---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Senin 11 April 2005 14:30 UTC



** GEMPA JEPANG DAN SUMATRA

** CINA DAN INDIA SEPAKATI GARIS PERBATASAN

** NASIB RATUSAN BURUH BANGLADESH TIDAK MENENTU

** TOPIK PERS: PERNIKAHAN CHARLES-CAMILLA DAN AUSTRALIA BANGUN JEMBATAN KE ASIA

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KETEGANGAN CINA-JEPANG MENINGKAT

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: ANTILLIA MUNGKIN KELUAR DARI BELANDA

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: ANGGOTA KPU LAINNYA JUGA HARUS DISELIDIKI

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PERDAMAIAN DI ACEH, JULI, AGUSTUS ATAU AKHIR 
TAHUN?



* GEMPA JEPANG DAN SUMATRA

Ibukota Jepang, Tokyo dan Sumatra diguncang gemba berat, Senin dini hari tadi. 
Sejauh ini tidak dilaporkan ada korban atau kerusakan. Gempa Tokyo mencapai 
kekuatan 6,1 pada skala Richter dan berepisentrum di propinsi Chiba. Beberapa 
saat kemudian gempa mengguncang Sumatra dengan kekuatan 6,7 skala Richter dan 
menimbulkan panik. 

Karena takut tsumani, ribuan penduduk mencari keselamatan ke dataran tinggi. 
Pusat gempa di dasar laut, 100 km barat daya kota Padang. Bulan-bulan terakhir 
ini, Sumatra sudah dua kali diguncang gempa berat. Gempa tsunami 26 Desember di 
Aceh dan Sumatera Utara dengan 120 ribu korban jiwa dan 28 Maret di Nias yang 
menewaskan 640 jiwa.


* CINA DAN INDIA SEPAKATI GARIS PERBATASAN

India dan Pakistan mencapai kesepakatan mengenai perbatasan sepanjang 3500 km. 
Perbatasan di sekitar pegunungan Himalaya dipergunjIngkan kedua negara puluhan 
tahun ini. Tahun 1962, bahkan sampai memicu perang singkat dan membekukan 
hubungan India dan Cina. Relasi mulai membaik tahun-tahun belakangan di bidang 
kerjasama ekonomi dan iptek. 

Awal kesepakatan dikumandangkan pada pertemuan PM Cina, Wen Jiabao dan rekan 
sejawatnya dari India, Manmohan Singh di New Delhi. Utusan khusus kedua negara 
akan membicarakan rinci garis perbatasan.


* NASIB RATUSAN BURUH BANGLADESH TIDAK MENENTU

Di Bangladesh, muncul kecemasan akan nyawa ratusan orang buruh pabrik tekstil, 
akibat gedung berlantai sembilan runtuh. Sejauh ini 11 mayat ditemukan di bawah 
puing-puing reruntuhan. Jumlah korban dikhawatirkan masih akan bertambah. 

Saat kejadian Senin dini hari, ratusan orang berada dalam gedung itu. Puluhan 
orang mengalami cedera. Di gedung kota Palashbari itu terdapat sebuah pabrik 
pakaian. Sebagian besar korban adalah buruh yang bekerja malam. Menurut polisi, 
musibah disebabkan karena tungku pemanas meledak.


* KONFERENSI DONOR SUDAN DI OSLO


Di ibukota Norwegia, Oslo berlangsung konferensi PBB untuk membantu Sudan. 
Konferensi berlangsung dua hari dan dihadiri 60 negara, di antaranya Belanda. 
Hadir pula Sekjend PBB, Kofi Annan. Inilah hasil dari kesepakatan damai Januari 
silam, mengakhiri 21 tahun perang saudara yang menewaskan sekitar dua juta 
jiwa. Konferensi Oslo juga akan membicarakan krisis kemanusiaan di Darfur, 
Sudan Selatan.


