---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Rabu 18 Mei 2005 14:40 UTC



** PEMERINTAH RI TOLAK SALAH SATU TUNTUTAN TERPENTING GAM

** KOMISI AHLI PBB MENILAI PENGADILAN AD HOC TIM TIM

** INDONESIA DAN CINA KERJA SAMA MENGEMBANGKAN RUDAL

** TOPIK ULASAN PERS: ISLAM KARIMOV SEKUTU AS SEJAK 11-9 DAN JAKARTA CABUT 
STATUS DARURAT SIPIL ACEH

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: ANGGOTA PARLEMEN INGGRIS MENGGEBRAK PANSUS 
SENAT AMERIKA 

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PEMBUNUHAN POLITIK MENGGUNCANG BANGLADESH

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: STATUS TERTIB SIPIL DI ACEH DICEMASKAN HANYA 
NAMA SAJA

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KOMISI PBB SELIDIKI BAGAIMANA INDONESIA 
MENGADILI PELANGGAR HAM TIMOR TIMUR

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KOMISI AHLI PBB HARUS PERHATIAKN NASIB KORBAN 
KERUSUHAN PASCA REFERENDUM TIMTIM



* PEMERINTAH RI TOLAK SALAH SATU TUNTUTAN TERPENTING GAM

Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan GAM ikut dalam pemilu di Aceh, apabila 
dicapai perdamaian. Demikian tandas Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan 
Djalil. Dengan demikian, Jakarta menolak salah satu tuntutan utama GAM yang 
sejak 1976 menginginkan kemerdekaan Aceh. Pemerintah RI mengijinkan pasukan 
perdamaian internasional kecil tak bersenjata untuk memantau pelaksanaan 
kesepakatan damai di Aceh. Dua belah pihak akan kembali berunding di Helsinki 
26 sampai 31 Mei mendatang. Ini merupakan putaran keempat perundingan 
perdamaian RI dengan GAM.


* KOMISI AHLI PBB MENILAI PENGADILAN AD HOC TIM TIM

Komisi ahli utusan Sekjen PBB tiba di Indonesia untuk mengevaluasi pengadilan 
para terdakwa pertumpahan darah tahun 1999 di Timor Timur. Kunjungan ini tidak 
disukai Jakarta, yang ingin menyelesaikan kasus ini bersama Timor Leste. 
Sebagai protes, Indonesia menolak mengeluarkan visa jangka panjang bagi utusan 
Kofi Annan ini. Pada saat berlangsung referendum di Timor Timur, sekitar 1500 
orang tewas akibat ulah para milisi yang diduga keras mendapat dukungan para 
perwira TNI. Setelah itu, atas desakan masyarakat internasional, Jakarta 
mendirikan pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur yang sudah mengadili 18 orang 
perwira militer Indonesia tapi membebaskan sebagian besar. Karena itu PBB 
mengirim komisi ahli yang menyelidiki proses pengadilan itu.


* INDONESIA DAN CINA KERJA SAMA MENGEMBANKAN RUDAL

Indonesia dan Cina akan menandatangani kesepakatan kerja sama untuk 
mengembangkan rudal. Kesepakatan ini akan ditandatangani dalam kunjungan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina Juni atau Juli mendatang. Selain itu 
juga akan dicapai kesepakatan lain di bidang perdagangan dan investasi. Menurut 
perjanjian tersebut, Cina akan memberi Indonesia beberapa rudal. Rudal ini 
menjadi bahan penelitian bagi ilmuwan Indonesia, sehingga pada akhir masa kerja 
sama, Indonesia bisa memproduksi rudalnya sendiri.


* KTT DUA KOREA DIPERPANJANG SATU HARI

KTT Korea Utara dengan Korea Selatan diperpanjang satu hari. Para pejabat 
tinggi kedua negara bertemu Senin dan Selasa kemarin di kota perbatasan Korea 
Utara, Kaesong, dekat zona bebas militer antara dua negeri tersebut. Disepakati 
untuk mengadakan putaran tambahan Kamis besok. Butir agenda pembicaraan adalah 
bantuan pangan kepada Korea Utara serta program nuklir Pyongyang. Korea Utara 
yang menghadapi kekurangan pangan sangat membutuhkan bahan pupuk untuk 
pertanian. Korea Selatan ingin agar negara tetangganya melanjutkan perundingan 
enam negara mengenai program atom sebelum menerima bantuan. Sejauh ini 
pertemuan antara Korea Utara dengan Korea Selatan belum juga membuahkan hasil.


* PENJARA ENAM BULAN BAGI MILITER AMERIKA

Pengadilan militer Texas memvonis seorang militer Amerika hukuman penjara enam 
bulan karena pelecehan terhadap tahanan Irak di penjara Abu Ghraib, Baghdad. 
Sabrina Harman yang berusia 27 tahun terlihat pada sebuah foto yang 
memperlihatkan tahanan telanjang yang bertumpuk membentuk sebuah piramida. 
Sabrina Harman adalah salah satu dari sembilan militer Amerika yang harus 
menghadap ke pengadilan akibat skandal Abu Ghraib. Januari lalu, terdakwa utama 
Charles Graner dihukum 10 tahun penjara.


