---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Kamis 26 Mei 2005 14:40 UTC



** AS TUTUP KEDUBES DI JAKARTA DAN KONSULAT JENDERAL

** 15 DAN 10 TAHUN PENJARA UNTUK PHILIP KARMA DAN YUSAK PAKAGE

** FRONT BARU UNTUK SEMENTARA PEMENANG PEMILU PARLEMEN SURINAME

** GEMA WARTA TOPIK ULASAN PERS: KEMBALINYA PEROMPAK DI SELAT MALAKA DAN 
PEMBANGUNAN KEMBALI ACEH BERJALAN LAMBAN

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: NATO BANTU UNI AFRIKA DALAM MISI DI DARFUR

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: SUDAH WAKTUNYA UNTUK REFORMASI PBB?

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: APA YANG TERJADI APABILA SEBAGIAN WARGA 
EROPA MENOLAK RUUD?

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: SOAL ACEH, UJIAN BAGI KEPEMIMPINAN SBY-KALLA



* AS TUTUP KEDUBES DI JAKARTA DAN KONSULAT JENDERAL

Pemerintah Amerika Serikat menutup kedutaan besar dan misi-misi diplomatik 
lainnya di Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut juru bicara 
kedubes Amerika di Jakarta ini adalah tindakan pencegahan, karena ada laporan 
ancaman terorisme tetapi ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Untuk 
sementara aturan itu berlaku untuk kedutaan besar di Jakarta dan konsulat 
jenderal di Jawa Timur, Bali dan Sumatra.


* 15 DAN 10 TAHUN PENJARA UNTUK PHILIP KARMA DAN YUSAK PAKAGE

Pengadilan kota Jaya Pura, Papua menjatuhkan hukuman penjara 15 dan 10 tahun 
untuk aktivis pro-kemerdekaan Papua, Philip Karma dan Yusak Pakage karena 
terbukti mengkhianati negara. Keduanya ditahan karena mengibarkan bendera Papua 
Merdeka, Bintang kejora pada tanggal 1 Desember 2004 lalu. Menurut hakim 
hukuman ini lebih berat dari yang diminta jaksa penuntut karena keduanya tidak 
pernah menunjukkan penyesalan bahkan beberapa kali menyatakan bukan warga 
Indonesia.


* FRONT BARU UNTUK SEMENTARA PEMENANG PEMILU PARLEMEN SURINAME

Koalisi pemerintah Front Baru yang berkuasa di Suriname kemungkinan seperti 
yang sudah diperkirakan sebelumnya, akan memenangkan pemilihan umum parlemen, 
tetapi kali ini mereka kehilangan banyak suara. Karena itu masa depan 
pemerintah Presiden Ronald Venetiaan masih belum pasti. Untuk sementara koalisi 
Front Baru memperoleh 25 kursi di parlemen dari 51 kursi yang diperebutkan. 
Sekarang koalisi pemerintah hanya memegang secara keseluruhan 33 kursi di 
parlemen. Sementara Partai NDP pimpinan mantan panglima Desi Bouterse 
memperoleh 15 kursi. Partai Rakyat pimpinan mantan presiden Jules Wijdenbosch 
mendapat enam kursi.

Yang mengagetkan adalah perolehan kursi Koalisi A, yang salah satunya adalah 
Partai ABOP pimpinan mantan panglima pemberontak Ronnie Brunswijk. Koalisi ini 
mendapat empat kursi. Sampai sekarang lebih dari separoh kertas suara telah 
dihitung. Rabu kemarin 334 ribu warga Suriname telah memberikan suara. Mereka 
tidak hanya memilih anggota parlemen baru, tetapi juga anggota dewan distrik 
atau DPRD-nya Suriname.


* WTO MULAI PEMBICARAAN KEANGGOTAAN IRAN

Organisasi Perdagangan Dunia WTO membuka pembicaraan dengan Iran mengenai masa 
depan keanggotaan negara Islam ini. Hal itu sekarang mungkin karena Amerika 
Serikat mencabut veto mengenai keanggotaan Iran. Rabu kemarin pemerintah 
Teheran mencapai persetujuan dengan juru runding Eropa, Inggris, Prancis dan 
Jerman. Di dalamnya ditetapkan untuk melanjutkan perundingan mengenai rencana 
Teheran mengembangkan teknologi nuklir. Persetujuan itu menjadi alasan bagi 
Washington untuk mencabut veto mengenai keanggotaan Iran dalam WTO. Masih belum 
jelas kapan Iran resmi menjadi anggota.


* PERUNDINGAN INDIA-PAKISTAN MENGENAI KASHMIR

Di ibukota Pakistan Islamabad, para wakil pemerintah India dan Pakistan 
melangsungkan perundingan dua hari mengenai sejumlah kasus wilayah perbatasan. 
Perundingan ini adalah bagian dari proses perdamaian antara kedua negara 
berkekuatan nuklir tersebut. Para wakil pemerintah mencoba mencari jalan keluar 
masalah sekitar gletsyer Siachen yang terletak di pegunungan Himalaya. Selama 
20 tahun terakhir wilayah Kashmir menjadi ajang pertempuran tentara kedua 
negara. Sejak November 2003 berlaku gencatan senjata di Kashmir.


* KONPERENSI PASUKAN PERDAMAIAN AFRIKA DI ETHIOPIA

Mulai Kamis ini di ibukota Ethiopia, Addis Abeba, dilangsungkan konperensi 
internasional mengenai pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Darfur di Sudan 
Barat. Pasukan perdamaian Afrika yang bertugas saat ini tidak punya peralatan 
yang memadai, misalnya jaket tahan peluru dan helikopter. Konperensi tersebut 
diselenggarakan atas usulan sekjen PBB Kofi Annan, guna mencari bantuan dana 
dan logistik. Saat ini sekitar 2300 pasukan perdamaian Uni Afrika ditugaskan di 
Darfur, dan menurut rencana jumlah tersebut akan dilipat-tigakan tahun ini 
juga. Wilayah Darfur di Sudan Barat sudah beberapa lama diteror milisi-milisi 
Arab. Pemerintah Khartum mendukung perlawanan anggota milisi terhadap pihak 
pemberontak. Hingga sekarang telah 180 ribu penduduk Darfur tewas, sementara 
dua juta lainnya melarikan diri. Perundingan perdamaian mengenai wilayah Darfur 
akan dimulai kembali 10 Juni mendatang di Nigeria, setelah terhenti selama 
setengah tahun.


* LIVERPOOL PEMENANG CHAMPIONS LEAGUE

FC Liverpool berhasil mengantongi piala Champions League setelah pertandingan 
final yang mendebarkan di Stadion Attaturk di Istambul, Turki. Klub Inggris itu 
mengalahkan klub Italia AC Milan lewat tendangan penalti. Di babak pertama, AC 
Milan kelihatannya keluar sebagai pemenang setelah Paolo Maldini dan Herman 
Crespo menyarangkan bola dan mengubah kedudukan menjadi 3-0. Tetapi di babak 
kedua, dalam waktu dua belas menit Liverpool berhasil menyamakan kedudukan 
menjadi 3-3, lewat tendangan Steven Gerard, Vladimir Simcer dan Xabi Alonso. 
Selama dua kali masa perpanjangan duel tetap berakhir sama kuat, karena itu 
ditentukan lewat tendangan penalti. Penjaga gawang Liverpool Jerzey Dudek 
menjadi pahlawan karena berhasil menahan tendangan tiga pemain AC Milan di 
penalti.


* SUTRADARA ISMAIL MERCHANT TUTUP USIA

Sutradara Inggris Ismail Merchant meninggal dunia Rabu kemarin dalam usia 68 
tahun. Merchant terkenal lewat filmnya A Room With A View, Howard's End, The 
Remains of The Day, Maurice dan The Bostonians. Film pertama hasil karya 
Merchant adalah The creation of A Woman di tahun 1961, dan langsung mendapat 
nominasi Oscar. Selama karirnya sutradara Inggris ini sering bekerjasama dengan 
sutradara james Ivory. Keduanya mendapat penghargaan khusus BAFTA Award di 
tahun 2002. BAFTA adalah penghargaan tertinggi industri film Inggris, lawan 
dari Oscar di Amerika.


* BERITA BURSA

Pasar bursa Amsterdam dibuka 0,1% lebih tinggi dari nilai penutupan Rabu lalu. 
Indeks AEX dibuka pada 366. Nilai tukar euro terhadap dolar Amerika tercatat 
$1,2602.

Sementara di Tokyo, indeks Nikei ditutup pada 11.027, atau  0,1% lebih tinggi 
dari Rabu kemarin.


* ULASAN PERS: KEMBALINYA PEROMPAK DI SELAT MALAKA, BANTUAN KORAN IRLANDIA 
UNTUK ACEH DAN PEMBANGUNAN KEMBALI ACEH BERJALAN LAMBAN


Selama dua bulan setelah bencana gempa dan tsunami di Asia, orang tidak 
menjumpai satu pun perompak di sepanjang jalur pantai Asia Selatan dan Afrika. 
Demikian International Herald Tribune. Para perompak yang biasanya beroperasi 
di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan seakan hilang secara misterius. Sejumlah 
analis maritim menjelaskan kemungkinan banyak perompak tewas atau tenggelam 
akibat tsunami. 

Tetapi sejak 28 Februari lalu, perompak-perompak ini kembali beraksi. Sebuah 
kapal tunda dirampok didekat pelabuhan Pinang, Malaysia. 12 Maret silam, 
seorang kapten dan masinis kapal tangker diculik di perairan Indonesia dan 14 
Maret lalu dua awak kapal Jepang disandera ketika berada di Selat Malaka. 
Setelah tsunami, banyak kapal perang asing, terutama Amerika, berseliweran di 
sekitar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Menurut International Herald 
Tribune, setelah kapal-kapal perang ini ditarik mundur timbul kekosongan, maka 
para perampok kembali aktif. 

Penjagaan wilayah laut yang paling strategis dan paling sibuk di dunia ini 
dilakukan angkatan laut Indonesia dan Malaysia yang miskin. International 
Herald Tribune mencatat, satu-satunya cara mengakhiri perompakan adalah 
kehadiran armada angkatan laut yang kuat. Tokyo mendesak negara-negara Asia 
mendukung persetujuan anti-perompakan laut. Tetapi masalah ini peka karena 
menyangkut pengawasan wilayah teritorial. Sementara keinginan pihak industri 
jelas, mendesak pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penjagaan di laut 
untuk menjamin keselamatan kapal-kapal yang melewati Selat Malaka. Demikian 
International Herald Tribune.

Kita beralih ke Aceh. Seorang wartawan harian Irlandia Belfast Telegraph 
menceritakan pengalaman mengunjungi wilayah bencana, menelusuri sumbangan dana 
yang diberikan para pembaca koran tersebut. Di salah satu desa nelayan ia 
berkenalan dengan Sufrisa, gadis kecil berumur 10 tahun yang bersama abangnya 
ditampung di panti asuhan UNICEF. Sufrisa yang melihat dengan mata kepala 
sendiri bagaimana tsunami menelan kedua orang tuanya, bahkan bersedia pergi ke 
Jerman untuk berbagi pengalaman dengan anak-anak seumurnya.

Staf Unicef Banda Aceh kagum pada ketabahan dan kebesaran hati Sufrisa. 
Walaupun begitu wajah gadis cilik ini berubah sedih ketika mengenang orang 
tuanya. Ditambahkan ia bisa melupakan kesedihan kalau berada di sekolah dan 
bermain dengan teman-temannya. Wartawan Irlandia itu puas, sumbangan para 
pembaca Belfast Telegraph tidak sia-sia karena bisa membahagiakan seorang gadis 
cilik Aceh.

Masih di Aceh, koresponden harian Inggris The Guardian melaporkan pemulihan dan 
pembangunan jalan baru di sepanjang pantai Barat Aceh memudahkan bantuan 
pangan, papan dan mengembalikan harapan warga desa-desa yang hancur akibat 
tsunami. Hingga sekarang banyak desa hanya bisa menerima bantuan lewat 
helikopter atau kapal ferry. Karena itu pemerintah Jakarta menetapkan 
pembangunan kembali jalan raya di sepanjang pantai Barat Aceh sebagai prioritas 
utama. Ribuan prajurit TNI dikerahkan dalam tiga bulan mendatang. Saat ini 
puluhan jembatan dibangun, sementara di sejumlah tempat tidak jelas dimana 
jalan berakhir. Pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur, demikian The 
Guardian baru dimulai di sekitar Lamno. Penduduk harus menunggu berbulan-bulan 
sebelum program ini terlaksana, atau mereka harus mencontoh warga Lhok Seudu.

Sejumlah organisasi bantuan dalam dan luar negeri juga telah memulai program 
pembangunan kembali desa-desa yang hancur tanpa menunggu keputusan Jakarta. 
Sementara pencairan dana Aceh kemungkinan baru dimulai Juni atau Juli 
mendatang, dan sampai saat itu para penduduk harus putus asa dalam penantian, 
dan banyak yang merasa dilupakan. Di desa lain, para penduduk mengubur 
sisa-sisa mayat yang ditemukan, karena ingin mulai menanam padi Agustus 
mendatang. 

Demikian The Guardian dan sekian ulasan pers.


* NATO BANTU UNI AFRIKA DALAM MISI DI DARFUR


Pakta Pertahanan NATO dan Uni Eropa akan memberi dukungan luas kepada misi 
perdamaian Uni Afrika di Darfur, Sudan. Saat ini misi tersebut terdiri dari dua 
ribu pasukan dan akan ditingkatkan sebanyak empat kali dalam waktu dekat. Namun 
Uni Afrika kekurangan berbagai sarana serta kapasitas militer untuk bisa 
menjalankan misi besar dengan berhasil. Oleh karena itu, mereka meminta 
dukungan NATO dan Uni Eropa. Perincian bantuan militer tersebut dibicarakan 
hari ini di ibukota Ethiopia Addis Abeba. Ulasan redaktur perdamaian dan 
keamanan Hans de Vreij.

Untuk pertama kalinya militer NATO akan beraksi di Afrika, walaupun tidak akan 
ada serdadu mereka yang menginjakkan kaki di bumi Sudan. Hal ini tidak saja 
ditentang keras oleh pemerintah Sudan sendiri. Sebagian besar pemerintah 
negara-negara Afrika juga menentang pengiriman pasukan Eropa atau Amerika ke 
Darfur. Afrika harus menyelesaikan sendiri masalah mereka. Demikian pendirian 
negara-negara Afrika. Namun sejauh ini, sedikit sekali yang sudah tercapai 
dengan kasus Darfur ini.

Menurut Sekjen NATO Jaap de Hoop Scheffer, saat ini sekitar sepuluh ribu orang 
tewas setiap bulannya akibat penderitaan dan kekerasan. Amerika Serikat dan Uni 
Eropa berpendapat harus diambil tindakan untuk mengakhiri penderitaan itu. 
Kompromi berhasil dicapai dengan Uni Afrika. Pasukan NATO atau Uni Eropa tidak 
akan melakukan aksi melawan milisi Janjaweed atau dua kelompok pemberontak lain 
di wilayah itu, tapi akan memberikan dukungan militer luas kepada misi 
perdamaian Uni Afrika di sana.

Uni Afrika antara lain meminta helikopter tempur dan helikopter angkut; ratusan 
kendaraan lapis baja, seribu kendaraan mulai dari jeep sampai ambulans, dan 
aparat komunikasi serta berbagai hal yang dibutuhkan dalam operasi militer 
besar. NATO selanjutnya menyatakan bersedia  membantu Uni Afrika dalam bidang 
intelijen. Ini mungkin merupakan bantuan terpenting   yang dapat diberikan 
NATO. Militer Afrika di Darfur bisa dikatakan beroperasi secara buta. Dengan 
foto-foto satelit, sensor, ataupun pesan-pesan sadapan dari pihak-pihak yang 
bertikai, maka NATO bisa membekali militer Afrika itu. Lebih lanjut, NATO 
mengatakan bersedia membantu dalam mengendalikan komando serta melatih pasukan 
perdamaian Afrika. Masih belum jelas di mana itu akan dilaksanakan, tapi 
tampaknya di Afrika. 

Uni Eropa akan membantu misi Afrika di Darfur. Ini berarti untuk kedua kalinya 
militer Uni Eropa membantu sebuah negara Afrika. Misi perdamaian sebelumnya, 
yang relatif kecil, bertempat di Republik Demokratik Kongo, dulu Zaire. Uni 
Eropa menjanjikan pelbagai pesawat angkut militer dan kendaraan serta akomodasi 
bagi pasukan perdamaian yang tahun depan jumlahnya akan ditambah menjadi 12 
ribu dari 8.000 pasukan akhir tahun ini. 

Sementara itu, tidak tertutup kemungkinan Dewan Keamanan PBB akhirnya akan 
meminta NATO untuk melakukan aksi militer sendiri di Darfur, atas nama PBB. 
Dalam Dewan Keamanan terdapat konsensus bahwa pertumpahan darah di Darfur harus 
diakhiri. Apabila Uni Afrika tidak mampu maka lembaga lain harus bertindak. 
Satu-satunya yang bisa dengan cepat melakukannya adalah NATO. Mungkin bukan 
kebetulan kalau baru-baru ini NATO menggelar latihan pasukan gerak cepat baru, 
dan skenarionya didasarkan pada situasi Darfur.


* SUDAH WAKTUNYA UNTUK REFORMASI PBB?


Kamis kemarin, perlemen Belanda de Tweede Kamer, memperdebatkan usul Sekjen PBB 
Kofi Annan untuk mereformasi PBB, yang diajukannya Maret lalu. Perhatian akan 
tertuju pada reformasi Dewan Keamanan PBB yang adalah lembaga terpenting dalam 
wadah PBB. Annan mengusulkan untuk menaikkan jumlah anggota Dewan Keamanan dari 
15 menjadi 24 negara. Semua anggota PBB termasuk Belanda diminta pendapatnya 
terhadap usul ini. Lebih lanjut laporan redaktur lembaga internasional 
Pieternel Gruppen:

Dalam laporan berjudul 'In Lager Freedom' Sekjen PBB Kofi Annan antara lain 
mengusulkan dua model pembaruan Dewan Keamanan. Pembaruan ini sangat mendesak, 
karena merupakan prasyarat membuat PBB lebih cekatan dalam abad ke 21. Namun 
keinginan reformasi ini bukan sesuatu yang baru, demikian Niek Biegman, yang 
mewakili Belanda di PBB pada tahun 1992 sampai 1997.

Niek Biegman: Memang sering menjadi topik pembicaraan, namun saya tidak 
menanggapinya, karena menurut hemat saya, waktu itu usul reformasi hanya omong 
kosong melulu, buang waktu saja.

Namun akhir-akhir ini suara-suara yang meminta reformasi makin santer. Citra 
PBB tercoreng akibat invasi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003. Dewan 
keamanan gagal menghentikan invasi Irak oleh salah satu anggotanya. Di samping 
itu, korupsi dalam program minyak untuk pangan mencemari nama baik PBB. 
Kemudian pelecehan seksual oleh para serdadu PBB di Konggo menggegerkan juga. 
Namun Niek Biegman menambahkan masalah pribadi juga mempengaruhi Annan.

Niek Biegman: Masa jabatan Annan selesai akhir tahun depan. Jadi ia harus 
bertindak pada musim gugur tahun ini. Tidak bisa ditunda lagi. 

Annan memang tergesa-gesa karena sang sekjen merasa adalah hal penting untuk 
melengkapi PBB dengan sarana yang tepat untuk abad ke 21. Sampai sekarang 
susunan Dewan Keamanan PBB mencerminkan situasi awal pada tahun 1945. Para 
pemenang perang dunia kedua dihadiahi keanggotaan permanen dengan hak veto: 
Cina, Prancis, Britania Raya, Uni Sovyet, serta Amerika Serikat. 

Niek Biegman: Kalau kita tinjau susunan Dewan Keamanan, tentu saja ini 
menggelikan. Prancis yang berpenduduk 60 juta menduduki kursi permanen, 
sedangkan India dengan penduduk 1 miliar tidak.

Biegman berpendapat situasi janggal ini sebaiknya sudah ditiadakan di masa 
lalu, namun Dick Leeurdijk pakar hubungan internasional pada Institut 
Clingedael berpendapat, masih terlalu pagi untuk menerima anggota permanen baru 
Dewan Keamanan. Situasi dunia belum berubah, kekuatan politik ekonomi dan 
militer masih berpusat di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan hak veto yang 
merupakan hak khusus tentu saja tidak akan diserahkan dengan suka rela.

Dick Leurdijk: Tak mungkin Amerika di bawah presiden Bush akan suka rela 
menyerahkan posisi menguntungkan dalam PBB.

Leurdijk berpendapat Dewan Keamanan baru siap untuk direformasi dalam 50 tahun 
lagi, kalau memang negara-negara semacam Brasilia dan India sudah siap. 
Leeurdijk memperkirakan, dirinya tidak akan mengalami Dewan Keamanan gaya baru.

Dick Leurdijk: Paket perubahan ini yang paling besar dalam sejarah PBB, 
diperkirakan akan diperdebatkan secara panjang lebar, jadi bagaimana mungkin 
akan dicapai kesepakatan dalam jangka waktu setengah tahun saja.

Menariknya, untuk soal hal ini Biegman juga pesimis.

Niek Biegman: Pada tahun 1945 PBB didirikan dalam bentuk final, susah untuk 
diubah. Kelima anggota permanen memiliki hak veto juga untuk soal reformasi. 
Bisa diperkirakan tidak akan ada perubahan yang akan merugikan status mereka. 
Dewan Kemanan terpaksa berfungsi seperti yang sudah-sudah.


* APA YANG TERJADI APABILA SEBAGIAN WARGA EROPA MENOLAK RUUD?


Ke 25 negara anggota Uni Eropa haruslah menyetujui rencana undang-undang dasar 
Eropa dalam satu setengah tahun mendatang. 10 negara akan menggelar referendum. 
Namun ini merupakan proyek beresiko tinggi, karena hasil negatif referendum itu 
akan bisa memperlambat proses penyatuan Eropa. Lebih jauh ulasan redaktur Eropa 
Thijs Papot.

Seluruh negara anggota telah setuju dengan isi dari rencana UUD Eropa itu. 
Mereka duduk, berunding bersama sampai kelahiran RUUD tersebut. Jika disetujui 
maka RUUD itu akan disahkan oleh parlemen masing-masing negara anggota. Di 
tingkat pemerintahan dan parlemen isi RUUD tersebut hanya sedikit mendapat 
tentangan. Memang ada kecenderungan yang menyatakan RUUD itu seharusnya lebih 
baik mengatur kebijakan sosial dan lingkungan. Namun sebagian besar 
partai-partai politik setuju dengan apa yang tercantum dalam RUUD itu. Mereka 
percaya UUD Eropa kali ini lebih demokratis dan terutama lebih baik dibanding 
Perjanjian Nice yang saat ini berlaku. Kesepakatan itu menjadi sulit untuk 
diterapkan setelah pemekaran Uni Eropa, sekarang jumlah negara anggota Uni 
Eropa hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu. Sementara belum ada yang bisa 
memastikan akhir proses pemekaran itu.  

Dukungan terhadap RUUD Eropa itu sangat kuat di parlemen masing-masing 
negara-negara Eropa. Hal itu pulalah yang terjadi di negara-negara yang telah 
meratifikasi RUUD Uni Eropa, di antaranya Jerman, Austria dan Yunani. Dari 569 
suara di parlemen Jerman hanya 23 yang menentang. Sementara mayoritas anggota 
parlemen Belanda juga mendukung RUUD tersebut. Namun tampaknya itu bukanlah 
cerminan sesungguhnya pendapat mayoritas rakyat Belanda. 

Di 10 negara anggota, pemerintah atau parlemen menggelar referendum, atau yang 
boleh juga dikatakan sebagai saran rakyat kepada wakilnya. Spanyol merupakan 
negara pertama yang melangsungkan referendum. Hasilnya positif, dengan 76 
persen mendukung namun jumlah pengguna suara hanya mencapai 40 persen. Pekan 
depan giliran Prancis dan Belanda. Menurut jajak pendapat terakhir, rakyat 
kedua negara akan menentang RUUD tersebut. Sesudah itu secara bergiliran 
referendum akan digelar di Ceko, Denmark, Polandia, Irlandia, Luksemburg, 
Portugal dan kemungkinan Britania menjadi negara terakhir. Ratifikasi parlemen 
paling lambat harus sudah dilakukan pada 1 November 2006.

Apa yang terjadi jika satu atau lebih dari negara menentang RUU Itu? Hal itu 
patut dipertanyakan setelah ancaman serius dari Prancis dan Belanda. Untuk itu 
jawabannya tergantung pada masing-masing parlemen nasional. Apakah mereka 
memang benar menerima "saran" rakyat atau tidak mempedulikan hasil referendum 
itu begitu saja. Tujuh dari 10 negara penyelenggara menyebut referendum hanya 
merupakan sarana konsultasi. Itu berarti hasil referendum tidaklah mengikat, 
seperti di Belanda. Hasil yang tidak mengikat itu menurut Parlemen Belanda de 
Tweede Kamer akan terjadi jika jumlah warga yang menggunakan hak suara mereka 
tidak sampai 30 persen atau jika terlihat bahwa RUUD ditampik berdasarkan 
sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan UUD Eropa. Seperti misalnya rencana 
keanggotaan Turki atau penerapan mata uang euro. Di Denmark, Irlandia dan 
Prancis, hasil referendum bersifat mengikat. Berarti parlemen wajib menghormati 
apapun pilihan rakyat. 

Jika setelah semua referendum digelar, maka ada beberapa skenario kemungkinan. 
Kalau RUUD itu ditolak oleh lima atau lebih negara maka pemberlakuan itu dalam 
waktu singkat akan dibatalkan. Di samping itu, juga harus dilihat negara mana 
yang menentang RUUD. Jika saja negara kecil seperti Belanda atau Denmark, maka 
Komisi Eropa akan berupaya mencari jalan keluar terbaik. Secara teoritis, suatu 
negara bisa memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Karena pada prinsipnya satu 
negara kecil tidak bisa menghalangi pemberlakuan undang undang dasar. Pada 
prakteknya negara itu akan membuat beberapa perubahan dan persyaratan serta 
selanjutnya kembali menggelar referendum. Hal semacam itu terjadi di Denmark 
pada saat negara itu menetang perjanjian Maastricht.

Jika terdapat satu atau lebih negara besar yang menolak RUUD ini, seperti 
Prancis atau Inggris, maka perubahan kecil tidaklah cukup. Secara resmi tidak 
ada rencana lain untuk masalah ini. Namun jika itu toh terjadi, maka seharusnya 
ada perjanjian lain yang harus digulirkan. Jika belum ada perjanjian baru, maka 
Perjanjian Nicelah yang tetap akan berlaku. Tentu saja proses penyatuan Eropa 
akan mengalami hambatan. Sementara citra Uni Eropa sebagai persatuan 
negara-negara dengan kekuatan politik dan ekonomi akan menurun.


* Normal;heading 1;
GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KPU MAKIN KOSONG, AKANKAH PILKADA TERGANGGU?

KPU MAKIN KOSONG, AKANKAH PILKADA TERGANGGU?


Intro: Terseretnya sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum KPU, dalam kasus 
dugaan korupsi dikhawatirkan mengganggu kinerja KPU. Salah  satu  perhelatan 
besar yang akan dihadapi KPU dalam waktu dekat adalah pemilihan kepala daerah 
secara langsung, di sini KPU bertugas mendampingi KPU Daerah. Bagaimana kinerja 
KPU setelah ditinggalkan pimpinan dan beberapa anggotanya? Berikut laporan Tim 
Liputan 68H 

Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin telah resmi berstatus tersangka. Sejak saat 
itu, ia pun menginap di penjara Kepolisian Daerah Jakarta, menunggu proses 
pengadilan. Rekannya, Mulyana W. Kusumah, sudah lebih dulu menyandang status 
tersangka, dan ditahan di Penjara Cipinang.

Penetapan status tersangka terhadap Nazaruddin, berakibat kosongnya kursi pucuk 
pimpinan KPU, serta beberapa jabatan pengurus lainnya. Apalagi, satu anggota 
KPU diangkat menjadi menteri, yaitu Menteri Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia, 
Hamid Awaluddin. Sementara, sejumlah pejabat KPU lainnya masih harus hilir 
mudik ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksan, 
seputar dugaan korupsi. Pejabat dan staf KPU ibarat anak ayam kehilangan induk. 
KPU berjalan terseok-seok, tidak seperti biasanya.

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Ray Rangkuti, khawatir 
kerja KPU yang tidak normal ini akan mengganggu agenda nasional lainnya. Itulah 
pemilihan kepala daerah secara langsung, mulai 1 Juni mendatang.

Ray Rangkuti: Itu juga kendala kondisi psikologis tidak tepat. Enam yang 
tersisa tidak sepenuhnya memikirkan KPU, meskipun mungkin yang enam juga secara 
tidak efektif melakukan tugas-tugas mereka sebagai anggota KPU. Apalagi 
keenam-enamnya menunggu nasib juga.

Sementara itu, pemerintah belum memutuskan langkah-langkah menghadapi penahanan 
Nazaruddin Syamsuddin dan Mulyana W. Kusumah. Juru bicara  Kepresidenan Andi 
Alfian Mallarangeng mengatakan, pemerintah menilai penahanan sejumlah anggota 
KPU tidak akan menggangu pilkada.

Andi Alfian Mallarangeng: Memang rujukan KUPD adalah peraturan pemerintah, 
bukan keputusan KPU. Karena itu dalam hal ini memang peran KPU Pusat dalam 
pemilihan kepala daerah sama sekali minimal atau sangat minimal. Itu juga dalan 
konteks berfungsinya KPUD, dalam menjalankan tugasnya untuk Pilkada, apapun 
yang terjadi di KPU Pusat itu tidak langsung mengganggu jalannya apa yang 
dilakukan KPUD.

Menurut Andi Mallarangeng, pemerintah belum berencana mengganti orang-orang 
yang diduga terlibat korupsi di KPU. Pemerintah saat ini masih menunggu 
perkembangan penyidikan dan pengadilan. Pemerintah juga menunggu kemungkinan 
adanya anggota KPU lain yang terkait dalam kasus korupsi ini.

Senada dengan pemerintah, Ketua Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan mengatakan, 
sebelum ada keputusan tetap pengadilan terhadap para pejabat KPU itu, tidak 
etis mengganti mereka yang diduga terlibat.

Ferry Mursidan: Jangan kita yang melakukan vonis lebih dulu dengan mengganti 
mereka, dan sebagainya. Menurut saya itu menjadi satu hal yang tidak elegan 
dalam upaya penyelesaian diri. Kemudian, dalam konteks KPUnya, lebih baik dari 
sekarang mulai merancang sebuah perundang-undangan, seperti apa konstruksi KPU 
kita ke depan, pada saat nanti KPU sekarang habis masa jabatannya.

Namun, dari kantor Sekretariat Negara, terdengar pernyataan berbeda. Menteri 
Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah akan segera 
mengusulkan sejumlah nama kepada DPR untuk diseleksi menjadi calon anggota KPU 
yang baru.

Sementara itu, KIPP mengusulkan agar pemerintah segera membentuk forum bersama 
untuk membahas agenda pergantian sejumlah pejabat KPU yang tersangkut kasus 
korupsi. Koordinator KIPP, Ray Rangkuti menilai kerja KPU tidak efektif bila 
tidak segera diambil tindakan.

Ray Rangkuti: Yang paling pokok dari ini semua, menurut saya, forum ini 
dipergunakan untuk mengeliminasi kemungkinan Pilkada dikooptasi oleh 
pemerintah. Segera setelah itu kan mereka menginventarisir kasus-kasusnya. Nah 
menurut saya sih, pertama, kalau konteksnya Pilkada, adalah memberi penjelasan 
tentang beberapa pasal yang dianggap masih bermasalah. Artinya masih 
multi-interpretasilah terhadap undang undang itu. Mereka memberi penjelasan 
gitu. Kedua, adalah menginventarisir daerah-daerah konflik dan mencari 
solusinya. Ketiga, juga mencari tahu daerah-daerah yang mungkin melaksanakan 
atau tidak untuk bulan Juni ini. Kita sudah lihat, Depok misalnya, Panwasnya 
sudah secara tegas mengatakan, agar minta ditunda. Itu contoh ya. Itu yang akan 
dikonsultasikan, dihitung dan dilihat kembali apakah iya. Setelah itu baru 
hal-hal yang elementer ya sifatnya.

Ray Rangkuti mengusulkan forum bersama itu diisi unsur pemerintah dan 
masyarakat. Tujuannya agar kerja KPU dapat berjalan seperti sediakala.

Kata Rangkuti sebaiknya pemerintah dan Komisi II DPR segera bertemu untuk 
menentukan status para pejabat KPU yang kini menjadi tersangka. Menurut Ray 
Rangkuti, ada dua pilihan, yaitu dua pejabat yang menjadi tersangka itu non 
aktif atau diminta mundur. Di luar itu, tentu ada pula pilihan lain, 
membubarkan KPU dan memindahkan tugasnya pada lembaga lain. Di Jerman misalnya 
tugas KPU dipikul oleh biro pusat statistik. Di sana dianggap terlalu mahal 
untuk membuka lembaga khusus yang hanya bertugas lima tahun sekali.


Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum




* SOAL ACEH, UJIAN BAGI KEPEMIMPINAN SBY-KALLA


Babak keempat pembicaraan informal tentang Aceh dibuka kemarin di ibukota 
Finlandia, Helsinki, dengan ditengahi mantan presiden Martti Ahtisaari dari 
Crisis Management Initiative, CMI. Pihak Indonesia tampak bersemangat": "sama 
optimistisnya dengan babak sebelumnya," ujar ketua delegasi Hamid Awaluddin. 
Sedangkan pihak Gerakan Aceh Merdeka GAM mengimbau agar pihak TNI menahan diri 
di lapangan. Kali ini, masalah pengaturan keamanan akan menjadi isu utama, 
sementara pihak GAM mempelajari tanggapan resmi Jakarta tentang soal-soal yang 
lain yang juga peka. Helsinki babak keempat memasuki tahap yang genting. 
Laporan redaksi di Hilversum.


Hari pertama babak keempat ini masih bersifat rutin, kedua pihak berbicara 
secara terpisah dengan penengah Martti Ahtisaari, dan segera disusul dengan 
pertemuan bersama. Tidak mengherankan, semua masih mulus, karena pihak Jakarta 
baru menyampaikan tanggapan resmi terhadap dua risalah GAM, satu tentang 
partisipasi politik dan self government yang disampaikan dalam kesempatan 
terdahulu, dan satu lagi tentang bagi hasil untuk Aceh. Dan, pihak GAM masih 
harus menanggapinya dan kemungkinan akan membahasnya Jum'at ini. Sebaliknya, 
pihak Jakarta kemarin diperkirakan menerima risalah baru dari GAM, kali ini 
tentang pengaturan keamanan, dan Jakarta belum menanggapinya. 

Tetapi, persoalannya sekarang semakin pelik. Ini terkesan dari perundingan yang 
dijadwalkan dari 26 Mei sampai 1 Juni, sekarang sudah dimajukan sehingga 
berakhir 31 Mei. Lembaga CMI sudah menjadwalkan jumpa pers Martti Ahtisaari 
pada 31 Mei. Jadi perlu mencegah pembatalan dini dengan cara segera menanam 
komitmen untuk melanjutkan pembicaraan membahas usulan-usulan baru, soal 
politik dan ekonomi dari Jakarta dan soal keamanan dari GAM, untuk dibahas 
dalam babak kelima. Jadi, aspek-aspek yang peka dari tanggapan masing-masing 
pihak itu belum akan dibahas tuntas dalam babak keempat ini. 