* OXFAM DAN NOVIB CEMAS NASIB NEGARA MISKIN


Organisasi kemanusiaan Inggris, Oxfam dan organisasi pembangunan Belanda, Novib 
mengimbau negara-negara kaya agar tidak memaksa negara miskin membuka pasar 
impor. Oxfam dan Novib menilai bahwa masuknya beras, daging dan produk 
pertanian lainnya dari negara kaya, bisa menghancurkan sektor pertanian di 
negara-negara berkembang. 

Selama ini negara-negara maju mensubsidi  besar-besaran sektor pertanian 
mereka, sehingga satu-satunya cara bagi negara miskin untuk melindungi diri 
adalah dengan menetapkan pajak impor yang tinggi, demikian Oxfam dan Novib. 

Dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO berlangsung perundingan yang menekan 
negara miskin agar menghapuskan kutipan pajak impor. Dalam laporannya Oxfam dan 
Novim memperingatkan dampak negatifnya. Senin ini dua organisasi ini memulai 
kampanye internasional memperjuangkan perdagangan yang adil. Novib dan ketua 
serikat tani Ghana, Kingsley Ofei-Nkansah di Den Haag akan menyerahkan petisi 
pada Menteri Perekonimian Belanda, Laurents-Jan Brinkhorst .


* KIRGISTAN GELAR PEMILU PRESIDEN 10 JULI


Parlemen Kirgistan menetapkan pemilu presiden berlangsung 10 Juli mendatang. 
Parlemen juga sudah menyetujui lengsernya  presiden terdepak, Askar Akayev. 
Mahkamah Agung Kirgistan, membersikan nama salah satu calon presiden, Feliks 
Koelov, dari hukuman lima tahun penjara karena korupsi. Sekarang pemimpin 
oposisi itu bisa menjadi capres untuk pemilu mendatang.


* PRESIDEN PUTIN JAMIN INVESTOR ASING


Presiden Rusia, Vladimir Putin menjamin para investor asing bahwa kebijakan 
swastanisasi perusahaan-perusahaan negara tidak akan ditarik kembali. Putin 
menanggapi kritik kalangan investor mengenai perlakuan Moskow terhadap 
perusahaan minyak Yukos. Perusahaan minyak terbesar Rusia itu dikenai pajak 
besar, disita dan dijual kembali.

Putin menyampaikan jaminannya itu ketika bersama Kanselir Jerman, Gerhard 
Schroder membuka pameran industri, Hannover Hesse. Pameran terbesar dunia itu 
diikuti enam ribu perusahaan dari 65 negara.


* BURSA SENIN SIANG:


Bursa Eropa langsung menelan kerugian, pada pembukaan Senin. Indeks AEX di 
Amsterdam merosot 1,37 ke titik 372, 24. 

Bursa Tokyo menutup Senin dengan kerugian. Indeks Nikkei menurun 129,11 ke 
titik 11, 745. Penurunan 1,1 persen

Nilai tukar C 1,00 = $ 1, 29 23.


* PERNIKAHAN CHARLES-CAMILLA DAN AUSTRALIA BANGUN JEMBATAN KE ASIA

Koran-koran Belanda banyak menyorot pernikahan kerajaan Inggris, Pangeran 
Charles dengan Camilla, yang dipandang sebagai show kerajaan tanpa 
kegemilangan, demikian Algemeen Dagblad. Setelah 35 tahun akhirnya mereka 
benar-benar menjadi pasangan. Upacara pernikahan berlangsung tenang dan 
penduduk di sepanjang jalan-jalan pun terkesan tidak tegang. 

Yang paling tegang adalah kedua mempelai sendiri. Khususnya Camilla Parker 
Bowles. Ia seakan masih menyimpan rasa takut yang disandangnya selama  35 
tahun. Selalu sembunyi-sembunyi melakukan pertemuan dengan Charles dan harus 
menerima cemoohan kalangan pembenci, demikian Algemeen Dagblad. Sabtu lalu 
merupakan hari pembebasan bagi kedua pasangan, karena akhirnya mereka tidak 
perlu lagi sembunyi-sembunyi. Hanya ada satu hal yang tidak dipahami masyarakat 
Inggris, mengapa seusai akad nikah Charles tidak mengecup bibir istrinya 
Duchess of Cornwell.

Dari hubungan suami istri di Inggris, kita ke Australia dalam hubungan dengan 
Malaysia dan Indonesia  

Pekan silam bisa menjadi tonggak sejarah hubungan Australia dengan Asia. 
Demikian harian Australia, The Age mengenai kunjungan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi. Kedua kunjungan 
kenegaraan itu dipandang produktif, dari segi perdagangan dan kerjasama 
keamanan, dan bermanfaat.

The Age membandingkan Malaysia dan Indonesia, dalam hubungannya dengan 
Australia. Kesan pertamanya Malaysia kelihatan lebih cocok dengan Australia. 
Karena negeri ini menganut demokrasi, federasi multi kultural dengan monarki 
konstitusi yang punya hubungan kerjasama militer yang sudah lama, demikian The 
Age. 200 ribu orang Malaysia telah mengenyam pendidikan di  Australia dan saat 
ini 32 ribu kuliah di Australia. Jauh lebih banyak dibanding dengan Indonesia 
yang berpenduduk 9 kali lebih banyak dari Malaysia tetapi hanya 18 ribu siswa 
yang sekolah di Australia. 

The Age melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki presiden terpilih, 
tetapi masih bergelut dengan masa lalu rejim diktator dan memendam kebencian 
soal peran Australia di Timor Timur. Sejarah masa lalu itu ditambah dengan 
jumlah penduduk yang mencapai 224 juta, rakyat Australia lebih melihat 
Indonesia sebagai ancaman, sekalipun musibah tsunami mendekatkan dan 
membangkitkan rasa solidaritas. Survei bulan lalu menunjukkan 52 % rakyat 
Australia bersikap positif tentang Indonesia. Tetapi 62% bersikap lebih positif 
soal Malaysia. The Age menduga faktor yang mempengaruhi penilaian ini adalah 
hubungan pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dengan Malaysia. 

Kunjungan kenegaraan di Australia pekan silam itu membuktikan masih banyak 
tugas untuk meyakinkan Malaysia agar menerima Australia sebagai mitra Asia, 
seperti yang dilakukan Indonesia. Menurut The Age, Mahatir Muhammad pendahulu 
Abdullah Badawi menghambat investasi Australia di Malaysia dan pendekatan ke 
ASEAN. Sikap Badawi sedikit lebih baik. Ia tidak menentang kehadiran Australia 
dalam pertemuan Asia Timur, dan menyerahkan keputusan kepada para pemimpin 
ASEAN. Posisi Malaysia ini menunjukkan kepekaan, khususnya mengenai doktrin PM 
John Howard soal sistem prevensi pertahanan dan penolakan Australia 
menandatangani Kesepakatan Persahabatan dengan ASEAN dan negara-negara adi daya 
di kawasan. 

The Age, memperingatkan jangan sampai negara-negara tetangga Australia 
melihatnya sebagai sikap arogan. Walau demikian Australia memang mencapai 
kemajuan dalam hubungannya dengan Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara 
Asia lainnya. Karena itu masih banyak yang harus diperbaiki. Australia harus 
tetap bekerja keras dan berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan Asia, 
demikian The Age mengingatkan.

Dan sekian pula ulasan pers kali ini.


* KETEGANGAN CINA-JEPANG MENINGKAT

Situasi tenang tampaknya telah pulih kembali di Cina sesudah protes kekerasan 
terhadap Jepang akhir pekan lalu. Belasan orang terluka dalam kerusuhan yang 
dipicu oleh buku pelajaran sekolah Jepang. Pihak Cina mengatakan bahwa buku 
pelajaran itu memutihkan kejahatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di Asia. 
Namun sebelum insiden inipun, kedua negara memang bukanlah sahabat baik. Pakar 
politik Profesor Joseph Cheng di Hong Kong mengatakan bahwa kontroversi 
mengenai buku pelajaran itu hanya sebuah alasan belaka.