* PEREMPUAN ITALIA YANG DICULIK DI AFGANISTAN DIBEBASKAN

Pemerintah Afganistan optimis terhadap pembebasan warga Italia, Clementina 
Cantoni. Kabul yang telah bertemu dengan Cantoni menyatakan keadaannya 
baik-baik saja dan keamanannya terjamin. Clementina Cantoni, 32 tahun, yang 
bekerja untuk organisasi bantuan CARE diculik Senin lalu di ibukota Kabul. 
Belum jelas siapa penculiknya.


* BOLIVIA BERLAKUKAN UU ENERGI YANG KONTROVERSIAL

Walau menghadapi protes keras masyarakat, pemerintah Bolivia memberlakukan 
undang-undang energi yang kontroversial. Undang-undang ini antara lain 
menetapkan kenaikan pajak bagi perusahaan-perusahaan minyak asing. Pada waktu 
yang sama, pemerintah Bolivia akan memainkan peran lebih besar dalam ekploitasi 
ladang minyak dan gas. Menurut para penentangnya, undang-undang ini saja 
belumlah cukup. Selasa kemarin, ribuan orang menuntut nasionalisasi sepenuhnya 
perusahaan minyak dan gas Bolivia. Mereka ingin agar hasil penjualan minyak 
dibagi antara masyarakat. Undang-undang energi Bolivia menjadi masalah politik 
pelik. Presiden terdahulu, Gonzalo Sanchez de Lozada, dilengserkan dua tahun 
lalu,ketika rencananya untuk mengekspor gas menimbulkan pemberontakan rakyat. 
Penggantinya, Carlos Mesa menentang undang-undang baru. Ia justru ingin 
membangun iklim pajak yang lebih ramah bagi perusahaan-perusahaan asing. Tapi 
Mesa juga menyatakan menghormati keinginan mayoritas anggota parlemen.


* PARLEMEN SPANYOL DUKUNG DIALOG PERDAMAIAN DENGAN ETA

Parlemen Spanyol mengijinkan pemerintah memulai perundingan damai dengan 
gerakan militan Baskia ETA. Selain partai rakyat kanan PP, semua partai dalam 
parlemen mendukung dialog. Tapi syaratnya, ETA berjanji mengakhiri perjuangan 
bersenjata. Sudah selama 35 tahun ETA melakukan mengangkat senjata untuk negara 
merdeka Baskia. Lebih 800 orang tewas dalam serangan teror ETA. Sanak saudara 
korban tewas sangat marah atas pendekatan pemerintah Spanyol dengan gerakan 
militan Baskia. Juni depan, mereka menyatakan akan berdemonstrasi melawan 
rencana tersebut. Sementara pihak oposisi menyebut langkah pemerintah sebagai 
penundukan terhadap terorisme.


* BERITA BURSA

Penutupan positif bursa saham di Wallstreet juga berdampak terhadap pelbagai 
bursa saham Eropa. Indeks AEX di Amsterdam misalnya naik 0,6% mencatat 357,61 
poin. Juga bursa saham Paris, London dan Frankfurt dibuka positif. Satu euro 
bernilai 1,2612 dolar sen.

Sementara bursa saham di Tokyo untuk pertama kali sejak delapan hari ditutup 
positif. Indeks Nikkei naik 0,1% ditutup pada titik 10.835,41 poin.


* ISLAM KARIMOV SEKUTU AS SEJAK 11-9 DAN JAKARTA CABUT STATUS DARURAT SIPIL ACEH

Tentara menembaki apa saja, bahkan anak-anak. Demikian ujar seorang perempuan 
Uzbekistan seperti dikutip harian pagi de Volkskrant. Tapi tidaklah mungkin 
menggambarkan situasi Uzbekistan Timur yang sebenarnya. Wartawan dilarang masuk 
kawasan tersebut. Saluran internet tidak jalan. Situs harian Uzbekistan maupun 
siaran radio dan televisi diblokir. Walau demikian, wartawan harian independen 
Rusia Kommersant berhasil mencapai kota Andizhan. Ia melaporkan situasi tegang 
di jalan-jalan serta keberadaan tank dan militer bersenjata berat. 

Washington dan London mengkritik pertumpahan darah Jum'at lalu di kota Andizhan 
serta tindakan Presiden Uzbekistan, Islam Karimov. Washington mencemaskan 
kekerasan di negeri tersebut, dan London tidak dapat membenarkannya. Tapi 
selama tiga tahun belakangan, Karimov mendapatkan dukungan penuh dari dua 
pemerintah tersebut. Demikian tulis harian sore NRC Handelsblad.

Sudah diketahui bahwa Karimov adalah seorang diktator yang tak kenal ampun, 
yang tidak mentolerir oposisi apa pun dan tidak takut melanggar hak-hak azasi 
manusia. Menurut NRC Handelsblad, sebelum serangan 11 September 2001 di New 
York, Amerika Serikat mengkritik keras kebijakan Karimov. 

Tapi setelah 11 September, kebijakan Amerika dan London, berubah drastis. 
Mereka mengumumkan perang melawan terorisme. Untuk itu dibutuhkan bantuan 
republik-republik di Asia Tengah, terutama Kirgizia, Kazakhstan dan Uzbekistan. 
Amerika menempatkan pangkalan militer di negeri-negeri tersebut, pintu masuk ke 
Afganistan. Sejak itu, NRC Handelsblad mencatat, kritik terhadap rezim-rezim di 
Asia Tengah mulai jarang sekali dilontarkan Amerika. 

Mantan Duta Besar Britania di Tashkent bahkan menuduh Amerika dan London tidak 
berbuat apa-apa untuk membantu demokrasi di Uzbekistan. Pangkalan militer 
Amerika di negeri tersebut lebih merupakan rantai penting dalam strategi 
Amerika menguasai hak-hak gas dan minyak di kawasan. Demikian tulis De 
Volkskrant.

Menurut Amerika, Presiden Karimov merupakan satu-satunya jaminan stabilitas 
kawasan. Tapi mendukung diktator yang menindas Islam membawa hasil yang lain, 
seperti pernah dialami Amerika di Iran. Apabila rezim Karimov digulingkan, maka 
Amerika bisa menjadi sangat tidak populer di Uzbekistan. Demikian tulis harian 
pagi De Volkskrant.

Dari Asia Tengah kami beralih ke Indonesia. Pemerintah dan DPR sepakat mencabut 
status darurat sipil Aceh. Demikian harian Sydney Morning Herald. Keputusan ini 
diambil setelah pemerintah memberi evaluasi tentang situasi di Aceh serta 
analisa tentang pembangunan di wilayah yang dilanda tsunami. 

Di bawah darurat sipil, pemerintahan setempat bisa mengambil tindakan keamanan 
seperti memberlakukan jam malam dan penggerebekan rumah. Tapi ketika tindakan 
itu tampak membuahkan hasil, pasukan tidak ditarik mundur, dan bentrokan dengan 
GAM menjadi kegiatan sehari-hari. Sampai sekarang diputuskan untuk tetap 
menempatkan pasukan di Aceh untuk menjaga keamanan dan menjamin kelancaran 
program pembangunan kembali. Demikian Sydney Morning Herald.


* ANGGOTA PARLEMEN INGGRIS MENGGEBRAK PANSUS SENAT AMERIKA

Selasa kemarin berlangsung debat panas di Senat Amerika Serikat. Anggota 
parlemen Inggris George Galloway membuat onar ketika dalam sidang dengar 
pendapat ia dituduh menikmati beberapa juta dolar hasil program "minyak untuk 
pangan", PBB untuk Irak. Pansus Senat Amerika tetap tidak mempercayai kejujuran 
George. Laporan koresponden Reinout van Wagtendonk dari Washington:

Para senator Amerika Serikat memang tidak terbiasa mendengar kecaman pedas yang 
diarahkan kepada mereka. Tetapi George Galloway tidak memperdulikan aturan main 
yang dihormati oleh Senat ini. Secara sarkastis Galloway mengecam keras ketua 
komisi Senat yang menuduhnya mengkorup jutaan dolar uang penjualan minyak Irak 
dari tangan rejim Saddam Hussein. Senator Norm Coleman dari Partai Republik 
yang juga mantan jaksa penuntut, dicerca Galloway yang menyatakan seharusnya 
lebih tahu bahwa ia tidak bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa proses hukum 
sebelumnya.

George Galloway: Saya tahu memang selama beberapa tahun terakhir kaidah sudah 
dilanggar di Washington, tetapi untuk seorang pengacara, anda sangatlah gegabah 
dengan pengertian keadilan.

Sewaktu sidang dengar pendapat Senator Coleman menyebutkan sejumlah pernyataan 
saksi dan berkas-berkas bukti yang meyakinkan mengenai tuduhan tersebut. Tetapi 
menurut anggota parlemen Inggris ini, bukti-bukti tersebut tidak bisa 
dipercaya. Menurut Galloway pernyataan itu datang dari para tahanan yang 
mendekam di rumah-rumah tahanan Amerika. Jadi menurutnya itu tidak selalu dapat 
dipercaya.

George Galloway: Kita tahu apa yang diketahui dunia, bagaimana Amerika 
memperlakukan para tahanan di rutan Abu Ghraib, di Baghram, di Guantanamo Bay. 
Saya tidak yakin pada mutu pernyataan saksi yang didapat Amerika dari para 
tahanan yang diperlakukan seperti itu.

Menurut George Galloway tuduhan terhadap dirinya bertujuan mengalihkan 
perhatian dari kebijakan Irak Washington yang kacau balau. Ia menamakan tuduhan 
itu "ibu dari semua tirai asap". Sebaliknya anggota parlemen Britania ini 
menuduh perusahaan-perusahaan Amerika sekaligus pemerintah Amerika, sebagai 
pelanggar paling besar besar sanksi terhadap Irak. Ia menggoda Senator Coleman 
dan secara terbuka menghina kalangan garis keras neo konservatif yang biasanya 
menentukan kebijakan di Washington.

Tetapi bukan saja anggota Partai Republik yang tidak mempercayai Galloway. Para 
penentang politik Presiden George W. Bush dan kebijakan Iraknya juga menekankan 
kesimpulan laporan Senat, Galloway menikmati hasil program minyak untuk pangan 
sekaligus melanggar sanksi PBB. George Galloway memimpin sebuah yayasan sosial 
di Inggris, yang diberi nama seorang pasien leukemia asal Irak, Mariam Appeal. 
Yayasan ini menerima banyak sekali bantuan dari seorang pengusaha Yordania. 
Sang pengusaha dituduh sebagai mata rantai yang korup pada progarm minyak untuk 
pangan. Mantan presiden Irak Saddam Hussein dituduh menyisihkan jutaan dolar 
hasil penjualan untuk diri sendiri. 

Seperti Senator Coleman, Senator Carl Levin dari Partai Demokrat menyatakan 
serangan frontal Galloway terhadap penyelidikan Senat tidak dapat dipercaya. 
PBB telah menetapkan sanksi, sementara program minyak untuk pangan Irak serta 
Galloway telah merongrong wibawa PBB. Demikian Levin.

Carl Levin: Ini adalah serangan terhadap program PBB. Salah satunya dilakukan 
seorang pengusaha Yordania, yang mendapat uang tersebut dan kemudian 
menyumbangkan sebagian hasilnya kepada organisasi politik yang dipimpin 
Galloway.

Rekan-rekan senator Levin lainnya dari Partai Demokrat juga mengecam keras 
sikap kurang ajar George Galloway terhadap mereka. Penampilan George Galloway 
yang disamakan dengan aktor panggung theater dengan jelas memperlihatkan jurang 
politiik antara Amerika dan negara-negara lain di dunia.


* PEMBUNUHAN POLITIK BERLANGSUNG BANGLADESH

Rabu kemarin ibukota Bangladesh Dhaka sunyi senyap ketika dilangsungkan aksi 
mogok sehari memprotes pembunuhan seorang politikus. Selasa lalu, Khorshed 
Alam, seorang anggota terkemuka partai oposisi Liga Awami ditembak mati dari 
jarak dekat. Ia bukanlah politikus pertama yang dibunuh. Agustus tahun lalu, 20 
orang aktivis partai tewas akibat ledakan bom. Insiden itu kemungkinan 
percobaan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Syekh Hasina Wajed. 
Koresponden Sakil Faizullah menyatakan, pembunuhan terakhir ini membuat para 
politikus cemas:

Isu terakhir yang beredar bahwa pembunuhan terhadap anggota terkemuka partai 
oposisi Liga Awami mencemaskan para politikus lainnya. Liga Awami menuduh 
pemerintah Bangladesh gagal menjamin keselamatan para politisi partai oposisi. 
Karena itu banyak di antaranya menyerukan aksi mogok massal satu hari Rabu 
kemarin. Pendapat Liga Awami juga didukung partai-partai politik lainnya. 
Mereka sangat menentang situasi yang tidak aman, karena mereka ingin 
menjalankan tugas dengan tenang tanpa takut dibunuh.

Pembunuhan Khorshed Alam, adalah satu di antara rangkaian pembunuhan terhadap 
anggota Liga Awami lainnya. Pemerintah Bangladesh langsung memulai 
penyelidikan. Menurut berita terakhir dua orang anak muda ditangkap karena 
dituduh berhubungan dengan pembunuhan tersebut. Pemerintah Dhaka menyatakan, 
kemungkinan masih banyak lagi yang akan ditangkap dan polisi tetap melanjutkan 
penyelidikan. Hingga sekarang tidak perkara pembunuhan politikus Liga Awami 
yang berhasil diungkap atau diselesaikan. Menurut Sakil Faizullah sangatlah 
sulit mengatakan sekarang, apakah pemerintah Dhaka secara aktif menyelidiki 
insiden terakhir, pembunuhan politikus Liga Awami. 

Komisaris polisi ibukota Dhaka menyatakan belum tahu apa motif di balik 
pembunuhan. Tetapi diharapkan hal itu dapat diungkapkan dalam waktu singkat, 
sehingga mereka dapat menyelesaikan kasus secepatnya. Media Bangladesh juga 
menyebut-nyebut ada perpecahan di dalam tubuh Liga Awami. Inilah salah satu 
motif pembunuhan. Walaupun hingga sekarang tidak ada bukti ke arah tersebut, 
isu ini berkembang pesat. Menurut Sakil Faizullah kemungkinan isu ini 
disebarkan pihak fundamentalis. Tapi hingga sekarang tidak ada bukti konkrit. 

