--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 12 Juli 2002 13:40 UTC ** AUSTRALIA DUKUNG AMERIKA DI IRAK ** PAKISTAN TANGKAP PENASIHAT BIN LADEN ** KEKECEWAAN PARA MENTERI TURKI MELUAS ** TOPIK GEMA WARTA : TUDUHAN TERHADAP HDC MENUNJUKKAN BOBROK MANAJEMEN SIPIL DAN MILITER * AUSTRALIA DUKUNG AMERIKA DI IRAK Menteri luar negeri Australia Alexander Downer memberikan dukungan apabila Amerika sampai melancarkan aksi militer terhadap Irak. Downer yang sedang berkunjung ke Washington, menyamakan pemimpin Irak Saddam Hussein dengan Hitler. Menlu Australia itu mendesak dunia internasional untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap rejim di Bagdad. Belum lama ini, presiden Amerika George Bush masih menegaskan bahwa ia akan menempuh segala cara untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Sejumlah negara Eropa barat, juga Rusia dan Cina dengan tegas memperlihatkan sikap yang tidak menukung Bush. * PAKISTAN TANGKAP PENASIHAT BIN LADEN Menurut otoritas Pakistan mereka telah berhasil menangkap penasihat keuangan Osama bin Laden. Bersama dua anggota jaringan Al Qaeda lain, pria tersebut ditahan saat dilakukan penggrebekan di sebuah rumah di luar kota Karachi. Penasihat keuangan berkebangsaan Sudan itu diberitakan melarikan diri ke Pakistan pada saat mulai dilancarkan operasi militer Amerika di Afghanistan. Operasi pencarian dilakukan setelah insiden ledakan bom di gedung konsulat Amerika di Karachi bulan lalu, yang menewaskan 12 orang Pakistan. * KEKECEWAAN PARA MENTERI TURKI MELUAS Mantan menteri luar negeri Turki Ismail Cem akan mendirikan sebuah gerakan politik yang baru. Ia akan dibantu oleh wakil perdana menteri yang mengundurkand diri Husamettin Ozkan dan menteri perekonomian Kemal Dervis. Gerakan politik yang baru terutama akan mendesak pemerintah untuk terus melanjutkan perombakan yang diperlukan agar supaya Turki diterima menjadi anggota Uni Eropa. Cem termasuk salah satu dari ke-tujuh menteri yang pekan ini mengundurkan diri karena tidak puas dengan situasi politik Turki saat ini. Menteri-menteri yang tidak puas menuntut pengunduran diri perdana menteri Bulent Ecevit yang karena sakit tidak lagi mampu berfungsi dengan baik. Tapi perdana menteri yang berumur 77 tahun itu, tidak peduli dan ia mau tetap bertahan. * MANTAN PRESIDEN LILIC TAMPIL DI TRIBUNAL YUGOSLAVIA Mantan presiden Yugoslavia Zoran Lilic tiba di Den Haag dari Belgrado untuk tampil sebagai saksi dalam proses peradilan Slobodan Milosevic. Selama beberapa tahun Lilic memegang jabatan wakil perdana menteri dibawah pemerintahan presiden Milosevic. Ia menjadi bekas anggota kabinet Yugoslavia pertama yang tampil di tribunal Yugoslavia di Den Haag. Sebelumnya mantan wakil perdana menteri Lilic masih menyatakan tidak akan tampil di tribunal Yugoslavia secara sukarela. Zoran Lilic menjadi presiden Yugoslavia sampai ia digantikan oleh Slobodan Milosevic. Masih belum jelas, kapan Lilic akan tampil di tribunal Yugoslavia di Den Haag. * KONFLIK PULAU PEREJIL ANTARA MAROKO-SPANYOL Pemerintah Spanyol memprotes keras kehadiran militer Maroko di pulau Perejil di Laut Tengah. Maroko membangun basis militer disana sebagai bagian dari operasi memberantas terorisme dan imigrasi gelap di selat Gibraltar. Kehadiran militer Maroko disebut oleh pemerintah Spanyol sebagai 'kenyataan yang parah dan mencemaskan' dan menuntut Maroko untuk segera menarik mundur tentaranya dari Perejil. Pulau Perejil terletak di lepas pantai Maroko. Menurut Spanyol, pulau tersebut masuk wilayah kedaulatannya sejak tahun 1580. Maroko sebaliknya menegaskan bahwa pulau tersebut masuk wilayahnya sejak tahun 1956, setelah berakhirnya masa penjajahan Spanyol itu di Maroko Utara. Insiden pulau Perejil langsung menyulut konflik diplomatik bilateral, yang menegangkan hubungan Rabat dengan Madrid. Pekan lalu, lima kapal angkatan perang Spanyol memasuki wilayah perairan Maroko. Maroko kemudian memanggil duta besar Spanyol di Rabat. * AMNESTI MASSAL RAJA MAROKO Raja Maroko Mohammad ke-VI memberikan grasi kepada delapan ribuan tahanan. 42 narapidana mendapat keringanan hukuman. Raja Maroko yang berusia 38 tahun memberikan amnesti massal berkaitan dengan pesta pernikahannya. Bulan Maret ia menikah dengan Salma Bennani 24 tahun. Pesta pernikahan diundur berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Tiga tahun lalu, Raja Mohammad telah memberikan amnesti kepada banyak narapidana, ketika ia naik tahkta. * PULUHAN TEWAS DALAM OPERASI MEMBERANTAS GERILYAWAN DI KOLOMBIA Lebih dari 50 orang tewas dalam pertempuran antara tentara dan gerilyawan di Kolombia. Kebanyakan korban berjatuhan di La Plata, di Kolombia barat daya. Di sana 30-an gerilyawan tewas. Menurut jubir tentara korban kebanyakan adalah anggota gerilyawan FARC dan kelompok-kelompok gerilya kiri ELN. Kedua gerilyawan semakin bekerja sama dalam menghadapi tentara. Dalam tembak-menembak di Kolombia timur luat, gerilyawan menembak mati 14 tentara. * Normal;heading 1; TOPIK GEMA WARTA: SUTIYOSO, GUBERNUR ORDE BARU DI JAMAN REFORMASI SUTIYOSO, GUBERNUR ORDE BARU DI JAMAN REFORMASI Belakangan tingkah laku Sutiyoso selalu memancing kontroversi. Berbagai kritik terus mengalir sejak ia menyatakan akan tetap bertahan pada kursi gubernur Jakarta. Di tengah kritik itu, pensiunan tentara ini pantang mundur. Ia terus maju ke bursa pemilihan calon gubernur, sambil kasak-kusuk cari dukungan ke sana sini. Bukan cuma kepada Presiden Megawati Seokarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Minta dukungan juga dilakoni bang Yos, demikian ia biasa disapa, kepada bekas almamaternya, yakni TNI. Paling tidak demikianlah pengakuan Sutiyoso kepada wartawan. Dia mengatakan sudah bertemu dengan panglima TNI Endriartono Sutarto, serta Kepala Staf Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu. Sutiyoso mengaku, tak ada keberatan dari kedua pimpinan tertinggi militer itu, atas pencalonannya kembali sebagai gubernur ibukota. Sutiyoso: (Itu yang sinyalemen katanya anda ditolak oleh TNI?) Nggak-nggak benar. Saya sudah ketemu sama Pangab sendiri sama KASAD juga sudah ngobrol. Itu cuma karangan aja. Beliau ndak pernah ngomong apa-apa gitu. Tapi belakangan pernyataan itu dibantah Kepala Staf Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu. Ryamizard membantah bahwa TNI mendukung Sutiyoso. Ia menegaskan, sebagai pensiunan, Sutiyoso tak punya kaitan lagi dengan TNI. Bahkan, jangankan dukungan, kata Ryamizard, bertemu dengan Sutiyosopun dia tak pernah. Ryamizard Ryacudu: Nggak, saya tidak pernah dihadapkan. Panglima juga tidak. Siapapun. Yang penting kita tidak akan memboikot. Awas kita tidak suka memboikot. Kemudian yang kita suka kita dukung. Bukan boikot boikot, dukung dukungan. Terserah. Kalau rakyat menghendaki kita dukung-dukung nggak ada gunanya juga. Kan rakyat kan yang menentukan? Apa siapa? Benar atau tidaknya dukungan TNI kepada Sutiyoso memang masih harus dibuktikan. Namun selama ini sempat muncul dugaan, bahwa dukungan Megawati bagi pencalonan Sutiyoso, merupakan bagian kesepakatan antara Mega dengan militer. Tujuannya jelas, yakni mengamankan kedudukan Mega sampai pemilu 2004, serta sidang tahunan MPR yang akan digelar bulan depan. Itulah alasan resmi yang disampaikan para pimpinan PDI-P soal dukungan partainya kepada bang Yos. Kesepakatan di belakang layar, serta meminta dukungan dan restu dari atasan yang berkuasa, memang cara yang lazim di era orde baru. Dan ternyata, kultur politik tak sehat itu masih diwarisi Mega. Begitu pun Sutiyoso. Salah seorang kandidat gubernur Jakarta Arbi Sanit mengkritik cara Sutiyoso ini. Arbi Sanit: Ini apapun cara-cara, strategi, pikiran visi aspirasi apapun yang berawal dari Soeharto itu, itulah yang menjadi inspirasi dia. Yang jadi solusi bagi masalah-masalah yang dapat diambilnya. Di masa orde baru, seorang gubernur memang harus mendapat dukungan atau restu dari presiden dan pihak militer. Tanpa itu semua, seorang kandidat gubernur tidak usah mimpi bisa terpilih. Dan, masih di jaman orba dulu, wewenang DPRD untuk memilih gubernur jelas tidak lebih dari stempel belaka. Sebuah cara yang layak kalau ditinggalkan saja. Paling sedikit itulah pendapat ketua fraksi Partai Keadilan DPRD Jakarta Achmad Heriawan. Achmad Heriawan: Saya memang sebagaimana kalangan lain sangat memprihatinkan masalah ini. Kita mengenal dan memahami bahwa Sutiyoso ini juga produk Orde Baru. Jadi dipilih dari atas. DPRD sebagai alat legitimasi saja. Nah kalau kita menginginkan perubahan maka harus ada perubahan kepemimpinan di DKI Jakarta ini. Dari perubahan inilah kita menitipkan harapan yang lebih baik. Zaman memang sudah berubah. Tapi Sutiyoso, bekas panglima militer Jakarta sekaligus tersangka kasus 27 Juli, jelas masih berpikir dan bertindak seperti cara lama. Maklum saja karena pola politik seperti ini masih mendominasi cara pemerintahan Megawati. Dalam sistem politik yang tidak terbuka ini proses naik turunnya seorang pejabat melulu terbatas pada loyalitasnya kepada atasan. Kalangan yang berkuasa menembus praktek seperti ini adalah DPRD Jakarta. Beranikah DPRD Jakarta, dengan PDIP sebagai partai terbesar, mengesampingkan cara yang sudah ketinggalan jaman ini? Jang jelas warga Jakarta butuh gubernur yang mengerti apa yang ia kerjakan untuk kotanya. Bukan gubernur yang sibuk cari dukungan para petinggi, tapi tidak mendapat dukungan warga. Tim Liputan 68h, Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * TUDUHAN TERHADAP HDC MENUNJUKKAN BOBROK MANAJEMEN SIPIL DAN MILITER Intro: Belum lagi sehari, Jakarta nampak tergesa-gesa untuk mengoreksi pernyataan Pangdam Iskandar Muda Mayjen M Djali Yusuf yang menuduh Henry Dunant Center (HDC) sebagai mata-mata. Panglima TNI Jend. Endriartono Sutarto mengatakan tidak benar pernyataan pangdamnya itu, dan media salah mengutipnya. Sementara itu, di Jenewa, HDC yang dihubungi Radio Nederland, menolak memberi tanggapan karena menghormati kesepakatan untuk tidak mengeluarkan pernyataan selama proses dialog berlangsung. Bagi Indonesia, pernyataan panglima TNI Endriartono menunjukkan kebobrokan manajemen militer dan sipil, demikian pengamat politik Arbi Sanit. Arbi Sanit [AS]: Pada pokoknya, menurut hemat saya, tidak ada sinkronisasilah, di antara Pangdam dengan atasannya. Radio Nederland [RN]: Dan ini bisa mengganggu proses dialog seluruh proses dialog dengan GAM juga ya? AS: Oh, tentu saja akibatnya lebih luas. Dunia internasional sekarang sudah melihat pemerintah Indonesia yang serba curiga kepada lembaga-lembaga internasional, itu akan juga membikin opini internasional kepada Indonesia menjadi buruk, lalu ya, tentu berakibat pada proses perundingan di Jenewa. Bisa jadi juga, petugas-petugas dari lembaga internasional itu sekarang menjadi bertanya-tanya, setidak-tidaknya. Menjadi tidak normal situasi di mana mereka harus bekerja, begitu ya. RN: Kebetulan tadi kami menghubungi Henry Dunant Centre dan meminta tanggapan mereka atas pernyataan bahwa itu mata-mata. Tetapi mereka menolak berkomentar, karena ingin mematuhi kesepakatan untuk tidak mengeluarkan pernyataan selama proses dialog berlangsung. Berarti dengan menyebut HDC mata-mata, secara implisit pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI, telah melanggar kesepakatan Jenewa. AS: Ya! Ya, maklum sajalah, ini tentara Indonesia kan pendidikannya lokal, nih. Masalah internasional kan nggak ngerti. Mereka juga tidak punya penasehat ahli internasional. Dan harusnya statement seperti itu tidak berhak dikeluarkan oleh Pangdam. Statement seperti itu harus dikeluarkan oleh Deplu. Karena kalau Deplu yang mengeluarkan, mereka tentu mempelajari persoalan internasionalnya, persoalan hukumnya, persoalan diplomasinya, dan juga fakta-faktanya sekaligus. Itulah sebabnya menurut hemat saya atasnya, Panglima, tidak setuju dengan itu. Dia hendak melihat dulu persoalan ini secara lebih komprehensif menurut hemat saya. RN: Tetapi ya, pernyataan sudah dikeluarkan, ini tentu suatu kecerobohan besar dari pihak TNI, ya? AS: Ya, saya kira tampaknya TNI mulai frustrasi ini. Mulai merasa kesal tidak bahagia melakukan tugasnya. Oleh karena pasukan ditambah, pasukan ditambah, pasukan ditambah, tapi tak beres-beres juga. Dan sekarang boleh dikata tanggung jawab penyelesaian masalah ini lebih banyak pada TNI, pada gubernur, pada menteri dalam negeri atau pada kabinet. Nah, situasinya sekarang menjadi makin rumit. Tanggung jawab dipikul, fasilitas mungkin kurang, tetapi pekerjaan nggak beres-beres, malah semakin rumit. Nah, oleh karena itu cepat-cepat marah, cepat-cepat tuduh ini tuduh itu. RN: Konteksnya kan begini: Pangdam Iskandar Muda Djali Yusuf itu mengutip teguran yang disampikan oleh deputy menko polkam terhadap HDC di Aceh. Jadi pernyataan itu sebetulnya bukan pernyataan dia sendiri, tetapi dia mengutip teguran deputy menko polkam. Mengapa deputy menko polkam yang menelpon yang isinya teguran, sedangkan menko polkam sendiri kan sekarang ini berada di Aceh, kenapa teguran itu harus melalui Jakarta? AS: O, iya, itu masalah koordinasi. Bukan hanya koordinasi informasi, koordinasi tugas. Inilah gambaran bahwa keadaan manajerial militer ini tampaknya juga semakin bobrok. Barangkali ini melengkapi bobroknya pemerintah sipil, bobrok juga orang militer. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya penyelesaian ini memang semakin rumit, tidak semakin terang jalannya. Demikian pengamat politik Arbi Sanit. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