Ketegangan antara Cina dan Jepang telah meningkat dalam empat bulan terakhir 
karena munculnya kembali isu-isu lama. Misalnya sengketa perbatasan, sengketa 
mengenai eksplorasi sumber-sumber daya alam di Laut Cina Timur, serta ambisi 
Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan sebaginya.

Jadi sentimen anti-Jepang di Cina sudah meningkat sehingga aksi-aksi protes 
seperti ini tidaklah mengajutkan. Buku pelajaran sekolah Jepang tersebut 
hanyalah salah satu dari sekian banyak isu yang mengganjal. Tampaknya masalah 
buku pelajaran ini telah menjadi katalis yang semakin membakar ketegangan.

Sentimen warga Cina terhadap Jepang itu jelas asli. Namun pemerintah Cina 
membiarkan protes warganya karena ini menjadi cara yang baik untuk mengirim 
peringatan kepada Jepang. Pemerintah juga menyadari bahwa para mantan pemimpin 
Cina seperti Jiang Zemin dikritik di dalam negri karena dianggap lemah dalam 
menangani hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu para 
pemimpin Cina sadar bahwa upaya untuk meredam sentimen seperti itu akan 
berdampak kontra produktif. Sedangkan mentolerir protes-protes seperti itu 
jelas akan meningkatkan popularitas pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, 
pemerintah berupaya mengontrol protes-protes tersebut dengan mengecilkan 
publistisas dan laporan tentang aksi itu dalam media.

Menanggapi aksi kekerasan itu, Jepang menuntut pemerintah Cina meminta maaf 
secara resmi. Tetapi tampaknya mustahil bahwa pemerintah Cina akan 
melakukannya, menimbang perasaan masyarakat Cina. Pemerintah Cina paling tidak 
telah menanggapi dengan mengatakan bahwa pemerintah Cina tidak bertanggung 
jawab atas aksi protes itu. Sebaliknya pemerintah Jepang harus bercermin pada 
kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam bulan-bulan sebelum ini.

Baik pemerintah Cina maupun Jepang ditekan oleh warga mereka sendiri untuk 
mengambil sikap lebih nasionalis dalam sengketa antara keduanya.Tetapi kedua 
pemerintahan tampaknya juga tidak menghendaki hubungan mereka memburuk. 
Diharapkan kedatangan Menteri Luar Negri Jepang ke Cina bulan depan akan bisa 
membalik kemerosotan hubungan kedua negara. Kedua pemerintah harus berupaya 
mencegah aksi-aksi yang bisa semakin memperburuk hubungan mereka di masa depan.


* ANTILLIA MUNGKIN KELUAR DARI BELANDA

Wilayah kerajaan Belanda kemungkinan besar akan berubah. Akhir pekan lalu 
kelima pulau di Antilia Belanda melangsungkan referendum mengenai masa depan 
pemerintah kepulauan tersebut. Jumat 8 April referendum terakhir dilangsungkan 
di Curacao dan Sint Eustatius. Para penduduk kelima pulau akhirnya sadar bahwa 
hubungan pemerintahan antara Antilia dan Belanda yang terpisah 900 kilometer 
tidak berjalan mulus. Dengan kata lain warisan sejarah akan hilang dalam waktu 
dekat, apabila pemerintah Belanda dan Antilia membicarakan pelaksanaan hasil 
referendum. Laporan redaktur Gijs van den Heuvel dari Curacao:


Para penduduk Antilia Belanda bisa memilih satu dari empat kemungkinan, mulai 
dari kemerdekaan penuh hingga integrasi dengan Belanda. 68% dari warga pulau 
terbesar, Curacao dengan jelas memilih otonomi khusus dalam kerajaan, atau yang 
dinamakan status aparte. Hasil itu melegakan partai-partai politik di Curacao, 
yang juga mendukung pilihan tersebut. Mulai sekarang partai-partai politik 
Curacao memainkan peran penting, hal yang tidak akan terjadi apabila rakyat 
memilih integrasi dengan Belanda. Selanjutnya hampir seperempat rakyat Curacao 
memilih integrasi dengan Belanda. Sementara pilihan kemerdekaan dan 
penggabungan kelima pulau hampir tidak mendapat dukungan, walaupun tahun 1993 
mayoritas penduduk Antilia masih mendukung penggabungan ini.

Hanya pulau terkecil Sint Eustatius yang berpenduduk kurang dari 3000, ingin 
tetap pemerintahan bersama dengan keempat pulau lainnya. Sekarang yang menjadi 
pertanyaan apa yang akan dilakukan pemerintah pulau kecil ini. Kemungkinan 
satu-satunya pilihan yang bisa diterima adalah menjadi bagian langsung Belanda. 
Pemerintah Sint Eustatius juga bisa menggunakan hasil referendum ini dalam 
perundingan dengan pemerintah kepulauan Antilia lainnya. Penduduk pulau Saba 
dan Bonaire sudah mengambil keputusan yang jelas, menjadi bagian langsung 
dengan Belanda. Sementara pulau Sint Maarten memilih otonomi khusus. Contoh 
terbesar adalah Aruba. Pulau ini keluar dari pemerintahan bersama Antilia tahun 
1986, dan sejak saat ini pertumbuhan ekonominya berkembang pesat. Yang menjadi 
pertanyaan apakah ada hubungan langsung antara status otonomi khusus dengan 
kemakmuran Aruba.

Bagaimana pun juga kalangan politik di Den haag bisa menarik napas lega. Tahun 
lalu ketika laporan komisi Antilia-Belanda yang diketuai oleh Edsel Jesurun, 
mantan wakil pemerintah Antilia di Belanda, mengenai masa depan kerajaan, Den 
Haag bereaksi sangat antusias. Komisi ini menyimpulkan bahwa pemerintahan 
ganda, yaitu pemerintah pusat di Den haag dan pemerintahan di tiap pulau, hanya 
berdampak negatif. Karena itu hubungan harus lebih dilonggarkan lagi. Pendapat 
ini sekarang diperkuat hasil referendum. Karena itu dalam waktu dekat harus 
diambil keputusan. Akhir April pemerintah kelima pulau akan berunding. Juli 
mendatang Den Haag ikut bergabung dalam konperensi meja bundar. Sewaktu 
konperensi harus diambil keputusan mengenai pembagian baru wilayah kerajaan 
Belanda.

Apakah dalam praktek jadwal waktu itu akan terpenuhi, banyak diragukan orang. 
Memang secara garis besar penduduk Antilia mendukung laporan komisi Jesurun, 
tetapi pelaksanaannya butuh waktu lama karena tiap pulau punya keinginan 
tersendiri. Untuk sementara para politikus dapat berdebat panjang lebar. 
Curacao dan Sint Maarten ingin terlebih dulu mempelajari usulan otonomi khusus 
yang diajukan oleh komisi Jesurun, karena sebenarnya mereka ingin otonomi luas 
seperti yang diberikan kepada Aruba. Komisi Jesurun malah mengusulkan otonomi 
luas di bidang perundang-undangan sementara Belanda tetap mengawasi keuangan 
kedua pulau. 

Masih ada persoalan lain yang cukup pelik dan harus diselesaikan. Apakah 
Belanda akan memerintah secara langsung dan apakah euro juga dijadikan mata 
uang resmi di pulau-pulau yang tetap menjadi bagian Belanda? Selain itu 
kerjasama dengan pulau-pulau tetangga harus dibicarakan dengan baik. Bagaimana 
cara pembagian kekayaan atau utang? Bonaire, Saba dan Sint Eustatius masih 
tetap ingin menggunakan sarana yang dibangun di Curacao dan Sint Maarten. Jadi 
dengan kata lain perundingan akan berlangsung lama dan mungkin juga alot, 
dengan tujuan akhir pemerintahn Kerajaan Belanda yang lebih modern, sehingga 
dapat memuaskan wilayah-wilayah bekas koloninya di Karibia.


* ANGGOTA KPU LAINNYA JUGA HARUS DISELIDIKI

Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Mulyana W Kusumah ditahan karena dugaan suap. 
Ia dilaporkan tertangkap basah menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang 
akan mengaudit laporan keuangan KPU. Kabar tentang penyimpangan yang terjadi di 
KPU sudah beredar sejak setahun yang lalu. Agustus lalu, Koalisi LSM untuk 
Pemilu Bersih dan Berkualitas melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi 
tentang dugaan korupsi yang dilakukan KPU. Berikut tanggapan Hayie Mohammad, 
Direktur Investigasi Indonesia Procurement Watch yang menjadi salah satu 
anggota Koalisi LSM tersebut.

Hayie Mohammad [HM]: Kami sangat mendukung tindakan KPK, penangkapan terhadap 
Mulyana  dengan dugaan suap itu. Tindakan KPK sudah sesuai menurut kami dengan 
UU KPK. Walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu sengaja dilakukan 
penjebakan. 

Kedua, apa yang dilakukan Mulyana dengan penyuapan itu ternyata berkembang 
bahwa itu terkait dengan kasus pengadaan atau logistik di KPU. Sebagaimana yang 
kita ungkapkan dulu, ada Rp. 300 milyar yang kita laporkan terjadi penyimpangan 
di KPU. Dengan demikian maka kasus Mulyana ini sudah bisa menjadi satu titik 
pijak bagi pihak KPK untuk menelisik lebih jauh anggota-anggota KPU yang lain.

Kami juga meminta kepada BPK untuk segera mengeluarkan hasil audit mereka itu. 
Karena yang lalu itu hanya hasil sementara yang menyatakan bahwa ada 
penyimpangan atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan KPU itu sebesar Rp 90 
milyar, berarti kan masih ada sekitar Rp.200 milyar lagi. Nah kita mendesak 
supaya BPK segera mengeluarkan itu agar KPK ini juga bisa menindak lanjuti dan 
menyelidiki para anggota KPU yang lain.

Radio Nederland [RN]: Dari pihak Mulyana dan pembela hukumnya, dikatakan bahwa 
ini adalah konspirasi dan Mulyana dijebak. Bagaimana menurut anda?

HM: Saya melihat ada ketidakpahaman tim lawyer daripada Pak Mulyana terhadap 
kerja KPK. Berdasarkan Undang Undang 2001 itu KPK itu bisa berwenang melakukan 
penyadapan, penangkapan, kemudian penahanan bahkan kegiatan-kegiatan yang 
seperti penguntitan. Dan penjebakan ini saya kira masuk dalam framework kerja 
KPK. Jadi pernyataan tim lawyer Pak Mulyana itu salah. Dan kami menganggap 
bahwa pernyataan tim lawyer itu adalah upaya untuk mengkaburkan kasus 
sebenarnya. 

RN: Pak Hayie tampaknya sangat yakin sekali telah terjadinya penyimpangan dalam 
KPU. Apakah ada bukti-bukti yang bisa mendukungnya?

HM: Kalau bukti yang keras betul, kita tidak memiliki semuanya. Tapi 
berdasarkan hitungan dan analisis lapangan kita, maka dugaan penyimpangan itu 
sangat kuat sekali terjadi. Salah satu contoh begini. Ada pembengkakan biaya 
pembuatan surat suara. Pembengkakan ini diakibatkan bahwa anggota KPU membuat 
kebijakan di luar aturan seperti ketentuan UU No. 12 tahun 2003 bahwa 
penambahan pencetakan surat suara itu hanya 2,5%. Jadi kalau mereka mencetak 
500 juta surat suara berarti ditambah 2,5%. Yang 2,5% itu berdasarkan ketentuan 
undang-undang. 

Namun ternyata di dalam prakteknya mereka menambah menjadi 10%. Berarti 
pertama, mereka telah melanggar UU 12 tahun 2003. Kedua, mereka mengakibatkan 
kerugian negara bahwa setelah kami hitung penambahan menjadi 10% itu berarti 
yang ilegal 7,5%. Nah 7,5% itu berakibatkan puluhan milyar rupiah, negara 
dirugikan. Dan itu tidak perlu dibuktikan. Otomatis itu pelanggaran. Dan 
pelanggaran itu dilakukan berdasarkan keputusan sidang pleno anggota Komisi 
Pemilihan Umum. 

Artinya apa? bahwa kebijakan itu dilaksanakan karena semuanya menyetujui 
pelaksanaan itu. Hal ini sudah diakui oleh Pak Ramlan Surbakti sendiri di depan 
RDPUK KPU sendiri beberapa waktu yang lalu. Bahwa mereka melakukan itu tapi 
mereka mengatakan mereka sudah sepengetahuan DPR. Nah alasan ini tidak tepat. 
Karena kalau DPR menyetujui berarti DPR juga melakukan pelanggaran hukum. 

Demikian Hayie Mohammad, Direktur Investigasi Indonesia Procurement Watch.


* PERDAMAIAN DI ACEH, JULI, AGUSTUS ATAU AKHIR TAHUN?

Menjelang pembicaraan RI-GAM babak ke III di Helsinki pekan ini, Wakil Presiden 
Jusuf Kalla menyatakan, perdamaian Aceh diharapkan tercapai Juli ini. 
Sebelumnya, penasehat GAM dari Australia Dr. Damien Kingsbury mengatakan, meski 
masalahnya pelik, barangkali Agustus bisa tercapai suatu persetujuan. Pengamat 
Aceh, Otto Syamsuddin Ishak, pada gilirannya, lebih berhati-hati. Helsinki III 
ini dapat mencapai beberapa 'entry points', yaitu beberapa titik tolak bersama 
yang kelak akan dijabarkan dalam suatu persetujuan. 

Dua butir paling menarik ialah soal kemungkinan partai politik lokal dan soal 
reduksi kekuatan militer kedua pihak. Menurut Damien Kingsbury, kalau Jakarta 
menginginkan solusi dengan menghormati hak hak Aceh, soal partai lokal perlu 
disepakati. Tetapi, paling penting, demikian lanjut Kingsbury, adalah seberapa 
jauh pemerintah pusat mampu menjaga kemanan dengan mengatur TNI. Artinya, 
seberapa jauh TNI Angkatan Darat tidak bermain sendiri di lapangan sebagai 
kekuatan politik sendiri.

Damien Kingsbury: Isu kehadiran TNI dan Polri di Aceh, adalah isu tunggal yang 
terpenting dalam diskusi. Sudah pasti akan berjalan alot, karena itu 
membutuhkan pembicaraan lanjutan beberapa kali. Sisi yang positif adalah, 
pemerintah di Jakarta menanggapi isu ini dengan serius. Diharapkan dari sudut 
pandang rekonsiliasi dan kompromi, kedua belah pihak bisa mengambil kesepakatan 
mengenai isu-isu keamanan, yang dapat menyelesaikan masalah TNI dan Polri. Saya 
juga menekankan, ini adalah tes terberat untuk pemerintah Indonesia, yang harus 
menunjukkan bahwa mereka bisa mengontrol pimpinan dan kekuatan TNI. Bahwa TNI 
adalah institusi negara dan pemerintah menentukan kebijakan institusi tersebut. 
TNI harus mematuhi kebijakan pemerintah. Saya rasa masalah ini sangat penting 
di Indonesia. Karena sampai sekarang TNI bertindak seakan berdiri sendiri di 
luar pemerintah. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh.

Sebaliknya, pengamat Aceh Otto Shamuddin Ishak lebih optimistis soal partai 
politik ketimbang soal tentara:

Otto Syamsuddin Ishak [OSI]: Soal partai politik lokal yah, saya kira GAM tidak 
akan segera bermetamorfosa menjadi partai politik. Tetapi mereka akan menunggu 
atau akan memasang orang-orangnya pada partai politik lokal. Yang kedua adalah 
kalau kita lihat dari sisi undang-undangnya. Berarti akan ada satu review 
terhadap undang-undang nomor 18 tentang otonomi khusus di Aceh. Karena tanpa 
review itu maka tidak dimungkinkan akan adanya partai politik lokal. yah UU 
nomor 18 juga itu harus mengacu kepada undang-undang partai politik. Maka harus 
ada review terhadap UU partai politik. Dan yang sangat penting lagi, bahwa hal 
ini harus juga trcantum di dalam undang-undang dasarnya. Kalau tidak hal itu 
akan sangat lemah. 

Pertanyaannya adalah apakah mungkin, review UU nomor 18 itu dapat segera 
dilakukan. Kalau ini terjadi hal yang sangat menarik adalah, akan mendorong 
proses demokratisasi di seluruh Indonesia. Dalam artian maka akan muncul 
permintaan dari daerah-daerah lain, juga untuk adanya partai politik lokal.

Radio Nederland [RN]: Tapi inikan ada dua preseden yah. Pertama salah satu 
undang-undang otonomi yang khususnya menyangkut Papua di bawah pemerintahan 
Habibie, pernah memperbolehkan partai lokal. Dan yang kedua, barangkali ini 
yang lebih penting adalah mahkamah konstitusi baru-baru ini membuka kemungkinan 
semacam partai politik. Nah ini kan satu pintu masuk yang dapat memuluskan 
Helsinki ke tiga ini bukan?

OSI: Ya untuk Papua memang tercantum dalam UU otonomi khususnya. Tetapi untuk 
Aceh itu tidak ada. Nah apakah presiden nanti akan mengeluarkan perpu untuk 
menggantikan UU no.18. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi misalnya apakah 
mahkamah konstitusi akan membuka jalan bagi pemerintah untuk mengeluarkan perpu 
itu.

RN: Tapi ini ada yang aneh bahwa Jakarta yang biasanya berkeras dalam hal 
militer atau soal keamanan, sekarang justru berkeras soal partai politik. 
Artinya mereka tidak akan mengijinkan partai politik lokal, khususnya di Aceh. 
Tapi dalam hal polisi dan militer, ada semacam isyarat bahwa kemungkinan 
adaptasi, kemungkinan penarikan sebagain dan sebagainya. Seberapa serius 
isyarat-isyarat ini?

OSI: Sampai sekarang kita hanya membaca isyarat saja. Misalnya kepal staf 
angkatan darat dikatak sebagai orangnya Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi di 
sisi lain, kita melihat kelompok-kelompok konservatif garis keras di lingkungan 
TNI sendiri justru mendapat angin dari SBY untuk menempati posisi-posisi 
strategis. Syafri Syamsuddin misalnya mendapatkan kenaikan pangkat tertentu. 
Kemudian kalau kita lihat Chairawan (K. Nusyirwan) yang menjadi komandan korem 
Lilawangsa. Itu jelas memperlihatkan kelompok garis keras mendapat posisi 
startegis. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang mendasar tetapi kalau kita 
melihat bahwa TNI akan melunak, sikap mendukung atas proses perdamaian, ini 
belum bisa kita tarik suatu kesimpulan ke arah itu.

Demikian pengamat Aceh Otto Shamuddin Ishak.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke