--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 09 Desember 2002 15:40 UTC ** PEMERINTAH DAN GAM MENANDATANGANI KESEPAKATAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN ** AMERIKA HARUS BUKTIKAN IRAK MEMPRODUKSI SENJATA PEMBUNUH MASSAL ** POLISI BANGLADESH MENANGKAP PULUHAN ANGGOTA OPOSISI ** CUACA BAIK MEMBANTU PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DI AUTRALIA ** TOPIK GEMA WARTA: BELUM ADA ULAMA INDONESIA YANG MEMFATWAKAN BOM BUNUH DIRI ** TOPIK GEMA WARTA: NASIB ACEH SETELAH 9 DESEMBER BERGANTUNGPADA PERILAKUAPARATMAUPUN GAM DI LAPANGAN * PEMERINTAH DAN GAM MENANDATANGANI KESEPAKATAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN Pemerintah Republik Indonesia dan GAM telah menandatangani kesepakatan penghentian permusuhan di Jenewa, Swiss, Senin pagi waktu setempat. Kesepakatan ini diharapkan akan mengakhiri konflik yang telah berkobar selama 26 tahun dan tahun ini menewaskan sekitar 1200 orang, sebagian besar diantaranya penduduk sipil. Pihak GAM masih diliputi keraguan mengenai perjanjian tersebut. Serangkaian perjanjian gencetan senjata yang tercapai dalam dua tahun belakangan selalu dilanggar. Pemerintah dan GAM mencapai titik temu mengenai butir butir status otonomi Aceh, pemilihan umum di Aceh pada tahun 2004 dan pengawasan gencetan senjata oleh pengamat internasional. Pihak GAM menekankan belum mencabut tuntutan kemerdekaan. Pemerintah dan GAM akan melakukan perundingan lanjutan mengenai status Aceh. * AMERIKA HARUS BUKTIKAN IRAK MEMPRODUKSI SENJATA PEMBUNUH MASSAL Bahgdad menantang Amerika untuk menyerahkan bukti bahwa Irak memproduksi senjata pembunuh massal. Penasihat keamanan Irak Amir al-Saadi berpendapat bahwa bila berhasil maka bukti bukti tersebut sebaiknya diserahkan kepada pengawas senjata PBB. Amir al-Saadi selanjutnya berharap Amerika puas dengan dokumen daftar persenjataan Irak yang diserahkan kepada PBB, Sabtu lalu. Dokumen tersebut tiba di markas besar PBB di New York, Minggu pagi kemarin. Setelah diterjemahkan naskah daftar persenjataan tersebut akan dianalisis. PBB belum mengungkapkan isi daftar tersebut dan diperkirakan akan memberikan keterangan Selasa besok. Menurut Al-Saadi, daftar yang diserahkan sudah lengkap dan dapat memberikan kejelasan bahwa Irak tidak memiliki senjata terlarang. Namun pemerintah Amerika menyatakan memiliki bukti kuat bahwa Irak mengembangkan senjata kimia, biologi dan nuklir. * POLISI BANGLADESH MENANGKAP PULUHAN ANGGOTA OPOSISI Polisi Bangladesh menangkap sekitar 50 anggota oposisi berkaitan dengan serangkaian insiden ledakan bom, Sabtu lalu. 17 orang dipastikan tewas akibat ledakan bom tersebut. Diantara mereka yang ditangkap terdapat sejumlah wartawan dan politikus terkemuka. Salah seorang diantaranya ialah mantan Menteri Perdagangan Tofael Ahmad. Ia adalah salah seorang pemimpin teras gerakan oposisi Liga Awami. Sejumlah bom meledak di berbagai gedung bioskop di kota Mymenshing, di sebelah utara Ibukota Dhaka. Perdana Menteri Khaleda Zia mencurigai kubu oposisi terlibat dalam aksi peledakkan bom tersebut. Menurut perdana menteri Bangladesh aksi itu ditujukan untuk mendiskreditkan koailisi pemerintahan Islam. * CUACA BAIK MEMBANTU PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DI AUTRALIA Cuaca yang membaik membantu upaya pemadaman kebakaran hutan di Australia. Angin bertiup tidak sekencang pada hari hari sebelumnya dan hujan gerimis yang turun menurunkan suhu udara. Meski demikian 4 ribu petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan melanda negara bagian New South Wales, terutama kawasan di seputar kota Sydney. Puluhan rumah di pinggiran kota Sydney musnah dilalap api sejak kebakaran mulai berkobar pekan lalu. Penguasa Australia menyatakan sejumlah besar kebakaran kemungkinan sengaja dipantik. Kekeringan panjang yang melanda Australia dan angin yang bertiup kencang mengakibatkan api menjalar dengan cepat pada hari hari pertama kebakaran hutan. * PEMILIHAN PRESIDEN SERBIA KEMBALI TIDAK SAH Presiden Yugoslavia, Vojislav Kostunica menyatakan tidak menerima hasil pemilihan yang dinyatakan tidak sah. Ia akan mengajukan masalah ini kepada hakim karena ratusan ribu nama yang tidak berlaku tercantum dalam daftar pemilihan. Hasil pemilihan Ahad kemarin dinyatakan tidak sah karena jumlah pemilih yang mencoblos terlalu rendah. Undang undang pemilihan Serbia menentukan bahwa sekurangnya 50 persen pemilih harus memberikan suara untuk dapat mensahkan hasil pemilihan. Namun dalam pemilihan kemarin hanya 45 persen elektorat yang memberikan suara mereka. Situasi ini juga terjadi pada pemilihan presiden sebelumnya Oktober lalu. Berdasarkan hasil pemilihan kemarin, Kostunica kembali ke luar sebagai pemenang. Presiden Yugoslavia akan kehilangan jabatannya tahun depan, karena federasi akan berubah bentuk menjadi sebuah uni dengan dua negara anggota: Serbia dan Montenegro. * PEMIMPIN PALESTINA DILARANG MERAYAKAN NATAL DI BETHLEHEM Penguasa Israel kembali melarang pemimpin Palestina Yasser Arafat merayakan Hari Raya Natal di kota Bethlehem tahun ini. Hal ini dikemukakan oleh Raanan Gissin, seorang pejabat tinggi Israel. Dalam sebuah wawancara Yasser Arafat sebelumnya menyatakan bahwa ia berpendapat merayakan Natal di kota kelahiran Yesus Kristus adalah suatu kewajiban. Sejak kota Bethlehem berada di bawah kepengurusan penguasa Palestina, Yasser Arafat meskipun beragama Islam selalu menghadiri misa Natal setiap tahun, kecuali tahun lalu. Israel tahun lalu melarang Arafat melakukan perjalanan ke Bethlehem karena dinilai tidak cukup berupaya untuk merintangi serangan oleh kelompok Palestina radikal. Penguasa Israel mengajukan alasan yang sama untuk memberlakukan larangan tahun ini. * OPOSISI VENEZUELA TERUSKAN PEMOGOKAN NASIONAL Di Venezuela, pihak oposisi memutuskan untuk melanjutkan pemogokan nasional yang telah berlangsung seminggu. Pemimpin serikat buruh terbesar di Venezuela mengumumkan bahwa pemogokan diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak sektor bergabung dengan pemogokan. Para buruh perusahaan penerbangan dan perusahaan transportasi lainnya juga akan melakukan pemogokan untuk memprotes pemerintahan Presiden Hugo Chavez. Sementara itu pemogokan juga telah melumpuhkan sebagian besar sektor pertambangan dan industri logam. Presiden Venezuela mengancam perusahaan pengangkutan minyak yang mogok bahwa ia dapat memerintahkan angkatan bersenjata untuk menyita truk truk angkutan. Pendapatan negara Venezuela sangat tergantung dari industri minyak. Presiden Hugo Chavez juga mengancam akan mengumumkan kedaan darurat untuk mengakhiri pemogokan. * TOPIK GEMA WARTA: BELUM ADA ULAMA INDONESIA YANG MEMFATWAKAN BOM BUNUH DIRI Gejala bom bunuh diri nampaknya sudah merembet ke Indonesia. Buktinya salah seorang pembom di Bali 12 Oktober lalu dan pelaku bom di waralaba Mc Donald's Mall Ratu