--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 18 Februari 2009 16:10 UTC ** MENLU CLINTON TIBA DI JAKARTA ** TAMBAHAN TENTARA AMERIKA DI AFGHANISTAN ** VIRUS AIDS LANDA CINA ** TINJAUAN PERS: TUNGGAKAN TNI DAN PENGADILAN PELEMPAR SEPATU IRAK ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MENINDAK TERORISME MERONGRONG PENEGAKAN HUKUM ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PROSPEK EKONOMI BELANDA SURAM ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: WANITA SURINAME DI PERINGKAT PERTAMA DALAM URUSAN PARTISIPASI TENAGA KERJA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: HILLARY CLINTON AJAK INDONESIA BANGUN ERA BARU ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: UU PERADILAN MILITER DAN PELANGGARAN HAM MASA LAMPAU * MENLU CLINTON TIBA DI JAKARTA Menlu Amerika, Hillary Clinton, hari ini tiba di Indonesia. Ia antara lain akan mengadakan pembicaraan dengan rekan sejawatnya, Menlu Indonesia, Hassan Wirajuda. Kamis besok, Menlu Hillary Clinton akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak pihak memperkirakan, hubungan pemerintahan baru Amerika dengan Indonesia akan makin erat. Dulu, pada masa kecilnya, Presiden Barack Obama pernah tinggal selama empat tahun di Jakarta. Hal ini menggembirakan banyak warga Indonesia. Walaupun demikian, berbagai kelompok Islam garis keras memprotes kunjungan Hillary Clinton ini. Selanjutnya, beberapa pemuka muslim menolak undangan makan malam bersama Menlu Clinton dan rombongan. Menurut Ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin, makan malam bersama tidak ada gunanya, jika tidak ada peluang untuk berdialog. * TAMBAHAN TENTARA AMERIKA DI AFGHANISTAN Presiden Amerika, Barack Obama, mengirim 17.000 tentara tambahan ke Afghanistan. Hal ini merupakan penambahan pertama jumlah kekuatan tentara Amerika di Afghanistan. Saat ini, kekuatan tentara Amerika di Afghanistan berjumlah 38.000 orang. Dalam beberapa bulan mendatang, jumlah tersebut akan meningkat hingga 60.000 orang. Sejak masa kampanye lalu, Presiden Obama berulang-kali menyatakan, pusat perhatian akan berubah, dari Irak ke Afghanistan. Sekarang situasi di Irak makin aman, sedang keamanan di Afghanistan terus memburuk. Bagian terbesar dari kekuatan tambahan tersebut akan ditempatkan di Afghanistan Selatan. Sejauh ini, pengaruh Taliban di wilayah tersebut makin besar. Kini, tentara Belanda, Britania Raya dan Kanada, juga bertugas di Afghanistan Selatan. * VIRUS AIDS LANDA CINA Tahun lalu di Cina, virus aids merupakan penyakit infeksi paling mematikan, ketimbang tbc dan penyakit anjing gila. Demikian pengumuman Departemen Kesehatan Cina. Selama sembilan bulan pertama tahun 2008, sekitar 7.000 orang meninggal dunia akibat penyakit aids. Sementara jumlah orang pengidap virus aids, bertambah dua kali lipat. Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa Bangsa, jumlah pengidap aids di Cina, jauh lebih banyak ketimbang angka yang diumumkan pemerintah. Walaupun demikian, kini tampaknya pemerintah Cina menangani masalah aids ini lebih sungguh-sungguh. Ahad lalu, pemerintah Cina melancarkan kampanye, agar para pengidap penyakit seksual menular berusaha mencari bantuan tenaga kesehatan. * BENCANA ALAM AUSTRALIA Polisi memperkirakan jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di Australia Tenggara tidak akan bertambah lagi. Sejauh ini, korban tewas berjumlah 201 orang. Korban terakhir adalah seorang petugas barisan pemadam kebakaran, di negara bagian Victoria, Selasa kemarin. Korban tewas tertimpah runtuhan pohon. Di bagian lain, Australia sedang menghadapi bencana hujan deras dan banjir. Dengan akibat banyak jalan tertutup. Di negara bagian Western Australia, perusahaan tambang, Rio Tinto, mengalami kesulitan dalam proses penambangan bijih besi. Banjir juga melanda negara bagian Queensland dan New South Wales. * OBAMA BICARA DENGAN KARZAI Presiden Amerika, Barack Obama, berjanji pada rekan sejawatnya di Afghanistan, Hamid Karzai, akan terus bekerja sama dalam upaya menghadapi terorisme. Sejak saat pelantikan, baru kali ini Presiden Obama berhubungan dengan Presiden Karzai. Menurut beberapa sumber, sebenarnya Presiden Obama meragukan kemampuan Presiden Karzai, menghadapi korupsi di Afghanistan. Sedang, menurut sumber-sumber dari kalangan pemerintah Afghanistan, dua pemimpin tersebut sepakat membuka lembaran baru dalam hubungan dua negara. * BAKU TEMBAK DI GUINEA EKUATOR Tentara Guinea Ekuatorial mengumumkan berhasil menggagalkan serangan pada istana presiden. Menurut pihak tentara, sekelompok pria bersenjata, datang ke ibukota Malabo, menggunakan perahu-perahu kecil. Mereka lalu mencoba bergerak menuju istana. Namun, tentara berhasil menghadang mereka. Kemudian berlangsung baku tembak selama tiga jam. Dalam pertempuran tersebut, tentara berhasil menewaskan seorang penyerang. Para penyerang lainnya mati tenggelam ketika pihak tentara menembaki perahu mereka. Sementara ini, keadaan di Malabo sudah kembali tenang. Diperkirakan para penyerang adalah kelompok pembajak dari wilayah delta kaya minyak di Nigeria. Namun, kelompok pemberontak MEND di Nigeria, membantah keterlibatan mereka dalam serangan ini. * BANTUAN UNTUK PABRIK MOBIL AMERIKA Dua pabrik mobil Amerika, General Motors dan Chrysler, kembali meminta bantuan dana darurat pada pemerintah. General Motors masih butuh pinjaman sebanyak 16,6 milyar dolar, sedang Chrysler perlu lima milyar. Kebutuhan tersebut merupakan dana tambahan, dari pinjaman yang telah mereka terima, sebanyak tujuhbelas milyar dolar. Selasa kemarin, dua pabrik mobil yang sedang mengalami kesulitan ini, menyampaikan rencana perubahan mereka pada Menteri Keuangan. Dalam rencana tersebut, General Motors dan Chrysler menguraikan cara mereka, kembali meraih laba. General Motors antara lain akan mengurangi jumlah buruh mereka. Tahun ini, General Motors akan menghapus lapangan kerja bagi 47.000 buruh, di berbagai bagian dunia. Lebih dari separoh jumlah tersebut, berada di Amerika. Chrysler akan memberhentikan 3.000 tenaga kerja. Sejauh ini, pabrik mobil Ford, belum minta bantuan. Namun, Ford tidak menutup kemungkinan, pada masa mendatang, akan minta bantuan. * BERITA BURSA Pada saat pembukaan pasar bursa Eropa Rabu pagi tadi, nilai indeks saham gabungan AEX di Amsterdam naik 0,4 persen pada 238,17 poin. Bursa di London, Paris dan Frankfurt juga mencatat kenaikan antara 0,5 hingga 0,7 persen. Sementara itu, pasar bursa di Tokyo ditutup dengan kemerosotan harga saham. Indeks Nikkei turun 1,45 persen, pada 7.534,34 poin. 1 euro = 1,2636 dolar, 1 euro = 15.333 rupiah, 1 dolar = 11.128 rupiah. * TUNGGAKAN TNI DAN PENGADILAN PELEMPAR SEPATU IRAK Harian Algemeen Dagblad yang terbit di Rotterdam mengulas ulah wartawan Irak, Muntadar al Zaidi yang melemparkan sepasang sepatunya pada presiden George W. Bush. Kamis besok Muntadar al Zaidi, harus mempertanggung-jawabkan tindakan tersebut di muka pengadilan Baghdad. Seluruh dunia menayangkan insiden pelemparan sepatu ini. Di Irak, Muntadar al Zaidi langsung menjadi pahlawan. Juga di dunia Arab, tindakan Muntadar al Zaidi mendapat sambutan hangat. Tawaran hadiah datang dari berbagai penjuru. Demikian ulas Algemeen Dagblad. Mulai mobil, rumah, hingga gadis molek untuk dijadikan istri. Seorang jutawan Arab Saudi, ingin menyimpan sepatu bersejarah tersebut, dan bersedia membayar sepuluh juta dolar. Sayang, sepasang sepatu tersebut, sudah langsung dimusnahkan oleh para petugas keamanan. Proses pengadilan Muntadar al Zaidi menempatkan pemerintah Irak pada sebuah dilema. Bunyi dakwaan akan mempengaruhi vonis. Hukuman bagi tuduhan mengancam keselamatan kepala negara asing mencapai 15 tahun penjara. Namun, menurut Algemeen Dagblad, mengingat popularitas Muntadar al Zaidi, tampaknya kejaksaan Baghdad tidak akan mengajukan tuntutan tersebut. Yang jelas pemerintah Irak menghadapi dilema. Jika Muntadar al Zaidi dibebaskan, pihak Amerika tentu akan tersinggung. Tapi jika hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, rakyat Iraklah yang akan marah. Dari Baghdad kita ke Jakarta. Harian The Jakarta Globe menyorot kesulitan yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia. Sudah bertahun-tahun, Departemen Hankam mengajukan tambahan anggaran. Tampaknya tanpa hasil. Namun, Selasa kemarin, Bappenas dan Departemen Keuangan menyetujui mempercepat pengeluaran dana pinjaman sebesar 1,2 trilyun dolar, untuk pembelian senjata dan peralatan Hankam. Dana tersebut merupakan bagian rencana anggaran tahun 2004-2009, yang harus dibelanjakan pada tahun anggaran 2009. Walau pun demikian, pemerintah memutuskan untuk memangkas beberapa rencana pengeluaran. Rencana pembelian 150 kendaraan lapis baja buatan Renault Prancis, dipangkas menjadi 40 saja. Begitu juga dengan rencana pembelian kapal selam dari Rusia. Rencana ini akan ditinjau kembali, menyusul datangnya tawaran dari Korea Selatan dan Jerman. Yang masih menjadi ganjalan bagi militer Indonesia, demikian The Jakarta Globe, adalah minimnya anggaran untuk belanja rutin. Misalnya permintaan Hankam untuk biaya pembelian BBM. Saat ini Angkatan Laut Republik Indonesia punya tunggakan sebanyak empat trilyun rupiah pada Pertamina. Kini, Pertamina menolak memasok BBM pada Angkatan Laut RI, selama tunggakan tersebut belum lunas. Sejauh ini, Angkatan Laut RI mengajukan usul anggaran belanja BBM sebanyak Rp. 533 milyar, untuk kebutuhan setiap tiga bulan. Sedang pemerintah, hanya mampu menyediakan anggaran sebanyak 16,8 persen dari usul tersebut. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, kekurangan tersebut sangat membahayakan keamanan perairan Indonesia. Misalnya, dalam rangka menghadapi makin meningkatnya kegiatan penyelundupan. Demikian The Jakarta Globe, dan sekian pula Tinjauan Pers kali ini. * MENINDAK TERORISME MERONGRONG PENEGAKAN HUKUM Terorisme menebar teror - dan banyak negara terjebak ke dalam perangkap yang dibuat para teroris. Demikian kesimpulan laporan yang baru terbit tentang dampak langkah melawan teror terhadap hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum. Laporan redaktur bahasa Inggris Louis Dunne. "Menilai kerusakan, mendesak aksi," merupakan laporan yang ditulis oleh Komisi Internasional Yuris, ICJ. Isinya peringatan bahwa banyak negara sekarang mengabaikan sejarah karena tergesa-gesa mengambil tindakan yang merongrong pentingnya hukum internasional. Hasil penelitian selama tiga tahun yang dilaksanakan oleh para pakar hukum internasional, laporan ini merupakan salah satu penelitian menyeluruh soal langkah anti terorisme dan hak-hak asasi manusia. Para penulis menyatakan kaget melihat betapa langkah-langkah anti teror yang ditempuh setelah serangan 11 September 2001 melanggar hak-hak asasi manusia. Hina Jilani, seorang hakim Mahkamah Agung Pakistan dan bekas utusan hak-hak asasi manusia PBB, berseru supaya seruan "perang terhadap teror" ditolak saja. Menurutnya banyak negara menggunakan retorika perang untuk memberlakukan langkah-langkah yang merongrong penegakan hukum. Hina Jilani: Banyak UU yang diberlakukan setelah serangan 11 September tidak memberi jaminan khusus bagi proses peradilan yang jujur. Banyak orang lama ditahan tanpa dakwaan atau diadili. Kerangka peradilan sangat diperlemah karena semua upaya mengambil jalan pintas dengan tidak menyediakan jaminan yang diperlukan dalam mewujudkan keadilan. Hina Jilani juga menunjuk bahwa