--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 02 Desember 2009 15:50 UTC ** INDONESIA LARANG FILM "BALIBO" ** UNJUK RASA DI MUKA KBRI WASHINGTON DC ** PABRIK BAJA KORSEL DI CILEGON ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: SELALU DI LINGKUNGAN PRIA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: STRATEGI OBAMA UNTUK AFGHANISTAN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PSK MENOLAK UU PERIZINAN ** GEMA WARTA TINJAUAN PERS: PERKEMBANGAN BISNIS TELEPON GENGGAM DI PEDESAAN INDIA, DAN PERDEBATAN DI BELANDA, MENGENAI KETERLIBATAN MENDIANG PANGERAN BERNHARD DALAM UPAYA PEREBUTAN KEKUASAAN DI INDONESIA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: ANGKET BANK CENTURY BAKAL ALOT * INDONESIA LARANG FILM "BALIBO" Badan Sensor Film Indonesia melarang pemutaran film "Balibo", buatan Australia, tentang pembunuhan enam orang wartawan, pada saat serbuan tentara Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975. Badan Sensor Film tidak memberi penjelasan mengenai alasan dan dasar pelarangan. Awal tahun ini, polisi Australia memulai penyidikan kasus kejahatan perang, sehubungan dengan tewasnya lima orang wartawan di Balibo, pada saat tentara Indonesia menyerbu masuk kota ini, dan korban ke enam, yang tewas satu pekan kemudian, dalam suatu kasus pembunuhan di Dili. Sejauh ini, pemerintah Indonesia selalu menyatakan, lima korban tewas tersebut jatuh pada saat berlangsungnya baku tembak dengan pasukan pemberontak Timor Timur, Fretilin. Namun, film "Balibo" menggambarkan lima orang wartawan jaringan televisi Australia tersebut, sengaja dibunuh dengan kejam, atas perintah komandan tentara Indonesia, untuk mencegah tersiarnya berita tentang penyerbuan ini ke dunia luar. Dua tahun lalu, tim Australia yang melakukan penyidikan mengenai sebab kematian, menyimpulkan, lima korban tewas di Balibo, meninggal akibat tembakan dan tusukan. * UNJUK RASA DI MUKA KBRI WASHINGTON DC Selasa kemarin, sekitar 40 orang aktivis hak azasi manusia melakukan aksi unjuk rasa di muka gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Washington DC, Amerika, menuntut pembebasan dua orang warga Papua. Demonstrasi ini diselenggarakan dalam rangka peringatan lima tahun penangkapan dua orang tersebut. Filep Karma dan Yusak Pakage, ditangkap akhir tahun 2004, karena mengibarkan bendera Bintang kejora di Jayapura. Mereka mengibarkan bendera ini, untuk memperingati upacara proklamasi kemerdekaan Papua, pada tahun 1962. Pada tahun 2005, Filep Karma dan Yusak Pakage mendapat vonis hukuman, 15 dan 10 tahun penjara. "Tujuan aksi ini adalah menekan Pemerintah Indonesia, dan mengingatkan bahwa kami tidak melupakan dua orang tersebut," demikian pernyataan Folabi Olagbaju, direktur regional Amnesty International pada kantor Berita AFP. Selanjutnya pemimpin aksi unjuk rasa ini menyatakan, sungguh memalukan bahwa pemerintah Indonesia memenjarakan orang, hanya karena mengibarkan bendera. Dua orang tersebut, sama sekali tidak melakukan tindak kekerasan. * PABRIK BAJA KORSEL DI CILEGON Pabrik baja Korea Selatan, POSCO, hari Rabu ini menanda-tangani kesepakatan kerja-sama dengan PT Krakatau Steel, untuk membangun pabrik baja baru di Cilegon, dengan kapasitas produksi enam juta ton, per tahun. Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai paroh kedua tahun depan. Pada tahap pertama, sekitar akhir tahun 2013, pabrik ini sudah akan mampu memproduksi 3 juta ton baja per tahun. Untuk menghemat biaya penanaman modal awal, proyek ini akan memanfa'atkan berbagai sarana yang sudah tersedia, seperti misalnya pelabuhan, jaringan pasokan air dan pembangkit listrik milik PT Krakatau Steel. Direktur POSCO, Chung Joon-Yang menyatakan, dua perusahaan yang bekerja-sama ini punya pengalaman usaha selama empat dasawarsa, dan itu merupakan jaminan bagi keberhasilan. Selanjutnya Chung Joon-Yang menambahkan, POSCO akan terus berusaha aktif untuk mencari bentuk kerja-sama lain di Indonesia, khususnya di sektor pra-sarana dan energi. * SENAT AUSTRALIA TOLAK RUU IKLIM Senat Australia menolak rencana ambisius Perdana Mentri Kevin Rudd, dalam rangka menekan emisi gas asam arang. Pada mulanya, Rencana Undang-Undang ini didukung oleh Partai Liberal, yang saat ini menjadi kelompok oposisi. Namun, belakangan, partai ini mencabut dukungan mereka. RUU tersebut ingin menerapkan sistem baru, yaitu keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk membayar, agar mendapat hak untuk memproduksi gas asam arang. Menurut rencana semula, Perdana Mentri Kevin Rudd ingin segera memberlakukan Undang-Undang ini, agar bisa langsung mengumumkannya dalam KTT Iklim di Kopenhagen * PENJARA LIBIA BAGI PENGUSAHA SWISS Pengadilan Libia memvonis dua orang pengusaha Swiss, enambelas bulan hukuman penjara, atas tuduhan penggelapan pajak dan melanggar ketentuan imigrasi. Selain hukuman penjara, dua warga Swiss ini juga harus membayar denda 1.100 euro. Dua warga Swiss ini ditangkap Juli tahun lalu. Beberapa saat setelah penangkapan putra pemimpin Libia, Muammar Kadhafi di Swiss. Ia ditangkap atas tuduhan menganiaya pegawai hotel. Beberapa waktu kemudian, tuduhan ini ditarik kembali. Namun, Libia sudah terlanjur marah, dan mengambil tindakan balasan. Presiden Swiss berusaha membujuk Libia dan mengajukan permohonan ma'af. Namun, upaya tersebut, tidak berhasil membebaskan dua pengusaha warga Swiss dari hukuman penjara. * MILITAN MUSLIM PELAKU SERANGAN DI RUSIA Kelompok militan muslim Kaukasus mengaku bertanggungjawab atas serangan terhadap kereta api di Rusia, akhir pekan lalu. Dalam serangan tersebut, dipastikan 39 orang tewas ketika kereta api yang tengah dalam perjalanan dari Moskow ke Sint-Petersburg tergelincir ke luar rel, menyusul terjadinya ledakan di jalur rel kereta api. Pelaku serangan adalah gerakan yang dipimpin oleh Emir Dokku Umarov. Gerakan ini berupaya menyatukan pelbagai kelompok di kawasan Kaukasus, dengan tujuan mendirikan negara Islam. Beberapa waktu lalu, jalur kereta api antara dua kota terbesar Rusia ini pernah dua kali menjadi sasaran serangan. Agustus 2007 bom meledak di rel, dan melukai 30 penumpang. Sepuluh tahun sebelumnya bom meledak di toilet pria, menewaskan lima jiwa. * IRAN BEBASKAN WARGA INGGRIS Lima warga Inggris dibebaskan setelah ditahan selama satu pekan di Iran. Mereka memasuki perairan Iran di wilayah Teluk Persia. Pihak berwenang Iran menyatakan, mereka melakukan pelanggaran tersebut secara tidak sengaja dan karena itu dibebaskan. Selasa malam kemarin Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband masih membahas kasus ini dengan rekan sejawatnya dari Iran, Manouchehr Mottaki. Tahun 2007 terjadi insiden serupa di Teluk Persia, menyangkut marinir Inggris. Mereka baru dibebaskan setelah ditahan dua pekan. Menurut London, dua kasus tersebut tidak saling terkait, karena insiden kali ini menyangkut warga sipil. * SELALU DI LINGKUNGAN PRIA Seorang perempuan berseragam kamuflase. Setengah abad lalu ini masih terkesan aneh. Laki-laki wajib militer. Hanya sedikit perempuan berani secara sukarela masuk sarang pria itu. Emma Staf, 76 tahun - purnawirawan - salah satunya. Tahun 1954 ia masuk tentara dan baru keluar tahun 1989. Pertama ia menjadi prajurit biasa. Beberapa waktu kemudian ia diangkat menjadi perwira. "Saya selalu berada di lingkungan pria." Laporan Mitra Nazar. Sejumlah kecil perempuan mendahului keputusan Emma Staf. Sepuluh tahun sebelumnya, yakni pada 25 April 1944, perempuan pertama masuk tentara. Semasa Perang Dunia I, perempuan Inggris ingin berjuang bagi kebebasan. Ketika itu korps perempuan pertama berstatus militer menjadi kenyataan: Korps Bantuan Perempuan. Korps ini kemudian hari menjadi Bagian Perempuan Militer MILVA. Kini tidak ada perbedaan lagi antara korps laki-laki dan perempuan. Kendati tahun 2009 masih tetap sedikit perempuan yang bekerja di angkatan bersenjata - hanya sembilan persen personel angkatan darat adalah perempuan - banyak yang berubah sejak tahun 1944. Sebagai militer perempuan masa kini , Kapten Steffie Groothedde, 26 tahun, tahu banyak soal itu. Groothedde adalah perwira di dinas logistik angkatan darat di pangkalan militer Belanda-Jerman di Munster. "Departemen Pertahanan telah berbuat banyak untuk mempertahankan perempuan dalam tentara," ceritanya. Makin mudah mengatur keluarga dan pekerjaan. "Kini bahkan diusahakan untuk menyediakan tempat penampungan anak di asrama," ujar Groothedde. Menikah Di zaman Emma Staf, jika seorang perempuan menikah, ia harus keluar tentara. "Bagi banyak perempuan itu suatu hal pahit. Mereka harus keluar bukan karena harus mengurus anak. Mereka seringkali belum dikaruniakan anak," kata Staf dengan heran. Perempuan ini tidak pernah menikah. Tahun 1960an kebijakan berubah. Ketika itu Departemen Pertahanan memperbolehkan perempuan menikah, sambil tetap bekerja di tentara. Tahun 1950an, kelompok kecil perempuan di tentara terutama menimbulkan persoalan praktis. Tentara tidak siap menyediakan prasarana bagi militer perempuan. Sebagai contohnya, Staf berulangkali meminta kamar sendiri di hotel. Juga prasarana sanitasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan satu-satunya perempuan dalam peloton. Staf mempunyai jalan keluar sederhana untuk itu: "Saya meletakkan baret saya di suatu tempat, sehingga orang dapat melihat toilet sedang dipakai." Diskriminasi positif Perempuan masa kini menghadapi masalah lain, di antaranya diskriminasi positif, jelas Groothedde. "Kadangkala seorang perempuan mendapatkan posisi tertentu karena ia adalah perempuan." Itu bukan yang diinginkan perempuan. "Tentu kami bekerja untuk sebuah organisasi yang masih menghadapi proses emansipasi perempuan. Tapi kita seharusnya tidak bertindak berlebihan." Karena itu Groothedde tidak ingin selalu menjadi pusat perhatian karena dia adalah perempuan dalam sarang laki-laki. "Anda harus bekerja baik sehingga bisa mendapatkan apa yang anda inginkan." Perempuan sangat dibutuhkan di angkatan bersenjata. Di kawasan misi seperti Afghanistan misalnya: "Kalau anda ingin berbicara dengan rakyat setempat, anda harus membawa perempuan," cerita Groothedde yang tahun 2008 berhubungan dengan warga di distrik Deh Rawod. "Saya berbicara dengan perempuan di dalam rumah mereka, sementara rekan laki-laki menunggu di luar." Groothedde, 26 tahun, yang baru di ambang karir militer, sangat memuji kesuksesan purnawirawan Emma Staf: "Saya sangat bangga atas upaya semua perempuan di masa lampau, sehingga saya kini mendapatkan pekerjaan ini." Namun masih banyak yang perlu diperbaiki bagi posisi perempuan dalam tentara, tegasnya: "Jalan masih panjang. Perempuan belum bisa melamar fungsi-fungsi tertentu." Hari ini, Rabu 2 Desember hari ulang tahun ke-65 perempuan dalam angkatan bersenjata. Semua perempuan yang pernah bekerja di angkatan bersenjata diundang menghadiri konser di teater Beatrix. Malam ini hanya untuk perempuan. * STRATEGI OBAMA UNTUK AFGHANISTAN Selasa kemarin Presiden Amerika Barack Obama memaparkan strategi Afghanistan. Dalam kurun waktu enam bulan, Obama ingin menambah pasukan Amerika di Afghanistan sebanyak 30 ribu orang. Pasukan ini harus membantu tentara dan pemerintah Afghanistan untuk secara mandiri memerangi Taliban dan Al-Qaeda. Menurut Obama, dalam waktu 18 bulan mendatang, Amerika bisa mengawali penarikan mundur pasukan dari Afghanistan. Laporan koresponden Reinout van Wagtendonk dari New York. Presiden Obama berpidato di akademi militer West Point. Di tempat yang sama, Juni 2002, pendahulunya, George W. Bush, juga berpidato tentang strategi perang. George W. Bush: "Perang melawan teror baru dimulai, tetapi di Afghanistan itu dimulai dengan baik." Ketika itu orang pada umumnya berpendapat, perang di Afghanistan mudah diselesaikan. Setelah serangan 11 September, pendapat itu membuat pemerintah Bush memutuskan menggeserkan fokus perang melawan terorisme ke Irak. Kesalahan besar, kata politikus lokal ketika itu, Barack Obama, di Chicago. Ungkapan tersebut diulangnya lagi Selasa kemarin selaku Presiden Amerika. Barack Obama: "Orang pada umumnya sudah tahu debat tentang perang Irak dan karena itu tidak perlu diulang di sini. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa selama enam tahun, perang Irak membutuhkan bagian besar pasukan kami, sumber daya, diplomasi dan perhatian nasional kami." Ekstremisme Obama berupaya meyakinkan rakyat Amerika akan pentingnya meningkatkan perang di Afghanistan. Sejak menjabat presiden, jumlah pasukan Amerika berlipat ganda dari 32 ribu menjadi 68 ribu militer. 30 ribu pasukan tambahan yang kini dijanjikan Obama harus memperbaiki situasi keamanan bagi rakyat sedemikian rupa sehingga tentara dan pemerintah Afghan bisa memerangi Taliban dan Al-Qaeda dengan kekuatan sendiri. Pasukan tambahan, ditambah bantuan ekonomi dan diplomatik juga harus mendorong pemerintah dan tentara negara tetangga Pakistan memerangi ekstremisme. Obama ingin melihat hasilnya dalam 18 bulan mendatang. Musim panas tahun 2011 Amerika sudah harus mengawali penarikan mundur pasukan dari Afghanistan. Oposisi Republiken di Washington pada umumnya puas dengan rencana-rencana Presiden, namun tidak demikian dengan tanggal penarikan mundur pasukan, kata senator Republiken, Jon Kyl. Jon Kyl: "Berbicara tentang strategi untuk keluar Afghanistan, itu cara yang salah, karena itu justru mengirim pesan kepada musuh kami, dan juga kepada sekutu kami, orang-orang di Pakistan dan Afghanistan, bahwa kita tidak berada di sana sampai misi selesai." Selaku panglima, Obama bisa memerintahkan sendiri penambahan pasukan. Tapi dalam debat anggaran tahun depan, Kongres bisa saja menutup keran aliran dana. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Amerika sudah jenuh dengan perang Afghanistan. Kendati demikian, kami harus terus berjuang, kata sang Presiden. Di ruang West Point terdengar ungkapan ancaman mirip pidato George Bush tujuh tahun silam. Barack Obama: "Saya membuat keputusan ini karena yakin bahwa keamanan kita dipertaruhkan di Afghanistan dan Pakistan. Ini adalah pusat ekstremisme dan kekerasan yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Dari sinilah kami diserang pada 9 / 11 dan di sinilah serangan baru sedang direncanakan saat saya berbicara." Tapi bagi banyak orang 11 September 2001 adalah suatu peristiwa masa lampau. Yang lebih penting bagi mereka adalah krisis ekonomi Amerika. Jadi masih dipertanyakan apakah presiden Amerika dapat meyakinkan saudara sebangsa. * PSK MENOLAK UU PERIZINAN Sudah 60 tahun PBB merancang perjanjian untuk mencegah perdagangan manusia atau trafficking dan 74 negara telah meratifikisasinya. Belanda adalah salah satu dari negara Eropa yang belum melakukan hal itu, tapi sekarang mengusulkan program sendiri untuk menangani masalah ini. Laporan Marijke Peters. Konvensi PBB Mengenai Pembatasan Trafficking, Eksploitasi dan Pelacuran diputuskan untuk melindungi martabat perempuan. Konvensi ini menganggap trafficking sebagai "kejahatan". Rabu kemarin Brigitee Triems, Presiden Lobi Perempuan Eropa, mendesak semua anggota PBB untuk meratifikasi dokumen itu. "Bagi kami dari Lobi Perempuan Eropa, yang berkegiatan membela hak-hak perempuan berdasarkan kemanusiaan dan ideologi, pelacuran adalah suatu bentuk intoleransi pihak laki-laki." Berpasangan Amsterdam dan prostitusi sudah lama berpasangan dan kawasan lampu merah di kota-kota besar menarik perhatian ribuan wisatawan yang memanfaatkan UU liberal di Belanda. Tapi tidak lama lagi para pelancong ini terpaksa mencari hiburan di tempat lain, karena pemerintah Belanda mau mengkriminalisasikan wisata seks. Meski Belanda belum menaroh tandatangannya di perjanjian itu, negeri kecil ini mengusulkan Regulasi Prostitusi yang berlaku baik bagi para pembeli seks maupun para penjualnya. Menurut pihak pembuat hukum, UU ini adalah untuk mengidentifikasi perempuan-perempuan yang dipaksa memasuki industri ini. Saat ini hanya para PSK yang bekerja di rumah bordil saja memerlukan izin. Banyak di antara mereka memilih bekerja sebagai "escort" atau memberikan layanan dari rumah mereka sendiri. Menurut UU baru ini, semua perempuan yang bekerja di industri ini harus mendaftarkan diri dan rincian data mereka bisa diakses polisi serta departemen kehakiman. Gagasan ini menyulut kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Benang Merah, organisasi pembela PSK. Menurut ketuanya, Jan Fisher, ini akan berdampak sebaliknya. Jan Fisher: "Ini akan berdampak bumerang. Orang-orang yang mau bekerja, tahu betapa buruk stigmanya nanti. Mereka ingin mencoba bekerja ilegal. Dan mereka akan rentan kalau dideteksi polisi dan pegawai pajak. Dan orang yang korban traffickking mungkin akan dipaksa oleh mucikari mereka untuk mendaftarkan diri sehingga berstatus legal." Model Swedia Di konferensi yang membahas hak PSK yang digelar baru-baru ini di Amsterdam ada PSK yang bersedia mendaftar kalau program itu jadi dijalankan. Seorang perempuan yang tidak mau menyebut namanya, mengatakan kepada Radio Nederland bahwa ia mau mendaftarkan diri, tapi teman-temannya mungkin tidak mau melakukan itu. PSK Belanda: "Saya kira banyak orang takut mendaftar, karena mereka kira akan kehilangan anonimitas dan konsekuensinya akan buruk." Kekhawatiran besar lainnya adalah kalau Belanda meniru Swedia yang menganggap mengunjungi pelacur itu kriminal. Pye Jakobsson, yang pernah bekerja di industri seks bertahun-tahun mengatakan, rencana Belanda itu "lebih bodoh" ketimbang rezim ketat tempat ia bekerja. Pye Jakobsson: "Mengabu-abukan industri seks, hanya akan menambah kegiatan kriminal. Kalau mereka (pemerintah Belanda) menempuh jalan ini, saya tahu apa yang akan terjadi. Kalau kelompoknya menjadi dua -tidak terdaftar dan terdaftar- berarti kita membentuk hirarki di kalangan PSK. Di Swedia ada pekerja indoor dan pekerja di jalanan. Dan pekerja di jalanan pasti lebih rentan bagi kekerasan." Pilihan sendiri Pye yakin, kekerasan terhadap PSK akan bertambah jika UU ini diberlakukan di Belanda. Ia mengimbau para pembuat hukum untuk meninjau kembali rencana itu. Kalau tujuannya untuk membasmi traffickking, katanya, maka pemerintah cukup menggunakan UU buruh saja. Pye berargumen, mayoritas perempuan yang bekerja di sektor ini karena pilihan sendiri. Pye Jakobsson: "Ini konsep aneh. Dasarnya, tidak ada yang berhak membeli tubuh orang lain. Tapi kalau saya menjual seks, saya tidak beranggapan bahwa saya menjual badan saya. Saya menjual layanan seks. Saya kira, ini agak berbeda." * PERKEMBANGAN BISNIS TELEPON GENGGAM DI PEDESAAN INDIA, DAN PERDEBATAN DI BELANDA, MENGENAI KETERLIBATAN MENDIANG PANGERAN BERNHARD DALAM UPAYA PEREBUTAN KEKUASAAN DI INDONESIA Saat ini, penggunaan telepon genggam terus meluas ke seluruh pelosok dunia. Termasuk ke kalangan petani miskin di pedesaan India. Demikian tulis De Volkskrant, harian pagi yang terbit di Amsterdam. Di India, jumlah telepon genggam sekarang sudah sebanyak setengah milyar nomor. Dan, selama tiga tahun mendatang, jumlahnya akan meningkat menjadi 900 juta. Ini berarti, setiap bulan bertambah 14 juta nomor. Paling tidak, itulah perhitungan perusahaan telepon, Reliance. Perusahaan telepon peringkat tiga terbesar di India. Sekitar 10 tahun lalu, pada saat liberalisasi ekonomi dimulai, masih kurang dari dua persen penduduk India memiliki telepon genggam. Hingga sekarang, telepon genggam terutama digunakan oleh penduduk kota. Padahal, 70 persen penduduk India tinggal di pedesaan. Karena itu pula, berbagai perusahaan telepon, mulai mengarahkan sasaran mereka pada peluang konsumen baru ini. Untuk menarik konsumen, tarif telepon mobil di India sengaja dibuat murah. Hanya tujuh sen euro per menit, untuk pembicaraan di dalam negeri. Satu-satunya kendala bagi perusahaan telepon, adalah tingginya biaya untuk membuat sekian banyak menara pemancar, di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, perusahaan-perusahaan telepon membangun menara bersama. Selanjutnya De Volksrant menyimpulkan, bagi India, bisnis telepon genggam merupakan sektor yang masih tumbuh pesat dan sangat menguntungkan. Dari India kita beralih ke hubungan Indonesia - Belanda. Harian pagi Trouw, yang terbit di Amsterdam, menyorot perdebatan di Belanda, sehubungan dengan penerbitan buku tentang keterlibatan mendiang Pangeran Bernhard dalam berbagai upaya perebutan kekuasaan di Indonesia. Koran ini mengangkat buku lain, yang telah terbit lebih dulu, yang juga mengulas kehidupan Pangeran Bernhard. Dua buku ini mengandalkan sumber-sumber yang sama, tapi tiba pada kesimpulan yang bertolak-belakang. Yaitu buku harian Kepala Rumahtangga Istana, Gerrie van Maasdijk, dan arsip satuan marsose Belanda. Menurut dua penulis buku teranyar, Jort Kelder dan Harry Veenendaal, arsip marsose, memuat laporan keterlibatan sang pangeran dengan aksi Kapten Raymond Westerling. Sementara menurut penulis buku terdahulu, Cees Fasseur, tidak ada tulisan Pangeran Bernhard yang menunjukkan ia mendukung aksi tersebut. Dengan demikian harian Trouw mempertanyakan, dalam hal ini siapa yang benar. Rupanya, pembaca kedua buku tersebut harus menyimpulkan sendiri, peran Pangeran Bernhard dalam upaya kudeta di Indonesia. Menurut Trouw sendiri, dalam kasus Pangeran Bernhard ini, tampaknya Jort Kelder dan Harry Veenendaal menempatkan diri sebagai jaksa penuntut, sementara Cees Fasseur bertindak sebagai pembela. Demikian harian Trouw, dan sekian pula Tinjauan Pers kali ini. * ANGKET BANK CENTURY BAKAL ALOT Para anggota DPR RI makin gencar untuk menggunakan hak angket dalam kasus Bank Century. Pemerintah mengeluarkan dana Rp. 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank ini. Menurut pemerintah Bank Century perlu diselamatkan, karena kalau tidak, ini akan berdampak sistemik. Maksudnya akan berakibat buruk bagi ekonomi nasional. Menurut pakar politik Arbi Sanit, DPR ingin tahu kenapa jumlah talangan begitu banyak, untuk menyelamatkan bank kecil, yang sering melakukan kesalahan. Yang menjadi pertanyaan juga kenapa talangan yang semula berjumlah tidak sampai dua triliun rupiah membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah. Nah ini menimbulkan kecurigaan, tandas ArbiSanit. Arbi Sanit: "Rupanya itu ada kecurigaan bahwa uang itu dimanfaatkan juga untuk dana pemilu." Jadi banyak orang mencurigai dana sebanyak itu digunakan untuk kepentingan kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden yang lalu. Kecurigaan ini, kata Arbi Sanit, terutama muncul dari kalangan yang mengkritik SBY dan para pendukungnya. Makanya pihak pemerintah serta merta membantah tuduhan yang mengatakan bahwa uang talangan untuk Bank Century itu dimanfaatkan untuk kampanye SBY. Namun, pakar politik LIPI ini berpendapat, kemungkinannya kecil SBY sendiri ikut mengantongi aliran dana itu. Lalu siapa yang menerima uang itu secara langsung? Arbi Sanit: "Tentu orang-orang yang bekerja di sekitarnya, yang disebut sebagai tim sukses. Karena tim sukses ini bukan satu manajemen. Ada juga yang liar. Jadi tidak ada kaitannya dengan tim sukses yang dipimpin oleh calon presiden, tetapi dia bikin tim sukses sendiri. Mereka juga cari dana ke mana-mana" Jadi, simpul Arbi, SBY memperoleh dukungan tanpa perlu mengeluarkan dana sendiri. Kalau memang demikian, apa dampaknya bagi mantan jenderal ini? Pakar politik Arbi Sanit, berpendapat yang bakal kena dampaknya terutama tiga orang. Pertama Sri Mulyani, Boediono dan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Sri Mulyani bertanggung jawab karena sebagai menteri keuangan saat itu dialah yang memutuskan untuk mengeluarkan talangan. Boediono bertanggung jawab sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu. Dan SBY sebagai presiden adalah orang yang paling bertanggung jawab. Namun ia mengakui, bahwa perjalanan angket DPR ini bisa panjang dan berliku-liku. Ikuti wawancara Arbi Sanit selengkapnya, pada situs web kami www.ranesi.nl. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.radionetherlands.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [email protected] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
