---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Senin 02 Desember 2002 15:30 UTC



** NEGARA NEGARA JIRAN AUSTRALIA MENENTANG GAGASAN HOWARD TENTANG
SERANGAN TERHADAP NEGARA PELINDUNG TERORIS

** PUTIN CAPAI KESEPAKATAN DENGAN JIANG ZEMIN

** PESAWAT TEMPUR AMERIKA DAN INGGRIS MEMBOM SASARAN DI IRAK SELATAN

** TOPIK GEMA WARTA: KEBIJAKAN PERDAMAIAN PAPUA MEMBUAT JAKARTA SALAH
TINGKAH

** TOPIK GEMA WARTA: PM AUSTRALIA HARUS JELASKAN MAKSUDNYA DENGAN
SERANGAN TERHADAP TERORIS



* NEGARA NEGARA JIRAN AUSTRALIA MENENTANG GAGASAN HOWARD TENTANG
SERANGAN TERHADAP NEGARA PELINDUNG TERORIS

Negara-negara jiran Australia menentang keras gagasan Perdana Menteri
Australia John Howard untuk menyerang negara yang diduga jadi
pelindung atau sarang teroris. Howard menyatakan siap menyerang suatu
negara jika ada kemungkinan bahwa aksi teror terhadap Australia
direncanakan di negara itu. Pemerintah Indonesia menganggap
pernyataan Howard tidak bisa diterima. Jika Howard mendapat petunjuk
tentang rencana aksi teror, ia lebih baik menginformasikan hal itu
kepada kepala negara yang bersangkutan.

Pemerintah Filipina menyebut pernyataan Howard sebagai mengada-ada
dan congkak. Penasehat Keamanan Nasional Filipina, Roilo Golez
mengusulkan untuk mengurangi kerjasama anti teror dengan Australia.
Sementara itu, Malaysia dan Thailand juga bereaksi negatif. Pihak
oposisi Australia minta Howard menarik pernyataannya tapi sang
Perdana Menteri menolak.


* PUTIN CAPAI KESEPAKATAN DENGAN JIANG ZEMIN

Presiden Rusia Vladimir Putin mencapai kesepakatan dengan pemimpin
Cina Jiang Zemin tentang beberapa masalah luar negeri. Kesepakatan
ini dicapai dalam kunjungan Putin ke Cina. Rusia dan Cina menyerukan
dengan keras agar Korea Utara memperbaiki hubungan diplomatiknya
dengan Amerika Serikat. Putin dan Jiang sepakat bahwa Pyongyang harus
menghentikan proyek nuklirnya dan mendukung upaya rujuk antara Korea
Utara dan Selatan.

Moskow dan Peking juga sepakat bahwa masalah Irak hanya dapat
diselesaikan lewat upaya politis dan diplomatik. Rusia dan Cina punya
hubungan diplomatik yang baik dengan Korea Utara dan Irak. Sejak
serangan 11 September tahun lalu, Moskow dan Peking juga memperbaiki
hubungannya dengan Washington. Putin akan berkunjung ke India Selasa
besok.


* PESAWAT TEMPUR AMERIKA DAN INGGRIS MEMBOM SASARAN DI IRAK SELATAN

Pesawat tempur Amerika dan Inggris membom sasaran di Irak Selatan.
Menurut Amerika, sasaran pemboman adalah pertahanan udara Irak di
sekitar kota pelabuhan Basra. Namun Irak menyatakan bahwa pesawat
tempur AS dan Inggris menyerang sasaran sipil. Beberapa pekan
terakhir, tampaknya Amerika dan Inggris semakin meningkatkan
pemboman. Aksi ini dilakukan ketika tim inspeksi senjata PBB sedang
bertugas melacak senjata pemusnah massal di Irak.

Sementara itu inspeksi senjata di Irak memasuki hari ke lima. Hari
ini para inspektur senjata memeriksa sebuah kompleks militer dan
sebuah pabrik alkohol dekat Bagdad. Hingga kini, penyelidikan oleh
para inspektur tidak dihambat olah Irak. Bagdad memprotes pemboman
yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris.


* SIDANG EMPAT TERSANGKA KASUS RENCANA AKSI TEROR DIMULAI DI
ROTTERDAM

Hari ini, sidang empat orang yang didakwa merencanakan aksi teror
terhadap sasaran Amerika Serikat dimulai di kota Rotterdam Belanda.
Polisi Belanda menangkap tiga tersangka di Rotterdam tak lama setelah
serangan 11 September tahun lalu.Tersangka keempat ditangkap di
Kanada beberapa bulan yang lalu. Para tersangka terdiri dari dua
warga Aljazair, seorang warga Prancis dan seorang warga Belanda
keturunan Etiopia. Mereka didakwa merencanakan serangan terhadap
Kedutaan Besar AS di Paris dan pangkalan militer AS di Belgia. Mereka
juga didakwa meyalahgunakan kartu kredit dan memalsukan berbagai
dokumen resmi lainnya.


* KONFERENSI SEHARI TENTANG AFGANISTAN DI JERMAN

Hari ini, sebuah konferensi sehari tentang Afganistan diadakan di
Jerman. Di Bonn, delegasi dari 32 negara dan berbagai organisasi
internasional berdiskusi tentang pembangunan dan masa depan
Afganistan. Konferensi tersebut dibuka oleh Kanselir Jerman Gerhard
Schroder. Delegasi Afganistan dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai.
Isu-isu penting yang akan dibahas adalah konstitusi baru, posisi
perempuan dan masalah keamanan di Afganistan.

Tahun lalu, ditempat yang sama diadakan konferensi tentang
pemerintahan peralihan di Afganistan tak lama setelah jatuhnya rejim
Taliban.


* PRESIDEN VENEZUELA DESAK WARGANYA UNTUK TIDAK IKUT MOGOK

Hari ini, Presiden Venezuela Hugo Chavez mendesak warganya untuk
tidak mengindahkan seruan mogok. Dalam pernyataannya di televisi,
Chavez mengatakan bahwa aksi mogok akan gagal total. Ia juga
mengumumkan akan menghukum para pemilik toko yang menutup tokonya.

Aksi mogok tersebut diserukan oleh pihak oposisi dan berbagai serikat
buruh. Mereka mendesak Chavez untuk mundur atau menuntut segera
diadakan jajak pendapat tentang kepemimpinan Chavez.  Serikat-serikat
buruh memperkirakan 80% dari penduduk akan mogok kerja. Namun belum
jelas berapa lama aksi mogok akan berlangsung. Beberapa hari
terakhir, warga Venezuela mulai menimbun bahan makanan untuk menjaga
persediaan.


* PEMIMPIN BARU GEREJA ANGLIKAN DI INGGRIS TIDAK CELA HUBUNGAN
HOMOSEKSUAL

Pemimpin baru gereja Anglikan di Inggris, Rowan Williamson, tidak
mencela hubungan homoseksual. Menurut Williamson, hubungan monogami
antara dua orang homoseks tidak bertentangan dengan ajaran kitab
suci. Williamson terkenal sebagai tokoh kontroversial karena
toleransinya terhadap isu pastor homoseks dan uskup perempuan. Gereja
Anglikan memiliki 70 juta umat yang tersebar diseluruh dunia.


* KEBIJAKAN PERDAMAIAN PAPUA MEMBUAT JAKARTA SALAH TINGKAH

Intro: Pada peringatan kemerdekaan ke 41 Papua Barat 1 Desember lalu,
diumumkan tujuh butir kebijakan dasar untuk tahun depan. Tujuh butir
itu tampaknya bertumpu pada satu butir penting yaitu perdamaian.
Berikut penjelasan Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Papua Thaha Al
Hamid yang tidak hadir pada peringatan kemerdekaan 1 Desember lalu
karena aparat keamanan menginterogasinya tanpa perlu menyertakan
surat penahanan:

Thaha Al Hamid [TH]: Sejak kongres itu memang mandat yang presidium
terima adalah pengembalian hak dan kedaulatan politik secara damai.
Dan Ini relevan dengan Sekretaris Jendral PBB bahwa meskipun PBB
mendukung upaya pelaksanaan reformasi di Indonesia tapi PBB juga
ingin mengupayakan jalan damai bagai pemecahan yang tuntas dan
menyeluruh terhadap masalah-masalah termasuk di Papua.

Jadi kami melihat bahwa kebijakan dasar bagi presidium tahun depan
akan berpusat pada dua agenda pokok yaitu rekonsiliasi dan
rekonsolidasi serta diplomasi. Ini jelas akan memerlukan suatu
kondisi yang damai. Dan itu sudah menjadi kesepakatan masalah melalui
peaceful dialog (pembicaraan damai - red.). Bukan melalui kekerasan.
Sudah cukup operasi militer dilakukan 40 tahun di Papua dan tidak ada
hasil apa-apa kecuali menambah luka baru diatas luka lama, begitu
seterusnya. Jadi itu sebetulnya yang menjadi jiwa kebijakan yang
dikeluarkan oleh presidium.

Radio Nederland [RN]: Dengan kata lain, dengan kebijakan yang berjiwa
damai ini nampaknya Dewan Presidium Papua ingin menjauhkan tanah
Papua ini dari pendekatan keamanan yang selama ini ditempuh oleh TNI
begitu?

TH: Iya, kepala staf umum TNI dan Panglima TNI pada waktu pertemuan
dengan Komisi I DPR RI itu sudah jelas menyatakan bahwa masalah Papua
itu berbeda dengan Aceh. Di Papua peran TNI mestinya lebih kecil dan
pemerintah harus mengambil inisiatif yang kuat untuk mendorong proses
penyelesaian secara damai. Sebetulnya hanya itu kok tuntutan rakyat
Papua. Kita mau berdialog secara damai dan de facto kita sudah
menyampaikan kerangka dialog, pandangan dasar dari Dewan Papua kepada
Jakarta. Sudah tiga kali dan Jakarta belum pernah menjawab sekalipun.

RN: Dengan kata lain cara damai ini membuat Jakarta baik sipil dan
terutama militer itu salah tingkah tidak mengerti harus berbuat apa,
tapi di pihak lain nampaknya banyak juga kalangan di Papua yang tidak
puas dengan pendekatan ini. Benarkan pengamatan saya?

TH: Anda benar, de facto rakyat Papua mau merdeka memang bukan besok
tapi kemarin. Sehingga rakyat tidak sabar. Sebenarnya mendorong
pendekatan peaceful dialog itu baru dimulai tiga tahun ini. Itu baru
dimulai secara formal berdasarkan mandat kongres, tetapi kenyataannya
rakyat melihat selama ini kita berjuang selama 40 tahun. Sudah begitu
banyak generasi, sudah beberapa pendekatan. Ada kenyataan bahwa
rakyat Papua sangat terkait dengan ingatan mereka. Kita tidak harus
mengulangi kesalahan-kesalahan itu.

Sekarang kita sudah sampai ke kedewasaan politik, dimana kita
mendorong perjuangan aspirasi ini melalui jalan yang bermartabat dan
damai. Dan ini memang memerlukan kesabaran juga agenda-agenda yang
rasional kita tidak lagi bisa mendorong terus menerus agenda-agenda
yang hanya untuk memenuhi kepuasan psikologis tanpa bisa melahirkan
sesuatu secara de facto.

Terbukti bahwa pendekatan damai, ini disatu sisi memberi ruang kepada
rakyat untuk konsolidasi untuk melakukan sosialisasi, untuk memahami
secara baik. Kita tidak hanya dituntut untuk bicara tentang merdeka
dari Indonesia. Tapi merdeka untuk apa. Dan ini ruang untuk kita
untuk terus mengembangkan itu.

RN: Memang disatu pihak ketika terjadi pembunuhan terhadap ketua DPD
Theys Eluay itu rakyat Papua tenang dari provokasi. Provokasi yang
lain terjadi di Timika rakyat Papua juga tenang, tidak terpancing
oleh provokasi. Tapi pertanyaannya kan sampai kapan ini, merekabisa
tenang terus?

TH: Saya kira hal yang paling pokok adalah ada satu kebijakan Jakarta
yang sungguh-sungguh diskriminatif. Ketika Aceh mengangkat senjata,
Jakarta selalu berseru mari berdialog, tetapi dari tahun 2000 rakyat
Papua berseru mari berdialog dalam rangka meluruskan sejarah Papua,
Jakarta tidak pernah merespon. Dan sebenarnya ini suatu petunjuk
bahwa tidak ada suatu konsensus nasional tentang penyelesaian konflik
secara damai.

Semua pendekatan hanya dilakukan dengan pendekatan militeristik dan
kekerasan. Orang Papua sudah cukup banyak menjadi korban. Kalau
pendekatan seperti yang terus menerus dlakukan maka akhirnya kita
menemukan tanah Papua yang kaya ini tidak ada lagi rakyat Papua.
Tinggal satu juta lebih. Nah, kalau kita terus mengedepankan
pendekatan ini kita harus ingat bahwa orang Jakarta sebetulnya tidak
perlu rakyat Papua. Hanya memerlukan tanah Papua karena sumber daya
alamnya.

Jadi kalau pendekatan militer kita dorong ke depan maka yang akan
terjadi adalah peristiwa-peristiwa kekeraan dan rakyat yang jadi
korban. kalau begitu untuk apa kita merdeka. Siapa yang mau menikmati
itu nanti, siapa yan mau membangun Papua yang bermartabat, Papua masa
depan.

Demikianlah Thaha Al Hamid.


* PM AUSTRALIA HARUS JELASKAN MAKSUDNYA DENGAN SERANGAN TERHADAP
TERORIS

Intro: Hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya termasuk
Indonesia kembali diuji setelah ucapan perdana menteri John Howard.
Pemimpin partai liberal Australia ini mengimbau agar hukum
internasional diubah untuk memungkinkan serangan 'pre-emptive'.
Dengan demikian negara-negara yang diduga menyimpan teroris bisa
diserang lebih dahulu.  Menurut Greg Barton, seorang pakar Indonesia
asal Australia, negara yang dimaksud John Howard itu mungkin Irak.
Namun demikian penulis biografi Gus Dur ini menilai ucapan tokoh
partai konservatif itu sangat kurang bijaksana dan dia harus
menjelaskan maksudnya.

Greg Barton [GB]: Kami rasa tidak terlalu serius, memang ucapan yang
agak aneh dan saya kira memang salah. Mungkin yang dipikirkan John
Howard itu cuma kasus Irak dan tentang serangan pre-emptive itu tidak
tertuju pada Asia Tenggara. Tapi saya kira itu pernyataan sangat aneh
dan sangat kurang bijaksana. Di Australia sendiri ada banyak yang
mengkritik perdana menteri.

Radio Nederland [RN]: Tapi apakah ini tidak ada kaitannya dengan
politik dalam negeri Australia. Menurut anda apa kepentingan John
Howard berbicara begini?

GB: Tidak kelihatan juga karena ini merupakan tindakan politik yang
salah. John Howard dalam kasus ini kan tidak mendapat keuntungan
apa-apa. Kredibilitasnya mengalami kemerosotan, jadi memang tidak ada
gunanya. Ini mungkin merupakan kelemahan John Howard bahwa dalam
hal-hal kebijakan luar negeri dia sangat lemah.

RN: Apakah anda melihat ini sebagai kelemahan John Howard pribadi
atau kelemahan kelompok konservatif?

GB: Memang merupakan kelemahan kelompok konservatif, tapi lebih-lebih
lagi itu merupakan kelemahan pribadi. Misalnya Peter Costello yang
mungkin akan mengganti John Howard tahun depan atau tahun yang
berikut. Kalau Peter Costello itu orang yang umurnya baru 40 tahunan,
dan kalau dia jadi perdana menteri walaupun cukup konservatif tapi
gayanya sangat berbeda. Costello yang berasal dari angkatan yang
lebih muda lebih memahami dan mengenal daerah. Saya kira dia akan
lebih peka.

John Howard merupakan gaya lama di Australia yang merasa sangat dekat
dengan Inggris dan sangat rindu pada Inggris. Tapi kurang melihat
tetangganya di Asia Tenggara. Tapi tidak banyak yang lain, baik
politikus maupun orang biasa. Sayang sekali dalam hal ini John Howard
banyak merusakkan citra Australia di Asia Tenggara.

RN: Apakah mungkin itu bisa diperbaiki? secepat mungkin?

GB: Pasti bisa kalau ada pernyataan dari Howard yang menjelaskan
segalanya dan menolak kesan yang negatif. Sebaiknya John Howard
mengatakan sejelas-jelasnya bahwa Australia tidak akan menyerang
tetangganya. Itu memang sangat tidak mungkin.

RN: Anda menyebut memang sangat tidak mungkin, bagaimana maksud anda?

GB: Iya, karena memang ada masalah terorisme di daerah, baik di
Australia maupun di negara-negara tetangganya, tetapi karena ada
proses kerja sama dengan semua negara di daerah kan semua negara kan
punya kemandirian yang harus dihormati. Memang Australia bisa
membantu tapi kalau tidak diajak dan tidak diundang pasti tidak boleh
mengirimkan pasukan. Jadi itu memang sangat tidak masuk akal.

RN: Ini apakah tidak akan menyulut kelompok-kelompok radikal di
Indonesia untuk kembali memanas-manaskan konflik antara Indonesia
dengan Australia. Apakah anda juga melihat demikian?

GB: Memang benar, saya tidak setuju dengan tafsiran mereka. Mungkin
dengan sengaja atau mungkin karena tidak tahu mereka
membesar-besarkan masalah ini. Tapi memang John Howard harus tahu
itu. Memang ada unsur-unsur konservatif dan kalau ada pernyataan yang
begini yang kurang bijaksana pasti akan disalah tafsirkan.

Demikianlah Greg Barton di Australia.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke