---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Rabu 16 Oktober 2002 15:00 UTC



** PERDANA MENTERI BELANDA BALKENENDE MEMBUBARKAN KABINET

** PEMERINTAH INDONESIA AJUKAN PERPU ANTI TERORISME SECEPATNYA

** TENTARA BANTU FBI LACAK PENEMBAK GELAP DI WASHINGTON

** TOPIK GEMA WARTA: PENYELIDIKAN POLISI TERFOKUS PADA FAKTA, DALAM
KASUS PELEDAKAN BOM DI BALI

** TOPIK GEMA WARTA: TAPOL/NAPOL TUNTUT KPP HAM SOEHARTO

** TOPIK GEMA WARTA: KABINET BELANDA BUBAR SETELAH MEMERINTAH 87 HARI



* PERDANA MENTERI BELANDA BALKENENDE MEMBUBARKAN KABINET

Perdana Menteri Belanda Balkenende membubarkan kabinetnya. Ia
kemudian segera melaporkan pembubaran kabinet kepada Ratu Beatrix.
Sebelumnya dua anggota kabinet dari partai populis LPF yaitu Wakil
Perdana Menteri, Eduard Bomhoff dan Menteri Ekonomi, Herman
Heinsbroek mengundurkan diri. Krisis kabinet itu dipicu oleh konflik
berkepanjangan dalam tubuh partai populis LPF. Partai populis ini
didirikan oleh politikus Pim Fortuyn yang dibunuh awal Mei lalu.
Dalam minggu-minggu terakhir ini terjadi konflik besar antara dua
menteri dari partai LPF. Sementara itu, fraksi LPF dalam parlemen
juga terpecah akibat perbedaan pendapat tentang posisi ketua fraksi,
Harry Wijschenk.


* PEMERINTAH INDONESIA AJUKAN PERPU ANTI TERORISME SECEPATNYA

Pemerintah Indonesia berencana mengajukan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang,Perpu anti-terorisme secepatnya. Media di
Indonesia melaporkan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mengadakan
rapat konsultasi Rabu siang untuk membahas masalah terorisme,
termasuk rencana pemerintah mengajukan Perpu anti-terorisme. Selain
itu, pemerintah RI akan bekerjasama lebih erat dengan Australia untuk
memerangi terorisme. Ini dinyatakan seusai pembicaraan antara Menteri
Luar Negeri Australia, Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri RI,
Hassan Wirayuda. Polisi Indonesia telah menahan empat orang dan
meminta keterangan dari 54 saksi. Sementara itu tujuh turis Belanda
terakhir yang berlibur di Kuta, Bali saat terjadi serangan teroris
kembali ke tanah air. 15 turis Belanda lainnya memotong waktu
liburannya dalam dua hari belakangan. Puluhan warga Belanda di
Indonesia menghubungi keluarganya setelah menerima permintaan
tersebut oleh Radio Nederland. Dalam serangan teroris itu sedikitnya
satu orang warga Belanda tewas Bali dan beberapa lainnya hilang.


* TENTARA BANTU FBI LACAK PENEMBAK GELAP DI WASHINGTON

Tentara membantu FBI melacak penembak gelap yang menewaskan sembilan
orang dan mencederai dua lainnya di kawasan sekitar Washington.
Pentagon menyiapkan pesawat terbang yang melacak pelaku lewat udara.
Selain itu, 2000 petugas secara aktif melakukan pengusutan. Mereka
terdiri dari polisi, detektif, polisi militer, polisi lalu lintas dan
CIA. Korban ke sembilan jatuh Senin pekan ini. Korban adalah seorang
wanita yang tengah memasukkan belanjaannya ke dalam mobil. Setelah
penembakan, polisi segera melakukan pencarian tapi tidak membuahkan
hasil.


* WARGA IRAK DUKUNG SADDAM HUSSEIN

Warga Irak secara massal mendukung Presiden Saddam Hussein untuk
memerintah tujuh tahun lagi. Menurut hasil referendum kemarin, Saddam
mendapat 100% suara. Jumlah suara yang masuk juga 100%. Orang kedua
dalam rejim di Bagdad, Ezzat Ibrahim, menyatakan bahwa Saddam Hussein
terpilih dengan suara mutlak. Banyak pemilih mengatakan bahwa pilihan
mereka adalah protes terhadap kebijakan Amerika terhadap Irak.
Washington tidak menanggapi hasil tersebut secara serius.


* ROKET TAK BERAWAK MELEDAK DI PANGKALAN ANTARIKSA RUSIA

Sebuah roket tak berawak meledak beberapa detik setelah diluncurkan
di pangkalan antariksa Plesetsk, Rusia. Akibat ledakan jatuh satu
korban tewas dan delapan lainnya cedera. Roket Sojoez-U dilengkapi
oleh laboratorium antariksa milik Badan Antariksa Eropa. Laboratorium
itu akan menyelidiki apakah kerak lumut bisa hidup di angkasa luar.
Menurut juru bicara, kecelakaan ini akibat kesalahan teknis.


* DI JERMAN, PARTAI SOSIAL DEMOKRAT DAN PARTAI HIJAU BERKOALISI

Di Jerman, Partai Sosial Demokrat dan partai Hijau menandatangani
kesepakatan koalisi, Selasa kemarin. Kabinet hanya punya tiga anggota
baru yang semuanya berasal dari partai Sosial Demokrat pimpinan
Gerhard Schroder.  Ketua partai Hijau, Joschka Fischer tetap
menduduki posisinya di Kementerian luar Negeri. Karena menang besar
dalam pemilu, partai Hijau sebenarnya menuntut tambahan pos menteri.
Kesepakatan pemerintahan ini akan diuraikan dalam kongres kedua
partai yang berkoalisi.


* PENYELIDIKAN POLISI TERFOKUS PADA FAKTA, DALAM KASUS PELEDAKAN BOM
DI BALI

Intro: Seorang warga Saudi yang tidak disebut identitasnya pernah
membantu dana kepada jaringan Jamaah Islamiah Indonesia untuk membeli
bahan peledak yang mungkin digunakan dalam kasus pemboman di Legian,
Bali. Informasi ini didapat dari keterangan Omar al-Faruq, warga
Kuwait yang dituduh terlibat Al Qaidah, yang tertangkap di Indonesia
dan kini sedang diperiksa oleh otoritas Amerika.  Namun Abu Bakar
Baasyir, tokoh yang sering dituduh anggota Jemaah Islamiah membantah
adanya jaringan itu di Indonesia. Terlepas dari siapa di balik
serangan di Kuta ini,  Radio Nederland menghubungi Kadispen Polda
Bali, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yatim Suryatmo untuk
menanyakan  bagaimana jalannya investigasi sekarang. Menurut AKBP
Yatim Suryatmo, bagi polisi yang penting sekarang adalah faktanya.
Masalah siapa di baliknya, itu soal nanti.
Pertama-tama Suryatmo menjelaskan situasi terakhir korban WNI dalam
aksi teroris.

Yatim Suryatmo [YS]: 31 WNI di Sanglah, satu WNI di Budi Raharja,
satu WNI di Kasih Ibu, satu WNI di Dharma Husada, satu WNI lagi di
Graha Asih, satu WNI di Surya Husada, satu di RS Polri.

Radio Nederland [RN]: Saya hitung kira-kira 37?

YS: Benar, jadi perkembangan, sampai saat ini data resmi: 181
meninggal di Sanglah, satu jenasah di RSAD, tambahan satu meninggal
di airport saat dievakuasi, jadi korban meninggal total 183. Lalu
jenasah yang sudah diperiksa oleh tim forensik 138, jenasah yang
sudah teridentifikasi 40, jenasah dievakuasi ke Amerika satu, yang
diambil oleh keluarganya WNI delapan.

RN: Tapi bagaimana perkembangan investigasi sekarang?

YS: Kita baru menemukan bahan-bahan dari bom itu. Materi yang
dijadikan bom itu. Kedua kita juga sudah mengidentifikasi adanya
barang bukti mobil yang nantinya bisa kita telusuri untuk mengungkap
lebih lanjut.

RN: Bahannya itu saya baca ada yang menyebutnya RDX. Apa anda bisa
jelaskan apa itu?

YS: RDX itu bahan peledak yang merupakan turunan dari C4

RN: Apakah bahan-bahan itu bisa dibuat di Indonesia?

YS: Bahan ini bisa didapat baik di Indonesia maupun diluar negeri.
Apakah dalam pengertian 'bisa didapat di Indonesia' bahan itu
merupakan impor, atau diproduksi sendiri, saya tidak mengerti itu.

RN: Bagaimana tim nya sekarang?

YS: Tim masih bekerja terus!

RN: Dan sampai di mana bantuan dari luar negeri?

YS: Mereka mendampingi. Mereka tim bantuan teknik, tapi yang
mengendalikan tetap polri.

RN: Sampai sekarang berapa orang yang sudah diperiksa? Apakah ada
yang sudah ditangkap?

YS: Yang diperiksa sih sudah banyak untuk dimintai keterangan, untuk
yang sudah diperiksa intensif saya belum tahu persis. Katanya sih dua
orang, karena tim kan masih merahasiakan itu.

RN: Apakah tim itu juga bekerja di seluruh Indonesia? Atau
berkonsentrasi di Bali?

YS: Konsentrasi tetap di Bali.

RN: Apa kendala dalam mengadakan investigasi ini?

YS: Tentu saja kendalanya adalah barang bukti yang sulit dikenali,
sulitnya memperoleh saksi-saki kunci karena banyak yang tewas. Ada
juga yang masih sakit, mungkin nanti bisa jadi saksi kunci.

RN: Apakah ada saksi kunci yang masih sakit? Siapa itu pak?

YS: Artinya ada saksi dimana kita bisa dapat keterangan bagus dari
sana tapi masih sakit.

RN: Artinya dia luka begitu?

YS: Benar, dia luka parah.

RN: Saksi ini sebagai apa saat peledakan?

YS: Dia itu Satpam disebelahnya gedung yang hancur.

RN: Tapi apakah dia belum diperiksa oleh polisi?

YS: Belum.

RN: Ada banyak tuduhan yang menunding al-Qaeda, bagaimana ini menurut
anda?

YS: Kita konsentrasinya adalah mau mengungkap sajalah. Tentang siapa
nanti yang dibelakangnya itu kan akan ketemu kalau terungkap. Kita
lihat fakta-fakta kriminalitas sajalah. Kriminalnya yang kita korek
setelah itu kalau ketemu hubungan-hubungannya kan bisa saja

Demikian Kadispen Polda Bali Yatim Suryatmo, di Denpasar.


* TAPOL/NAPOL TUNTUT KPP HAM SOEHARTO

Intro: Pemerintah Indonesia mendapat Pekerjaan Rumah (PR) tambahan.
Selain desakan Amerika Serikat agar segera menindak tegas gerakan
Islam militan, pemerintah juga dituntut oleh para mantan tapol/napol
untuk segera membentuk KPP-HAM yang memeriksa kejahatan ekonomi,
politik dan kemanusiaan Soeharto. Berikut laporan koresponden Syahrir
dari Jakarta.

Para eks tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol)
kemarin mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk Komisi Penyidik
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) tentang dugaan pelanggaran
HAM yang dilakukan mantan Presiden Soeharto baik ketika berkuasa
ataupun sebelumnya. Desakan ini disampaikan tapol/napol kemarin
ketika mengunjungi Komnas Ham. Eks Tapol/napol itu berjumlah 70
orang. Mereka berasal dari kasus Tanjung Priok, G 30 S, Mahasiswa,
Malari, Jamaah Imron,  OPM, peledakan Borobudur, dan sebagainya. Aksi
tersebut sempat diwarnai dengan ketegangan antara para tapol dengan
pihak keamanan Komnas HAM. Ketegangan tersebut dimulai dari
kelambanan pihak Komnas HAM dalam menerima mereka.

Sebagian besar para eks tapol/napol yang telah berusia lanjut
dibiarkan berdiri di bawah terik matahari yang menyenggat di halaman
Komnas HAM. Keinginan bertemu dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara,
Ketua Komnas HAM yang baru tak dapat dikabulkan oleh pihak Komnas.
Sejumlah urusan birokrasi ternyata tetap menjadi kendala kendati yang
ingin dijumpai adalah Hakim yang selama ini dekat dengan persoalan
mereka.  Tetapi akhirnya rombongan ini diterima oleh Prof. Ali Mahmud
dan Yuwaldi, SH.

Nampaknya bukan hanya di kabinet Megawati saja ada kontradiksi. Bibit
kontradiksi pun saat ini mulai tersemai di tubuh Komnas Ham yang
dahulu didirikan oleh Soeharto. Profesor Ahmad Ali, mantan rektor
Universitas Hasanudin, MM Bilah dan beberapa anggota lainnya ingin
pembentukan KPP HAM Soeharto segera direalisasi. Oleh karenanya
mereka sekarang membentuk Team Penyidik Soeharto. Sebaliknya kelompok
Orde Baru di Komnas HAM, tentu akan menghalang-halangi usaha
tersebut. Para eks
tapol/napol dalam resolusinya mengemukakan bahwa sampai hari ini KPP
HAM telah membentuk komisi untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok
dan Tim-Tim.

Sedangkan kasus pelanggaran  HAM menyebabkan korban mati jutaan orang
yakni pada peristiwa tahun 1965 belum memperoleh penanganan oleh
Komnas HAM melalui KPP HAM. Di samping itu pula menurut mereka, meski
sudah ada kalangan yang membentuk tim kebenaran dan keadilan untuk
Rekonsiliasi Nasional namun tidak melibatkan wakil para korban.
Sehubungan dengan itu Eks Tapol/Napol menyatakan tidak menolak
rekonsiliasi asalkan didahului dengan amnesti,abolisi, rehabilitasi,
restitusi dan ganti rugi harta benda kepada korban.

Disamping itu menyikapi perkembangan demokrasi yang terjadi saat ini,
para mantan tapol/napol yang rata-rata ditahan lebih dari 7 tahun
menuntut agar semuanya itu dapat berlangsung tanpa diskriminasi atas
hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pernyataan sikap yang
dibacakan oleh Beathor Suryadi eks tapol yang ditahan karena dituding
telah menghina Soeharto, menghendaki antara lain agar Pemerintah
dalam hal ini Komnas HAM segera membentuk KPP HAM yang mengusut
pelanggaran kejahatan kemanusiaan, politik dan ekonomi yang dilakukan
oleh presiden Suharto dimasa Orde Baru berkuasa.Termasuk untuk kasus
peristiwa tahun 1965 dan menyelesaikan tuntas penanganan kasus
Tanjung Priok dan kasus Tim-Tim.

Disamping itu pula Komnas HAM dituntut untuk lebih berani bersikap
kritis dalam memberikan pandangan terhadap pelbagai produk hukum
seperti pasal 20 butir g  dalam RUU Pemilu, yang sarat dengan
diskriminasi. Para mantan tapol G-30-S misalnya dilarang ikut Pemilu.
Menurut Tambunan, RUU Pemilu Pasal 20 butir g menutup peran serta
mantan tapol dalam lembaga legislatif. Padahal, tambahnya saat ini di
DPR ada
mantan tapol/napol di Dewan Perwakilan Rakyat yang juga pernah
tercatat
sebagai anggota partai terlarang

Tambunan: Dari pemerintah dan penegak hukum sendiri. Sebab kalau
tidak dilempangkan itu rakyat akan menjadi hakim.

Demikian Tambunan. Dan pembacaan pernyataan sikap ini ditutup dengan
tuntutan agar segera merehabilitasi nama baik presiden Soekarno
dengan mencabut TAP MPR No. 33/1966. Sementara itu Murjoko mantan
tapol Islam,meminta rehabilitasi bagi para mantan pegawai negeri.

Murjoko: Pasal 20 butir g tersebut betentangan pula dengan hak-hak
azasi manusia yang dideklarasikan dengan PBB. Dalam DPR yang sekarang
juga terdapat anggota DPR, orang-orang terlibat langsung dalam
G30S/PKI.

Demikian Murjoko. Sejumlah mantan tapol ingin mencegah tentara
berkuasa kembali. Jika rencana militer untuk memegang peran kembali
lewat Dewan Keamanan Nasional atau institusi lainnya, apalagi UU anti
Terorisme sudah diberlakukan, maka apa yang mereka perjuangkan para
mantan Tapol, tentu akan kembali pada titik nol. Karenanya tepatlah
Isnanto,  mantan Tapol yang ditahan selama 32 tahun mengatakan rakyat
bisa menjadi hakim jika kebenaran tidak segera diungkapkan.

Isnanto: Saya sangat mendukung sekali, karena selama ini seperti saya
dan teman-teman, minta supaya ada semacam rehabilitasi, dengan
pemulihan nama baik, sebagai pegawai negeri kalau itu memang pegawai
negeri. Yang paling penting ada kompensasi di sana. Semacam ganti
rugi. kemudian ada rekonsiliasi. Nah soal pak Harto mau diadili dll,
karena dia sudah tua, yah..saya secara pribadi saya maafkan. Tapi
hak-hak saya tentunya harus dikembalikan, karena dulunya saya adalah
pegawai negeri dan itu kami mohon kepada bapak-bapak atau pejabat
yang terkait untuk memikirkannya. Jadi selain rehabilitasi harus ada
kompensasi

Demikian Isananto.


* KABINET BELANDA BUBAR SETELAH MEMERINTAH 87 HARI


Eksprimen 'politik baru' seperti yang dinginkan List Pim Fortyun LPF,
kemarin kandas. Presis 87 hari setelah kabinet ini memerintah, semua
anggota koalisi kabinet di bawah pimpinan Jan Peter Balkenende
menarik kepercayaannya. Ini berarti kabinet yang paling singkat
memerintah sejak perang dunia keuda. Para pemimpin partai CDA, VVD
bosan dengan percekcokan antara para menteri partai LPF, Herman
Heinsbroek dan Eduard Bomhoff .

Berdasarkan konsultasi ini kami mengambil keputusan bahwa tidak ada
lagi landasan untuk melanjutkan kerjasama yang bermanfaat dalam
koalisi ini. Kesimpulan ini sudah saya sampaikan kepada sidang
kabinet sore ini. Berdasarkan itu saya berniat untuk memohon kepada
Ratu pemecatan menteri-menteri tersisa.

Demikian tegas perdana menteri Belanda, Jan Peter Balkende kemarin di
depan parlemen Belanda de Tweede Kamer. Berikut ulasan redaktur
Marina Brouwer.

Satu hari setelah pemakaman pangeran Claus, Selasa, kabinet Belanda
mengadakan rapat untuk membicarakan masalah krisis yang
berkepanjangan di pemerintahan Belanda. Rapat itu sempat diskors
sekitar jam 10 malam, konon karena perdana menteri Balkenende ingin
menghindari agar dia tidak usah menghadap Ratu Beatrix pada hari yang
sama, untuk menyatakan kabinet bubar. Karena Balkende tidak mau
dipersalahkan memilih waktu yang salah, kalau seandainya dia
mengadakan rapat kabinet pada hari pemakaman  pangeran Claus. Rabu
pagi, masih lama sebelum rapat kabinet digelar, perdana menteri
Balkenende mengumpulkan tiga partai koalisi di kamar kerja di menara
alias torentje untuk membicarakan kemelut ini. Ketika itu sudah jelas
bahwa tidak ada harapan lagi kabinet ini bisa bertahan.

Pemimpin fraksi CDA Maxime Verhagen menyatakan, bahwa kabinet tidak
bisa dipertahankan lagi. Pemimpin VVD Gerrit Zalm menyebut LPF itu
sebagai mitra koalisi yang tidak dapat dipercaya. Dia juga menegaskan
sudah bosan dengan percekcokan ini. Dan akhirnya pemimpin baru dari
partai LPF, Mat Herben mendatangi perdana menteri Peter Jan
Balkenende. Herben, yang dipaksa mundur oleh fraksi LPF Agustus lalu,
Rabu pagi mendapat kepercayaan penuh untuk mengambil alih pimpinan
fraksi dari tangan Harry Wijnschenk. Harry Wijnschenk, terpaksa
mundur karena dia tidak mampu mendamaikan fraksinya dan kinerjanya
tidak becus selama satu setengah bulan belakangan. Maklum pengalaman
politiknya masih sangat sedikit.  Selain itu Wijnschenk tidak
berbobot untuk merujukkan menterinya yang berantem terus.

Mat Herben juga sudah tidak percaya lagi akan masa depan pemerintah
sekarang. Dia menyatakan merasa malu atas tingkah laku fraksinya dan
kedua menterinya, Heinsbroek dan Bomhoff. Semula, diduga kabinet
Belanda akan melanjutkan masa pemerintahannya sampai ada pemilu baru,
tanpa Heinsbroek dan Bomhoff, dua menteri LPF yang bertikai itu.
Menurut aturan, dalam waktu tiga bulan setelah kabinet jatuh harus
dilangsungkan pemilihan umum. Ini berarti bahwa Belanda paling lambat
awal Januari 2003 harus menggelar pemilu lagi. Saat itu baru akan
jelas berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh fraksi LPF yang
tadinya sangat populer. Dari ke 1,6 juta pemilih yang memberikan
kepercayaannya kepada LPF, banyak yang sangat kecewa mengenai kinerja
kabinet sekarang, sehingga minat masyarakat terhadap politik untuk
sementara merosot lagi.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke