--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 11 November 2002 15:20 UTC ** ABU BAKAR BA'ASYIR TETAP DITAHAN ** KESEPULUH TERTUDUH PEMBOMAN BALI WARGA NEGARA INDONESIA ** KONFERENSI MASYARAKAT DEMOKRASI DI SEOUL, KOREA SELATAN ** TOPIK GEMA WARTA: PAKET ANTI TERORISME AUSTRALIA MEMBINGUNGKAN ** TOPIK GEMA WARTA: PERADILAN PELANGGAR HAM BUTIR PENTING PERUNDINGAN DAMAI ACEH * ABU BAKAR BA'ASYIR TETAP DITAHAN Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir tetap ditahan. Hari ini pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Ba'asyir. Hakim tunggal yang menangani gugatan tersebut menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemeriksaan polisi terhadap Ba'asyir adalah sah. Tim kuasa hukum Ba'asyir menolak keputusan ini dan akan mengajukan kasasi. Abu Bakar Ba'asyir ditahan karena diduga terlibat dalam serangkaian pemboman gereja dan rencana pembunuhan Presiden Megawati. Kelompok muslim yang dipimpin Ba'asyir disebut-sebut sebagai bagian dari kelompok muslim radikal Jemaah Islamiyah yang aktif di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Namun Ba'asyir menolak semua tuduhan itu. Jaringan Jemaah Islamiyah diduga terlibat dalam pemboman di Bali yang menewaskan sekitar 190 korban bulan lalu. Saat ini polisi telah menahan seorang tersangka pemboman. Menurut polisi, tersangka itu murid Ba'asyir. Namun, Ba'asyir menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan tersangka. * KESEPULUH TERTUDUH PEMBOMAN BALI WARGA NEGARA INDONESIA Hari ini Polri mengatakan bahwa ke 10 tertuduh pemboman Bali adalah warga negara Indonesia. Polisi menyebut kesepuluh orang itu sebagai operator. Sebelumnya, juru bicara kepolisian Brigjend Polisi Edward Aritonang menyatakan keyakinan polisi bahwa 10 tertuduh yang sedang diburu itu, belum lari ke luar negeri. Kesepuluh orang diantaranya teman dan saudara tersangka Amrozi. Mereka menghilang pada saat, menjelang dan setelah penangkapan Amrozi di Lamongan Jawa Timur. Sementara itu pemilik toko bahan kimia Silvester Tendean, yang menjual bahan baku yang dijadikan bahan peledak oleh Amrozi, dijadikan saksi dalam kasus Bali ini. * KONFERENSI MASYARAKAT DEMOKRASI DI SEOUL, KOREA SELATAN Konferensi Internasional Masyarakat Demokrasi dimulai di ibukota Korea Selatan, Seoul. Konferensi ini akan berlangsung selama dua hari. Para menteri dan utusan lebih dari 100 negara akan membicarakan berbagai cara untuk melindungi dan meningkatkan demokrasi. Para hadirin akan mendengarkan pidato Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Presiden Ceko Vaclav Havel dan pemimpin oposisi Myanmar Auk San Suu Kyi. Pertemuan pertama Mayarakat Demokrasi dilangsungkan dua tahun silam di Warsawa, antara lain atas inisiatif mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Sementara itu, berbagai kelompok LSM mengadakan konferensi bayangan di Seoul pada saat yang sama. Mereka menganggap Masyarakat Demokrasi terlalu lamban dalam aksinya. Kelompok LSM ingin agar Masyarakat Demokrasi menghentikan bantuan bagi negara-negara yang tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi. * SEBUAH PESAWAT PENUMPANG JATUH DI MANILA Sebuah pesawat penumpang kecil jatuh di dekat ibukota Filipina, Manila. Pesawat ini milik sebuah perusahaan penerbangan dalam negeri. Akibat kecelakaan tersebut, 14 korban tewas dan empat lainnya hilang. Pesawat Fokker-27 yang mengangkut 34 penumpang itu melakukan penerbangan domestik. Tak lama setelah tinggal landas, pesawat jatuh di perairan teluk Manila. Awak pesawat melaporkan adanya gangguan motor. 16 penumpang dapat diselamatkan dari air, namun tujuh di antaranya luka parah. Kedua pilot pesawat juga selamat. Di antara para penumpang terdapat warga asing dari Australia, Korea Selatan dan Cina. * BILL GATES HADIAHKAN 100 JUTA DOLAR AS KEPADA INDIA UNTUK PENANGGULANGAN AIDS Pengusaha terkenal Amerika Serikat Bill Gates menghadiahkan 100 juta dollar AS kepada India untuk penanggulangan aids. Pemimpin perusahaan program komputer Microsoft mengumumkan pemberian ini di awal kunjungan empat harinya di New Delhi, India. Di India terdapat 4 juta orang yang terinfeksi virus HIV. Ini merupakan jumlah tertinggi di dunia setelah Afrika Selatan. Para ahli khawatir bahwa pada tahun 2010, penderita seropositif aids di India akan mencapai 20 juta orang. Menurut Bill Gates, ia memiliki perhatian khusus terhadap negara ini karena sekitar 20% perancang program komputer di perusahaannya berasal dari India. * AKSI MOGOK UMUM DI KATHMANDU, NEPAL Berbagai kegiatan sehari-hari di ibukota Nepal, Kathmandu, terhenti total akibat aksi mogok umum selama tiga hari. Aksi tersebut didorong oleh kelompok pemberontak Maois. Kelompok pemberontak mengancam akan menggunakan kekerasan jika masyarakat tidak menghiraukan seruan mogok. Aksi itu merupakan protes terhadap keputusan Raja Nepal, Gyanendra, yang membubarkan pemerintahan terpilih dan mengadakan pemilihan umum baru. Pemilu yang sedianya berlangsung hari ini, telah dibatalkan. Tanggal baru pemilu belum diumumkan. * PAKET ANTI TERORISME AUSTRALIA MEMBINGUNGKAN Pemerintah Australia meminta parlemen dalam pekan ini juga supaya menyetujui perundangan baru yang memberikan kewenangan mengadili siapa pun yang membunuh warganya di luar negeri. Menteri Kehakiman Chris Ellison mengatakan perundangan ini bagian paket anti terorisme menyusul bom Bali 12 Oktober yang menewaskan lebih dari 80 warga Australia. David Bouchier, pakar Indonesia pada Universitas Western Autralia di Perth mengatakan perundangan itu bisa menjadi indikasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia dan lebih ditujukan untuk meraih dukungan dalam negeri saja. David Bouchier (DB): Pemerintah Australia agak takut bahwa mungkin orang yang melakukan terorisme itu lari dari Indonesia ke negara lain yang tidak ada hukum atau tidak ada persetujuan ekstradisi dengan Australia, misalnya. Jadi, perundangan ini adalah semacam usaha untuk menjaga supaya itu tidak terjadi, saya kira. Tapi saya kira memang kalau dilihat dari sudut Indonesia memang ini akan dianggap semacam indikasi bahwa pemerintah Australia tidak begitu percaya bahwa Indonesia bisa menindak orang-orang itu. Dan sampai sekarang belum ada buktinya bahwa itu, ya, ada alasan untuk ketidakpercayaan itu. Tidak perlu sebenarnya. Tentang penggrebekan orang Islam di sini sebenarnya bukan orang Islam pada umumnya, tapi beberapa orang saja. Tapi saya kira itu memang terlalu brutal dan tidak sepantasnya terjadi seperti itu. Tapi saya kira itu tidak bisa dianggap sebagai sikap anti Indonesia dari Australia. Radio Nederland (RN): Tapi bukankah perundang-undangan semacam ini justru semakin memunculkan reaksi keras dari Indonesia? DB: Itu mungkin kebodohan pemerintah ini. Mungkin mereka tidak pikir tentang reaksi yang akan terjadi di Indonesia. Karena mungkin itu hanya untuk orang Australia saja. Untuk politik domestik saja. RN: Dengan kata lain ini cuma upaya agar warga Australia percaya kepada pemerintah Australia begitu? Untuk meraih dukungan? DB: Ya begitu. Mereka mau memberi kesan kepada rakyat Australia bahwa mereka aktif dalam melakukan sesuatu. Karena pemerintah Australia sangat terdesak oleh masyarakat Australia untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya pemboman itu terjadi di negara lain. Jadi itu memang sulit untuk memberi kesan bahwa mereka melakukan sesuatu. Karena mereka tergantung pada Indonesia dalam soal ini. RN: Apakah mungkin tersangka yang sudah tertangkap ini bisa diminta dibawa ke Australia dengan undang-undang ini? DB: Saya rasa tidak. Saya rasa aparat penegak hukum di Indonesia dalam soal ini cukup bertekad untuk menghukum orang itu. Jadi saya kira tidak mungkin mereka dikirim ke Australia atau diminta dikirim ke Australia. Pemerintah Australia juga ingin memulihkan hubungan kerjasama antar pasukan elit SAS dan Kopassus. Menteri Pertahanan Robert Hill mengatakan SAS akan melatih Kopassus menyusul ancaman serangan teroris oleh Islam militan. David Bouchier menyebut pemulihan itu ironis. Mereka mau melupakan pelanggaran HAM di Indonesia, demikian ujarnya. DB: Pemulihan kembali kerjasama itu seharusnya tidak terjadi karena, ya, memang nama Kopassus di Australia sangat buruk dan di Indonesia juga. Dalam arti mereka dituduh banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusisa (HAM). Dan selain mereka juga dituduh bekerjasama dengan Laskar Jihad. Jadi, ini bukan waktunya untuk membangun kembali hubungan antara SS Australia dan Kopassus. Mungkin kalau Australia bekerjasama dengan aparat penegak hukum di Indonesia, mungkin dengan polisi saja. Tapi sebaliknya saya bisa mengerti mengapa mereka mau memulihkan hubungan itu. Karena memang Kopassus punya unit anti teror. Tapi saya rasa ini belum waktunya untuk bekerjasama dengan orang seperti itu. RN: Menurut anda faktor negatif apa yang bisa timbul kalau pemulihan kerjasama ini dilakukan? DB: Ya itu mungkin memberi angin kepada Kopassus untuk seakan-akan mereka sudah dianggap baik lagi oleh dunia internasional. Padahal mereka belum dihukum atau belum ada orang Kopassus yang ditindak karena apa yang terjadi di Timor Timur, misalnya, atau banyak kasus yang lain. Jadi saya kira Kopassus masih punya nama yang jelek. RN: Jadi nampaknya kampanye perang terhadap teroris ini membuat orang lupa terhadap pelanggaran-pelanggaran di masa lampau dan mereka melangkah dengan hal-hal yang baru yang justru mungkin bisa berdampak negatif ya? DB: Itu memang sangat ironis sekarang bahwa dunia luar mendesak Indonesia untuk melupakan semua hak-hak asasi manusia dan lain-lain. Seakan-akan Amerika dan negara-negara lain itu mendesak Indonesia untuk tidak menghiraukan HAM, padahal dulu selalu sebaliknya. Amerika dan lain lain selalu mengeluarkan laporan-laporan tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Dan mendesak Indonesia untuk membubarkan Kopkamtib dan lain-lain. Tapi sekarang sebaliknya orang Indonesia yang tidak mau supaya ada UU anti terorisme yang sangat 'draconian' (kejam-red). Ya pemerintah Indonesia memang berubah sikapnya. Itu betul. Mau lupa tentang pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Demikian David Bouchier di Australia. * PERADILAN PELANGGAR HAM BUTIR PENTING PERUNDINGAN DAMAI ACEH Pemerintah Indonesia di Jakarta kembali mengeluarkan tujuh kebijakan penyelesaian Aceh. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyebutnya bagian penyelesaian konflik Aceh ke depan, termasuk rencana penandatanganan perjanjian damai akhir Ramadhan mendatang. Sebenarnya tidak ada yang baru dalam tujuh kebijakan itu, dengan butir awal perdamaian dan akomodasi aspirasi. Namun di lapangan, perdamaian menjadi tanda tanya seiring gencarnya operasi militer TNI dalam mengepung mitra perundingannya Gerakan Atjeh Merdeka,GAM. Radio Nederland menghubungi pakar Aceh Tengku Abdurrahman Yacob: Tengku Abdurrahman Yacob [TAY]: Kebijakan pemerintah yang tujuh butir itu kan tidak mengakomodir kenyataan riil di Aceh sendiri. Kalau mereka mau mengakomodirnya sebenarnya kan harus diberhentikan dulu operasi militernya, kedua harus diadakan penegakan hukum yang komperensif. Sikap dari Gerakan Aceh Merdeka sendiri yang menunda penandatanganan perjanjian damai itu kan sebenarnya syarat juga untuk menjamin sikap pemerintah RI bagi kebijakannya terhadap Aceh. Kan aceh ingin kedamaian dan adanya orang-orang yang bertanggung jawab terhadap atas banyaknya orang yang mati itu. Radio Nederland [RN]: Ya, tapi di satu sisikan alasan aparat militer Inonesia melakukan operasi di sana adalah untuk melawan gerakan Aceh merdeka yang dituding sebagai gerakan separatis bersenjata. Sehingga, sah-sah saja jika dilakukan operasi militer di sana. TAY: Iya, persoalannya operasi militer itu boleh saja menjadikan GAM sebagai sasaran, tapi ini kan sudah beberapa bulan diadakan operasi itu dan tidak kunjung selesai. Dialog yang dilakukan secara terus menerus di Swedia kan juga menjadi sebuah hambatan besar, kenapa dalam dialog itu tidak bisa disepakati hasil awal dan hasil akhir ini. Itu kan tidak menunjukkan tidak adanya orang yang mengawasi, atau mediator kesepakatan damai itu. RN: Apa yang sekarang terjadi adalah Susilo Bambang Yudhoyono menuduh GAM tidak mau bekerja sama dengan mengundur-undur perundingan perdamaian. Bagaimana ini? TAY: GAM tidak mau kerjasama itu kan karena ada ketimpangan. Operasi militer jalan terus dan perundingan jalan terus. Orang yang diajak berunding itu dibunuhi terus. Nah, GAM kan juga harus ditekan oleh Susilo untuk menertibkan pasukan bersenjatanya di lapangan. Dan itukan tidak secara saran-saran diminta. Dan itu yang harus ditertibkan. Tapi juga harus dihargai bahwa GAM juga bagian dari perundingan itu. Ini kan tidak ditempatkan begitu, hanya wakil GAM yang berunding di Swiss itu hanya ditempatkan sebagai perunding, tetapi GAM yang ada di lapangan kan tidak. Apapun kebijakan yang hari ini dibuat kalau itu masih bersenjata, itu tidak akan menyelesaikan bagi Aceh. RN: Bagaimana dengan butir ke 6 yang mengatakan akan dilakukan Join Security Commisson, yang merupakan kerjasama antara pemerintah RI dengan pihak asing untukmengadakan langkah-langkah keamanan bersama? TAY: Itu sebenarnya poin penting yang diinginkan banyak pihak. Termasuk pihak LSM di Aceh. Join Security Commission itu kan harus benar-benar orang-orang yang independen. Kalau dari Asia Tenggara sendiri, misalnya anggota-anggota ASEAN, sedikit kemungkinan akan dipercaya. Kecuali Thailan, karena tidak banyak kepentingan politisnya untuk Aceh dan lain-lainnya sangat sedikit. Tapi kalau untuk Filipina atau Malaysia, sangat tipis kemungkinan untuk diterima oleh masyarakat Aceh. Saya tidak katakan itu GAM. Yang kita harapkan itu sebenarnya dari Uni Eropa, karena sangat layak dipercaya. Perhatian mereka selama ini cukup intens bagi perkembangan di Aceh. RN: Jadi dengan adanya tujuh poin kebijakan Aceh ini nampaknya masih lama untuk mendapatkan perdamaian, atau apakah ini bisa disebut sebagai pra-proses perjanjian perdamaian pada akhir Ramadan nanti? TAY: Saya berfikir itu masih lama itu proses damai di Aceh itu. Poin-poin itu sebenarnya masih kaku, dan tidak mengakomodir banyak hal. unuk perkembangan kemanan dan perdamaian di Aceh. RN: Apakah anda pesimis dengan rencana perjanjian akhir Ramadan? TAY: Sepertinya begi, karena beberapa hal yang diinginkan oleh masyarakat Aceh sangat tidak terakomodir. Atau tidak dinyatakan secara tegas. RN: Kalau begitu, nanti mungkin perlu dimasukkan dalam perundingan pedamaian akhir Ramadan nanti adalah poin-poin unuk peradilan terhadap para tersangka atau meeka yang diduga melakuka pelanggaran Ham di Aceh. TAY: Wah,itu sebetulnya yang paling penting bagi masyarakat Aceh sendiri. Saya kira bisa menanyakan 10 orang secara acak saja tetap itu bagian dari jawaban mereka yang memasukkan keadilan sebagai bagian terpenting. Demikian Tengku Abdurrahman Yakob. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