Indah, Makassar Jum'at pekan lalu konon ikut menjadi korban. Apakah mungkin mereka pelaku bom bunuh diri? Azwar Hasan, Sekjen Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Makassar meragukan bahwa pelaku pemboman yang tewas di kasus pemboman di Makassar itu sebagai pelaku bom bunuh diri. Tokoh penegak syariat Islam "secara damai ini" juga menyangkal keterlibatan KPPSI dan Laskar Jundullah dalam kasus pemboman di Makassar ini. Azwar Hasan [AH]: Di kalangan ulama, khususnya ulama Timur Tengah ada beberapa pendapat. Untuk yang kasus Palestina ada yang membenarkan. Sementara untuk kasus Indonesia belum ada pendapat yang memberikan pembenaran untuk itu. Dengan demikian secara hukum yang menjadi dasar pegangan untuk wilayah tertentu misalnya Indonesia, hal itu belum menjadi panutan untuk aktivis Islam. Dengan demikian kita untuk sementara tidak sependapat dengan kegiatan bom bunuh diri tersebut. Radio Nederland [RN]: Berarti ada kemungkinan untuk membenarkannya? AH: Tidak tertutup kemungkinan tetapi untuk saat ini terlebih di KPPSI wacana seperti itu tidak berkembang. RN: Kami menanyakannya karena salah seorang pelaku pemboman kemungkinan melakukan sebuah aksi bunuh diri. Karena dia termasuk korban yang tewas. AH: Sebenarnya informasi resmi dari Kapolda kemarin setelah kami berdialog dari hati ke hati yang dimediasi oleh Bapak Yussuf Kalla, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan dan Menko Kesra RI, itu telah memberikan keterangan bahwa itu bukan bom bunuh diri. Itu informasi dan penjelasan resmi dari Kapolda sendiri. Bahkan sebenarnya begini..Karena identitas korban itu enggak jelas, dan sketsa yang ditampakkan tidak mengesankan dia berwajah aktivis Islam, saya sampai meminta kepada pihak penyidik untuk melakukan identifikasi bagaimana situasi kelamin korban. Misalnya bisa dilihat korban disunat atau tidak. Bila tidak maka korban berarti bukan orang Islam dan kita bisa mengambil kesimpulan sementara dari mana dan untuk apa motifnya. Tetapi untuk hal ini belum ada jawaban dari pihak penyidik, khususnya polisi di Sulawesi Selatan. Karena begini, aktivis Islam mana yang begitu tega melakukan pemboman terhadap tempat di mana orang sedang berbuka puasa? Sebenci bencinya dia terhadap tempat itu, misalnya karena itu made in Amerika, tentu dia akan berfikir, untuk apa membom orang Islam yang lagi puasa di situ. Itu pertimbangan kami sehingga belum bisa berkesimpulan secara spesifik bahwa itu dilakukan oleh umat Islam. Maka kami meminta agar penyidikan dikembangkan juga kepada arah arah lain, sesuai dengan petunjuk petunjuk yang ada. Petunjuk itu jangan ditafsirkan secara sempit, karena sudah ada asumsi kecurigaan yang selama ini berkembang di Indonesia. Umat Islam, khususnya aktivisnya selalu menjadi oknum yang tersudutkan. RN: Menurut Anda siapa yang mau menyudutkan Umat Islam? AH: Menurut saya orang orang yang tidak senang Islam itu menjadi sesuatu yang mengatur kehidupan ini. Setidaknya dia adalah setan. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Yussuf Kalla. Pelakunya adalah orang yang tidak beriman. RN: Apa upaya KPSSI selanjutnya untuk menjernihkan masalah ini? AH: Untuk mengklirkan permasalahan ini sekali lagi kami mendukung pernyataan Kapolda, setelah kami menyampaikan protes bahwa dalam hal ini insiden bom itu tidak terkait dengan KPPSI ataupun Laskar Jundullah. Tetapi terkait dengan orang orang yang memang dicurigai dalam hal ini. Saya mengharapkan penyidikan hendaknya dilakukan secara transparan, profesional dengan adil dan dengan menghindari fitnah yang bisa merugikan beberapa fihak. Tentunya dengan menganut prinsip azas praduga tak bersalah. Demikian Azwar Hasan, Sekjen Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Makassar. * NASIB ACEH SETELAH 9 DESEMBER BERGANTUNG PADA PERILAKU APARAT MAUPUN GAM DI LAPANGAN Take the guns out of the politics, keluarkan senjata dari percaturan politik. Dengan semboyan itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyambut perjanjian menuju perdamaian antara pemerintah pusat dan pemberontak Aceh Gerakan Atjeh Merdeka GAM yang menyebut diri Neugara Aceh. Pihak GAM yang diwakili Dr. Zaini Abdullah juga menegaskan komitmen yang sama, yaitu menuju Aceh yang aman, demokratis dan sejahtera. Tetapi Persetujuan Penghentian Permusuhan yang ditandatangani Senin kemarin barulah sebuah langkah awal saja. Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jenewa. Dengan puji syukur dan penghargaan kepada semua pihak, termasuk GAM, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyambut persetujuan 9 Desember ini sebagai suatu tonggak sejarah. Pemerintah Indonesia berkomitmen menegakkan persetujuan menuju perdamaian ini, demikian suaranya seolah-olah bersumpah di muka komuniti internasional. Dengan nada yang sama wakil dan perunding GAM Zaini Abdullah menyatakan pihaknya telah berkorban, rakyat Aceh telah berkorban untuk mencapai persetujuan ini, dan karena itu, dengan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Humanitarian Dialog atau HDC, dan tim Bijak Bestari, juga pihak Jakarta, Zaini menegaskan komitmen GAM pada persetujuan ini. Maka jelas kedUa pihak pertama-tama berkpentingan menunjukkan kredit masing-masing di muka dunia, bahwa mereka memiliki tekad berdamai. Bagi Yayasan HDC, ini merupakan suatu prestasi besar bagi LSM internasional yang memulai karir jasa perdamaian dengan misi di Haiti dan kini menyiapkan suatu misi di Birma. Yang menarik, tampak mencolok peran Laksamana Angkatan Laut Amerika Anthony Zinni dan mantan Menlu Thailand Sirun Pitsuwan meski yang disebut terakhir ini kemarin tidak hadir di Jenewa. Tetapi apa yang akan diperoleh rakyat Aceh? Persetujuan sembilan pasal ini mengharuskan kedua pihak menghentikan tindak permusuhan, artinya, harus mengkontrol macam kelompok yang mengaku termasuk aparat RI atau GAM. Kalau ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi baru demi keunggulan pihaknya, maka kedua pihak harus menindak pihak tersebut. Selain itu, kedua pihak tidak akan menambah kekuatan militernya di lapangan dan HDC harus memfasilitasi pelaksanaan persetujuan. Untuk itu HDC akan menghidupkan kembali JSC Joint Security Committee atau Komite Gabungan Keamanan, yang akan dibantu oleh tim monitoring di lapangan. Singkatnya, Aceh akan didemilitarisasi dan akan diciptakan zona-zona perdamaian, lalu di zona-zona itulah akan dikonsentrasikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Aceh yang ditunjang konperensi donor di Tokyo yang baru lalu. Jadi seberapa lezat pudding yang disajikan ini baru akan terbukti di lapangan, di Aceh. Misalnya pihak GAM tampak skepsis mengenai monitoring keamanan, sedangkan pihak Jakarta saat ini cukup yakin bahwa sebanyak 150 tim monitoring akan mampu menjaga pelaksanaan persetujuan. Atas pertanyaan RN, misalnya Tengku Malik Mahmud, yang disebut PM Neugara Aceh, mengharapkan HDC akan mampu menambah jumlah tersebut, sedangkan Yudhoyono, dengan menimba pengalamannya semasa bertugas di Bosnia di awal tahun 1990an, menilai jumlah tersebut sudah memadai. Di seluruh bekas Yugoslavia kala itu dikerahkan sebanyak 650 pemantau, kata Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang, Aceh, dengan wilayah 30an ribu kilometer persegi akan dijaga hanya oleh 150 orang. Di TimTim tahun 1999, lebih dari seribu polisi PBB menjaga wilayah yang jauh lebih kecil, tapi itu pun akhirnya diguncang oleh TNI dan referendum berakhir dengan pembantaian. Pokoknya secara diplomatik kedua pihak telah berupaya merebut kepercayaan dunia bahwa mereka akan berupaya serius untuk menghentikan pertumpahan darah di Aceh. Dan keduanya bertekad menyelesaikan konflik secara demokratis. Pihak RI rupanya yakin bahwa akhirnya mayoritas rakyat Aceh akan memilih otonomi khusus NAD. Begitu juga pihak GAM tetap berjuang untuk kemerdekaan Aceh dengan cara mengandalkan suara mayoritas yang diperkirakannya akan menolak NAD. Jadi, apabila tahap penghentian permusuhan ini sukses, maka tahap krusial berikut adalah all inclusive dialogue, yaitu dialog antara macam-macam kelompok Aceh tentang NAD. Persetujuan 9 Desember akan menjadi basis keamanan bagi terlaksananya rembugan forum all inclusive dialogue dan di sini rakyat Aceh akan bersuara mengenai NAD. Nur Djuli, seorang intelektual Aceh dari Amerika yang menjadi anggota delegasi GAM mengingatkan, pemilu 2004 nanti ada dua macam. Satu, pemilu Indonesia, dan satu lagi, pemilu Aceh yang akan memilih pemerintah Aceh. Jika all inclusive dialogue membuahkan kata Tidak untuk NAD, demikian Malik Mahmud menimpali, maka pemilu Aceh itu, meski tidak disebut sebagai "referendum" jelas akan memilih suatu pemerintahan Aceh merdeka. Sebaliknya, bila dialog itu mengamini NAD, maka GAM harus setuju bahwa Aceh tetap merupakan bagian dari RI. Yang menarik, perunding Indonesia Wiryono Sastrohandoyo, kepada Radio Nederland pada garis besarnya mengkonfirmasi kerangka proses demokratis itu. "Kita kan negara demokratis, apa pun hasilnya, kalau memang demokratis, ya kita semua harus patuhi". Diplomat Indonesia ini tampaknya yakin benar perlunya membuktikan keinginan rakyat Aceh melalui kotak suara. Namun bos dan arsitek dari pihak Indonesia dalam masalah Aceh ini, Menko Polkam, mengatakan dalam kalimat lengkapnya: pokoknya, "take the guns out of the politics, keluarkan senjata dari proses politik dan mari kita menuju Aceh yang aman, demokratis dan sejahtera di dalam kerangka NKRI" Jadi nasib Aceh akan menentukan pula karakter seberapa besar kadar demokratis negara Indonesia ini. Jika persetujuan 9 Desember sukses dan memungkinkan dialog menyeluruh dan pemilu Aceh yang wajar, maka kredilibilitas demokrasi Indonesia juga bisa naik pangkat. Tetapi kalau soal pelanggaran HAM kedua pihak dan soal peran masyarakat sipil tidak digubris, hal ini juga dapat mempengaruhi proses menuju dialog dan pemilu 2004 itu. Inilah yang dapat menjadi alasan bagi skepsisme terhadap Persetujuan 9 Desember ini. Walhasil, akhirnya semuanya berpulang pada perilaku aparat keamanan TNI dan polisi Indonesia dan gerilya GAM di lapangan pada bulan bulan mendatang, serta peran HDC yang harus merumuskan mekanisme all-inclusive-dialogue itu. Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Jenewa --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
