--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 30 Mei 2005 14:30 UTC ** PARA PEMIMPIN EROPA SAYANGKAN PENOLAKAN PRANCIS SOAL UUD EROPA ** PELEDAK BOM TENTENA DIDUGA JEMAAH ISLAMIAH ** DUA BOM DI HILLA IRAK RENGGUT 20 NYAWA ** ULASAN PERS: PENOLAKAN PRANCIS TERHADAP RUUD EROPA MENCEMASKAN ELIT POLITIK BELANDA DAN PERUNDINGAN GAM-RI. ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PRANCIS HAKUL YAKIN DENGAN NON-NYA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MALADEWA DILINDAS DUA BENCANA: TSUNAMI DAN SEPINYA WISATA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: BOM DI TENTENA, TANGGUNGJAWAB KALANGAN DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI? ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: MASALAH KEAMANAN DAN MONITORING PALING ALOT DALAM PEMBICARAAN ACEH DI HELSINKI * PARA PEMIMPIN EROPA SAYANGKAN PENOLAKAN PRANCIS SOAL UUD EROPA Penolakan Prancis terhadap undang-undang dasar Eropa, ditanggapi risau oleh sebagian besar pemimpin negara-negara Eropa. Kendati demikian hasil ini tidak dipandang sebagai kegagalan. Ketua komisi Uni Eropa, Jose Manuel Barroso menilainya sebagai 'masalah serius', tetapi tidak melihat alasan merubah rancangan undang-undang dasar. Perdana Menteri Britania, Tony Blair menyatakan perlu diskusi baru mengenai Eropa, khususnya masalah ekonomi. Blair tetap berharap elektorat Belanda akan mendukung RUU, pada referendum Rabu lusa. Hongaria negara baru Uni Eropa, menyayangkan hasil Prancis, karena bisa menghambat kebersamaan Eropa. Sementara Slovenia negara baru lain, tidak mempermasalahkan penolakan Prancis. Ahad kemarin 56% elektorat Prancis menyatakan "non" atau tidak pada referendum UUD Eropa. * PELEDAK BOM TENTENA DIDUGA JEMAAH ISLAMIAH Dua ledakan bom di pasar Tentena akhir pekan silam kemungkinan ulah kelompok Jemaah Islamiyah, demikian pemerintah Indonesia. Organisasi teror ini dipandang sebagai sayap Al Qaedah di Asia Tenggara. Dua ledakan di pasar ramai Tentena Poso itu menewaskan 20 korban jiwa dan mencederai puluhan lain. Polisi telah mendengar beberapa saksi mata, tetapi belum melakukan penangkapan. Di tahun 1990 an Poso merupakan kawasan konflik berdarah antara umat islam dan kristen. * DUA BOM DI HILLA IRAK RENGGUT 20 NYAWA Dua ledakan bom di kota Hilla Irak menewaskan sedikitnya 20 orang. Satu bom meledak ditengah-tengah, antrian para calon pegawai negeri untuk tes kesehatan. Ledakan lain terjadi di gedung tempat demonstrasi aparat polisi yang menuntut kenaikan gaji. Sementara itu tentara Amerika Serikat menangkap Mohsen Abdul-Hamid pemimpin partai terbesar Suni. Tidak ada penjelasan soal penangkapan pemimpin Partai Islam Irak itu. Partai Suni ini memboykot pemilu Irak, 30 Januari silam, tetapi bulan silam mereka menyatakan ingin berperan dalam perpolitikan di Irak. * BAGI PM BELANDA, PENOLAKAN PRANCIS MOTIVASI BELANDA UNTUK MENDUKUNG RUU EROPA Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende menilai bahwa penolakan Prancis memberlakukan UUD Eropa adalah alasan bagi elektorat Belanda untuk justru mendukung UUD. PM Belanda menilai bahwa Belanda punya tanggungjawab sendiri dan banyak keuntungan serta kemajuan yang bisa diraih dari UUD bersama Eropa. Partai-partai berkuasan Belanda, CDA, VVD dan D66 berpendapat bahwa elektorat Belanda jangan sampai terpengaruh hasil di Prancis. Partai-partai pemerintah dan partai besar oposisi PvdA berharap mayoritas penduduk Belanda akan mendukung RUUD pada referendum Rabu lusa. Sementara partai Sosialis yang beroposisi justru melihat penolakan Prancis sebagai penyemangat bagi penentang UUD Eropa. * PASUKAN INTERNASIONAL SASARAN BOM AFGHANISTAN Ledakan bom di ibukota Afghanistan, Kabul mencederai tujuh orang. Serangan ditujukan pada kendaraan pasukan internasional NATO, ISAF, tetapi menimpa taksi yang melaju di belakangnya. Empat penumpang taksi dan tiga pejalan kaki terluka. Sebelumnya sebuah roket jatuh tidak jauh dari kantor ISAF di Kabul, tanpa menelan korban. * DUA JUTA MASSA MERIAHKAN PAWAI HOMO, GAY PRIDE BRASIL Pawai kaum homo, Gay Pride di Sao Paulo Brasil berlangsung sangat marak tahun ini dengan dua juta peserta. Demikian panitia penyelenggara dan polisi. Belum pernah sebelumnya pawai homo dan lesbi dimeriahkan peserta sebanyak itu. Jalan-jalan di kota bisnis Brasil itu dipenuhi para peserta pesta. Gay Pride di Sao Paulo itu juga bertujuan sebagai unjuk rasa menuntut pernikahan sejenis dan persamaan hak bagi kaum homo. Di Brasil, negara katolik terbesar dunia, kaum homo masih kerap kali jadi korban kekerasan dan diskriminasi. * KONFLIK DAGANG CINA UNI EROPA MEMANAS Konflik dagang antara Uni Eropa dengan Cina mulai meruncing. Cina mengumumkan akan menghapuskan kutipan pajak ekspor bagi 81 jenis produk tekstil dan membatalkan pajak ekspor bagi 72 jenis tekstil lainnya. Padahal Uni Eropa justru meminta pemerintah Cina agar mengurangi arus deras tekstil murah dari Cina ke Eropa. Brussel mengancam akan melarang impor kaos dan benang tenun. Beijing menilai keputusan Eropa itu menghambat perdagangan bebas dunia. * BERITA BURSA SENIN SIANG Penolakan Prancis terhadap RUU Eropa juga berdampak kurang baik pada bursa-bursa Eropa. Hari senin dibuka dengan kerugian. Indeks CAC-40 di Paris 0,75 memulai Senin lebih rendah. Indeks AEX di bursa effek Amsterdam rugi 0,25 persen menjadi 366. Bursa Frankfurt nyaris tidak mengalami perubahan. Sementara itu nilai tukar mata uang euro terhadap dolar C 1,00 = 1,2522 * PENOLAKAN PRANCIS TERHADAP RUUD EROPA MENCEMASKAN ELIT POLITIK BELANDA DAN PERUNDINGAN GAM-RI. "Saya kecewa", demikian ungkapan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende kepada harian pagi Belanda de Volkskrant menanggapi hasil referendum di Prancis. Rabu lusa, giliran Belanda yang menggelar referendum soal RUUD Eropa. Meskipun kubu pendukung terpukul dengan hasil di Prancis, Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende mengimbau pemilih Belanda jangan sampai terpengaruh dan harus memberikan keputusannya sendiri. Mengutip kalangan penyelenggara jajak pendapat, De Volkskrant menilai hasil Prancis bakal membangkitkan semangat kubu Belanda yang menolak RUU. Para pemilih Belanda bisa dibagi dalam empat kelompok. Sejumlah kecil yang ingin keluar dari Eropa, menolak. Kelompok kecil yang pro-Satu Eropa, mendukung. Sepertiga pemilih yang puas dengan kondisi Eropa sekarang, mendukung. Dan kelompok terbesar 40% tidak menentang Uni Eropa, tetapi menilai pemerintahan Eropa terlalu cepat mengambil keputusan. Kelompok terbesar inilah yang sebenarnya masih ragu dan merasa selama ini elit politik tidak cukup memberi jawaban atas keraguan mereka. Demikian de Volkskrant. Dua hari yang masih bersisa menjelang referendum di Belanda akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh politisi penentang dan pendukung untuk berkampanye habis-habisan. Bagaimanapun juga mereka sependapat untuk mengimbau supaya sebanyak mungkin pemilih memberikan suara Rabu lusa, demikian de Vokskrant. Beralih ke Helsinki Finlandia soal perundingan GAM-RI. Perundingan berhenti sehari lebih cepat, menyambut putaran berikutnya demikian kantor berita Reuters soal perundingan GAM-RI di Helsinki. Kedua kubu kini kembali ke markas masing-masing membicarakan dukumen baru mengenai konsesi dan kompromi tentang partisipasi politik dan gencatan senjata konflik tiga dasa warsa. Inilah yang akan mendasari perundingan putaran berikutnya 11 Juli di Helsinki, demikian kantor berita Jepang, Kyodo News lewat laman situsnya. Orang dekat mediator Martti Ahtisaari, mengatakan pengertian "pemerintahan sendiri" merupakan salah satu topik utama perundingan, kemudian amnesti bagi pejuang GAM adalah topik penting lain. Mediator Crisis Management Initiative CMI menyodorkan proposal menempatkan tim internasional 100 sampai 200 aparat dari Uni Eropa dan ASEAN. Pejabat sipil, polisi dan tentara tanpa senjata dan bertugas memantau pelaksanaan kesepakatan damai yang kemungkinan akan dicapai. Yang pasti kesepakatan damai di Helsinki sangat penting bagi pencairan dana bantuan untuk rekonstruksi Aceh pasca tsunami, demikian Kyodo News. Dan sekian pula ulasan pers kali ini. * PRANCIS HAKUL YAKIN DENGAN NON-NYA Intro: Dengan tegas rakyat Prancis bersuara menolak rencana Undang-Undang Dasar Uni Eropa. Dengan pemberi suara mencapai 70%, 55% rakyat Prancis menyatakan menolak rencana UUD itu. Tetapi bagi Brussel, markas besar Uni Eropa, ini tidaklah berarti bahwa RUUD Eropa sudah mati. Belanda sekarang tetap mengancam untuk, seperti Prancis, juga bersuara tidak. Laporan redaktur Uni Eropa Johan Huizinga. Walaupun sudah banyak diperkirakan bahwa rakyat Prancis akan menolak rencana Undang-Undang Dasar Eropa ini, keputusan mereka tetap merupakan pukulan berat. Itu terutama karena begitu besarnya jumlah penolakan yang mencapai 55%. Ini adalah penolakan tegas yang tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Belum lagi setengah jam setelah hasilnya diketahui, Presiden Jacques Chirac tampil dalam pidato di televisi, mengakui kekalahannya. Jacques Chirac: Saudara-saudara sebangsa, baik di tanah air mau pun di negeri asing. Prancis sudah mengadakan eksperimen demokratis. Secara mayoritas anda sudah menolak UUD Eropa. Keputusan anda itu berdaulat dan saya mengetahuinya. Selain itu Chirac juga memperingatkan sekarang akan sulit bagi Prancis untuk mempertahankan kepentingannya di dalam Uni Eropa. Di sini sang presiden menunjuk pada pengalaman Irlandia dan Denmark. Kedua negara harus menempatkan diri di luar arena diplomatik Uni Eropa karena rakyat mereka menolak perjanjian Eropa. Tetapi Prancis bukanlah Irlandia maupun Denmark. Prancis adalah salah satu pendorong terbesar dalam kerjasama erat Uni Eropa. Lebih dari itu, masih dipertanyakan apakah rakyat Prancis tetap rencana UUD Uni Eropa. Rabu lusa Belanda juga akan menggelar referendum. Jajak pendapat memperlihatkan bahwa penolakan Prancis akan mempengaruhi para pemilih Belanda. Perdana Menteri Jan Peter Balkenende juga melihat bahaya ini. Ia menekankan traktat RUUD dan referendum di negara-negara lain harus terus berlanjut. Justru sekarang, demikian Balkenende, ketika rakyat Prancis sudah menolaknya, maka rakyat Belanda harus menerima rencana Undang-Undang Dasar ini. Demikian perdana menteri Belanda Jan Peter Balkenende. Jan Peter Balkenende: Proses ratifikasi di negara-negara Eropa tentu saja akan berlanjut. Adalah hak setiap negara anggota untuk menyikapi persetujuan Undang-Undang Dasar ini. Justru setelah hasil di Prancis muncul makin banyak alasan untuk menyetujuinya, karena dengan UUD ini bisa dicapai kemajuan dengan perjanjian Rencana UUD ini. Perdana Menteri Luxemburg dan sekaligus ketua bergilir Uni Eropa Jean Claude Juncker menyatakan bahwa para pemimpin Eropa baru akan melakukan inventarisasi pada tanggal 1 November 2006 sesudah semua referendum digelar dan semua parlemen negara anggota menentukan sikap mereka terhadap RUUD. Juga bagi Jerman, yang mendukung RUUD tanpa referendum, perjanjian itu tidak berarti sudah mati. Menlu Inggris Jack Straw, bersikap hati-hati menanggapi hal ini. 'Kita harus terlebih dulu berpikir masak-masak'. Disangsikan Perdana Menteri Tony Blair masih akan menggelar referendum sesudah penolakan warga Prancis ini, karena bisa berarti bunuh diri politik. Referendum Inggris itu rencananya akan digelar awal tahun 2006. Terlebih lagi, warga Inggris lebih menentang RUUD dibandingkan warga Prancis. Jadi pertanyaannya apakah para pemimpin Eropa dalam KTT mereka Juni mendatang akan memutuskan untuk sementara memetieskan RUUD ini. Tetapi ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barrosso, menutup kemungkinan itu. Menurutnya, tidak ada gunanya apabila sekarang dilakukan penyesuaian terhadap RUUD. Barroso: Seperti diketahui, tidak ada prosedur ratifikasi tunggal. Ada 25 prosedur ratifikasi. Jadi sangatlah sulit mengambil kesimpulan didasarkan pada satu hasil. Sedangkan pesannya sendiri saling bertentangan. Sebagian mengatakan mereka menghendaki peran Eropa yang lebih besar tapi sebagian mengatakan sebaliknya. Pesan warga Prancis yang menolak RUUD itu bersifat mendua, demikian pendapat Barroso. Sebagian menentang karena mereka hendak mengurangi peran Eropa, tapi sebagian menentang justru karena mereka menghendaki peran Eropa yang lebih besar. Bagi Brussel, RUUD itu belum mati. Pertanyaannya, apakah referendum baru di Prancis, katakan setahun lagi, akan menawarkan penyelesaian. Formula seperti ini pernah sukses diberlakukan di Denmark dan Irlandia, tapi mereka hanyalah para pelaku kecil di Eropa yang besar. * MALADEWA DILINDAS DUA BENCANA: TSUNAMI DAN SEPINYA WISATA Jutaan dolar bantuan yang dijanjikan belumlah cair dan wisatawan juga belum datang kembali. Inilah bencana langsung yang dialami Maladewa. Hampir semua tempat peristirahatan di gugus kepulauan itu sudah bisa menerima tamu lagi hanya beberapa minggu sesudah tsunami, tapi tidak ada wisatawan yang datang. Walaupun kerusakan material tidaklah parah, tapi dampak ekonominya benar-benar bencana. Lebih jauh laporan redaktur Marijke van den Berg. Pantai berpasir putih yang dipenuhi pohon kelapa, air laut yang biru serta matahari yang bersinar penuh. Ibarat sebuah surga kecil di bumi. Tetapi warga setempat tidak merasa tinggal di surga. Walaupun kerusakan akibat tsunami relatif kecil, demikian pula dengan korban jiwa yang mencapai 100 orang bisa dikatakan paling rendah, tapi kerugian itu baru tampak sesudah air surut. Wisatawan secara masal menghindari kepulauan Maladewa. Menurut Ganbat Bansal wakil direktur Villa Hotels, jaringan hotel yang mengusai lima pulau di Maladewa, tingkat hunian kamar mencapai 40 sampai 50 persen saja. Salah satu hotel mereka di Paradise Island, ibarat hotel hantu katimbang tempat istirahat yang gemerlap. Hanya 30% kamar yang terisi. Memang belum sampai PHK, tapi bagi karyawan yang sebagian besar mengandalkan uang tip tamu, ini merupakan jerat keuangan. Sedikitnya wisatawan ini tidak saja berdampak terhadap hotel-hotel di pulau itu, tapi juga omzet toko, pemasok, dan berbagai sekolah selam. Demikian Bram Steller. Ia adalah direktur Trans Maldivian Air, yang dengan pesawat-pesawat airnya mengangkut wisatawan ke berbagai pulau. Perusahaannya juga sangat menderita akibat tidak adanya wisatawan. Sebagian besar pendapatan penduduk Maladewa tergantung dari wisata. Penduduk terutama terancam menjadi korban bencana demi bencana. Mereka masih menderita akibat tsunami. Berbeda dari tempat-tempat peristirahatan itu, tempat-tempat yang paling parah dihantam gelombang tsunami adalah pulau-pulau yang dihuni penduduk asli. Sejumlah pulau kecil sudah tak bisa dihuni lagi, sedangkan di pulau-pulau lain, masih banyak rumah rusak. Di pulau kecil seperti Guraidhoo, sejumlah keluarga masih tinggal di tenda-tenda. Lambannya bantuan ini disebabkan oleh masalah logistik. Demikian Aishath Jeelan dari pusat pemulihan tsunami PBB di pulau utama, Male. Semuanya harus diangkut dengan perahu dari Male ke pulau-pulau terpencil. Ini butuh waktu dan biaya. Dari 65 juta dolar yang dijanjikan, baru 47 juta yang cair. Tetapi untuk jangka panjang, bukan itu masalahnya. Akibat tsunami, Maladewa mundur 20 tahun. Demikian kata Jeelaan. Sebelum tsunami, Maladewa tampaknya akan berhasil keluar dari daftar negara-negara paling terbelakang dan masuk dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah. Tsunami menggilas perkembangan tersebut. Oleh karenanya, gugus kepulauan itu kehilangan peluang ekonomi dan kredit internasional. Inilah bencana sesungguhnya. Keadaan masih bisa diubah apabila wisatawan datang kembali. Namun tidak semua warga Maladewa dapat mengharapkannya. Misalnya saja penduduk Guraidhoo. Penduduk segera kembali pada mata pencaharian yang telah mereka lakukan 20 tahun yang lalu, yaitu mencari ikan. * BOM DI TENTENA, TANGGUNGJAWAB KALANGAN DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI? Peledakan bom di Tentena, kedua terbesar sesudah bom Bali, mementahkan kembali upaya-upaya damai yang telah dirintis antara warga kristen dan muslim di sana. Sebanyak 20 orang tewas dan puluhan lain cedera. Tidak lama sesudah peledakan, muncul dugaan bahwa aksi itu dilakukan oleh kaki tangan al-Qaeda. Tetapi ada pula faktor-faktor lokal yang perlu dipertimbangkan. Demikian tanggapan Pendeta Reynaldi Damanik. Reynaldi Damanik [RD]: Ini hantaman yang luar biasa. Selama ini kami melakukan upaya-upaya damai dan bahkan kami telah melakukan sekian banyak pertemuan dengan pihak-pihak muslim. Bahkan tanggal 14 Mei yang lalu, di Tentena ini, setelah konflik sejak tahun 1998, untuk pertamakalinya diadakan acara Maulid Nabi di mesjid di Tentana ini dan kami semua menghadirinya juga. Kami juga membentuk Aliansi Kemanusiaan untuk Poso dengan saudara-saudara muslim yang selama ini dituduh sebagai garis keras di Poso. Itu berjalan dengan baik semuanya. Peristiwa ini benar-benar sangat mengecewakan dan ini tindakan yang sangat biadadb dan tidak berperikemanusiaan. Korban-korban ini sebagian besar adalah para pengungsi yang belum kembali ke tempat mereka. Dan mereka berusaha untuk membangun kehidupan di pasar tradisional di Tentena ini, hidup apa adanya. Harus kena bom lagi seperti itu. Radio Nederland [RN]: Pak Damanik, tetapi ini kan tidak berarti bahwa upaya perdamaian itu akan dihentikan dengan adanya peristiwa ini? RD: Tentu tidak. Ini tantangan. Tidak boleh berhenti. Yang kami berupaya melakukannya sekarang ada beberapa hal. Pertama tentunya masih pada tahap emergensi dan sekarang ini masih terus dilakukan tindakan untuk menolong korban-korban yang luka cukup parah. Di samping itu juga melakukan upaya-upaya penghiburan bagi 20 keluarga yang berduka cita akibat meninggal dunia. Kami juga harus bekerja keras beserta dengan berbagai pihak agar masyarakat tidak terprovokasi, tidak melakukan tindakan kekerasan dan jangan langsung menuduh pihak-pihak tertentu. Biarlah proses hukum ini bisa dilakukan. Masyarakat memang menerima itu. Mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka masih mau mendengar. Tapi kami tahu bahwa mereka itu masih menahan perasaannya dan kami merasa bahwa kami mulai lagi dari nol sekarang, mulai bangkit lagi untuk meyakinkan masyarakat. Nah oleh karena itu bagaimana caranya supaya masyarakat yakin, kami mengatakan kepada kapolri bahwa selama ini berbagai peristiwa bom yang ada di Sulawesi Tengah, juga penembakan-penembakan itu sebagian besar belum bisa terungkap. Kami tidak ingin hal ini juga terjadi seperti ini. Nah kami mendesak pemerintah agar benar-benar profesional untuk melakukan pengusutan ini. Di samping itu juga tentu perananan masyarakat. Kami juga melakukan imbauan kepada masyarakat kalau bisa memberikan kesaksian, informasi sekecil apapun itu. Masyarakat juga enggan kalau diperiksa di kantor polisi maka kami menyiapkan kantor sinode Gereja-Gereja Sulawesi Tengah, dan polisinya datang ke kantor. Dan ternyata dengan cara begini,ada banyak sekali orang yang menunggu untuk memberikan keterangan. RN: Seperti yang sudah dikatakan Pak Damanik, situasi belakangan sudah kondusif, sudah timbul rasa saling percaya antar warga. Jadi tampaknya mustahil bahwa pelaku pemboman ini adalah orang-orang lokal? RD: Mustahil itu orang-orang lokal. Itu pasti dari luar wilayah Tentena atau wilayah Poso. Paling kurang dari luar wilayah Tentena. Tetapi pada satu sisi, kalau kita mau menganilisa secara logika, pasti walauapun dia orang dari luar, pasti dia punya akses di dalam sini. Kita harus obyektif melihat itu. RN: Menurut Pak Damanik, apa motif di balik pemboman itu? RD: Kita masih sulit untuk mengatakan itu. Tetapi untuk sekedar analisa dan bukan menuduh siapapun, ada beberapa faktor di sini. Yang pertama tentu ada sekelompok orang yang tidak menginginkan Poso ini damai. Sementara di wilayah Poso ini diadakan pengusutuan terhadap kasus korupsi, misalnya masalah bantuan-bantuan pengungsi yang lalu dan berbagai program pemerintah yang lain. Di samping kasus korupsi, ada lagi sekarang momennya pada saat akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di sini. Kampanye akan dimulai tanggal 13 nanti dan pemilihan itu dilaksanakan tanggal 30 Juni ini. Nah itu bisa dianalisa punya kaitan dengan hal-hal seperti itu. Di samping itu juga, di sini ada proyek pemerintah yang cukup besar, yaitu pembangunan pusat tenaga air di sekitar Tentena ini. Nah itu juga bisa jadi bahan analisa. RN: Tetapi ada juga versi lain, bahwa pelaku pemboman itu adalah buron Dr. Azhari dan Noordin Mohamad Top. Bagaimana Pak? RD: Ya kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa saja mereka juga sudah punya murid di mana-mana ya, tidak harus mereka berdua. Tetapi saya juga masih berpikir secara logika apakah benar yang namanya Azhari dan Noordin Top ini ada di dunia ini ya. Demikian Pendeta Reynaldi Damanik * MASALAH KEAMANAN DAN MONITORING PALING ALOT DALAM PEMBICARAAN ACEH DI HELSINKI Pembicaraan perdamaian Aceh yang ditengahi Crisis Management Initiative, CMI, di Helsinki kemarin menghadirkan sejumlah pakar dari Uni Eropa untuk menjelaskan mekanisme pemantauan keamanan. Menurut rencana, Uni Eropa dan ASEAN akan diminta memantau pelaksanaan jika tercapai persetujuan damai, yang diharapkan dapat diteken Agustus mendatang. Bentuk pemerintahan otonom Aceh telah dibahas, tapi jatuh-bangunnya proses Helsinki banyak bergantung pada pengaturan keamanan dan monitoring pelaksanaannya. Laporan Aboeprijadi Santoso dari Helsinki Hampir semua aspek penyelenggaraan pemerintahan otonom di Aceh telah dibahas dan dicapai sejumlah titik temu, kecuali yang berimplikasi perubahan UUD seperti soal bendera, lagu dan wewenang visa. Menurut Ketua Delegasi RI, Hamid Awaluddin, ada titik temu bahwa hal ihwal internasional, keamanan, hukum, moneter dan agama merupakan wewenang pusat, sedangkan gubernur dan pemda, pemerintahan daerah, dapat mengatur sendiri struktur kepegawaian, pengelolaan tanah, hutan dan laut 12 mil lepas pantai, eksplorasi dan ekspoilitasi sumberdaya alam, serta investasi asing. Tapi ini belum berarti semua itu telah diterima, karena kesepakatan, baru ada, apabila keseluruhannya telah disepakati. Sekali pun demikian, Hamid berpendapat, ada pemahaman GAM terhadap otonomi seperti tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004. Namun, masalah kunci yang dapat menjadi ganjal adalah soal pengaturan keamanan dan monitoring, atau pengawasan dan pemantauan. Menurut usulan sementara yang diajukan oleh penengah Martti Ahtisaari dari CMI, sebagian TNI dan Brimob harus ditarik mundur sesuai kebutuhan lokal, dan gerilya GAM harus dilucuti. Atau, dalam eufemismenya di sini; rasionalisasi dan decommissioning. Dengan kata lain, satuan-satuan non-organik Indonesia yang diduga sekitar 39 ribu itu harus mengalah, harus mundur dipulangkan dan GAM harus dilucuti. Jadi, TNI dan Brimob harus mundur dari posisi semula yang mereka anggap sebagai posisi keunggulan militer, sedangkan GAM harus menanggalkan persenjataannya. Yang terakhir ini bisa berarti berakhirnya GAM sebagai kekuatan gerilya. Nah, akankah para pemimpin GAM di pengasingan ini mampu membujuk satuan-satuannya untuk bubar? Dalam sejarah, kita tahu, terjadi konflik berat gerilya dan diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan, dalam kasus Timor Timur, Fretilin pun tak mau bubar, mereka hanya mundur ke kantong-kantong menjelang persetujuan RI-Portugal di New York, Mei 1999. Jadi, kami tanyakan kepada penasehat dan delegasi GAM, Damien Kingsbury dan kepada anggota delegasi GAM Nur Djuli, apakah soal monitoring ini dapat menjadi titik kritis, atau soal make or break, Damien Kingbury: Make or break? No, but we're getting close to the point where we would like to see aan agreement, but of course there are some matters to be discussed. Terjemahan: Membuat berhasil atau menggagalkan? TIdak, tetapi kita sudah dekat pada perjanjian, tetapi tentu saja masih ada hal-hal yang patut dibicarakan. Radio Nederland [RN]: Apakah Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan jawaban kongkrit mengenai usulan GAM tentang pengaturan keamanan? Nur Djuli [ND]: Semua itu masih dalam diskusi. You tanya apakah ini make or break, pada taraf perundingan sekarang ini, saya pikir kita tidak lagi berbicara tentang make or break (menggagalkan atau membuat berhasil, red.). Kita mesti make, membuat berhasil. Kedua belah pihak sudah berjalan begitu jauh, jadi saya pikir soal break itu sudah jauh sekali ya. Kita sudah pada tingkat make, cuman soalnya bagaimana, how to make (bagaimana membuat berhasil?, red.) RN: Nur Djuli, pihak GAM sudah membuang tuntutan kemerdekaan, bukan cita-cita tapi tuntutannya. Apa yang pihak GAM peroleh dari pihak Indonesia setelah memberi konsesi besar itu? ND: Iya, kembali, kembali lagi saya katakan, kita ini sedang berunding, belum ada persetujuan apa-apa. Belum ada ini didrop, itu diambil. Soal-soal itu doesn't arise (tidak muncul, red.) kata orang Ingris ya. Demikian Nur Djuli. Sementara itu pihak RI, dalam hal ini Sofyan Djalil membenarkan, ide penengah CMI adalah pemantauan itu dilakukan oleh tim tentara, polisi dan sipil asing yaitu dari Uni Eropa dan ASEAN yang semuanya tidak bersenjata, tapi ini bukan pasukan perdamaian. Ini hanya wasit dalam pengaturan keamanan, katanya; Sofjan Djalil: Dan itu hal yang krusial bagaimana senjata GAM diserahkan, nanti GAM tidak ada senjata lagi tapi di pihak yang lain juga bagaimana kehadiran TNI dan Brimob di Aceh, bisa dikurangin. Nah secara prinsip memang seperti panglima mengatakan bahwa kita tidak perlu tentara banyak di Aceh. Seandainya tidak ada gerakan bersenjata. Tapi apakah DPR akan menyetujui semua ini? Tentang ini, Ketua delegasi RI Hamid Awaluddin mengimbau perlunya pengertian DPR Hamid Awaluddin: Saya kira begini ya anda harus realistis bahwa konflik Aceh itu adalah konflik yang hampir tiga dekade. Nah kemudian anda lihat berbagai ikhtiar yang dilakukan selama ini, itu belum pernah ada yang mencapai final. Selalu saja ada masalah ketika tiba pada masalah implementasi dari kesepakatan. Oleh karena itu kita harus precise dan tegas bahwa apapun yang kita sepakati nanti antara Republik Indonesia dengan pihak GAM, harus ada mekanisme monitoring, agar kesepakatan-kesepakatan itu dijalankan secara konsisten. Bagaimana mungkin anda menjalankan kesepakatan kalau tidak ada mekanisme monitoringnya kan. Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Helsinki --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
