--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 24 September 2002 13:40 UTC ** BLAIR UMUMKAN LAPORAN RAHASIA TENTANG SENJATA BIOLOGIS DAN KIMIA IRAK ** PBB SETUJUI RESOLUSI TENTANG PENGEPUNGAN RAMALLAH OLEH ISRAEL ** BENTROKAN KERAS POLISI DAN KELOMPOK EKSTRIM MUSLIM PADA HARI KEDUA PEMILU DI KASHMIR ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH PEMILU SATU-SATUNYA JALAN? ** TOPIK GEMA WARTA: 48 ORGANISASI BURUH MENGGELAR DEMO PROTES BESAR DI DPR * BLAIR UMUMKAN LAPORAN RAHASIA TENTANG SENJATA BIOLOGIS DAN KIMIA IRAK Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mengumumkan sebuah laporan rahasia yang menyebutkan bahwa Irak mampu melancarkan serangan dengan senjata biologis atau kimia dalam waktu 45 menit. Menurut laporan itu, pemimpin Irak, Saddam Hussein, terus membangun gudang penyimpanan senjata pemusnah massal. Bagdad juga dituduh mencoba membeli uranium di negara-negara Afrika untuk produksi senjata nuklir. Blair berharap bahwa laporan setebal 55 halaman tersebut dapat meyakinkan para skeptisi tentang pentingnya aksi militer terhadap Irak. Parlemen Inggris mengadakan sidang darurat tentang masalah ini. Dalam reaksinya, Bagdad mengatakan bahwa laporan itu tidak punya landasan kebenaran sama sekali. * PBB SETUJUI RESOLUSI TENTANG PENGEPUNGAN RAMALLAH OLEH ISRAEL PBB menyetujui sebuah resolusi yang mengkritik keras pengepungan markas besar Yasser Arafat oleh Israel. Amerika Serikat bersikap mengambil jarak terhadap situasi ini. Perhatian internasional tertuju pada Amerika, karena veto yang mungkin dijatuhkannya akan membahayakan hubungan Amerika dengan negara-negara Arab. Dewan Keamanan melakukan pertemuan sepanjang malam untuk membicarakan berbagai resolusi tentang Israel. Dalam naskah akhir resolusi yang lolos dengan 14 suara setuju dan nol suara tidak setuju itu, disebutkan secara harfiah bahwa Dewan Keamanan 'sangat prihatin terhadap pendudukan ulang' markas besar Arafat. Dalam resolusi, diserukan juga agar Israel segera menghentikan aksi militernya di Ramallah. Wakil Duta Besar Amerika Serikat di PBB, James Cunningham, mengatakan bahwa ia tidak bisa mendukung resolusi itu karena tidak ada sanksi terhadap serangan bunuh diri oleh Palestina. * BENTROKAN KERAS POLISI DAN KELOMPOK EKSTRIM MUSLIM PADA HARI KEDUA PEMILU DI KASHMIR Di negara bagian India, Jammu dan Kashmir, bentrokan keras terjadi antara polisi dan kelompok ekstrim muslim. Kekerasan itu terjadi pada hari kedua - dari total empat hari - pemilihan umum parlemen di negara bagian. Bentrokan paling parah terjadi di kota Srinagar. Para pemberontak muslim berlindung di sebuah gedung dekat tempat pemungutan suara. Polisi memutuskan untuk menyerbu karena pemberontak berencana menyerang sebuah barak militer yang berdekatan. Akibat serbuan polisi ini, seorang pemberontak tewas. Pengepungan berakhir saat polisi meledakkan seluruh gedung. Dalam pemilu bertahap yang akan berakhir 8 Oktober nanti, berbagai distrik akan mendapat giliran pada setiap putaran. Pemberontak muslim memboikot pemilu sebagai protes terhadap penindasan India. Dalam masa persiapan pemilu dua bulan terakhir ini, korban tewas hampir mencapai 500 orang. * 21 MURID TEWAS KARENA TERJATUH DARI TANGGA Di wilayah utara Cina 21 murid sekolah tewas karena sebuah tangga di sekolah mereka ambruk. Sekitar 50 murid lainnya cedera. Kecelakaan itu terjadi di kota Fengzhen, Senin kemarin, ketika para murid keluar gedung seusai jam sekolah. Sebagian besar korban yang berusia14 tahunan itu, tewas karena tidak bisa bernafas. * RIBUAN WARGA UKRAINA BERDEMONSTRASI TUNTUT PRESIDEN KOETJSMA MUNDUR Di ibukota Ukraina, Kiev, ribuan warga turun ke jalan menuntut mundurnya Presiden Leonid Koetsjma. Sejauh ini, demonstrasi berlangsung damai. Senin malam, tiga pemimpin oposisi - Pjotr Simonenko, Julia Timoshenko dan Olexander Morozov, serta puluhan pengikut mereka, menduduki stasiun televisi pemerintah selama dua jam. Mereka menuntut 10 menit waktu siaran untuk mendesak turunnya Presiden Leonid Koetjsma. Tetapi stasiun televisi pemerintah itu menolak tuntutan dan pendudukan pun diakhiri. Pekan lalu, 10 ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi anti Koetsjma. Rejim Presiden Koetsjma semakin dianggap otoriter oleh warganya. * BENARKAN PEMILU SATU-SATUNYA JALAN? Benarkah Pemilu merupakan satu-satunya jalan ke arah perubahan? Pemimpin-pemimpin Indonesia pada awal pembentukan republik merebut kekuasaan tidak melalui Pemilu dan Parlemen. Lebih lanjut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta. Dr. Syahrir, mantan aktivis mahasiswa yang sempat ditahan beberapa tahun oleh rejim Soeharto, hari Senin telah mendeklarasikan suatu partai baru yang dinamakannya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Pada saat yang sama Menkeh Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa bila RUU Parpol disahkan maka hanya enam parpol yang pernah mengikuti pesta pemilu tahun 1999 dapat mengikuti pesta pemilu pada tahun 2004 yang akan datang. Di luar enam parpol tersebut yakni antara lain, PDI-P, PKB, PBB, PAN, dan Partai Golkar, harus bergabung dengan partai-partai lain dan membentuk partai baru bila ingin menjadi kontestan pemilu yang akan datang. Dan yang lebih sulit lagi bagi Dr. Syahrir sudah tentu adalah usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR RI yang mengusulkan penambahan jumlah orang yang akan membentuk partai politik dinaikkan, dari sekurang-kurangnya 50 menjadi 1000 orang. Usul FKB itu didukung oleh Fraksi TNI Polri. Bahkan fraksi berbaju hijau ini menganggap 1000 orang sebenarnya sangat kurang. Mengingat jumlah penduduk yang bisa menggunakan hak memilih berjumlah lebih dari 100 juta orang. Yang juga menarik adalah pendapat orang-orang PDI Perjuangan utamanya kelompok pendukung Taufik Kiemas yang mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang tidak masuk parpol adalah tak bertanggung jawab. Bukankah Bung Karno mengajarkan bahwa perjuangan demokrasi itu haruslah melalui partai-partai politik dan pemilu. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau masuk parpol saat ini menganggap justru parpol-parpol itu sesungguhnya mengecewakan, immoral dan tak bertanggung jawab. Seharusnya mereka segera membawa bangsa ini keluar dari rawa keterpurukan dan bencana ekonomi. Mereka menganggap permasalahan utama saat ini adalah soal kepemimpinan bangsa. Sedangkan Habibie, Gus Dur dan Megawati ternyata tidak mampu menuntun bangsa ini keluar dari kubangan tersebut. Namun ini bukan berarti bahwa ide kalangan mantan perwira militer seperti Wiranto dan Try Sutrisno harus didukung orang-orang non-parpol. Yaitu bahwa militer harus kembali memimpin negara. Mereka cenderung kepada suatu cara revolusioner sebagai jalan keluar tetapi dipimpin oleh pihak sipil. Partai-partai politik dan Pemilu hanyalah merupakan suatu teknik dalam demokrasi. Tetapi masih ada cara-cara yang lain, seperti revolusi. Soekarno-Hatta misalnya merebut kekuasaan tidak melalui parlemen. Hanya revolusi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta itu yang bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari kemelut saat ini. Demokrasi pada hakekatnya adalah kekuatan dan kekuasaan yang disetujui dan direstui oleh rakyat. Maka sekarang dibutuhkan suatu power yang didukung oleh rakyat (people power). Indonesia terbukti telah melewati sembilan Pemilu. Juga melalui tiga pemerintahan setelah Soekarno dan Soeharto jatuh. Tetapi tetap saja Indonesia dapat membanggakan diri sebagai negara yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahannya. Oleh karena itu sekarang timbul keyakinan dalam masyarakat khususnya generasi muda bahwa perlu dicari jalan lain untuk keluar dari kemelut saat ini dan bilamana perlu secara inkonstitusional. Ternyata memilih pemimpin dengan berdasarkan konstitusi sampai sekarang hanya menimbulkan pemimpin-pemimpin yang sangat mengecewakan. Sedangkan kekuasaan di Indonesia tidak selalu timbul dari partai-partai seperti misalnya Soeharto. Selain itu para founding father tidak muncul lewat parpol dan pemilu. Maka peralihan kekuasaan lewat pemilu tahun 1999 oleh kalangan generasi muda bisa dianggap sebagai peralihan yang tidak demokratis. Hanya peralihan kekuasaan yang disetujui dan didukung oleh masyarakat baru bisa dikatakan peralihan kekuasaan yang demokratis. Pemimpin-pemimpin yang tumbuh secara wajar dan alamiah adalah mereka yang di dalam pertumbuhannya selalu direstui oleh rakyat. * 48 ORGANISASI BURUH MENGGELAR DEMO PROTES BESAR DI DPR Sekitar 48 organisasi serikat buruh dan LSM buruh yang tergabung dalam Komite Anti Penindasan Buruh hari ini menggelar demo di gedung DPR. Mereka hampir putus asa, mendesak agar DPR membatalkan dua rancangan Undang Undang tentang pembinaan ketenagaakerjaan PPK dan tentang Penyelesaian perselisihan Industrial PPHI. Kalau DPR tidak mau mendengar protes mereka, aksi aksi semacam ini bisa berlanjut dan mengancam ketenangan semua pihak. Demikian Martin Sirait dari SBMNI, serikat yang mewakili15 ribuan buruh di sektor pelabuhan, transpor, nelayan dan pelaut. Martin Sirait [MS]: Kita sepenuhnya mendukung unjuk rasa di DPR untuk membatalkan kedua undang-undang yang akan disahkan itu. Kedua undang-undang itu sama sekali tidak berpihak kepada buruh, undang-undang yang lalu no 12/1964 dan no. 22/1957 jauh lebih baik dan sebaiknya itu saja yang diamandemen karena memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki di UU yang lama seperti dua yang dirancang ini sama sekali juga tidak jelas, hanya UU mengenai PTUN memang mengganggu karena seakan-akan UU PTUN hirarkinya lebih tinggi dari UU ketenaga-kerjaan. Sekalipun sudah diputuskan oleh P4 itu masih harus dikontes melalui PTUN itu kan jadi tidak fair, itu namanya ada kekacauan UU. Kalau ada satu UU lebih tinggi dari UU yang lain. Radio Nederland [RN]: Jadi pasal yang menyangkut ini, yang menurut Anda merugikan pihak buruh? MS: Iya, merugikan pihak buruh! Bayangkan saja peradilan buruh yang hanya menuntut katakanlah upah satu juta rupiah, pesangon satu juta rupiah harus menunggu satu tahun-dua tahun, dimana ada logikanya itu. Itu kan tidak bisa diterima akal sehat. RN: Seberapa jauh demo ini sudah melobby pihak-pihak di DPR? MS: Kalau di DPR itu tadi yang menerima hanya satu orang, karena memang saat ini di DPR sedang ada sidang paripurna dan beberapa sidang, tapi sedang ada upaya pengesahan UU mengenai utang negara jadi tersedot semua ke situ, oleh sebab itu kita sudah katakan bahwa sebaiknya kita membuat satu kesepakatan untuk membatalkan dua RUU tersebut. Kalau tidak ya buruh tidak ada satu kompromi untuk dua UU yang sudah ada karena itu sudah diutarakan berkali-kali dalam hearing dan dalam dengar pendapat umum dengan wakil-wakil buruh khususnya dengan komite anti penindasan buruh yang terdiri dari 48 lebih organisasi-organisasi buruh dan LSM-LSM pemerhati buruh. RN: Jadi masalahnya tertumpu pada soal penghentian tenaga kerja yang harus melewat PTUN? MS: Ya itu salah satu, tetapi juga salah satu yang paling kunci di situ adalah tidak ada hak mogok begitu, kedua belah pihak bisa bersepakat untuk membawa ke sistem peradilan. Anda tahu sendiri peradilan di Indonesia itu pembela yang bayar bukan pembela yang benar. Oleh sebab itu tentu saja buruh itu tidak mungkin membayar pengadilan, yang biasa itu pengusaha selama ini. Peradilan yang selama ini pengusaha itu belum pernah dihukum tetapi buruh sudah banyak yang dihukum. Nah, dengan unjuk rasa ini saja sudah ada yang ditembak dua orang, sedangkan polisi yang menembak tidak diapa-apakan. Ini kan satu ketidak adilan dalam kehidupan di Indonesia saat ini. RN: Pihak DPR tampaknya juga bersikeras? MS: DPR ini kan kita tahu membela siapa yang bayar. Kalau buruh kan nggak bisa bayar. Jadi DPR ini juga memiliki kepentingan-kepentingan yang bukan kepada pemilih, tapi kepada kantong karena memang mereka tidak memperhatikan aksi-aksi rakyat sama sekali. RN: Jadi 48 organisasi buruh termasuk serikat maupun LSM ya sekarang melakukan demo di depan DPR? MS: Dalam komite anti penindasan buruh LBH juga ikut di situ. RN: Apabila toh RUU ini disahkan, lalu apa alternatifnya? Apa yang pihak serikat akan lakukan? MS: Ya, buruh tentu akan melakukan perlawanan. Tetapi kan kita tidak ingin hal-hal seperti itu, itu jalan terakhir. Kalau habis perlawanan tidak mungkin ada peperangan. Kalau Anda dengar yel-yel buruh 'Bubarkan Pemerintah' sudah begitu, 'Turunkan Mega' sudah begitu omongan-omongan itu. Itu kan karena memang kabinet ini tidak memperhatikan wong cilik. Kabinet ini kan hanya memperhatikan konglomerat. Dan sekarang sedang bermain dengan uang-uang di BPPN, korupsinya besar-besaran dan tidak ada bedanya dengan rejim Soeharto. Lebih jelek lagi korupsinya transparan sekali. Demikian Martin Sirait dari SBMNI. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