Sampai sekarang hanyalah para anggota Liga Awami yang menjadi sasaran 
pembunuhan politik di Bangladesh. Dalam enam bulan terakhir, politisi Liga 
Awami selalu menjadi sasaran aksi kekerasan, apakah mereka disiksa, cedera atau 
dibunuh. Siapa pun pelakunya, mereka hanya memusatkan pada anggota Liga Awami, 
partai oposisi terbesar Bangladesh. Karena itu banyak anggota Liga yang merasa 
tidak aman. Misalnya setelah peledakan bom Agustus lalu, pemimpin Liga Awami 
tidak mau tampil di muka umum, tanpa pengamanan ketat. Karena itu Liga Awami 
sekali lagi menuduh pemerintah Bangladesh tidak mau bertindak aktif mengamankan 
para politisi oposisi.


* STATUS TERTIB SIPIL DI ACEH DICEMASKAN HANYA NAMA SAJA

Perubahan status dari darurat sipil menjadi tertib sipil untuk Nanggroe Aceh 
Darussalam disambut positif oleh mayoritas warga Aceh. Tetapi karena pemerintah 
juga menyatakan tidak ada pengurangan operasi militer dan tidak ada rencana 
menarik mundur pasukan TNI dari Aceh, maka dipertanyakan juga ketulusan 
Jakarta. Menurut Rufriadi, direktur LBH Banda Aceh seharusnya pemerintah 
mengumumkan evaluasi keberhasilan dan juga kegagalan hukum darurat selama dua 
tahun terakhir kepada rakyat Aceh:

Rufriadi: Sebenarnya kita ingin sampaikan, bahwa keinginan agar status ini 
diturunkan sebenarnya sejak musibah tsunami menghantam Aceh. Ketika itu kita 
berharap pemerintah terus mengganti status darurat, sehingga kemudian tidak ada 
pembatasan-pembatasan lagi. Tapi pemerintah belum mengambil tindakan. Nah baru 
diambil tindakannya akhir-akhir ini. Bagi kita semua itu memberikan apresiasi, 
bahwa memang dua tahun sudah cukuplah untuk status darurat. Satu lagi harus 
diingat bahwa tidak mungkin proses rekonstruksi itu bisa jalan, kalau situasi 
masih dalam kondisi darurat.

Radio Nederland: Perubahan menjadi tertib sipil ini terutama memang untuk 
rekonstruksi Aceh. Bahwa orang itu bisa masuk ke wilayah-wilayah yang selama 
ini tertutup. Apakah bapak yakin, situasi itu akan terlaksana?

Rufriadi: "Memang agak sedikit bermasalah ketika pemerintah menegaskan bahwa 
pencabutan status darurat sipil, tidak berarti bahwa akan ada penarikan pasukan 
yang besar dari Aceh. Nah memang kita harus menjawab, okelah status darurat 
dicabut, tapi bagaimana dengan kompensasi keamanan. Untuk bicara tentang 
keamanan, sebenarnya yang lebih penting adalah mendorong agar tercapai 
kesepakatan damai antara RI dengan GAM. Itu yang penting sebagai landasan 
operasional bagi proses rekonstruksi. Nah disitu juga bisa mengontrol bahwa 
tidak akan lagi ada aktivitas-aktivitas bersenjata, tidak ada lagi 
produk-produk kekerasan yang dilahirkan, sehingga kemudian betul-betul situasi 
menjadi aman. Tapi kalau tanpa diikuti dengan proses kesepakatan damai di dalam 
meja perundingan, saya juga khawatir."

RN: Pemerintah juga menyampaikan bahwa operasi-operasi militer itu tetap akan 
dilaksanakan, bagaimana ini menurut bapak?

Rufriadi: "Saya juga menyayangkan keputusan pemerintah untuk mengakhiri status 
darurat sipil di Aceh itu tidak diikuti dengan semacam laporan kepada 
masyarakat, kepada kami khususnya rakyat Aceh. Apa indikator-indikator ketika 
status darurat itu harus dicabut. Itu juga perlu. Atau apa keberhasilan sudah 
dicapai. Saya ingat sekali bahwa ketika darurat militer diumumkan itu kan ada 
lima operasi yang disebut dengan operasi terpadu. Tapi kita tidak pernah 
menerima laporan dari pemerintah, bagaimana proses dari operasi-operasi itu. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji bahwa akan ada evaluasi setiap 
bulan, dalam proses darurat sipil di Aceh. Dan kemudian akan disampaikan 
terbuka kepada publik. Itu juga kita tidak pernah mendengar secara terbuka, apa 
sebenarnya keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai. 

Itu penting sehingga kemudian tidak ada hal bahwa, penurunan status itu hanya 
karena oooh ini proses rekonstruksi, ini ada tekanan bahwa donor tidak akan 
memberikan bantuan kalau situasi masih darurat dan lain sebagainya. Penting 
dong bagi kami masyarakat untuk mengetahui itu. Karena apa? Karena selama 
status darurat hak-hak kami dibatasi. UU no.23 telah melakukan 
pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak pribadi maupun hak-hak publik dari 
masyarakat. Nah sekarang juga pertanyaannya, kalau status darurat dicabut 
bagaimana dengan KTP merah-putih kami? Berarti harus diganti lagi. Maka banyak 
hal-hal 
sebenarnya kami harus bekerja ulang untuk menata ini."


Sementara itu Noor Djuli, salah satu anggota tim perunding GAM menyatakan, 
tertib sipil ini hanya perubahan nama saja. Yang penting adalah pelaksanaan di 
lapangan. Misalnya apakah semua warga Aceh memang bebas keluar masuk tanpa 
takut akan ditangkap:

Noor Djuli: Saya pikir apapun nama yang diberikan kalau militer masih bisa 
bertindak seperti biasa. Yah hasilnya sama saja. Jadi kan memang militer di 
sana sudah mengumumkan, bahwa tidak ada perubahan dalam hal operasi ini itu.

RN:Tetapi mungkin ini perubahannya yang dianggap cukup besar adalah 
wilayah-wilayah itu sekarang terbuka. Bagaimana ini?

Noor Djuli: Yah terbuka keluar-masuk. Tapi kalau umpamanya seperti keluarga GAM 
terus ditangkap. Komandan Pidie itu ibunya sudah 67 tahun juga ditangkap. 
Keluar masuk sih bisa saja, tapi kalau sampai di sana ditangkap bagaimana? 
Katakanlah ada orang di Malaysia mau pulang, dia pulang sampai sana di tangkap, 
yah bagaimana? Bisa keluar masuk itu artinya apakah bisa keluar masuk dengan 
selamat? Kan itu yang lebih penting.

RN: Rakyat Aceh sendiri banyak yang menanggapinya positif. Karena mereka merasa 
proses rekonstruksilah yang sekarang paling penting menurut mereka. Bagaimana 
pendapat bapak?

Noor Djuli: Kita akan melihat realitasnya bagaimana. Kalau realitasnya memang 
demikian bagus, saya juga akan menghargainya. Positif tidak positifnya kan 
dalam kenyataan nanti. Kita lihat kenyataannya bagaiman, kalau positif yah 
positif. 

RN: Dalam waktu 10 hari mendatang akan dimulai lagi perundingan ronde keempat 
di Helsinki. Apakah ini juga akan mempengaruhi pembicaraan?

Noor Djuli: Segala sesuatu bergantung kepada kenyataan bagaimana. Kedua belah 
pihak, bukan saja pihak RI. Pihak GAM juga bisa bilang apa saja. Tapi yang 
perlu yah realitasnya bagaimana. Kalau bagus walaupun ada pihak yang mengatakan 
tidak bagus, dia tetap bagus kan. Kalau kenyataanya tidak bagus, walaupun kedua 
belah pihak mengatakan, wah sekarang bagus sekali, tapi kan tetap tidak bagus. 
Disilah kita memerlukan pemantau yang independen. Seluruhnya nanti akan 
bergantung pada rakyat. Kalau rakyat mengatakan keadaan sudah baik, maka apa 
pun yang dikatakan oleh pihak perunding, tidak mungkin sebalknya.

Demikian Noor Djuli, salah satu anggota tim perunding GAM. Sebelumnya anda 
sudah mendengar Rufriadi, direktur LBH Banda Aceh.


* KOMISI PBB SELIDIKI BAGAIMANA INDONESIA MENGADILI PELANGGAR HAM TIMOR TIMUR

Tiga orang pakar hukum asal India, Jepang dan Fiji berada di Jakarta untuk 
memulai tugas mereka Kamis ini. Mereka adalah anggota komisi ahli yang dibentuk 
oleh sekjen PBB Kofi Annan untuk menyelidiki proses pengadilan terhadap para 
terdakwa pelanggaran hak-hak azasi manusia di Timor Timur pasca referendum 
September 1999. Sebelum Jakarta, para pakar itu sudah bertugas di Dili. Tugas 
mereka adalah meneliti jalannya sidang pengadilan ad hoc Timor Timur. Kepada 
Johnson Panjaitan dari PBHI ditanyakan mengapa Sekjen PBB perlu mengirim komisi 
ini?

Johnson Panjaitan [JP]: Yang pertama, tentu mandat yang diberikan kan harus 
dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Kita ingat misalnya ada kesepakatan New 
York bahwa kasus pelanggaran HAM itu akan diselesaikan lewat panel spesial di 
Timtim dengan serious crimenya yang jadi penuntut dan di Indonesia dilakukan 
peradilan HAM ad hoc. Pertemuan di Jenewa sebenarnya juga mensyaratkan itu. 
Jadi sebenarnya kedua negara diberi kepercayaan untuk menyelesaikan kasus itu, 
di tengah-tengah begitu tingginya tuntutan untuk mendirikan tribunal 
internasional. Dan sekarang dari tahun 1999 sampai 2005 itu sudah dilaksanakan, 
dan saya kira harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.

Tentu dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban inilah, Sekjen PBB 
mengirimkan komisi ekspert untuk melakukan evaluasi itu dan melahirkan 
rekomendasi-rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Sekjen PBB, dan sekjen PBB 
tentu nanti akan menyerahkannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Radio Nederland [RN]: Tapi pengadilan ad hoc Timtim ini membebaskan semua yang 
diadili dan hanya memvonis dua orang, yaitu mantan gubernur Abilio Soares dan 
pemimpin milisia Aitarak Eurico Gutteres. Sedangkan orang-orang Indonesianya 
semua bebas. Bagaimana nih?

JP: Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Jadi ini semua kan harus dievaluasi dan 
direkomendasi ya. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa ternyata apa yang 
dilakukan di Timor Timur, melalui panel spesial dan serious crime. Yang katanya 
banyak ahli internasional dulu, memberikan keadilan lewat pintu belakang, yang 
peradilannya katanya memiliki yurisdiksi internasional, dengan mengirimkan 
jaksa-jaksa, ahli-ahli dan hakim internasional, ternyata tidak mampu, menurut 
saya. 

Yang kedua, di Indonesia, peradilan HAM ad hoc itu gagal. Karena yang terjadi 
justru pelaku-pelakunya itu dibebaskan. Termasuk Abilio, tinggal Eurico 
Gutteres. Tapi lebih dari itu, kan praktek yang terjadi di Indonesia, misalnya, 
tersangkanya itu jika dibandingkan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan 
oleh KPPHAM Timor Timur, jumlah tersangkanya berkurang, dari 96 tinggal 18. 
Peristiwa-peristiwanya juga berkurang. Korbannya juga berkurang. Jadi terjadi 
proses bonsai. Dan di akhir kita lihat bahwa putusan pengadilan justru 
membebaskan.

Karena itu menurut saya, yang pertama, pada waktu pertemuan kami dengan komisi 
ekspert ini di Dili, bulan lalu, kami meminta kepada komisi ekspert supaya di 
dalam evaluasinya menyatakan bahwa Indonesia gagal dan serious crime di Timor 
Leste itu juga tidak mampu.

Yang kedua komisi ekspert ini harus merekomendasi untuk mengambil alih semua 
hasil yang sudah dicapai dan dokumennya itu dinyatakan untuk publik dan dapat 
digunakan untuk korban mencari jalan keadilannya sendiri.

Yang ketiga saya kira, selama tahun 1999 sampai 2005 telah membuktikan 
kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada kedua negara ini justru gagal 
mewujudkan keadilan. Inilah waktunya saya kira, baik PBB maupun masyarakat 
internasional mendukung korban, supaya mereka bisa mendapatkan keadilan. Jangan 
semata-mata seolah-olah ini hanya soal rehabilitasi restitusi. Jadi 
ujung-ujungnya uang, gitu. Itu sangat berbahaya sekali dan sangat tidak 
menghargai tuntutan keadilan itu.

Baru setelah itu saya kira, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
komisi ekspert ini jangan sampai malah menghambat apalagi mempersulit korban 
mendapatkan keadilannya sendiri. Karena saya melihat dari hasil pertemuan 
mereka dengan korban langsung di Timor Timur, tuntutan akan tribunal 
internasional dari korban itu sangat tinggi. Dan itu harus dipahami, karena 
mereka merasakan langsung ketidakmampuan peradilan di Timor Timur itu yang 
didirikan oleh PBB, begitu. Karena itu mereka sekarang mengajukan gugatan class 
action, meminta pertanggungjawaban pemerintahan transisi di Timor Timur yang 
tidak mampu menjalankan mandat Dewan Keamanan untuk mewujudkan rasa keadilan 
bagi korban. 

Saya kira kedatangan komisi ekspert ke Indonesia ini tinggal mengumpulkan 
bukti-bukti yang kongkrit, sebenarnya. Dan tentu dia bisa bertemu dengan semua 
pihak, terutama aparat penegak hukum dan anggota-anggota KPPHAM Timor Timur 
serta Komnas HAM agar mereka mendapatkan bukti-bukti otentik tentang kegagalan 
melakukan penegakan HAM melalui proses peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia, di 
mana pelaku-pelakunya naik pangkat, bahkan bisa menjadi calon presiden, dan 
beberapa dari mereka sekarang justru menjadi pelaku-pelaku juga di 
daerah-daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Papua, begitu.

Demikian Johnson Panjaitan, aktivis HAM dari PBHI, Jakarta.


* KOMISI AHLI PBB HARUS PERHATIAKN NASIB KORBAN KERUSUHAN PASCA REFERENDUM 
TIMTIM

Intro: Kerusuhan Timor Timur pasca referendum 1999 dipastikan kembali tampil 
menjadi perhatian, ketika hari Kamis ini komisi ahli utusan Sekjen PBB 
menyelidiki proses pengadilan para terdakwa kasus itu di Indonesia. Sekjen PBB 
Kofi Annan membentuk komisi ahli ini untuk menyelidiki proses pengadilan para 
terdakwa kejahatan bulan September 1999, setelah 78,5% warga Timor Timur 
memutuskan keluar dari NKRI. Penyelidikan para pakar ini bukan saja 
dilansungkan di Indonesia tetapi juga di Timor Leste.  Sebelum kedatangan 
komisi ini, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste bersepakat untuk 
membentuk komisi persahabatan dan kebenaran. Bedanya, Dili mengijinkan komisi 
ini melakukan tugasnya di wilayah mereka, sementara Jakarta sempat ragu-ragu 
karena pernah menolak memberikan visa masuk Indonesia kepada para anggota 
komisi. Dengan langkah Jakarta dan Dili menjadikan masalah pelanggaran HAM 
sebagai masalah bilateral kedua negara, masihkah PBB berpeluang untuk berperan 
di sini? Berikut penjelasan Johnson Panjaitan, aktivis hak-hak azasi manusia 
dari PBHI:

JP: Kalau saya membaca mandat yang diberikan sekjen PBB kepada komisi ekspert 
ini, salah satunya adalah, komisi ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada 
komisi persahabatan ini. Tetapi apa yang bisa direkomendasi, karena komisi 
kebenaran dan persahabatan ini saya kira justru menjadi penghalang bagi korban 
untuk mendapatkan keadilan dan juga sama sekali di dalam mandatnya itu, komisi 
itu tidak bisa merekomendasikan pelaku-pelakunya itu dibawa ke pengadilan.

Menurut saya sih komisi kebenaran dan persaudaraan yang dibentuk oleh Indonesia 
dan Timor Leste sudah kehilangan kredibilitasnya. Karena kedua negara ini 
sebenarnya telah pernah diberi kepercayaan oleh internasional mau pun PBB untuk 
melakukan penegakan HAM. Tapi yang terjadi kan yang satu tidak mampu, yang satu 
lagi gagal.

Jadi saya kira masyarakat internasional jangan cuci tangan. Kasihan korban, 
dong. Tolong dipertimbangkan korban ini. Karena apa yang terjadi sekarang ini 
adalah yang kena itu yang kecil-kecil, sementara di Indonesia sepertinya tidak 
pernah terjadi pelanggaran HAM di Timor Timur. Padahal bangsa ini menjadi 
sangat buruk reputasinya akibat jenderal-jenderal pembunuh itu.

RN: Dan itu berarti bahwa masyarakat Timtim ini terus membuntuti Indonesia ya 
sampai kapanpun juga?

JP: Iya saya kira kita belajar dari kasus kekejaman Jepang, yang sampai 
sekarang juga masih ditanggungnya. Jadi kalau bangsa ini menghendaki menjadi 
bangsa yang beradab, padahal di masa lalu dia pernah menjadi korban juga, 
harusnya tuntutan untuk menegakkan hak-hak azasi ini harus sungguh-sungguh 
dilakukan.

Ini pemerintahnya kan menurut saya percaya diri bener, gitu lho, bahwa 
seolah-olah persoalan ini hanya bisa diselesaikan dengna mengiming-imingi 
seolah-olah ada hubungan dagang, hubungan ekonomi, dan hubungan apalagilah 
antar para pemimpinnya yang kita tahu sama sekali juga tidak memperhatikan 
betul nasib korban atau nasib rakyatnya, hanya kepentingan kelompok-kelompoknya 
saja. 

Jadi saya kira pertarungannya bukan komisi ekspert dengan komisi kebenaran dan 
persaudaraan, tapi menurut saya ini ada dinamika segitiga, sekarang. Komisi 
ekspert dan komisi kebenaran dan persaudaraan, serta korban yang teus menerus 
mencari keadilan, dan saya kira kalau kita bicara tentang penegakan HAM, ya 
korban harus menjadi prioritas utama, karena kepentingan dia justru mewakili 
kepentingan keadilan publik yang universal.

RN: Dan komisi ahli PBB ini adalah harapan terakhir para korban?

JP: Bukan. Jadi komisi ini kan hanya merekomendasi ke Sekjen PBB. Justru 
harapan korban adalah di sidang Dewan Keamanan, PBB. Cuman kita berharap 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi ekspert ini sungguh-sungguh mewakili 
apa yang sebenarnya terjadi dan menuliskan apa yang menjadi tuntutan korban 
serta memberikan peluang kepada korban untuk bisa mencari jalan keadilannya 
sendiri. 

Maksud saya, saya bersama dengan korban mengerti sebenarnya bahwa mekanisme 
birokrasi internasional yang ada sekarang ini kelihatannya makin jauh dari rasa 
keadilan korban. Karena itu harus dibuka peluang untuk korban bisa mengajukan 
gugatan di negara-negara lain, supaya penjahat Indonesia ini tidak 
seenak-enaknya, naik pangkat, belanja sana-sini, keluar negeri, sepertinya 
tidak pernah terjadi apa-apa.

Demikian Johnson Panjaitan, aktivis hak-hak azasi manusia dari PBHI.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke