanjuti dan menyelidiki para anggota KPU yang lain. Radio Nederland [RN]: Dari pihak Mulyana dan pembela hukumnya, dikatakan bahwa ini adalah konspirasi dan Mulyana dijebak. Bagaimana menurut anda? HM: Saya melihat ada ketidakpahaman tim lawyer daripada Pak Mulyana terhadap kerja KPK. Berdasarkan Undang Undang 2001 itu KPK itu bisa berwenang melakukan penyadapan, penangkapan, kemudian penahanan bahkan kegiatan-kegiatan yang seperti penguntitan. Dan penjebakan ini saya kira masuk dalam framework kerja KPK. Jadi pernyataan tim lawyer Pak Mulyana itu salah. Dan kami menganggap bahwa pernyataan tim lawyer itu adalah upaya untuk mengkaburkan kasus sebenarnya. RN: Pak Hayie tampaknya sangat yakin sekali telah terjadinya penyimpangan dalam KPU. Apakah ada bukti-bukti yang bisa mendukungnya? HM: Kalau bukti yang keras betul, kita tidak memiliki semuanya. Tapi berdasarkan hitungan dan analisis lapangan kita, maka dugaan penyimpangan itu sangat kuat sekali terjadi. Salah satu contoh begini. Ada pembengkakan biaya pembuatan surat suara. Pembengkakan ini diakibatkan bahwa anggota KPU membuat kebijakan di luar aturan seperti ketentuan UU No. 12 tahun 2003 bahwa penambahan pencetakan surat suara itu hanya 2,5%. Jadi kalau mereka mencetak 500 juta surat suara berarti ditambah 2,5%. Yang 2,5% itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun ternyata di dalam prakteknya mereka menambah menjadi 10%. Berarti pertama, mereka telah melanggar UU 12 tahun 2003. Kedua, mereka mengakibatkan kerugian negara bahwa setelah kami hitung penambahan menjadi 10% itu berarti yang ilegal 7,5%. Nah 7,5% itu berakibatkan puluhan milyar rupiah, negara dirugikan. Dan itu tidak perlu dibuktikan. Otomatis itu pelanggaran. Dan pelanggaran itu dilakukan berdasarkan keputusan sidang pleno anggota Komisi Pemilihan Umum. Artinya apa? bahwa kebijakan itu dilaksanakan karena semuanya menyetujui pelaksanaan itu. Hal ini sudah diakui oleh Pak Ramlan Surbakti sendiri di depan RDPUK KPU sendiri beberapa waktu yang lalu. Bahwa mereka melakukan itu tapi mereka mengatakan mereka sudah sepengetahuan DPR. Nah alasan ini tidak tepat. Karena kalau DPR menyetujui berarti DPR juga melakukan pelanggaran hukum. Demikian Hayie Mohammad, Direktur Investigasi Indonesia Procurement Watch. * PERDAMAIAN DI ACEH, JULI, AGUSTUS ATAU AKHIR TAHUN? Menjelang pembicaraan RI-GAM babak ke III di Helsinki pekan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perdamaian Aceh diharapkan tercapai Juli ini. Sebelumnya, penasehat GAM dari Australia Dr. Damien Kingsbury mengatakan, meski masalahnya pelik, barangkali Agustus bisa tercapai suatu persetujuan. Pengamat Aceh, Otto Syamsuddin Ishak, pada gilirannya, lebih berhati-hati. Helsinki III ini dapat mencapai beberapa 'entry points', yaitu beberapa titik tolak bersama yang kelak akan dijabarkan dalam suatu persetujuan. Dua butir paling menarik ialah soal kemungkinan partai politik lokal dan soal reduksi kekuatan militer kedua pihak. Menurut Damien Kingsbury, kalau Jakarta menginginkan solusi dengan menghormati hak hak Aceh, soal partai lokal perlu disepakati. Tetapi, paling penting, demikian lanjut Kingsbury, adalah seberapa jauh pemerintah pusat mampu menjaga kemanan dengan mengatur TNI. Artinya, seberapa jauh TNI Angkatan Darat tidak bermain sendiri di lapangan sebagai kekuatan politik sendiri. Damien Kingsbury: Isu kehadiran TNI dan Polri di Aceh, adalah isu tunggal yang terpenting dalam diskusi. Sudah pasti akan berjalan alot, karena itu membutuhkan pembicaraan lanjutan beberapa kali. Sisi yang positif adalah, pemerintah di Jakarta menanggapi isu ini dengan serius. Diharapkan dari sudut pandang rekonsiliasi dan kompromi, kedua belah pihak bisa mengambil kesepakatan mengenai isu-isu keamanan, yang dapat menyelesaikan masalah TNI dan Polri. Saya juga menekankan, ini adalah tes terberat untuk pemerintah Indonesia, yang harus menunjukkan bahwa mereka bisa mengontrol pimpinan dan kekuatan TNI. Bahwa TNI adalah institusi negara dan pemerintah menentukan kebijakan institusi tersebut. TNI harus mematuhi kebijakan pemerintah. Saya rasa masalah ini sangat penting di Indonesia. Karena sampai sekarang TNI bertindak seakan berdiri sendiri di luar pemerintah. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh. Sebaliknya, pengamat Aceh Otto Shamuddin Ishak lebih optimistis soal partai politik ketimbang soal tentara: Otto Syamsuddin Ishak [OSI]: Soal partai politik lokal yah, saya kira GAM tidak akan segera bermetamorfosa menjadi partai politik. Tetapi mereka akan menunggu atau akan memasang orang-orangnya pada partai politik lokal. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi undang-undangnya. Berarti akan ada satu review terhadap undang-undang nomor 18 tentang otonomi khusus di Aceh. Karena tanpa review itu maka tidak dimungkinkan akan adanya partai politik lokal. yah UU nomor 18 juga itu harus mengacu kepada undang-undang partai politik. Maka harus ada review terhadap UU partai politik. Dan yang sangat penting lagi, bahwa hal ini harus juga trcantum di dalam undang-undang dasarnya. Kalau tidak hal itu akan sangat lemah. Pertanyaannya adalah apakah mungkin, review UU nomor 18 itu dapat segera dilakukan. Kalau ini terjadi hal yang sangat menarik adalah, akan mendorong proses demokratisasi di seluruh Indonesia. Dalam artian maka akan muncul permintaan dari daerah-daerah lain, juga untuk adanya partai politik lokal. Radio Nederland [RN]: Tapi inikan ada dua preseden yah. Pertama salah satu undang-undang otonomi yang khususnya menyangkut Papua di bawah pemerintahan Habibie, pernah memperbolehkan partai lokal. Dan yang kedua, barangkali ini yang lebih penting adalah mahkamah konstitusi baru-baru ini membuka kemungkinan semacam partai politik. Nah ini kan satu pintu masuk yang dapat memuluskan Helsinki ke tiga ini bukan? OSI: Ya untuk Papua memang tercantum dalam UU otonomi khususnya. Tetapi untuk Aceh itu tidak ada. Nah apakah presiden nanti akan mengeluarkan perpu untuk menggantikan UU no.18. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi misalnya apakah mahkamah konstitusi akan membuka jalan bagi pemerintah untuk mengeluarkan perpu itu. RN: Tapi ini ada yang aneh bahwa Jakarta yang biasanya berkeras dalam hal militer atau soal keamanan, sekarang justru berkeras soal partai politik. Artinya mereka tidak akan mengijinkan partai politik lokal, khususnya di Aceh. Tapi dalam hal polisi dan militer, ada semacam isyarat bahwa kemungkinan adaptasi, kemungkinan penarikan sebagain dan sebagainya. Seberapa serius isyarat-isyarat ini? OSI: Sampai sekarang kita hanya membaca isyarat saja. Misalnya kepal staf angkatan darat dikatak sebagai orangnya Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi di sisi lain, kita melihat kelompok-kelompok konservatif garis keras di lingkungan TNI sendiri justru mendapat angin dari SBY untuk menempati posisi-posisi strategis. Syafri Syamsuddin misalnya mendapatkan kenaikan pangkat tertentu. Kemudian kalau kita lihat Chairawan (K. Nusyirwan) yang menjadi komandan korem Lilawangsa. Itu jelas memperlihatkan kelompok garis keras mendapat posisi startegis. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang mendasar tetapi kalau kita melihat bahwa TNI akan melunak, sikap mendukung atas proses perdamaian, ini belum bisa kita tarik suatu kesimpulan ke arah itu. Demikian pengamat Aceh Otto Shamuddin Ishak. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
