--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 15 Mei 2002 14:40 UTC ** ARAFAT DUKUNG REFORMASI PEMERINTAH PALESTINA ** DUA MANTAN PEMIMPIN SERBIA SERAHKAN DIRI KE TRIBUNAL YUGOSLAVIA DEN HAAG ** HUBUNGAN INDIA-PAKISTAN SEMAKIN TEGANG ** TOPIK GEMA WARTA: KOPASSUS DIANJURKAN AGAR DITARIK DARI MALUKU ** TOPIK GEMA WARTA: RUU PENYIARAN MUNGKINKAN PEMERINTAH INDONESIA KUASAI PERS * ARAFAT DUKUNG REFORMASI PEMERINTAH PALESTINA Di depan parlemen Palestina di kota Ramallah, Presiden Palestina, Yasser Arafat menyatakan mendukung reformasi Pemerintah Palestina. Ia antara lain mengusulkan supaya dilangsungkan pemilihan. Demikian komentar Arafat terhadap tuduhan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon yang menyebut Pemerintah Palestina sebagai diktatorial dan rezim teroris. Sementara itu, di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza, warga Palestina memperingati bahwa tahun 1948 sekitar 700 ribu orang diusir dari rumah mereka ketika pembentukan negara Israel. Pada peringatan tersebut warga Palestina akan berdiam selama tiga menit. Selain itu masyarakat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza diimbau supaya secara massal turun ke jalan. * DUA MANTAN PEMIMPIN SERBIA SERAHKAN DIRI KE TRIBUNAL YUGOSLAVIA DEN HAAG Dua mantan pemimpin Serbia, Milan Martic dan Jenderal Mile Mrksic, secara sukarela melaporkan diri ke tribunal Yugoslavia, Den Haag, negeri Belanda. Martic menjabat Presiden republik Serbia di Kroasi semasa perang saudara. Ia dituduh bertanggung jawab atas pemboman terhadap ibukota Kroasia, Zagreb tahun 1995 yang menewaskan tujuh jiwa. Mrksic dituduh bertanggungjawab atas tewasnya 200 orang akibat penembakan di sekitar kota Vukovar 1991. * HUBUNGAN INDIA-PAKISTAN SEMAKIN TEGANG Hubungan antara India dan Pakistan semakin tegang setelah serangan berdarah di negara bagian Kashmir, Selasa kemarin. Di depan parlemen, Perdana Menteri India, Atal Behari Vajpayee menyatakan akan melakukan aksi balasan terhadap serangan yang menewaskan 34 jiwa. Namun ia tidak menyatakan dengan cara apa India akan melakukan itu. Polisi India yakin serangan dilakukan kaum Muslim militan dari Pakistan. Para korban terutama anak-anak dan perempuan. Korban jatuh ketika kelompok separatis mulai menembaki sebuah bis dan kemudian menyerang kamp tentara di dekat kota Jammu. Sekitar 50 orang terluka akibat serangan ini. * JEPANG DAN CINA SEPAKATI PEMBEBASAN PENGUNGSI KOREA UTARA Jepang dan Cina sepakat tentang pembebasan lima pengungsi Korea Utara. Mereka melarikan diri ke kantor perwakilan Jepang di kota Shenyang. Mereka dipaksa polisi Cina meninggalkan tempat tersebut, dan kemudian ditahan. Salah satu pencari suaka adalah anak perempuan berusia tiga tahun. Setiap tahun ratusan warga Korea Utara melarikan diri melalui Cina. Beijing tidak mengijinkan para pencari suaka untuk terbang langsung ke Korea Selatan agar tidak pecah konflik dengan negara sekutu Korea Utara. * PRESIDEN SIERRA LEONE NAMPAKNYA PEMENANG PEMILU Hasil pertama pemilihan umum Sierra Leone menunjukkan Presiden yang sekarang, Ahmad Tejan Kabbah meraih mayoritas suara. Ia disusul Ernest Bai Koroma dari pemerintah lama, Kongres Rakyat APC. Mantan pemberontak Front Persatuan Revolusioner nampaknya hanya memperoleh jumlah kecil suara. Yang menarik adalah bahwa pemilu Sierra Leone berlangsung sangat tenang. Dikatakan ini adalah pemilu paling tenang Sierra Leone sejak merdeka dari Britania Raya tahun 1961. Sekitar 17 ribu tentara pasukan perdamaian PBB dan pengamat internasional mengawasi pemilihan umum. Pemilu dianggap awal era baru bagi Sierra Leone setelah perang saudara berdarah yang berlangsung selama sepuluh tahun dan menewaskan sedikitnya 50 ribu orang. * JIMMY CARTER INGIN HENTIKAN EMBARGO PERDAGANGAN TERHADAP KUBA Mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter menuntut supaya embargo perdagangan terhadap Kuba cepat dihentikan. Dalam sebuah pidato di universitas Havana, yang disiarkan langsung lewat radio dan televisi Kuba, Carter menyatakan Amerika Serikat harus mengambil langkah pertama dalam pemulihan kembali hubungan antara dua negara. Selain itu Carter juga berbicara tentang keadaan hak asasi manusia di Kuba. Ia meminta Presiden Kuba, Fidel Castro mengijinkan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Mary Robinson berkunjung ke Kuba. * MASYARAKAT INTERNASIONAL BERIKAN BANTUAN DANA 440 JUTA DOLAR UNTUK TIMOR LORO SAE Masyarakat internasional akan memberi bantuan dana sebesar 440 juta dolar kepada Timor Loro Sae, untuk tiga tahun pertama sebagai negara merdeka. Demikian disepakati pada konferensi negara-negara donor di Dilli. Timor Loro Sae, yang akan resmi menyatakan kemerdekaannya 20 Mei mendatang, adalah negara termiskin di Asia. Negara ini membutuhkan dana sekitar 90 juta dolar untuk memenuhi sepertiga anggaran tahunan selama tiga tahun mendatang. Setelah itu Timor Loro Sae akan mendapat penghasilan dari pengilangan minyak dan gas di lepas pantai. Sejak tahun 1999, sejumlah negara donor termasuk Jepang, Uni Eropa, Australia dan Amerika Serikat telah memberikan bantuan lebih dari 1 milyard dolar, lewat pengawasan PBB. * HUBUNGAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN MEMBAIK Hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan nampaknya semakin baik. Menteri Unifikasi Jeong Se-hyun menyatakan perundingan resmi tentang kerja sama ekonomi belum dilanjutkan, namun dua negara masih melangsungkan perundingan tidak resmi. Presiden Korea Utara, Kim Jong-il menyatakan kepada Korea Selatan masih ingin berkunjung ke Seoul. Selain itu Menteri Jeong Se-hyun menyatakan memiliki informasi Korea Utara bersedia melakukan perundingan baru dengan Amerika Serikat. * KOPASSUS DIANJURKAN AGAR DITARIK DARI MALUKU Pergantian Pangdam atau Kapolda tidak akan memecahkan masalah Maluku.Yang penting pasukan siluman ditarik dari Ambon, karena Masalah Maluku hanyalah merupakan imbas permainan politik establishment di Jakarta. Koresponden mengirim laporan berikut dari Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa Islam kemarin berdemonstrasi di kota Ambon dan meminta agar Laskar Jihad tidak ditarik dari Maluku. Masalah Ambon memang tak kunjung mereda. Setelah penahanan Panglima Laskar Jihad dan rencana penarikan laskar tersebut oleh pemerintah, ini muncul lagi insiden antara Kopassus dan Brimob. Sehubungan dengan itu, kemarin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais meminta agar kasus baku tembak antara aparat Polisi dengan Kopassus di Ambon, Senin lalu diusut tuntas. Di Ambon Pangdam Pattimura Brigjen TNI Mustopo yang sering pura-pura bingung itu mengatakan, bentrokan antara anggota Kopasus dan anggota Brimob tersebut hanya karena miskomunikasi. Tetapi biarpun Pangdam ini menyebut miskomunikasi, tetapi di ibukota Menko Polkam sempat berang dan menganggapnya masalah teknis koordinasi yang buruk. Ia mengisyaratkan bahwa perlu ada perwira-perwira yang diganti karena insiden yang memalukan itu. Panglima TNI dan Kapolri harus menjelaskan kepada publik secara transparan terjadinya baku tembak itu, kata Susilo Bambang kemarin. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab,tambahnya. Menko berulang kali. Susilo Bambang Yudhoyono: Sebenarnya ini permasalahan tehnis, koordinasi tehnis di lapangan antara satuan kecil kepolisian dengan satuan kecil TNI. Justru dalam konteks ini, yang saya anggap menjadi gangguan terhadap semua yang kita lakukan sejak sebelum Malino, sampai Malino dan sampai sekarang, itu dipertanggungjawabkan. Saya melalui Panglima TNI dan Kapolri minta organisasi menjelaskan kepada publik tanpa ditutup-tutupi, transparan dan siapa yang bertanggung jawab. Susilo ingin adanya pergantian pimpinan TNI/Polri di Ambon. Di kota itu kemarin beredar berita bahwa pada dinihari tanggal 14 Mei, Selasa lalu,kantor pusat FKM di Kudamati diserbu satu regu Kopassus. Mereka datang dengan menggunakan satu truk dan dua jeep. Sebelumnya mereka mendatangi rumah sakit Umum Dr Halussy. Pasukan itu sempat menabrak pintu gerbang rumah sakit tersebut sambil berteriak "mana Brimob". Karena para perawat menjelaskan bahwa disitu tidak ada Brimob, maka mereka kembali ke arah Benteng. Di depan lorong PMI mereka berteriak lagi meminta agar orang-orang RMS keluar. Sambil menembak-nembakan senjata mereka. Tetapi karena tidak ada perlawanan tentara-tentara itu meninggalkan tempat tersebut. Situasi seperti ini jelas membuat hati masyarakat Ambon cemas. Maka jika pemerintah pusat tidak secara tegas menertibkan para komandan di Ambon, sudah tentu situasi di Ambon bisa lebih panas lagi. Padahal penduduk Ambon sesungguhnya hanya sekitar 200.000 orang saja dan tidak lebih besar dari kota Cianjur di Jawa Barat. Pengamat politik Maluku Thamrin Tomagola dalam pada itu pesimis dengan rencana pergantian Kapolda maupun Pangdam Patimura. Selama 3 tahun terakhir ini sudah beberapa kali dilakukan pergantian tetapi permasalahan Maluku tidak selesai. Maka kini pun belum tentu keamanan di Maluku bisa tercapai meski ada komandan yang diganti. Mungkin jika Panglima TNI sudah diganti oleh Jenderal Endriartono Sutarto baru Maluku bisa tenang. "Baru akan ada kepastian jika ia sudah dilantik," kata Thamrin Tomagola. Yang menjadi persoalan di sana memang adalah eksistensi pasukan siluman. Hingga kini pun tidak jelas apakah pasukan Kopasus di Ambon benar-benar dibawah kendali Pangdam. Mungkin itulah sebabnya mengapa Pangdam Mustopo sering ragu-ragu dalam bertindak. Ada pengamat yang menduga Kopasus di Ambon perannya sama dengan Kopasus yang dahulu membunuh Theys Eluay di Papua. Ketika itu pun KASAD menyatakan tidak tahu menahu dengan operasi Kopasus itu. Demikian pula Pangdam di Papua. Thamrin yakin bahwa pergolakan di Ambon hanyalah merupakan dampak dari pusat. Karena itu ia menganjurkan agar Kopassus ditarik dari Maluku. * RUU PENYIARAN MUNGKINKAN PEMERINTAH INDONESIA KUASAI PERS RUU Penyiaran terus dibahas di DPR, sekalipun aksi menentang keberadaan RUU ini semakin meningkat. Mereka yang menentang antara lain adalah 31 organisasi media penyiaran. RUU itu sendiri memungkinkan kembalinya pemerintah mengontrol media, khususnya media siaran. Menurut Hinca Panjaitan, Direktur Media Law and Policy Centre, partai politik pun ikut juga memperkeruh RUU ini. Berikut penuturannya: Hinca Panjaitan [HC]: Ketika pertanyaannya bahaya apa? maka saya ingin flashback sedikit saja, sesungguhnya media penyiaran di Indonesia itu belum pernah merdeka. Setidaknya diukur dari perundang-undangan. Undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 1990 sampai sekarang masih ada produk Pak Harto, dan jika itu dipakai sangat represif. Yang kedua sesungguhnya juga media penyiaran misalnya radio, di Indonesia itu belum pernah merdeka sampai tahun 98, karena kerjanya hanya me-relai RRI saja. Tahun 98 lah mereka membuat news sendiri, mulai berkreasi sendiri. tetapi dari jaminan UU itu tidak pernah ada. Nah ketika kita menggagas menolak UU No. 24/90 yang baru, DPR menerimanya bulan Juni tahun 2000. Dan kemudian dibahas, pada akhirnya ternyata, melenceng jauh, karena memang pemerintah menginginkan lain. Dan ingin mengontrol kembali media ini. Karena itulah penolakan banyak terjadi dari kalangan masyarakat. Termasuk yang dilakukan oleh kelompok komunitas penyiaran Indonesia, yang terdiri dari 31 organisasi media penyiaran. Ya jadi kalau rancangan itu lahir dari pemerintahan Megawati, nggak benar juga. Karena rancangan itu lahir dari inisiatif DPR, tetapi tugas pemerintah melakukan diskusi. Nah dalam kontek diskusi itulah pemerintah kemudian membuat masukan-masukan menurut versi dia. Meski Departemen Penerangan dibubarkan secara institusi, tetapi personal-personalnya kan tetap ada ya. Lalu dan itu kemudian masuk ke level eselon satu dan eselon dua di kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, yang cara berpikirnya, cara memandang media penyiaran ini kayak yang dulu. Karena itu ketika orang diberi peluru, sayang banget kalau nggak ditembakkan. Kan gitu. Dari konsep pemerintahan yang berkembang saat ini adalah ijin itu tetap kembali ke jaman dahulu, yaitu ada dua pintu, satu ijin Politik yang disebut rekomendasi yang dikeluarkan departemen penerangan dulu sekarang akan diperankan menteri negara komunikasi, setelah itu baru keluar ijin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh departemen perhubungan yang mengelola frekwensi itu. Ini yang kita tentang. Radio Nederland [RN]: Apa memang kenyataannya di Indonesia efektif sekali ya mendemokratisasikan lewat televisi maupun radio? HP: Oh ya saya kira itu. Dari segi perspektif masa lalu misalnya orde baru bertahan karena sumbangan media. Pak Harto itu berhasil bertahan 32 tahun, karena memang media mampu ia kontrol dengan sangat baik dan bijak. Ya saya kira siapapun yang mau berkuasa kan dia akan memikirkan bagaimana kekuasaannya dapat bertahan lama. RN: Artinya siapa sebenarnya lembaga yang harus menyaring ya kalau memang RUU Penyiaran ini tidak jadi digoalkan. Lalu siapa yang harus menyaring? HP: Kalau dari kontennya itu harus dikembalikan kepada media itu sendiri yang kita sebut dengan self regulasi, pengaturan diri sendiri. Jadi media penyiaran harus paham juga media yang ia mainkan masuk ke wilayah publik dan ia juga harus ekstra hati-hati, sebab selain ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaran, UU Pidana banyak sekali pasal yang bisa menjerat mereka. Penyebar berita bohong, penyebar fitnah, penyebar penghinaan, itu bisa dijerat dengan UU KUH Pidana di Indonesia. Kalau dilihat dari perspektif politik saya kira statement yang tadi itu tidak mungkin ditolak gitu ya. karena memang semua tahu, untuk memenangkan sebuah event pemilihan umum, media memberikan peran penting. Karena ketika kita bicara di Indonesia, relevan bicara tentang kepentingan partai politik pada 2004. Dan kita tahu di DPR adalah partai politik. Karena itu memang pembahasan UU penyiaran ini akan menjadi sangat alot ketika pertanyaannya saya dapat apa di Pemilu 2004 yang akan datang. RN: Lalu di mana posisi Megawati? HP: Kalau mengamati posisi dia sebagai Ibu Presiden, ya, tanpa melihat partai politik mana, maka kelihatannya dia selalu memberikan kritik terhadap media di Indonesia, baiknya untuk segera berbenah diri. Tapi kalau dilihat dari segi kepentingan politiknya, agak sulit meramlnya oleh karena memang yang mewakili pemrintahan sekarang di DPR membuat UU penyiaran adalah Pak Syamsul Muarif yang notabenenya adalah GOLKAR! ya, sedangakan dia(Megawati) adalah PDIP. Nah ini kan menjadi duri dalam daging. Demikian Hinca Panjaitan, Direktur Media Law and Policy Centre. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
