--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 18 Mei 2005 14:40 UTC ** PEMERINTAH RI TOLAK SALAH SATU TUNTUTAN TERPENTING GAM ** KOMISI AHLI PBB MENILAI PENGADILAN AD HOC TIM TIM ** INDONESIA DAN CINA KERJA SAMA MENGEMBANGKAN RUDAL ** TOPIK ULASAN PERS: ISLAM KARIMOV SEKUTU AS SEJAK 11-9 DAN JAKARTA CABUT STATUS DARURAT SIPIL ACEH ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: ANGGOTA PARLEMEN INGGRIS MENGGEBRAK PANSUS SENAT AMERIKA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PEMBUNUHAN POLITIK MENGGUNCANG BANGLADESH ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: STATUS TERTIB SIPIL DI ACEH DICEMASKAN HANYA NAMA SAJA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KOMISI PBB SELIDIKI BAGAIMANA INDONESIA MENGADILI PELANGGAR HAM TIMOR TIMUR ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KOMISI AHLI PBB HARUS PERHATIAKN NASIB KORBAN KERUSUHAN PASCA REFERENDUM TIMTIM * PEMERINTAH RI TOLAK SALAH SATU TUNTUTAN TERPENTING GAM Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan GAM ikut dalam pemilu di Aceh, apabila dicapai perdamaian. Demikian tandas Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Dengan demikian, Jakarta menolak salah satu tuntutan utama GAM yang sejak 1976 menginginkan kemerdekaan Aceh. Pemerintah RI mengijinkan pasukan perdamaian internasional kecil tak bersenjata untuk memantau pelaksanaan kesepakatan damai di Aceh. Dua belah pihak akan kembali berunding di Helsinki 26 sampai 31 Mei mendatang. Ini merupakan putaran keempat perundingan perdamaian RI dengan GAM. * KOMISI AHLI PBB MENILAI PENGADILAN AD HOC TIM TIM Komisi ahli utusan Sekjen PBB tiba di Indonesia untuk mengevaluasi pengadilan para terdakwa pertumpahan darah tahun 1999 di Timor Timur. Kunjungan ini tidak disukai Jakarta, yang ingin menyelesaikan kasus ini bersama Timor Leste. Sebagai protes, Indonesia menolak mengeluarkan visa jangka panjang bagi utusan Kofi Annan ini. Pada saat berlangsung referendum di Timor Timur, sekitar 1500 orang tewas akibat ulah para milisi yang diduga keras mendapat dukungan para perwira TNI. Setelah itu, atas desakan masyarakat internasional, Jakarta mendirikan pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur yang sudah mengadili 18 orang perwira militer Indonesia tapi membebaskan sebagian besar. Karena itu PBB mengirim komisi ahli yang menyelidiki proses pengadilan itu. * INDONESIA DAN CINA KERJA SAMA MENGEMBANKAN RUDAL Indonesia dan Cina akan menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mengembangkan rudal. Kesepakatan ini akan ditandatangani dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina Juni atau Juli mendatang. Selain itu juga akan dicapai kesepakatan lain di bidang perdagangan dan investasi. Menurut perjanjian tersebut, Cina akan memberi Indonesia beberapa rudal. Rudal ini menjadi bahan penelitian bagi ilmuwan Indonesia, sehingga pada akhir masa kerja sama, Indonesia bisa memproduksi rudalnya sendiri. * KTT DUA KOREA DIPERPANJANG SATU HARI KTT Korea Utara dengan Korea Selatan diperpanjang satu hari. Para pejabat tinggi kedua negara bertemu Senin dan Selasa kemarin di kota perbatasan Korea Utara, Kaesong, dekat zona bebas militer antara dua negeri tersebut. Disepakati untuk mengadakan putaran tambahan Kamis besok. Butir agenda pembicaraan adalah bantuan pangan kepada Korea Utara serta program nuklir Pyongyang. Korea Utara yang menghadapi kekurangan pangan sangat membutuhkan bahan pupuk untuk pertanian. Korea Selatan ingin agar negara tetangganya melanjutkan perundingan enam negara mengenai program atom sebelum menerima bantuan. Sejauh ini pertemuan antara Korea Utara dengan Korea Selatan belum juga membuahkan hasil. * PENJARA ENAM BULAN BAGI MILITER AMERIKA Pengadilan militer Texas memvonis seorang militer Amerika hukuman penjara enam bulan karena pelecehan terhadap tahanan Irak di penjara Abu Ghraib, Baghdad. Sabrina Harman yang berusia 27 tahun terlihat pada sebuah foto yang memperlihatkan tahanan telanjang yang bertumpuk membentuk sebuah piramida. Sabrina Harman adalah salah satu dari sembilan militer Amerika yang harus menghadap ke pengadilan akibat skandal Abu Ghraib. Januari lalu, terdakwa utama Charles Graner dihukum 10 tahun penjara. * PEREMPUAN ITALIA YANG DICULIK DI AFGANISTAN DIBEBASKAN Pemerintah Afganistan optimis terhadap pembebasan warga Italia, Clementina Cantoni. Kabul yang telah bertemu dengan Cantoni menyatakan keadaannya baik-baik saja dan keamanannya terjamin. Clementina Cantoni, 32 tahun, yang bekerja untuk organisasi bantuan CARE diculik Senin lalu di ibukota Kabul. Belum jelas siapa penculiknya. * BOLIVIA BERLAKUKAN UU ENERGI YANG KONTROVERSIAL Walau menghadapi protes keras masyarakat, pemerintah Bolivia memberlakukan undang-undang energi yang kontroversial. Undang-undang ini antara lain menetapkan kenaikan pajak bagi perusahaan-perusahaan minyak asing. Pada waktu yang sama, pemerintah Bolivia akan memainkan peran lebih besar dalam ekploitasi ladang minyak dan gas. Menurut para penentangnya, undang-undang ini saja belumlah cukup. Selasa kemarin, ribuan orang menuntut nasionalisasi sepenuhnya perusahaan minyak dan gas Bolivia. Mereka ingin agar hasil penjualan minyak dibagi antara masyarakat. Undang-undang energi Bolivia menjadi masalah politik pelik. Presiden terdahulu, Gonzalo Sanchez de Lozada, dilengserkan dua tahun lalu,ketika rencananya untuk mengekspor gas menimbulkan pemberontakan rakyat. Penggantinya, Carlos Mesa menentang undang-undang baru. Ia justru ingin membangun iklim pajak yang lebih ramah bagi perusahaan-perusahaan asing. Tapi Mesa juga menyatakan menghormati keinginan mayoritas anggota parlemen. * PARLEMEN SPANYOL DUKUNG DIALOG PERDAMAIAN DENGAN ETA Parlemen Spanyol mengijinkan pemerintah memulai perundingan damai dengan gerakan militan Baskia ETA. Selain partai rakyat kanan PP, semua partai dalam parlemen mendukung dialog. Tapi syaratnya, ETA berjanji mengakhiri perjuangan bersenjata. Sudah selama 35 tahun ETA melakukan mengangkat senjata untuk negara merdeka Baskia. Lebih 800 orang tewas dalam serangan teror ETA. Sanak saudara korban tewas sangat marah atas pendekatan pemerintah Spanyol dengan gerakan militan Baskia. Juni depan, mereka menyatakan akan berdemonstrasi melawan rencana tersebut. Sementara pihak oposisi menyebut langkah pemerintah sebagai penundukan terhadap terorisme. * BERITA BURSA Penutupan positif bursa saham di Wallstreet juga berdampak terhadap pelbagai bursa saham Eropa. Indeks AEX di Amsterdam misalnya naik 0,6% mencatat 357,61 poin. Juga bursa saham Paris, London dan Frankfurt dibuka positif. Satu euro bernilai 1,2612 dolar sen. Sementara bursa saham di Tokyo untuk pertama kali sejak delapan hari ditutup positif. Indeks Nikkei naik 0,1% ditutup pada titik 10.835,41 poin. * ISLAM KARIMOV SEKUTU AS SEJAK 11-9 DAN JAKARTA CABUT STATUS DARURAT SIPIL ACEH Tentara menembaki apa saja, bahkan anak-anak. Demikian ujar seorang perempuan Uzbekistan seperti dikutip harian pagi de Volkskrant. Tapi tidaklah mungkin menggambarkan situasi Uzbekistan Timur yang sebenarnya. Wartawan dilarang masuk kawasan tersebut. Saluran internet tidak jalan. Situs harian Uzbekistan maupun siaran radio dan televisi diblokir. Walau demikian, wartawan harian independen Rusia Kommersant berhasil mencapai kota Andizhan. Ia melaporkan situasi tegang di jalan-jalan serta keberadaan tank dan militer bersenjata berat. Washington dan London mengkritik pertumpahan darah Jum'at lalu di kota Andizhan serta tindakan Presiden Uzbekistan, Islam Karimov. Washington mencemaskan kekerasan di negeri tersebut, dan London tidak dapat membenarkannya. Tapi selama tiga tahun belakangan, Karimov mendapatkan dukungan penuh dari dua pemerintah tersebut. Demikian tulis harian sore NRC Handelsblad. Sudah diketahui bahwa Karimov adalah seorang diktator yang tak kenal ampun, yang tidak mentolerir oposisi apa pun dan tidak takut melanggar hak-hak azasi manusia. Menurut NRC Handelsblad, sebelum serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat mengkritik keras kebijakan Karimov. Tapi setelah 11 September, kebijakan Amerika dan London, berubah drastis. Mereka mengumumkan perang