Sementara itu, apa pun retorika diplomatik dari Helsinki, perkembangan di 
lapangan tetap tidak memberi harapan cerah. Kontak senjata semakin meningkat 
sejak proses Helsinki dimulai Januari lalu, dan ini diakui sendiri dengan tegas 
oleh Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto. Memang, unjuk gigi di lapangan 
merupakan hal biasa yang mendahului dialog dalam rangka memperkuat posisi 
runding. Rupanya konsesi GAM untuk tidak membicarakan isu kemerdekaan di 
Helsinki ditangkap di Jakarta sebagai taktik GAM mengulur waktu dalam rangka 
memperkuat diri kelak. TNI sendiri biasa bereaksi galak menjelang perundingan 
seperti upaya Jenderal Ryamizard menjelang perundingan CoHA Maret dua tahun 
lalu. Sekarang, TNI juga tidak menanggapi upaya gencatan senjata sepihak yang 
ditawarkan GAM, padahal di meja runding pihak Jakarta justru mengusulkan 
penghentian permusuhan secara permanen. Bagaimana mungkin mengusulkan 
penghentian permusuhan di meja runding, sekaligus meningkatkan aksi memburu 
musuh di lapangan?  

Begitu pula dengan pergantian status Aceh dari Darurat Sipil ke Tertib Sipil 
pekan silam. Dalam undang-undang RI tidak pernah ada rumusan Tertib Sipil, 
bahkan Pangdam Iskandar Muda yang baru Mayjen Supiyadin menjabarkan status Aceh 
itu secara lebih jujur dan tegas. Pergantian status Aceh, katanya, adalah 
urusan polisi, sedangkan kami, TNI di hutan tetap hukum rimba statusnya. Dengan 
kata lain, perang jalan terus. Memperkuat posisi runding dengan unjuk gigi di 
lapangan itu sah-sah saja, tapi, masalahnya, semua ini hanya akan membingungkan 
rakyat dan merugikan kredibilitas Jakarta, khususnya tentara sendiri. 

Jadi, benarlah kekhawatiran sementara pihak pasca babak keempat yang lalu bahwa 
upaya runding Jakarta ini bisa diganjal oleh Cilangkap dan Senayan, yaitu Mabes 
TNI dan markas parlemen. DPR dalam tanggapannya berulangkali tidak menunjukkan 
pengertian akan situasi berunding. Dalam pertemuan pekan ini malah DPR menuntut 
batasan waktu bagi proses Helsinki, bahkan ada yang meminta proses itu 
dihentikan saja. Sementara DPR berpegang ketat pada konstitusi dan 
undang-undang tanpa memahami gentingnya sikon Aceh, Komisi I berpesan kepada 
delegasi RI agar bertahan pada otonomi khusus. Padahal delegasi Jakarta sudah 
membuka pintu untuk lebih luwes dengan membuka kemungkinan modifikasi 
undang-undang. 

Jadi, baik Cilangkap mau pun Senayan, beranggapan bahwa kehadiran RI di 
Helsinki itu sendiri sudah sebagai konsesi yang kemudian diimbangi GAM dengan 
menyingkirkan isu kemerdekaan. Dengan demikian GAM seperti dituntut mengalah 
dalam semua hal, alias bertekuk lutut. Padahal penengah Ahtisaari, seperti 
semua penengah lain dalam setiap perundingan, tentunya berupaya menciptakan 
win-win solution. 

Masalahnya bukannya setiap tuntutan GAM harus dipenuhi untuk mengimbangi 
konsesi mereka itu. Masalah intinya adalah masa depan Aceh. Dampak musibah 
tsunami jelas membuat masyarakat jera dan lelah konflik, sehingga banyak 
masyarakat kurang peduli lagi siapa yang bakal menang di lapangan, TNI atau 
GAM, yang penting harus ada kedamaian. Di sini GAM yang terpukul di lapangan, 
kini mempertaruhkan nama dan kredibilitasnya, dan seharusnya di situ pula 
Jakarta bertaruh. Apalagi, Jakarta harus menjalankan proyek rekonstruksi yang 
berjangka panjang, yang jika sukses dapat membuka peluang Jakarta merebut 
kembali hati rakyat Aceh. 

Tetapi cara-cara Cilangkap dan Senayan tadi, tampaknya hanya akan membuang air 
mandi bayi, sekaligus dengan bayinya. Dengan kata lain, mereka tidak menyadari 
taruhan strategis Jakarta di Aceh pada tahap Helsinki keempat ini. 

Yang mencolok, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam banyak hal 
dikatakan tengah diuji berat, misalnya soal korupsi dan kasus Munir. Dan setiap 
kali, Presiden Yudhoyono sendiri menanggapi dengan profil tinggi dan 
mengeluarkan pernyataan tentang masalah korupsi dan menuntaskan kasus Munir. 
Tapi sampai sekarang SBY belum bicara sedikitpun mengenai Aceh yang proses 
perdamaiannya bisa terjegal di lapangan. Dan Wapres Jusuf Kalla yang paling 
banyak bersuara optimistis, sekarang terancam kehilangan juru runding 
andalannya, yaitu Ketua Delegasi Menkeh-HAM Hamid Awaluddin. Hamid, jagonya 
Wapres Kalla, yang dulu merintis perdamaian Malino untuk Poso, besar 
kemungkinan, akan menjadi tersangka kasus KPU sekembalinya dari Helsinki. 

Walhasil, masalah Aceh akan terpulang langsung pada kepemimpinan SBY-Kalla. 
Mampukah SBY mengatur TNI dan Kalla menertibkan DPR lewat Golkar? Lebih dari 
pada soal korupsi dan Munir, isu Aceh akan menguji jatuh bangunnya kepemimpinan 
SBY-Kalla.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke