--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 26 Mei 2005 14:40 UTC ** AS TUTUP KEDUBES DI JAKARTA DAN KONSULAT JENDERAL ** 15 DAN 10 TAHUN PENJARA UNTUK PHILIP KARMA DAN YUSAK PAKAGE ** FRONT BARU UNTUK SEMENTARA PEMENANG PEMILU PARLEMEN SURINAME ** GEMA WARTA TOPIK ULASAN PERS: KEMBALINYA PEROMPAK DI SELAT MALAKA DAN PEMBANGUNAN KEMBALI ACEH BERJALAN LAMBAN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: NATO BANTU UNI AFRIKA DALAM MISI DI DARFUR ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: SUDAH WAKTUNYA UNTUK REFORMASI PBB? ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: APA YANG TERJADI APABILA SEBAGIAN WARGA EROPA MENOLAK RUUD? ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: SOAL ACEH, UJIAN BAGI KEPEMIMPINAN SBY-KALLA * AS TUTUP KEDUBES DI JAKARTA DAN KONSULAT JENDERAL Pemerintah Amerika Serikat menutup kedutaan besar dan misi-misi diplomatik lainnya di Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut juru bicara kedubes Amerika di Jakarta ini adalah tindakan pencegahan, karena ada laporan ancaman terorisme tetapi ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Untuk sementara aturan itu berlaku untuk kedutaan besar di Jakarta dan konsulat jenderal di Jawa Timur, Bali dan Sumatra. * 15 DAN 10 TAHUN PENJARA UNTUK PHILIP KARMA DAN YUSAK PAKAGE Pengadilan kota Jaya Pura, Papua menjatuhkan hukuman penjara 15 dan 10 tahun untuk aktivis pro-kemerdekaan Papua, Philip Karma dan Yusak Pakage karena terbukti mengkhianati negara. Keduanya ditahan karena mengibarkan bendera Papua Merdeka, Bintang kejora pada tanggal 1 Desember 2004 lalu. Menurut hakim hukuman ini lebih berat dari yang diminta jaksa penuntut karena keduanya tidak pernah menunjukkan penyesalan bahkan beberapa kali menyatakan bukan warga Indonesia. * FRONT BARU UNTUK SEMENTARA PEMENANG PEMILU PARLEMEN SURINAME Koalisi pemerintah Front Baru yang berkuasa di Suriname kemungkinan seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, akan memenangkan pemilihan umum parlemen, tetapi kali ini mereka kehilangan banyak suara. Karena itu masa depan pemerintah Presiden Ronald Venetiaan masih belum pasti. Untuk sementara koalisi Front Baru memperoleh 25 kursi di parlemen dari 51 kursi yang diperebutkan. Sekarang koalisi pemerintah hanya memegang secara keseluruhan 33 kursi di parlemen. Sementara Partai NDP pimpinan mantan panglima Desi Bouterse memperoleh 15 kursi. Partai Rakyat pimpinan mantan presiden Jules Wijdenbosch mendapat enam kursi. Yang mengagetkan adalah perolehan kursi Koalisi A, yang salah satunya adalah Partai ABOP pimpinan mantan panglima pemberontak Ronnie Brunswijk. Koalisi ini mendapat empat kursi. Sampai sekarang lebih dari separoh kertas suara telah dihitung. Rabu kemarin 334 ribu warga Suriname telah memberikan suara. Mereka tidak hanya memilih anggota parlemen baru, tetapi juga anggota dewan distrik atau DPRD-nya Suriname. * WTO MULAI PEMBICARAAN KEANGGOTAAN IRAN Organisasi Perdagangan Dunia WTO membuka pembicaraan dengan Iran mengenai masa depan keanggotaan negara Islam ini. Hal itu sekarang mungkin karena Amerika Serikat mencabut veto mengenai keanggotaan Iran. Rabu kemarin pemerintah Teheran mencapai persetujuan dengan juru runding Eropa, Inggris, Prancis dan Jerman. Di dalamnya ditetapkan untuk melanjutkan perundingan mengenai rencana Teheran mengembangkan teknologi nuklir. Persetujuan itu menjadi alasan bagi Washington untuk mencabut veto mengenai keanggotaan Iran dalam WTO. Masih belum jelas kapan Iran resmi menjadi anggota. * PERUNDINGAN INDIA-PAKISTAN MENGENAI KASHMIR Di ibukota Pakistan Islamabad, para wakil pemerintah India dan Pakistan melangsungkan perundingan dua hari mengenai sejumlah kasus wilayah perbatasan. Perundingan ini adalah bagian dari proses perdamaian antara kedua negara berkekuatan nuklir tersebut. Para wakil pemerintah mencoba mencari jalan keluar masalah sekitar gletsyer Siachen yang terletak di pegunungan Himalaya. Selama 20 tahun terakhir wilayah Kashmir menjadi ajang pertempuran tentara kedua negara. Sejak November 2003 berlaku gencatan senjata di Kashmir. * KONPERENSI PASUKAN PERDAMAIAN AFRIKA DI ETHIOPIA Mulai Kamis ini di ibukota Ethiopia, Addis Abeba, dilangsungkan konperensi internasional mengenai pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Darfur di Sudan Barat. Pasukan perdamaian Afrika yang bertugas saat ini tidak punya peralatan yang memadai, misalnya jaket tahan peluru dan helikopter. Konperensi tersebut diselenggarakan atas usulan sekjen PBB Kofi Annan, guna mencari bantuan dana dan logistik. Saat ini sekitar 2300 pasukan perdamaian Uni Afrika ditugaskan di Darfur, dan menurut rencana jumlah tersebut akan dilipat-tigakan tahun ini juga. Wilayah Darfur di Sudan Barat sudah beberapa lama diteror milisi-milisi Arab. Pemerintah Khartum mendukung perlawanan anggota milisi terhadap pihak pemberontak. Hingga sekarang telah 180 ribu penduduk Darfur tewas, sementara dua juta lainnya melarikan diri. Perundingan perdamaian mengenai wilayah Darfur akan dimulai kembali 10 Juni mendatang di Nigeria, setelah terhenti selama setengah tahun. * LIVERPOOL PEMENANG CHAMPIONS LEAGUE FC Liverpool berhasil mengantongi piala Champions League setelah pertandingan final yang mendebarkan di Stadion Attaturk di Istambul, Turki. Klub Inggris itu mengalahkan klub Italia AC Milan lewat tendangan penalti. Di babak pertama, AC Milan kelihatannya keluar sebagai pemenang setelah Paolo Maldini dan Herman Crespo menyarangkan bola dan mengubah kedudukan menjadi 3-0. Tetapi di babak kedua, dalam waktu dua belas menit Liverpool berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3, lewat tendangan Steven Gerard, Vladimir Simcer dan Xabi Alonso. Selama dua kali masa perpanjangan duel tetap berakhir sama kuat, karena itu ditentukan lewat tendangan penalti. Penjaga gawang Liverpool Jerzey Dudek menjadi pahlawan karena berhasil menahan tendangan tiga pemain AC Milan di penalti. * SUTRADARA ISMAIL MERCHANT TUTUP USIA Sutradara Inggris Ismail Merchant meninggal dunia Rabu kemarin dalam usia 68 tahun. Merchant terkenal lewat filmnya A Room With A View, Howard's End, The Remains of The Day, Maurice dan The Bostonians. Film pertama hasil karya Merchant adalah The creation of A Woman di tahun 1961, dan langsung mendapat nominasi Oscar. Selama karirnya sutradara Inggris ini sering bekerjasama dengan sutradara james Ivory. Keduanya mendapat penghargaan khusus BAFTA Award di tahun 2002. BAFTA adalah penghargaan tertinggi industri film Inggris, lawan dari Oscar di Amerika. * BERITA BURSA Pasar bursa Amsterdam dibuka 0,1% lebih tinggi dari nilai penutupan Rabu lalu. Indeks AEX dibuka pada 366. Nilai tukar euro terhadap dolar Amerika tercatat $1,2602. Sementara di Tokyo, indeks Nikei ditutup pada 11.027, atau 0,1% lebih tinggi dari Rabu kemarin. * ULASAN PERS: KEMBALINYA PEROMPAK DI SELAT MALAKA, BANTUAN KORAN IRLANDIA UNTUK ACEH DAN PEMBANGUNAN KEMBALI ACEH BERJALAN LAMBAN Selama dua bulan setelah bencana gempa dan tsunami di Asia, orang tidak menjumpai satu pun perompak di sepanjang jalur pantai Asia Selatan dan Afrika. Demikian International Herald Tribune. Para perompak yang biasanya beroperasi di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan seakan hilang secara misterius. Sejumlah analis maritim menjelaskan kemungkinan banyak perompak tewas atau tenggelam akibat tsunami. Tetapi sejak 28 Februari lalu, perompak-perompak ini kembali beraksi. Sebuah kapal tunda dirampok didekat pelabuhan Pinang, Malaysia. 12 Maret silam, seorang kapten dan masinis kapal tangker diculik di perairan Indonesia dan 14 Maret lalu dua awak kapal Jepang disandera ketika berada di Selat Malaka. Setelah tsunami, banyak kapal perang asing, terutama Amerika, berseliweran di sekitar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Menurut International Herald Tribune, setelah kapal-kapal perang ini ditarik mundur timbul kekosongan, maka para perampok kembali aktif. Penjagaan wilayah laut yang paling strategis dan paling sibuk di dunia ini dilakukan angkatan laut Indonesia dan Malaysia yang miskin. International Herald Tribune mencatat, satu-satunya cara mengakhiri perompakan adalah kehadiran armada angkatan laut yang kuat. Tokyo mendesak negara-negara Asia mendukung persetujuan anti-perompakan laut. Tetapi masalah ini peka karena menyangkut pengawasan wilayah teritorial. Sementara keinginan pihak industri jelas, mendesak pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penjagaan di laut untuk menjamin keselamatan kapal-kapal yang melewati Selat Malaka. Demikian International Herald Tribune. Kita beralih ke Aceh. Seorang wartawan harian Irlandia Belfast Telegraph menceritakan pengalaman mengunjungi wilayah bencana, menelusuri sumbangan dana yang diberikan para pembaca koran tersebut. Di salah satu desa nelayan ia berkenalan dengan Sufrisa, gadis kecil berumur 10 tahun yang bersama abangnya ditampung di panti asuhan UNICEF. Sufrisa yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tsunami menelan kedua orang tuanya, bahkan bersedia pergi ke Jerman untuk berbagi pengalaman dengan anak-anak seumurnya. Staf Unicef Banda Aceh kagum pada ketabahan dan kebesaran hati Sufrisa. Walaupun begitu wajah gadis cilik ini berubah sedih ketika mengenang orang tuanya. Ditambahkan ia bisa melupakan kesedihan kalau berada di sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Wartawan Irlandia itu puas, sumbangan para pembaca Belfast Telegraph tidak sia-sia karena bisa membahagiakan seorang gadis cilik Aceh. Masih di Aceh, koresponden harian Inggris The Guardian melaporkan pemulihan dan pembangunan jalan baru di sepanjang pantai Barat Aceh memudahkan bantuan pangan, papan dan mengembalikan harapan warga desa-desa yang hancur akibat tsunami. Hingga sekarang banyak desa hanya bisa menerima bantuan lewat helikopter atau kapal ferry. Karena itu pemerintah Jakarta menetapkan pembangunan kembali jalan raya di sepanjang pantai Barat Aceh sebagai prioritas utama. Ribuan prajurit TNI dikerahkan dalam tiga bulan mendatang. Saat ini puluhan jembatan dibangun, sementara di sejumlah tempat tidak jelas dimana jalan berakhir. Pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur, demikian The Guardian baru dimulai di sekitar Lamno. Penduduk harus menunggu berbulan-bulan sebelum program ini terlaksana, atau mereka harus mencontoh warga Lhok Seudu. Sejumlah organisasi bantuan dalam dan luar negeri juga telah memulai program pembangunan kembali desa-desa yang hancur tanpa menunggu keputusan Jakarta. Sementara pencairan dana Aceh kemungkinan baru dimulai Juni atau Juli mendatang, dan sampai saat itu para penduduk harus putus asa dalam penantian, dan banyak yang merasa dilupakan. Di desa lain, para penduduk mengubur sisa-sisa mayat yang ditemukan, karena ingin mulai menanam padi Agustus mendatang. Demikian The Guardian dan sekian ulasan pers. * NATO BANTU UNI AFRIKA DALAM MISI DI DARFUR Pakta Pertahanan NATO dan Uni Eropa akan memberi dukungan luas kepada misi perdamaian Uni Afrika di Darfur, Sudan. Saat ini misi tersebut terdiri dari dua ribu pasukan dan akan ditingkatkan sebanyak empat kali dalam waktu dekat. Namun Uni Afrika kekurangan berbagai sarana serta kapasitas militer untuk bisa menjalankan misi besar dengan berhasil. Oleh karena itu, mereka meminta dukungan NATO dan Uni Eropa. Perincian bantuan militer tersebut dibicarakan hari ini di ibukota Ethiopia Addis Abeba. Ulasan redaktur perdamaian dan keamanan Hans de Vreij. Untuk pertama kalinya militer NATO akan beraksi di Afrika, walaupun tidak akan ada serdadu mereka yang menginjakkan kaki di bumi Sudan. Hal ini tidak saja ditentang keras oleh pemerintah Sudan sendiri. Sebagian besar pemerintah negara-negara Afrika juga menentang pengiriman pasukan Eropa atau Amerika ke Darfur. Afrika harus menyelesaikan sendiri masalah mereka. Demikian pendirian negara-negara Afrika. Namun sejauh ini, sedikit sekali yang sudah tercapai dengan kasus Darfur ini. Menurut Sekjen NATO Jaap de Hoop Scheffer, saat ini sekitar sepuluh ribu orang tewas setiap bulannya akibat penderitaan dan kekerasan. Amerika Serikat dan Uni Eropa berpendapat harus diambil tindakan untuk mengakhiri penderitaan itu. Kompromi berhasil dicapai dengan Uni Afrika. Pasukan NATO atau Uni Eropa tidak akan melakukan aksi melawan milisi Janjaweed atau dua kelompok pemberontak lain di wilayah itu, tapi akan memberikan dukungan militer luas kepada misi perdamaian Uni Afrika di sana. Uni Afrika antara lain meminta helikopter tempur dan helikopter angkut; ratusan kendaraan lapis baja, seribu kendaraan mulai dari jeep sampai ambulans, dan aparat komunikasi serta berbagai hal yang dibutuhkan dalam operasi militer besar. NATO selanjutnya menyatakan bersedia membantu Uni Afrika dalam bidang intelijen. Ini mungkin merupakan bantuan terpenting yang dapat diberikan NATO. Militer Afrika di Darfur bisa dikatakan beroperasi secara buta. Dengan foto-foto satelit, sensor, ataupun pesan-pesan sadapan dari pihak-pihak yang bertikai, maka NATO bisa membekali militer Afrika itu. Lebih lanjut, NATO mengatakan bersedia membantu dalam mengendalikan komando serta melatih pasukan perdamaian Afrika. Masih belum jelas di mana itu akan dilaksanakan, tapi tampaknya di Afrika. Uni Eropa akan membantu misi Afrika di Darfur. Ini berarti untuk kedua kalinya militer Uni Eropa membantu sebuah negara Afrika. Misi perdamaian sebelumnya, yang relatif kecil, bertempat di Republik Demokratik Kongo, dulu Zaire. Uni Eropa menjanjikan pelbagai pesawat angkut militer dan kendaraan serta akomodasi bagi pasukan perdamaian yang tahun depan jumlahnya akan ditambah menjadi 12 ribu dari 8.000 pasukan akhir tahun ini. Sementara itu, tidak tertutup kemungkinan Dewan Keamanan PBB akhirnya akan meminta NATO untuk melakukan aksi militer sendiri di Darfur, atas nama PBB. Dalam Dewan Keamanan terdapat konsensus bahwa pertumpahan darah di Darfur harus diakhiri. Apabila Uni Afrika tidak mampu maka lembaga lain harus bertindak. Satu-satunya yang bisa dengan cepat melakukannya adalah NATO. Mungkin bukan kebetulan kalau baru-baru ini NATO menggelar latihan pasukan gerak cepat baru, dan skenarionya didasarkan pada situasi Darfur. * SUDAH WAKTUNYA UNTUK REFORMASI PBB? Kamis kemarin, perlemen Belanda de Tweede Kamer, memperdebatkan usul Sekjen PBB Kofi Annan untuk mereformasi PBB, yang diajukannya Maret lalu. Perhatian akan tertuju pada reformasi Dewan Keamanan PBB yang adalah lembaga terpenting dalam wadah PBB. Annan mengusulkan untuk menaikkan jumlah anggota Dewan Keamanan dari 15 menjadi 24 negara. Semua anggota PBB termasuk Belanda diminta pendapatnya terhadap usul ini. Lebih lanjut laporan redaktur lembaga internasional Pieternel Gruppen: Dalam laporan berjudul 'In Lager Freedom' Sekjen PBB Kofi Annan antara lain mengusulkan dua model pembaruan Dewan Keamanan. Pembaruan ini sangat mendesak, karena merupakan prasyarat membuat PBB lebih cekatan dalam abad ke 21. Namun keinginan reformasi ini bukan sesuatu yang baru, demikian Niek Biegman, yang mewakili Belanda di PBB pada tahun 1992 sampai 1997. Niek Biegman: Memang sering menjadi topik pembicaraan, namun saya tidak menanggapinya, karena menurut hemat saya, waktu itu usul reformasi hanya omong kosong melulu, buang waktu saja. Namun akhir-akhir ini suara-suara yang meminta reformasi makin santer. Citra PBB tercoreng akibat invasi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003. Dewan keamanan gagal menghentikan invasi Irak oleh salah satu anggotanya. Di samping itu, korupsi dalam program minyak untuk pangan mencemari nama baik PBB. Kemudian pelecehan seksual oleh para serdadu PBB di Konggo menggegerkan juga. Namun Niek Biegman menambahkan masalah pribadi juga mempengaruhi Annan. Niek Biegman: Masa jabatan Annan selesai akhir tahun depan. Jadi ia harus bertindak pada musim gugur tahun ini. Tidak bisa ditunda lagi. Annan memang tergesa-gesa karena sang sekjen merasa adalah hal penting untuk melengkapi PBB dengan sarana yang tepat untuk abad ke 21. Sampai sekarang susunan Dewan Keamanan PBB mencerminkan situasi awal pada tahun 1945. Para pemenang perang dunia kedua dihadiahi keanggotaan permanen dengan hak veto: Cina, Prancis, Britania Raya, Uni Sovyet, serta Amerika Serikat. Niek Biegman: Kalau kita tinjau susunan Dewan Keamanan, tentu saja ini menggelikan. Prancis yang berpenduduk 60 juta menduduki kursi permanen, sedangkan India dengan penduduk 1 miliar tidak. Biegman berpendapat situasi janggal ini sebaiknya sudah ditiadakan di masa lalu, namun Dick Leeurdijk pakar hubungan internasional pada Institut Clingedael berpendapat, masih terlalu pagi untuk menerima anggota permanen baru Dewan Keamanan. Situasi dunia belum berubah, kekuatan politik ekonomi dan militer masih berpusat di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan hak veto yang merupakan hak khusus tentu saja tidak akan diserahkan dengan suka rela. Dick Leurdijk: Tak mungkin Amerika di bawah presiden Bush akan suka rela menyerahkan posisi menguntungkan dalam PBB. Leurdijk berpendapat Dewan Keamanan baru siap untuk direformasi dalam 50 tahun lagi, kalau memang negara-negara semacam Brasilia dan India sudah siap. Leeurdijk memperkirakan, dirinya tidak akan mengalami Dewan Keamanan gaya baru. Dick Leurdijk: Paket perubahan ini yang paling besar dalam sejarah PBB, diperkirakan akan diperdebatkan secara panjang lebar, jadi bagaimana mungkin akan dicapai kesepakatan dalam jangka waktu setengah tahun saja. Menariknya, untuk soal hal ini Biegman juga pesimis. Niek Biegman: Pada tahun 1945 PBB didirikan dalam bentuk final, susah untuk diubah. Kelima anggota permanen memiliki hak veto juga untuk soal reformasi. Bisa diperkirakan tidak akan ada perubahan yang akan merugikan status mereka. Dewan Kemanan terpaksa berfungsi seperti yang sudah-sudah. * APA YANG TERJADI APABILA SEBAGIAN WARGA EROPA MENOLAK RUUD? Ke 25 negara anggota Uni Eropa haruslah menyetujui rencana undang-undang dasar Eropa dalam satu setengah tahun mendatang. 10 negara akan menggelar referendum. Namun ini merupakan proyek beresiko tinggi, karena hasil negatif referendum itu akan bisa memperlambat proses penyatuan Eropa. Lebih jauh ulasan redaktur Eropa Thijs Papot. Seluruh negara anggota telah setuju dengan isi dari rencana UUD Eropa itu. Mereka duduk, berunding bersama sampai kelahiran RUUD tersebut. Jika disetujui maka RUUD itu akan disahkan oleh parlemen masing-masing negara anggota. Di tingkat pemerintahan dan parlemen isi RUUD tersebut hanya sedikit mendapat tentangan. Memang ada kecenderungan yang menyatakan RUUD itu seharusnya lebih baik mengatur kebijakan sosial dan lingkungan. Namun sebagian besar partai-partai politik setuju dengan apa yang tercantum dalam RUUD itu. Mereka percaya UUD Eropa kali ini lebih demokratis dan terutama lebih baik dibanding Perjanjian Nice yang saat ini berlaku. Kesepakatan itu menjadi sulit untuk diterapkan setelah pemekaran Uni Eropa, sekarang jumlah negara anggota Uni Eropa hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu. Sementara belum ada yang bisa memastikan akhir proses pemekaran itu. Dukungan terhadap RUUD Eropa itu sangat kuat di parlemen masing-masing negara-negara Eropa. Hal itu pulalah yang terjadi di negara-negara yang telah meratifikasi RUUD Uni Eropa, di antaranya Jerman, Austria dan Yunani. Dari 569 suara di parlemen Jerman hanya 23 yang menentang. Sementara mayoritas anggota parlemen Belanda juga mendukung RUUD tersebut. Namun tampaknya itu bukanlah cerminan sesungguhnya pendapat mayoritas rakyat Belanda. Di 10 negara anggota, pemerintah atau parlemen menggelar referendum, atau yang boleh juga dikatakan sebagai saran rakyat kepada wakilnya. Spanyol merupakan negara pertama yang melangsungkan referendum. Hasilnya positif, dengan 76 persen mendukung namun jumlah pengguna suara hanya mencapai 40 persen. Pekan depan giliran Prancis dan Belanda. Menurut jajak pendapat terakhir, rakyat kedua negara akan menentang RUUD tersebut. Sesudah itu secara bergiliran referendum akan digelar di Ceko, Denmark, Polandia, Irlandia, Luksemburg, Portugal dan kemungkinan Britania menjadi negara terakhir. Ratifikasi parlemen paling lambat harus sudah dilakukan pada 1 November 2006. Apa yang terjadi jika satu atau lebih dari negara menentang RUU Itu? Hal itu patut dipertanyakan setelah ancaman serius dari Prancis dan Belanda. Untuk itu jawabannya tergantung pada masing-masing parlemen nasional. Apakah mereka memang benar menerima "saran" rakyat atau tidak mempedulikan hasil referendum itu begitu saja. Tujuh dari 10 negara penyelenggara menyebut referendum hanya merupakan sarana konsultasi. Itu berarti hasil referendum tidaklah mengikat, seperti di Belanda. Hasil yang tidak mengikat itu menurut Parlemen Belanda de Tweede Kamer akan terjadi jika jumlah warga yang menggunakan hak suara mereka tidak sampai 30 persen atau jika terlihat bahwa RUUD ditampik berdasarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan UUD Eropa. Seperti misalnya rencana keanggotaan Turki atau penerapan mata uang euro. Di Denmark, Irlandia dan Prancis, hasil referendum bersifat mengikat. Berarti parlemen wajib menghormati apapun pilihan rakyat. Jika setelah semua referendum digelar, maka ada beberapa skenario kemungkinan. Kalau RUUD itu ditolak oleh lima atau lebih negara maka pemberlakuan itu dalam waktu singkat akan dibatalkan. Di samping itu, juga harus dilihat negara mana yang menentang RUUD. Jika saja negara kecil seperti Belanda atau Denmark, maka Komisi Eropa akan berupaya mencari jalan keluar terbaik. Secara teoritis, suatu negara bisa memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Karena pada prinsipnya satu negara kecil tidak bisa menghalangi pemberlakuan undang undang dasar. Pada prakteknya negara itu akan membuat beberapa perubahan dan persyaratan serta selanjutnya kembali menggelar referendum. Hal semacam itu terjadi di Denmark pada saat negara itu menetang perjanjian Maastricht. Jika terdapat satu atau lebih negara besar yang menolak RUUD ini, seperti Prancis atau Inggris, maka perubahan kecil tidaklah cukup. Secara resmi tidak ada rencana lain untuk masalah ini. Namun jika itu toh terjadi, maka seharusnya ada perjanjian lain yang harus digulirkan. Jika belum ada perjanjian baru, maka Perjanjian Nicelah yang tetap akan berlaku. Tentu saja proses penyatuan Eropa akan mengalami hambatan. Sementara citra Uni Eropa sebagai persatuan negara-negara dengan kekuatan politik dan ekonomi akan menurun. * Normal;heading 1; GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KPU MAKIN KOSONG, AKANKAH PILKADA TERGANGGU? KPU MAKIN KOSONG, AKANKAH PILKADA TERGANGGU? Intro: Terseretnya sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum KPU, dalam kasus dugaan korupsi dikhawatirkan mengganggu kinerja KPU. Salah satu perhelatan besar yang akan dihadapi KPU dalam waktu dekat adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, di sini KPU bertugas mendampingi KPU Daerah. Bagaimana kinerja KPU setelah ditinggalkan pimpinan dan beberapa anggotanya? Berikut laporan Tim Liputan 68H Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin telah resmi berstatus tersangka. Sejak saat itu, ia pun menginap di penjara Kepolisian Daerah Jakarta, menunggu proses pengadilan. Rekannya, Mulyana W. Kusumah, sudah lebih dulu menyandang status tersangka, dan ditahan di Penjara Cipinang. Penetapan status tersangka terhadap Nazaruddin, berakibat kosongnya kursi pucuk pimpinan KPU, serta beberapa jabatan pengurus lainnya. Apalagi, satu anggota KPU diangkat menjadi menteri, yaitu Menteri Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia, Hamid Awaluddin. Sementara, sejumlah pejabat KPU lainnya masih harus hilir mudik ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksan, seputar dugaan korupsi. Pejabat dan staf KPU ibarat anak ayam kehilangan induk. KPU berjalan terseok-seok, tidak seperti biasanya. Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Ray Rangkuti, khawatir kerja KPU yang tidak normal ini akan mengganggu agenda nasional lainnya. Itulah pemilihan kepala daerah secara langsung, mulai 1 Juni mendatang. Ray Rangkuti: Itu juga kendala kondisi psikologis tidak tepat. Enam yang tersisa tidak sepenuhnya memikirkan KPU, meskipun mungkin yang enam juga secara tidak efektif melakukan tugas-tugas mereka sebagai anggota KPU. Apalagi keenam-enamnya menunggu nasib juga. Sementara itu, pemerintah belum memutuskan langkah-langkah menghadapi penahanan Nazaruddin Syamsuddin dan Mulyana W. Kusumah. Juru bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng mengatakan, pemerintah menilai penahanan sejumlah anggota KPU tidak akan menggangu pilkada. Andi Alfian Mallarangeng: Memang rujukan KUPD adalah peraturan pemerintah, bukan keputusan KPU. Karena itu dalam hal ini memang peran KPU Pusat dalam pemilihan kepala daerah sama sekali minimal atau sangat minimal. Itu juga dalan konteks berfungsinya KPUD, dalam menjalankan tugasnya untuk Pilkada, apapun yang terjadi di KPU Pusat itu tidak langsung mengganggu jalannya apa yang dilakukan KPUD. Menurut Andi Mallarangeng, pemerintah belum berencana mengganti orang-orang yang diduga terlibat korupsi di KPU. Pemerintah saat ini masih menunggu perkembangan penyidikan dan pengadilan. Pemerintah juga menunggu kemungkinan adanya anggota KPU lain yang terkait dalam kasus korupsi ini. Senada dengan pemerintah, Ketua Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan mengatakan, sebelum ada keputusan tetap pengadilan terhadap para pejabat KPU itu, tidak etis mengganti mereka yang diduga terlibat. Ferry Mursidan: Jangan kita yang melakukan vonis lebih dulu dengan mengganti mereka, dan sebagainya. Menurut saya itu menjadi satu hal yang tidak elegan dalam upaya penyelesaian diri. Kemudian, dalam konteks KPUnya, lebih baik dari sekarang mulai merancang sebuah perundang-undangan, seperti apa konstruksi KPU kita ke depan, pada saat nanti KPU sekarang habis masa jabatannya. Namun, dari kantor Sekretariat Negara, terdengar pernyataan berbeda. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah akan segera mengusulkan sejumlah nama kepada DPR untuk diseleksi menjadi calon anggota KPU yang baru. Sementara itu, KIPP mengusulkan agar pemerintah segera membentuk forum bersama untuk membahas agenda pergantian sejumlah pejabat KPU yang tersangkut kasus korupsi. Koordinator KIPP, Ray Rangkuti menilai kerja KPU tidak efektif bila tidak segera diambil tindakan. Ray Rangkuti: Yang paling pokok dari ini semua, menurut saya, forum ini dipergunakan untuk mengeliminasi kemungkinan Pilkada dikooptasi oleh pemerintah. Segera setelah itu kan mereka menginventarisir kasus-kasusnya. Nah menurut saya sih, pertama, kalau konteksnya Pilkada, adalah memberi penjelasan tentang beberapa pasal yang dianggap masih bermasalah. Artinya masih multi-interpretasilah terhadap undang undang itu. Mereka memberi penjelasan gitu. Kedua, adalah menginventarisir daerah-daerah konflik dan mencari solusinya. Ketiga, juga mencari tahu daerah-daerah yang mungkin melaksanakan atau tidak untuk bulan Juni ini. Kita sudah lihat, Depok misalnya, Panwasnya sudah secara tegas mengatakan, agar minta ditunda. Itu contoh ya. Itu yang akan dikonsultasikan, dihitung dan dilihat kembali apakah iya. Setelah itu baru hal-hal yang elementer ya sifatnya. Ray Rangkuti mengusulkan forum bersama itu diisi unsur pemerintah dan masyarakat. Tujuannya agar kerja KPU dapat berjalan seperti sediakala. Kata Rangkuti sebaiknya pemerintah dan Komisi II DPR segera bertemu untuk menentukan status para pejabat KPU yang kini menjadi tersangka. Menurut Ray Rangkuti, ada dua pilihan, yaitu dua pejabat yang menjadi tersangka itu non aktif atau diminta mundur. Di luar itu, tentu ada pula pilihan lain, membubarkan KPU dan memindahkan tugasnya pada lembaga lain. Di Jerman misalnya tugas KPU dipikul oleh biro pusat statistik. Di sana dianggap terlalu mahal untuk membuka lembaga khusus yang hanya bertugas lima tahun sekali. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum * SOAL ACEH, UJIAN BAGI KEPEMIMPINAN SBY-KALLA Babak keempat pembicaraan informal tentang Aceh dibuka kemarin di ibukota Finlandia, Helsinki, dengan ditengahi mantan presiden Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative, CMI. Pihak Indonesia tampak bersemangat": "sama optimistisnya dengan babak sebelumnya," ujar ketua delegasi Hamid Awaluddin. Sedangkan pihak Gerakan Aceh Merdeka GAM mengimbau agar pihak TNI menahan diri di lapangan. Kali ini, masalah pengaturan keamanan akan menjadi isu utama, sementara pihak GAM mempelajari tanggapan resmi Jakarta tentang soal-soal yang lain yang juga peka. Helsinki babak keempat memasuki tahap yang genting. Laporan redaksi di Hilversum. Hari pertama babak keempat ini masih bersifat rutin, kedua pihak berbicara secara terpisah dengan penengah Martti Ahtisaari, dan segera disusul dengan pertemuan bersama. Tidak mengherankan, semua masih mulus, karena pihak Jakarta baru menyampaikan tanggapan resmi terhadap dua risalah GAM, satu tentang partisipasi politik dan self government yang disampaikan dalam kesempatan terdahulu, dan satu lagi tentang bagi hasil untuk Aceh. Dan, pihak GAM masih harus menanggapinya dan kemungkinan akan membahasnya Jum'at ini. Sebaliknya, pihak Jakarta kemarin diperkirakan menerima risalah baru dari GAM, kali ini tentang pengaturan keamanan, dan Jakarta belum menanggapinya. Tetapi, persoalannya sekarang semakin pelik. Ini terkesan dari perundingan yang dijadwalkan dari 26 Mei sampai 1 Juni, sekarang sudah dimajukan sehingga berakhir 31 Mei. Lembaga CMI sudah menjadwalkan jumpa pers Martti Ahtisaari pada 31 Mei. Jadi perlu mencegah pembatalan dini dengan cara segera menanam komitmen untuk melanjutkan pembicaraan membahas usulan-usulan baru, soal politik dan ekonomi dari Jakarta dan soal keamanan dari GAM, untuk dibahas dalam babak kelima. Jadi, aspek-aspek yang peka dari tanggapan masing-masing pihak itu belum akan dibahas tuntas dalam babak keempat ini. Sementara itu, apa pun retorika diplomatik dari Helsinki, perkembangan di lapangan tetap tidak memberi harapan cerah. Kontak senjata semakin meningkat sejak proses Helsinki dimulai Januari lalu, dan ini diakui sendiri dengan tegas oleh Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto. Memang, unjuk gigi di lapangan merupakan hal biasa yang mendahului dialog dalam rangka memperkuat posisi runding. Rupanya konsesi GAM untuk tidak membicarakan isu kemerdekaan di Helsinki ditangkap di Jakarta sebagai taktik GAM mengulur waktu dalam rangka memperkuat diri kelak. TNI sendiri biasa bereaksi galak menjelang perundingan seperti upaya Jenderal Ryamizard menjelang perundingan CoHA Maret dua tahun lalu. Sekarang, TNI juga tidak menanggapi upaya gencatan senjata sepihak yang ditawarkan GAM, padahal di meja runding pihak Jakarta justru mengusulkan penghentian permusuhan secara permanen. Bagaimana mungkin mengusulkan penghentian permusuhan di meja runding, sekaligus meningkatkan aksi memburu musuh di lapangan? Begitu pula dengan pergantian status Aceh dari Darurat Sipil ke Tertib Sipil pekan silam. Dalam undang-undang RI tidak pernah ada rumusan Tertib Sipil, bahkan Pangdam Iskandar Muda yang baru Mayjen Supiyadin menjabarkan status Aceh itu secara lebih jujur dan tegas. Pergantian status Aceh, katanya, adalah urusan polisi, sedangkan kami, TNI di hutan tetap hukum rimba statusnya. Dengan kata lain, perang jalan terus. Memperkuat posisi runding dengan unjuk gigi di lapangan itu sah-sah saja, tapi, masalahnya, semua ini hanya akan membingungkan rakyat dan merugikan kredibilitas Jakarta, khususnya tentara sendiri. Jadi, benarlah kekhawatiran sementara pihak pasca babak keempat yang lalu bahwa upaya runding Jakarta ini bisa diganjal oleh Cilangkap dan Senayan, yaitu Mabes TNI dan markas parlemen. DPR dalam tanggapannya berulangkali tidak menunjukkan pengertian akan situasi berunding. Dalam pertemuan pekan ini malah DPR menuntut batasan waktu bagi proses Helsinki, bahkan ada yang meminta proses itu dihentikan saja. Sementara DPR berpegang ketat pada konstitusi dan undang-undang tanpa memahami gentingnya sikon Aceh, Komisi I berpesan kepada delegasi RI agar bertahan pada otonomi khusus. Padahal delegasi Jakarta sudah membuka pintu untuk lebih luwes dengan membuka kemungkinan modifikasi undang-undang. Jadi, baik Cilangkap mau pun Senayan, beranggapan bahwa kehadiran RI di Helsinki itu sendiri sudah sebagai konsesi yang kemudian diimbangi GAM dengan menyingkirkan isu kemerdekaan. Dengan demikian GAM seperti dituntut mengalah dalam semua hal, alias bertekuk lutut. Padahal penengah Ahtisaari, seperti semua penengah lain dalam setiap perundingan, tentunya berupaya menciptakan win-win solution. Masalahnya bukannya setiap tuntutan GAM harus dipenuhi untuk mengimbangi konsesi mereka itu. Masalah intinya adalah masa depan Aceh. Dampak musibah tsunami jelas membuat masyarakat jera dan lelah konflik, sehingga banyak masyarakat kurang peduli lagi siapa yang bakal menang di lapangan, TNI atau GAM, yang penting harus ada kedamaian. Di sini GAM yang terpukul di lapangan, kini mempertaruhkan nama dan kredibilitasnya, dan seharusnya di situ pula Jakarta bertaruh. Apalagi, Jakarta harus menjalankan proyek rekonstruksi yang berjangka panjang, yang jika sukses dapat membuka peluang Jakarta merebut kembali hati rakyat Aceh. Tetapi cara-cara Cilangkap dan Senayan tadi, tampaknya hanya akan membuang air mandi bayi, sekaligus dengan bayinya. Dengan kata lain, mereka tidak menyadari taruhan strategis Jakarta di Aceh pada tahap Helsinki keempat ini. Yang mencolok, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam banyak hal dikatakan tengah diuji berat, misalnya soal korupsi dan kasus Munir. Dan setiap kali, Presiden Yudhoyono sendiri menanggapi dengan profil tinggi dan mengeluarkan pernyataan tentang masalah korupsi dan menuntaskan kasus Munir. Tapi sampai sekarang SBY belum bicara sedikitpun mengenai Aceh yang proses perdamaiannya bisa terjegal di lapangan. Dan Wapres Jusuf Kalla yang paling banyak bersuara optimistis, sekarang terancam kehilangan juru runding andalannya, yaitu Ketua Delegasi Menkeh-HAM Hamid Awaluddin. Hamid, jagonya Wapres Kalla, yang dulu merintis perdamaian Malino untuk Poso, besar kemungkinan, akan menjadi tersangka kasus KPU sekembalinya dari Helsinki. Walhasil, masalah Aceh akan terpulang langsung pada kepemimpinan SBY-Kalla. Mampukah SBY mengatur TNI dan Kalla menertibkan DPR lewat Golkar? Lebih dari pada soal korupsi dan Munir, isu Aceh akan menguji jatuh bangunnya kepemimpinan SBY-Kalla. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