melawan terorisme. Untuk itu dibutuhkan bantuan republik-republik di Asia Tengah, terutama Kirgizia, Kazakhstan dan Uzbekistan. Amerika menempatkan pangkalan militer di negeri-negeri tersebut, pintu masuk ke Afganistan. Sejak itu, NRC Handelsblad mencatat, kritik terhadap rezim-rezim di Asia Tengah mulai jarang sekali dilontarkan Amerika. Mantan Duta Besar Britania di Tashkent bahkan menuduh Amerika dan London tidak berbuat apa-apa untuk membantu demokrasi di Uzbekistan. Pangkalan militer Amerika di negeri tersebut lebih merupakan rantai penting dalam strategi Amerika menguasai hak-hak gas dan minyak di kawasan. Demikian tulis De Volkskrant. Menurut Amerika, Presiden Karimov merupakan satu-satunya jaminan stabilitas kawasan. Tapi mendukung diktator yang menindas Islam membawa hasil yang lain, seperti pernah dialami Amerika di Iran. Apabila rezim Karimov digulingkan, maka Amerika bisa menjadi sangat tidak populer di Uzbekistan. Demikian tulis harian pagi De Volkskrant. Dari Asia Tengah kami beralih ke Indonesia. Pemerintah dan DPR sepakat mencabut status darurat sipil Aceh. Demikian harian Sydney Morning Herald. Keputusan ini diambil setelah pemerintah memberi evaluasi tentang situasi di Aceh serta analisa tentang pembangunan di wilayah yang dilanda tsunami. Di bawah darurat sipil, pemerintahan setempat bisa mengambil tindakan keamanan seperti memberlakukan jam malam dan penggerebekan rumah. Tapi ketika tindakan itu tampak membuahkan hasil, pasukan tidak ditarik mundur, dan bentrokan dengan GAM menjadi kegiatan sehari-hari. Sampai sekarang diputuskan untuk tetap menempatkan pasukan di Aceh untuk menjaga keamanan dan menjamin kelancaran program pembangunan kembali. Demikian Sydney Morning Herald. * ANGGOTA PARLEMEN INGGRIS MENGGEBRAK PANSUS SENAT AMERIKA Selasa kemarin berlangsung debat panas di Senat Amerika Serikat. Anggota parlemen Inggris George Galloway membuat onar ketika dalam sidang dengar pendapat ia dituduh menikmati beberapa juta dolar hasil program "minyak untuk pangan", PBB untuk Irak. Pansus Senat Amerika tetap tidak mempercayai kejujuran George. Laporan koresponden Reinout van Wagtendonk dari Washington: Para senator Amerika Serikat memang tidak terbiasa mendengar kecaman pedas yang diarahkan kepada mereka. Tetapi George Galloway tidak memperdulikan aturan main yang dihormati oleh Senat ini. Secara sarkastis Galloway mengecam keras ketua komisi Senat yang menuduhnya mengkorup jutaan dolar uang penjualan minyak Irak dari tangan rejim Saddam Hussein. Senator Norm Coleman dari Partai Republik yang juga mantan jaksa penuntut, dicerca Galloway yang menyatakan seharusnya lebih tahu bahwa ia tidak bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa proses hukum sebelumnya. George Galloway: Saya tahu memang selama beberapa tahun terakhir kaidah sudah dilanggar di Washington, tetapi untuk seorang pengacara, anda sangatlah gegabah dengan pengertian keadilan. Sewaktu sidang dengar pendapat Senator Coleman menyebutkan sejumlah pernyataan saksi dan berkas-berkas bukti yang meyakinkan mengenai tuduhan tersebut. Tetapi menurut anggota parlemen Inggris ini, bukti-bukti tersebut tidak bisa dipercaya. Menurut Galloway pernyataan itu datang dari para tahanan yang mendekam di rumah-rumah tahanan Amerika. Jadi menurutnya itu tidak selalu dapat dipercaya. George Galloway: Kita tahu apa yang diketahui dunia, bagaimana Amerika memperlakukan para tahanan di rutan Abu Ghraib, di Baghram, di Guantanamo Bay. Saya tidak yakin pada mutu pernyataan saksi yang didapat Amerika dari para tahanan yang diperlakukan seperti itu. Menurut George Galloway tuduhan terhadap dirinya bertujuan mengalihkan perhatian dari kebijakan Irak Washington yang kacau balau. Ia menamakan tuduhan itu "ibu dari semua tirai asap". Sebaliknya anggota parlemen Britania ini menuduh perusahaan-perusahaan Amerika sekaligus pemerintah Amerika, sebagai pelanggar paling besar besar sanksi terhadap Irak. Ia menggoda Senator Coleman dan secara terbuka menghina kalangan garis keras neo konservatif yang biasanya menentukan kebijakan di Washington. Tetapi bukan saja anggota Partai Republik yang tidak mempercayai Galloway. Para penentang politik Presiden George W. Bush dan kebijakan Iraknya juga menekankan kesimpulan laporan Senat, Galloway menikmati hasil program minyak untuk pangan sekaligus melanggar sanksi PBB. George Galloway memimpin sebuah yayasan sosial di Inggris, yang diberi nama seorang pasien leukemia asal Irak, Mariam Appeal. Yayasan ini menerima banyak sekali bantuan dari seorang pengusaha Yordania. Sang pengusaha dituduh sebagai mata rantai yang korup pada progarm minyak untuk pangan. Mantan presiden Irak Saddam Hussein dituduh menyisihkan jutaan dolar hasil penjualan untuk diri sendiri. Seperti Senator Coleman, Senator Carl Levin dari Partai Demokrat menyatakan serangan frontal Galloway terhadap penyelidikan Senat tidak dapat dipercaya. PBB telah menetapkan sanksi, sementara program minyak untuk pangan Irak serta Galloway telah merongrong wibawa PBB. Demikian Levin. Carl Levin: Ini adalah serangan terhadap program PBB. Salah satunya dilakukan seorang pengusaha Yordania, yang mendapat uang tersebut dan kemudian menyumbangkan sebagian hasilnya kepada organisasi politik yang dipimpin Galloway. Rekan-rekan senator Levin lainnya dari Partai Demokrat juga mengecam keras sikap kurang ajar George Galloway terhadap mereka. Penampilan George Galloway yang disamakan dengan aktor panggung theater dengan jelas memperlihatkan jurang politiik antara Amerika dan negara-negara lain di dunia. * PEMBUNUHAN POLITIK BERLANGSUNG BANGLADESH Rabu kemarin ibukota Bangladesh Dhaka sunyi senyap ketika dilangsungkan aksi mogok sehari memprotes pembunuhan seorang politikus. Selasa lalu, Khorshed Alam, seorang anggota terkemuka partai oposisi Liga Awami ditembak mati dari jarak dekat. Ia bukanlah politikus pertama yang dibunuh. Agustus tahun lalu, 20 orang aktivis partai tewas akibat ledakan bom. Insiden itu kemungkinan percobaan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Syekh Hasina Wajed. Koresponden Sakil Faizullah menyatakan, pembunuhan terakhir ini membuat para politikus cemas: Isu terakhir yang beredar bahwa pembunuhan terhadap anggota terkemuka partai oposisi Liga Awami mencemaskan para politikus lainnya. Liga Awami menuduh pemerintah Bangladesh gagal menjamin keselamatan para politisi partai oposisi. Karena itu banyak di antaranya menyerukan aksi mogok massal satu hari Rabu kemarin. Pendapat Liga Awami juga didukung partai-partai politik lainnya. Mereka sangat menentang situasi yang tidak aman, karena mereka ingin menjalankan tugas dengan tenang tanpa takut dibunuh. Pembunuhan Khorshed Alam, adalah satu di antara rangkaian pembunuhan terhadap anggota Liga Awami lainnya. Pemerintah Bangladesh langsung memulai penyelidikan. Menurut berita terakhir dua orang anak muda ditangkap karena dituduh berhubungan dengan pembunuhan tersebut. Pemerintah Dhaka menyatakan, kemungkinan masih banyak lagi yang akan ditangkap dan polisi tetap melanjutkan penyelidikan. Hingga sekarang tidak perkara pembunuhan politikus Liga Awami yang berhasil diungkap atau diselesaikan. Menurut Sakil Faizullah sangatlah sulit mengatakan sekarang, apakah pemerintah Dhaka secara aktif menyelidiki insiden terakhir, pembunuhan politikus Liga Awami. Komisaris polisi ibukota Dhaka menyatakan belum tahu apa motif di balik pembunuhan. Tetapi diharapkan hal itu dapat diungkapkan dalam waktu singkat, sehingga mereka dapat menyelesaikan kasus secepatnya. Media Bangladesh juga menyebut-nyebut ada perpecahan di dalam tubuh Liga Awami. Inilah salah satu motif pembunuhan. Walaupun hingga sekarang tidak ada bukti ke arah tersebut, isu ini berkembang pesat. Menurut Sakil Faizullah kemungkinan isu ini disebarkan pihak fundamentalis. Tapi hingga sekarang tidak ada bukti konkrit. Sampai sekarang hanyalah para anggota Liga Awami yang menjadi sasaran pembunuhan politik di Bangladesh. Dalam enam bulan terakhir, politisi Liga Awami selalu menjadi sasaran aksi kekerasan, apakah mereka disiksa, cedera atau dibunuh. Siapa pun pelakunya, mereka hanya memusatkan pada anggota Liga Awami, partai oposisi terbesar Bangladesh. Karena itu banyak anggota Liga yang merasa tidak aman. Misalnya setelah peledakan bom Agustus lalu, pemimpin Liga Awami tidak mau tampil di muka umum, tanpa pengamanan ketat. Karena itu Liga Awami sekali lagi menuduh pemerintah Bangladesh tidak mau bertindak aktif mengamankan para politisi oposisi. * STATUS TERTIB SIPIL DI ACEH DICEMASKAN HANYA NAMA SAJA Perubahan status dari darurat sipil menjadi tertib sipil untuk Nanggroe Aceh Darussalam disambut positif oleh mayoritas warga Aceh. Tetapi karena pemerintah juga menyatakan tidak ada pengurangan operasi militer dan tidak ada rencana menarik mundur pasukan TNI dari Aceh, maka dipertanyakan juga ketulusan Jakarta. Menurut Rufriadi, direktur LBH Banda Aceh seharusnya pemerintah mengumumkan evaluasi keberhasilan dan juga kegagalan hukum darurat selama dua tahun terakhir kepada rakyat Aceh: Rufriadi: Sebenarnya kita ingin sampaikan, bahwa keinginan agar status ini diturunkan sebenarnya sejak musibah tsunami menghantam Aceh. Ketika itu kita berharap pemerintah terus mengganti status darurat, sehingga kemudian tidak ada pembatasan-pembatasan lagi. Tapi pemerintah belum mengambil tindakan. Nah baru diambil tindakannya akhir-akhir ini. Bagi kita semua itu memberikan apresiasi, bahwa memang dua tahun sudah cukuplah untuk status darurat. Satu lagi harus diingat bahwa tidak mungkin proses rekonstruksi itu bisa jalan, kalau situasi masih dalam kondisi darurat. Radio Nederland: Perubahan menjadi tertib sipil ini terutama memang untuk rekonstruksi Aceh. Bahwa orang itu bisa masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini tertutup. Apakah bapak yakin, situasi itu akan terlaksana? Rufriadi: "Memang agak sedikit bermasalah ketika pemerintah menegaskan bahwa pencabutan status darurat sipil, tidak berarti bahwa akan ada penarikan pasukan yang besar dari Aceh. Nah memang kita harus menjawab, okelah status darurat dicabut, tapi bagaimana dengan kompensasi keamanan. Untuk bicara tentang keamanan, sebenarnya yang lebih penting adalah mendorong agar tercapai kesepakatan damai antara RI dengan GAM. Itu yang penting sebagai landasan operasional bagi proses rekonstruksi. Nah disitu juga bisa mengontrol bahwa tidak akan lagi ada aktivitas-aktivitas bersenjata, tidak ada lagi produk-produk kekerasan yang dilahirkan, sehingga kemudian betul-betul situasi menjadi aman. Tapi kalau tanpa diikuti dengan proses kesepakatan damai di dalam meja perundingan, saya juga khawatir." RN: Pemerintah juga menyampaikan bahwa operasi-operasi militer itu tetap akan dilaksanakan, bagaimana ini menurut bapak? Rufriadi: "Saya juga menyayangkan keputusan pemerintah untuk mengakhiri status darurat sipil di Aceh itu tidak diikuti dengan semacam laporan kepada masyarakat, kepada kami khususnya rakyat Aceh. Apa indikator-indikator ketika status darurat itu harus dicabut. Itu juga perlu. Atau apa keberhasilan sudah dicapai. Saya ingat sekali bahwa ketika darurat militer diumumkan itu kan ada lima operasi yang disebut dengan operasi terpadu. Tapi kita tidak pernah menerima laporan dari pemerintah, bagaimana proses dari operasi-operasi itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji bahwa akan ada evaluasi setiap bulan, dalam proses darurat sipil di Aceh. Dan kemudian akan disampaikan terbuka kepada publik. Itu juga kita tidak pernah mendengar secara terbuka, apa sebenarnya keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai. Itu penting sehingga kemudian tidak ada hal bahwa, penurunan status itu hanya karena oooh ini proses rekonstruksi, ini ada tekanan bahwa donor tidak akan memberikan bantuan kalau situasi masih darurat dan lain sebagainya. Penting dong bagi kami masyarakat untuk mengetahui itu. Karena apa? Karena selama status darurat hak-hak kami dibatasi. UU no.23 telah melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak pribadi maupun hak-hak publik dari masyarakat. Nah sekarang juga pertanyaannya, kalau status darurat dicabut bagaimana dengan KTP merah-putih kami? Berarti harus diganti lagi. Maka banyak hal-hal sebenarnya kami harus bekerja ulang untuk menata ini." Sementara itu Noor Djuli, salah satu anggota tim perunding GAM menyatakan, tertib sipil ini hanya perubahan nama saja. Yang penting adalah pelaksanaan di lapangan. Misalnya apakah semua warga Aceh memang bebas keluar masuk tanpa takut akan ditangkap: Noor Djuli: Saya pikir apapun nama yang diberikan kalau militer masih bisa bertindak seperti biasa. Yah hasilnya sama saja. Jadi kan memang militer di sana sudah mengumumkan, bahwa tidak ada perubahan dalam hal operasi ini itu. RN:Tetapi mungkin ini perubahannya yang dianggap cukup besar adalah wilayah-wilayah itu sekarang terbuka. Bagaimana ini? Noor Djuli: Yah terbuka keluar-masuk. Tapi kalau umpamanya seperti keluarga GAM terus ditangkap. Komandan Pidie itu ibunya sudah 67 tahun juga ditangkap. Keluar masuk sih bisa saja, tapi kalau sampai di sana ditangkap bagaimana? Katakanlah ada orang di Malaysia mau pulang, dia pulang sampai sana di tangkap, yah bagaimana? Bisa keluar masuk itu artinya apakah bisa keluar masuk dengan selamat? Kan itu yang lebih penting. RN: Rakyat Aceh sendiri banyak yang menanggapinya positif. Karena mereka merasa proses rekonstruksilah yang sekarang paling penting menurut mereka. Bagaimana pendapat bapak? Noor Djuli: Kita akan melihat realitasnya bagaimana. Kalau realitasnya memang demikian bagus, saya juga akan menghargainya. Positif tidak positifnya kan dalam kenyataan nanti. Kita lihat kenyataannya bagaiman, kalau positif yah positif. RN: Dalam waktu 10 hari mendatang akan dimulai lagi perundingan ronde keempat di Helsinki. Apakah ini juga akan mempengaruhi pembicaraan? Noor Djuli: Segala sesuatu bergantung kepada kenyataan bagaimana. Kedua belah pihak, bukan saja pihak RI. Pihak GAM juga bisa bilang apa saja. Tapi yang perlu yah realitasnya bagaimana. Kalau bagus walaupun ada pihak yang mengatakan tidak bagus, dia tetap bagus kan. Kalau kenyataanya tidak bagus, walaupun kedua belah pihak mengatakan, wah sekarang bagus sekali, tapi kan tetap tidak bagus. Disilah kita memerlukan pemantau yang independen. Seluruhnya nanti akan bergantung pada rakyat. Kalau rakyat mengatakan keadaan sudah baik, maka apa pun yang dikatakan oleh pihak perunding, tidak mungkin sebalknya. Demikian Noor Djuli, salah satu anggota tim perunding GAM. Sebelumnya anda sudah mendengar Rufriadi, direktur LBH Banda Aceh. * KOMISI PBB SELIDIKI BAGAIMANA INDONESIA MENGADILI PELANGGAR HAM TIMOR TIMUR Tiga orang pakar hukum asal India, Jepang dan Fiji berada di Jakarta untuk memulai tugas mereka Kamis ini. Mereka adalah anggota komisi ahli yang dibentuk oleh sekjen PBB Kofi Annan untuk menyelidiki proses pengadilan terhadap para terdakwa pelanggaran hak-hak azasi manusia di Timor Timur pasca referendum September 1999. Sebelum Jakarta, para pakar itu sudah bertugas di Dili. Tugas mereka adalah meneliti jalannya sidang pengadilan ad hoc Timor Timur. Kepada Johnson Panjaitan dari PBHI ditanyakan mengapa Sekjen PBB perlu mengirim komisi ini? Johnson Panjaitan [JP]: Yang pertama, tentu mandat yang diberikan kan harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Kita ingat misalnya ada kesepakatan New York bahwa kasus pelanggaran HAM itu akan diselesaikan lewat panel spesial di Timtim dengan serious crimenya yang jadi penuntut dan di Indonesia dilakukan peradilan HAM ad hoc. Pertemuan di Jenewa sebenarnya juga mensyaratkan itu. Jadi sebenarnya kedua negara diberi kepercayaan untuk menyelesaikan kasus itu, di tengah-tengah begitu tingginya tuntutan untuk mendirikan tribunal internasional. Dan sekarang dari tahun 1999 sampai 2005 itu sudah dilaksanakan, dan saya kira harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Tentu dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban inilah, Sekjen PBB mengirimkan komisi ekspert untuk melakukan evaluasi itu dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Sekjen PBB, dan sekjen PBB tentu nanti akan menyerahkannya kepada Dewan Keamanan PBB. Radio Nederland [RN]: Tapi pengadilan ad hoc Timtim ini membebaskan semua yang diadili dan hanya memvonis dua orang, yaitu mantan gubernur Abilio Soares dan pemimpin milisia Aitarak Eurico Gutteres. Sedangkan orang-orang Indonesianya semua bebas. Bagaimana nih? JP: Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Jadi ini semua kan harus dievaluasi dan direkomendasi ya. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa ternyata apa yang dilakukan di Timor Timur, melalui panel spesial dan serious crime. Yang katanya banyak ahli internasional dulu, memberikan keadilan lewat pintu belakang, yang peradilannya katanya memiliki yurisdiksi internasional, dengan mengirimkan jaksa-jaksa, ahli-ahli dan hakim internasional, ternyata tidak mampu, menurut saya. Yang kedua, di Indonesia, peradilan HAM ad hoc itu gagal. Karena yang terjadi justru pelaku-pelakunya itu dibebaskan. Termasuk Abilio, tinggal Eurico Gutteres. Tapi lebih dari itu, kan praktek yang terjadi di Indonesia, misalnya, tersangkanya itu jika dibandingkan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPHAM Timor Timur, jumlah tersangkanya berkurang, dari 96 tinggal 18. Peristiwa-peristiwanya juga berkurang. Korbannya juga berkurang. Jadi terjadi proses bonsai. Dan di akhir kita lihat bahwa putusan pengadilan justru membebaskan. Karena itu menurut saya, yang pertama, pada waktu pertemuan kami dengan komisi ekspert ini di Dili, bulan lalu, kami meminta kepada komisi ekspert supaya di dalam evaluasinya menyatakan bahwa Indonesia gagal dan serious crime di Timor Leste itu juga tidak mampu. Yang kedua komisi ekspert ini harus merekomendasi untuk mengambil alih semua hasil yang sudah dicapai dan dokumennya itu dinyatakan untuk publik dan dapat digunakan untuk korban mencari jalan keadilannya sendiri. Yang ketiga saya kira, selama tahun 1999 sampai 2005 telah membuktikan kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada kedua negara ini justru gagal mewujudkan keadilan. Inilah waktunya saya kira, baik PBB maupun masyarakat internasional mendukung korban, supaya mereka bisa mendapatkan keadilan. Jangan semata-mata seolah-olah ini hanya soal rehabilitasi restitusi. Jadi ujung-ujungnya uang, gitu. Itu sangat berbahaya sekali dan sangat tidak menghargai tuntutan keadilan itu. Baru setelah itu saya kira, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi ekspert ini jangan sampai malah menghambat apalagi mempersulit korban mendapatkan keadilannya sendiri. Karena saya melihat dari hasil pertemuan mereka dengan korban langsung di Timor Timur, tuntutan akan tribunal internasional dari korban itu sangat tinggi. Dan itu harus dipahami, karena mereka merasakan langsung ketidakmampuan peradilan di Timor Timur itu yang didirikan oleh PBB, begitu. Karena itu mereka sekarang mengajukan gugatan class action, meminta pertanggungjawaban pemerintahan transisi di Timor Timur yang tidak mampu menjalankan mandat Dewan Keamanan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Saya kira kedatangan komisi ekspert ke Indonesia ini tinggal mengumpulkan bukti-bukti yang kongkrit, sebenarnya. Dan tentu dia bisa bertemu dengan semua pihak, terutama aparat penegak hukum dan anggota-anggota KPPHAM Timor Timur serta Komnas HAM agar mereka mendapatkan bukti-bukti otentik tentang kegagalan melakukan penegakan HAM melalui proses peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia, di mana pelaku-pelakunya naik pangkat, bahkan bisa menjadi calon presiden, dan beberapa dari mereka sekarang justru menjadi pelaku-pelaku juga di daerah-daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Papua, begitu. Demikian Johnson Panjaitan, aktivis HAM dari PBHI, Jakarta. * KOMISI AHLI PBB HARUS PERHATIAKN NASIB KORBAN KERUSUHAN PASCA REFERENDUM TIMTIM Intro: Kerusuhan Timor Timur pasca referendum 1999 dipastikan kembali tampil menjadi perhatian, ketika hari Kamis ini komisi ahli utusan Sekjen PBB menyelidiki proses pengadilan para terdakwa kasus itu di Indonesia. Sekjen PBB Kofi Annan membentuk komisi ahli ini untuk menyelidiki proses pengadilan para terdakwa kejahatan bulan September 1999, setelah 78,5% warga Timor Timur memutuskan keluar dari NKRI. Penyelidikan para pakar ini bukan saja dilansungkan di Indonesia tetapi juga di Timor Leste. Sebelum kedatangan komisi ini, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste bersepakat untuk membentuk komisi persahabatan dan kebenaran. Bedanya, Dili mengijinkan komisi ini melakukan tugasnya di wilayah mereka, sementara Jakarta sempat ragu-ragu karena pernah menolak memberikan visa masuk Indonesia kepada para anggota komisi. Dengan langkah Jakarta dan Dili menjadikan masalah pelanggaran HAM sebagai masalah bilateral kedua negara, masihkah PBB berpeluang untuk berperan di sini? Berikut penjelasan Johnson Panjaitan, aktivis hak-hak azasi manusia dari PBHI: JP: Kalau saya membaca mandat yang diberikan sekjen PBB kepada komisi ekspert ini, salah satunya adalah, komisi ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada komisi persahabatan ini. Tetapi apa yang bisa direkomendasi, karena komisi kebenaran dan persahabatan ini saya kira justru menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan juga sama sekali di dalam mandatnya itu, komisi itu tidak bisa merekomendasikan pelaku-pelakunya itu dibawa ke pengadilan. Menurut saya sih komisi kebenaran dan persaudaraan yang dibentuk oleh Indonesia dan Timor Leste sudah kehilangan kredibilitasnya. Karena kedua negara ini sebenarnya telah pernah diberi kepercayaan oleh internasional mau pun PBB untuk melakukan penegakan HAM. Tapi yang terjadi kan yang satu tidak mampu, yang satu lagi gagal. Jadi saya kira masyarakat internasional jangan cuci tangan. Kasihan korban, dong. Tolong dipertimbangkan korban ini. Karena apa yang terjadi sekarang ini adalah yang kena itu yang kecil-kecil, sementara di Indonesia sepertinya tidak pernah terjadi pelanggaran HAM di Timor Timur. Padahal bangsa ini menjadi sangat buruk reputasinya akibat jenderal-jenderal pembunuh itu. RN: Dan itu berarti bahwa masyarakat Timtim ini terus membuntuti Indonesia ya sampai kapanpun juga? JP: Iya saya kira kita belajar dari kasus kekejaman Jepang, yang sampai sekarang juga masih ditanggungnya. Jadi kalau bangsa ini menghendaki menjadi bangsa yang beradab, padahal di masa lalu dia pernah menjadi korban juga, harusnya tuntutan untuk menegakkan hak-hak azasi ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Ini pemerintahnya kan menurut saya percaya diri bener, gitu lho, bahwa seolah-olah persoalan ini hanya bisa diselesaikan dengna mengiming-imingi seolah-olah ada hubungan dagang, hubungan ekonomi, dan hubungan apalagilah antar para pemimpinnya yang kita tahu sama sekali juga tidak memperhatikan betul nasib korban atau nasib rakyatnya, hanya kepentingan kelompok-kelompoknya saja. Jadi saya kira pertarungannya bukan komisi ekspert dengan komisi kebenaran dan persaudaraan, tapi menurut saya ini ada dinamika segitiga, sekarang. Komisi ekspert dan komisi kebenaran dan persaudaraan, serta korban yang teus menerus mencari keadilan, dan saya kira kalau kita bicara tentang penegakan HAM, ya korban harus menjadi prioritas utama, karena kepentingan dia justru mewakili kepentingan keadilan publik yang universal. RN: Dan komisi ahli PBB ini adalah harapan terakhir para korban? JP: Bukan. Jadi komisi ini kan hanya merekomendasi ke Sekjen PBB. Justru harapan korban adalah di sidang Dewan Keamanan, PBB. Cuman kita berharap rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi ekspert ini sungguh-sungguh mewakili apa yang sebenarnya terjadi dan menuliskan apa yang menjadi tuntutan korban serta memberikan peluang kepada korban untuk bisa mencari jalan keadilannya sendiri. Maksud saya, saya bersama dengan korban mengerti sebenarnya bahwa mekanisme birokrasi internasional yang ada sekarang ini kelihatannya makin jauh dari rasa keadilan korban. Karena itu harus dibuka peluang untuk korban bisa mengajukan gugatan di negara-negara lain, supaya penjahat Indonesia ini tidak seenak-enaknya, naik pangkat, belanja sana-sini, keluar negeri, sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Demikian Johnson Panjaitan, aktivis hak-hak azasi manusia dari PBHI. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