paradigma perang ini diterapkan tanpa memperhatikan dan menghormati peraturan perang. Para penyusun laporan mendengarkan kesaksian pejabat pemerintah, korban terorisme, korban selamat dan kalangan LSM. Salah satu butir yang berulang kali muncul dalam rangkaian pembicaraan adalah bahwa sistem hukum yang diterapkan seusai Perang Dunia II sudah cukup lengkap untuk menindak ancaman teror sekarang, tanpa perlu undang undang baru yang lebih tegas. Hina Jilani: "Penyusun laporan adalah para pengacara. Kami kebanyakan pakar hukum dan sistem pidana. Kami bukanlah kalangan yang tidak tahu. Kami juga tahu ancaman terorisme. Kami kebanyakan berasal dari negara dengan akar terorisme paling kuat. Jadi kami tahu betul apa ancamannya. Kami juga tahu kerangka hukum mana yang memadai untuk situasi yang dihadapi pemerintah. Dalam situasi ini kami tidak bisa membuat perkecualian." Laporan menggarisbawahi sistem hukum pidana harus menjadi acuan dalam menindak terorisme - bukannya dinas intelijen. Dengan makin luasnya peran dan kekuatan intel, mereka juga merongrong penegakan hukum. Masalahnya terutama menjadi gawat, ketika dinas intel pelbagai negara bekerja sama tanpa melibatkan sistem hukum nasional, ini dipastikan akan menyebabkan kolusi dan pelanggaran hukum. Dinas intelijen di seluruh dunia, ujar Jilani, kurang bertanggungjawab dan kerja sama antar pelbagai dinas rahasia dilakukan di luar hukum negara. Laporan tidak menyebut negara tertentu, tapi secara tidak langsung menyebut demokrasi barat. Hina Jilani: "Kami lebih prihatin dengan trend yang ada. Kami rasa di negara tertentu, mulai terlhat kecenderungan buruk. Kendati demikian, kami percaya demokrasi dan negara-negara yang mengklaim dirinya juara penegakan hak-hak asasi manusia, tapi ketika mereka melakukan kegiatan yang tergolong pelanggaran HAM, jelas akan memprihatinkan. Dan ini juga memberi pembenaran bagi negara-negara lain untuk juga melanggar hak-hak asasi manusia yang menyimpang dari penegakan hukum. " Laporan berakhir dengan serangkaian rekomendasi dan peringatan harus diambil tindakan sekarang juga, sebelum peraturan sementara terhadap teror diubah menjadi undang undang dan diterapkan. Pergantian pemerintah di Amerika Serikat menciptakan suasana politik baik untuk melakukan perubahan. Kesempatan itu perlu dimanfaatkan. Mary Robinson, mantan presiden Irlandia yang juga mantan Komisaris Hak-Hak Asasi Manusia PBB, yang kini menjabat Ketua ICJ, berseru agar semua negara memulihkan komitmen mereka terhadap penegakan hak-hak asasi manusia. Kalau kita gagal bertindak sekarang, demikian tegasnya, kerusakan yang terjadi pada hukum internasional akan bisa bersifat permanen. * PROSPEK EKONOMI BELANDA SURAM Prospek ekonomi Belanda suram, karena dilanda resesi. Menurut prakiraan terbaru, situasi terburuk masih akan datang. Ini jauh berbeda dari prakiraan Komisi Eropa, yang baru saja mengumumkan akan menindak enam negara karena gagal memenuhi aturan-aturan anggaran ketat seperti tertera dalam Pakta Stabilitas. Laporan redaktur politik John Tyler di Den Haag dan koresponden Eropa Tijn Sadee dari Brussel. Jan Peter Balkenende: "Belanda berada dalam resesi berat. Sudah lama Belanda tidak mengalami kemerosotan ekonomi seburuk sekarang. Dan cepatnya semua kejadian ini tidak pernah dikenal sebelumnnya. Ada generasi di negeri ini yang belum pernah mengalami resesi seperti sekarang. Kita berada di ambang cobaan baru dan berat." Demikian kata Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende Selasa lalu. Defisit anggaran Prospek suram itu berdasarkan prakiraan terbaru biro perencanaan pusat Belanda CPB. Tingkat pengangguran bisa meningkat dari 3% menjadi hampir 9%. Itu juga berarti defisit anggaran sebesar 5,5%. Ini jauh di atas batas 3% seperti ditetapkan untuk zona Euro, yang lebih fleksibel ketimbang aturan anggaran ketatnya Belanda sendiri. Lebih dramatis lagi: penyusutan ekonomi diperkirakan mencapai 3,5%. Ini berarti situasi Belanda lebih buruk ketimbang Jerman, salah satu negara anggota Uni Eropa pertama yang menyatakan berada dalam resesi dengan pertumbuhan negatif sebesar 2,75%. Bagaimana pemerintah Balkenende harus menghadapi krisis ini? Tidak seorang pun tahu. Bagaimana pun juga pemerintah bertekad menangani krisis ini. Semua jalan terbuka, termasuk tindakan yang sebelumnya ditolak tiga partai koalisi. Menteri Keuangan Wouter Bos akan berusaha meminimalisir defisit APBN. Tapi akan sangat sulit mengambil langkah-langkah yang benar-benar bisa membantu perekonomian Belanda. Wouter Bos: "Karena perekonomian Belanda terbuka, maka setiap rangsangan justru cenderung merangsang perekonomian luar negeri ketimbang perekonomian kita. Kalau memang penganggurang yang kita khawatirkan, maka kita harus berusaha memanfaatkan uang sedemikian rupa sehingga benar-benar berguna bagi lapangan kerja Belanda. Itu lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan." Pakta stabilitas Pemerintah Belanda akan meluncurkan rencana baru Maret depan. Tapi Komisi Eropa tidak mau menunggu sampai negara-negara Eropa yang dilanda krisis mengumumkan langkah mereka. Joaquin Almunia, Komisaris Eropa urusan Ekonomi dan Keuangan, mengambil langkah pertama Rabu kemarin. Ia menindak enam negara - Prancis, Yunani, Irlandia, Latvia, Malta dan Spanyol - karena melewati batas maksimal defisit anggaran 3% dari Produk Nasional Bruto. Batas maksimal itu ditetapkan tahun 1997 dalam Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan, dasar kebijakan keuangan Brussel. Tujuannya menjamin euro yang kuat dan stabil. Menurut Almunia, saat ini sangat penting pakta itu tetap dipertahankan. Joaquin Almunia: "Kita tidak bisa kehilangan kredibilitas kerangka fiskal. Akan merupakan bencana. Pakta ini harus membantu kita, bukan menghambat. Pakta ini akan membantu pemerintah dan negara anggota menghadapi resesi dalam jangka pendek, dan tidak akan memberi beban besar kepada generasi-generasi berikut. Ini sangatlah penting." Informasi kedaluwarsa Kecuali enam negara yang akan ditindak, Almunia optimis tentang negara anggota Eropa lainnya. Demikian hasil penelitian. Tapi mendasarkah optimisme itu? Dalam kasus Belanda misalnya, Almunia memperkirakan ekonomi merosot 2%, bukan 3,5%. Menjawab pertanyaan wartawan, komisaris ekonomi dan keuangan Eropa mengatakan baru mendengar prakiraan terbaru dramatis biro perencanaan pusat Belanda Selasa lalu. Ini memicu para pengkritik untuk mengatakan bahwa prakiraan Komisi Eropa sudah kedaluwarsa. Contoh lainnya adalah Bulgaria yang juga kena dampak krisis ini, separah negara Eropa timur lain. Kendati demikian komisaris Almunia menganjurkan warga Bulgaria "tetap melakukan apa yang tengah dilakukan." Ini memicu seorang wartawan Bulgaria untuk bertanya apakah ia mungkin, secara tak sengaja, memakai angka-angka tahun lalu. Tampaknya tak dapat dihindari lagi bahwa bukan hanya enam negara yang akan ditindak Komisi, melainkan semua negara anggota Uni Eropa dipastikan akan melewati batas defisit anggaran. Termasuk Belanda, yang selama ini selalu tampil sebagai negara anggota Uni Eropa yang patut dicontoh. Tapi bagi komisaris Almunia, Pakta Stabilitas tetap suci, bagaimana pun situasinya. * WANITA SURINAME DI PERINGKAT PERTAMA DALAM URUSAN PARTISIPASI TENAGA KERJA Dalam urusan lapangan kerja, prestasi wanita Suriname di Belanda lebih baik ketimbang wanita pribumi Belanda. Wanita Suriname lebih banyak yang punya pekerjaan. Dan dalam hal kemandirian ekonomi, mereka tercatat pada peringkat paling atas. Demikian menurut Monitor Emansipasi 2008. Setiap dua tahun, monitor ini memantau perkembangan proses emansipasi di Nederland. Laporan Myrtille van Bommel. Monitor ini menunjukkan membaiknya partisipasi kerja wanita di Belanda, khususnya partisipasi wanita asal Suriname. Sebanyak 61 persen wanita asal Suriname punya pekerjaan. Sedang partipasi kerja wanita Belanda asli hanya 59 persen. Dan tingkat partisipasi di kalangan wanita asal Antila, Turki dan Maroko, lebih rendah lagi. Kebutuhan Hidup Minimal Juga dalam hal kemandirian ekonomi, prestasi wanita Suriname lebih baik dari rata-rata. Tidak kurang dari 47 persen wanita asal Suriname berpenghasilan lebih tinggi dari batas kebutuhan hidup minimal, yang mencapai 900 euro per bulan. Di kalangan wanita Belanda, porsinya 45 persen, dan bagi wanita Turki dan Maroko, 20 persen. Menurut Ans Merens, dari Badan Perencanaan Sosial Budaya Belanda, sebabnya wanita Suriname lebih sering bekerja penuh waktu, atau bekerja paroh waktu lebih dari 24 jam per pekan. Badan tersebut, bersama Biro Pusat Statistik, setiap dua tahun, menerbitkan Monitor Emansipasi. Selanjutnya, wanita asal Suriname menghargai kemandirian ekonomi. Para ibu, menekankan pada putri-putri mereka pentingnya ijazah, lanjut Ans Merens. Ans Merens: "Sering dikatakan, ijazah itu suamimu. Dengan kata lain, jangan terlalu menggantungkan diri pada pendapat bahwa seorang pria akan menjamin kebutuhan hidupmu. Mungkin memang nikmat jika kamu punya suami. Tapi, kamu juga harus sanggup hidup mandiri". Bukan Alasan Untuk Puas Diri Walau pun tingkat partisipasi kerja wanita naik menjadi 57 persen, itu bukan alasan untuk puas. Karena, target semula, partisipasi kerja 65 persen pada tahun 2010, tidak akan tercapai. Dalam hal kemandirian ekonomi, prestasi wanita Belanda asli lebih buruk lagi. Hanya 43 persen yang mencapai kebutuhan minimal. Padahal target pemerintah 60 persen. Sementara itu masih dipertanyakan, akankah angka-angka ini tetap bertahan. Resesi ekonomi sekarang mungkin akan merugikan. Ans Merens khawatir, dampak buruk kemunduran ekonomi, terutama akan menimpa kalangan wanita pendatang. Menurut Ans Merens, pada umumnya, kontrak kerja para wanita pendatang hanya kontrak sementara. Ans Merens: "Merekalah sasaran pertama PHK, jika dunia usaha melaksanakan penciutan. Hal ini sudah pernah kita lihat pada masa kemunduran ekonomi, di masa lalu. Ketika itu, tingkat partisipasi kerja wanita pendatang langsung merosot. Padahal, tingkat partisipasi wanita asli Belanda, praktis tidak berubah". Tapi, dampak resesi ekonomi sekarang pada tingkat partisipasi kerja kaum perempuan masih harus ditunggu. * HILLARY CLINTON AJAK INDONESIA BANGUN ERA BARU Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru Hillary Rodham Clinton mengajak Indonesia bekerjasama dalam politik baru pemerintahan Presiden Barack Obama yang disebutnya robust and smart policy, kebijakan yang tegas dan cerdas. Suatu kebijakan mengulurkan tangan ke penjuru dunia. Menlu RI Hasan Wirayuda menyambutnya hangat dengan menunjuk bahwa Obama adalah presiden Amerika yang memiliki banyak pendukung di Indonesia. Maka kunjungan Menlu Clinton pertama-tama adalah simbolis yaitu menekankan persahabatan baru, dan kedua, merancang kemitraan di berbagai bidang. Laporan koresponden Aboeprijadi Santoso dari Jakarta. Hillary Clinton: Terima kasih dengan sambutan hangat pada saya. Amerika Serikat mengakui peran penting Indonesia. Saya juga membawa salam dari Presiden Obama yang sudah menyatakan dan menulis betapa pentingnya saat-saat yang dilewatkannya di Indonesia sebagai bocah kecil. Itu memberinya wawasan bukan hanya pada keanekaragaman dan kebudayaan yang penuh semangat ini, tetapi juga kemampuan orang dari pelbagai latar belakang untuk hidup bersama dengan harmonis. Bukan kebetulan kalau dalam perjalanan pertama saya sebagai menteri luar negeri, saya datang ke negeri ini. Dengan kata-kata hangat itu Menlu Hillary Clinton mengungkap persis apa yang diharapkan sanubari Indonesia, yaitu pengakuan sebagai negara Asia yang penting, dan pentingnya seorang presiden AS memiliki latar belakang pengalaman yang mengenal kebudayaan Indonesia. Maka gayung pun segera disambut Menlu Hassan Wirajuda. Hassan Wirajuda: Sebagai negeri tuan rumah bagi tahun-tahun penuh kenangan yang dilewatkan oleh Presiden Obama, pemerintah dan rakyat Indonesia sangat berharap pemerintahannya akan berhasil. Namun kedua menlu tidak sekadar berharap-harap. Keduanya secara kongkrit juga membicarakan banyak ihwal, soal bilateral, soal regional dan global. Hillary Clinton dan Hassan Wirajuda sepakat akan merancang kemitraan strategis meliputi berbagai bidang. Di bidang eonomi, Hasan menyebut tahun ini ekonomi masih baik, tapi khawatir dampak krisis moneter akan terasa tahun depan dan di sini mengharapkan bantuan Amerika. Indonesia juga mengharapkan Amerika akan lebih berperan dalam kerjasama di Asia, khususnya dengan ASEAN dan dalam rangka APEC. ASEAN tengah dalam transformasi, ujar Hassan, dan Amerika akan mengangkat duta besarnya yang pertama untuk ASEAN. Peran Amerika pun diharapkan dalam mendorong integrasi Asia timur, terutama dengan peran negara negara yang baru negara dikunjungi Menlu Clinton, yaitu dua sekutu regional Amerika terpenting Korea Selatan dan Jepang. Menteri luar negeri Amerika pada gilirannya secara ringkas dan padat menunjuk beberapa program baru, yaitu memperkenalkan kembali Peace Corps, memperbarui program pendudikan Fullbright, kerjasama Tantangan Millenium dan kemitraan menyeluruh. Peace corps menunjukkan babak baru yang unik karena program perngiriman pemuda Indonesia untuk menimba pengalaman di AS ini pernah distop di zaman Soekarno tahun 1960an, karena dinsinuasikan sebagai missi intelejens CIA, sedangkan kemitraan ini menunjukkan tekad baru kedua negara. Namun tampak pula perbedaan mencolok antara kedua negara. Program tegas dan cerdas robust and smartnya Hillary tampak dalam pandanganya tentang Burma atau Myanmar. Hillary menyebut berbagai upaya dan cara telah gagal membujuk Burma menuju demokrasi termasuk upaya lunaknya ASEAN. Namun Hassan Wirajuda mencatat pentingnya terus bekerjasama menekan Myanmar sambil mengingatkan masalah kedaulatan. Maksudnya bahwa Myanmar ini tidak hanya bermasalah demokrasi dan HAM tapi negara kesatuannya pun terancam perpecahan. Di situ Jakarta mengharapkan Amerika dalam berperan janganlah sampai mengancam kedaulatan dan integritas negara Asia yang bermasalah. Mungkin dalam soal Myanmar iinilah akan tampak beda pendekatan AS dan Indonesia di era yang baru sekalipun. * UU PERADILAN MILITER DAN PELANGGARAN HAM MASA LAMPAU Undang undang peradilan militer akan segera disahkan. Dengan adanya undang undang ini diharapkan impunitas militer akan menurun, karena akan diadakan suatu peradilan yang lebih adil dan lebih bisa diamati masyarakat sipil. Salah satunya adalah melalui pengadilan sipil. Tapi sejauh mana undang undang peradilan militer ini bisa menjangkau pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa lampau yang dilakukan oleh tentara. Ikuti lebih jauh penjelasan Andi Widjajanto, pengamat militer pada Universitas Indonesia di Jakarta. Andi Widjajanto [AW]: Manfaat yang paling besarnya akan menghentikan impunitas militer yang selama ini terjadi. Jadi banyak kasus pelanggaran oleh militer, terutama mungkin pelanggaran HAM atau pelanggaran pidana-pidana lainnya, yang begitu diproses, prosesnya dilakukan secara tertutup dan tidak tampak putusan yang adil. Kemudian muncul kesan terjadi impunitas yang sistematis di tubuh militer Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan impunitas itu akan menurun karena akan dilakukan suatu peradilan yang lebih adil, yang lebih bisa diamati oleh masyarakat sipil. Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Itu salah satunya adalah dengan pengadilan sipil biasa itu ya bung Andi? AW: Ya, pemisahan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer. Selama ini di Indonesia tidak ada pemisahan tersebut, sehingga militer yang melakukan tindak pidana apa pun, akan diadili lewat peradilan militer. RNW: Kalau kita bicara tentang impunitas yaitu posisi di atas hukum, itu kebanyakan yang terlihat adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TNI di masa lampau, sementara untuk masa sekarang sudah makin berkurang. Kalau begitu apakah sebenarnya bermanfaat undang-undang peradilan militer ini? AW: Tetap bermanfaat karena Indonesia, satu, tetap memiliki daerah-daerah konflik. Masih ada konflik di Maluku Utara, di Papua dan wilayah-wilayah perbatasan. Lalu di wilayah-wilayah tersebut TNI digelar sampai ke level desa dan komando teritorial yang berubah menjadi komando kewilayahan. Itu pada dasarnya merupakan gelar TNI yang menguat dari tahun 2000 sampai sekarang. Undang-undang peradilan militer ini diharapkan mampu memberikan gigi yang cukup tajam untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI yang tersebar begitu luas di Indonesia. RNW: Tapi selama ini kan mereka selalu berbicara ya, ini tugas negara, gitu? AW: Nanti begitu adanya pemisahan yang tegas antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer maka TNI tidak lagi akan berhadapan dengan sesama militer, tapi akan berhadapan dengan aparat-aparat penegak hukum sipil seperti, polisi dan kejaksaan. Nah, dengan cara demikian maka tidak ada lagi argumentasi untuk negara atau pro patria itu, karena mereka akan dikenakan tuduhan melakukan tindak pidana umum. Jadi mereka akan dikenakan pasal-pasal yang berlaku sama untuk semua warga negara. RNW: Sejauh mana menurut Anda undang-undang peradilan militer ini bisa menjangkau pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau yang dilakukan oleh tentara? AW: Itu yang sulit karena prinsip retroaktif tidak bisa berlaku di sini, jadi harus ada satu hukum khusus yang dibuat untuk menjangkau pelaku-pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Komnas Hamlah yang sekarang harus membuat rekomendasi lex spesialis, seperti apa yang perlu dirumuskan kalau pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu itu mau dituntaskan. RNW: Reformasi militer sudah berjalan selama sepuluh tahun setelah jatuhnya Soeharto, di mana kita bisa menempatkan undang-undang peradilan militer ini dalam rangkaian reformasi militer itu? AW: Ini memperkuat karakter TNI sebetulnya terutama definisi baru dari tentara rakyat. Kalau di masa Orde Baru tentara rakyat itu adalah tentara yang berasal dari rakyat, bekerja untuk rakyat dan demi kepentingan rakyat. Di undang-undang TNI, tahun 2004 konsep tentara rakyat itu didefinisikan sebagai tentara yang berasal dari warga negara. Jadi hanya warga negara Indonesia yang bisa direkrut menjadi TNI. Dengan konsep tentara warga negara ini, maka prajurit-prajurit TNI harus mendapat perlakuan hukum yang sama dengan warga negara yang lain. Nah, kalau ini bisa berlangsung di mata hukum mereka sudah sama, nantinya ada masalah hak politik yang harus dikembalikan ke prajurit TNI. Dalam arti mereka harus diijinkan untuk memilih, maka jatidiri sebagai tentara warga negara akan lebih melekat ke identitas prajurit. Nanti di masa depan prajurit-prajurit TNI tidak akan lagi merasa dirinya entitas yang unik, entitas yang khusus berstatus lebih tinggi dari profesi-profesi warga negara yang lain. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.radionetherlands.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [email protected] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
