--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 23 Desember 2002 15:20 UTC ** REAKSI KERAS TERHADAP PERINGATAN AKSI TEROR DI INDONESIA ** MANTAN PEMIMPIN KHMER MERAH DIHUKUM SEUMUR HIDUP ** KHOTBAH PARA IMAM DI BELANDA LAGI-LAGI PICU KERESAHAN ** TOPIK GEMA WARTA : GAM : 8 TEWAS DI ACEH KARENA TNI MELANGGAR KESEPAKATAN DAMAI ** TOPIK GEMA WARTA: KOMITE KERJA TRAGEDI MEI, TANDINGAN ATAU MITRA KOMNAS HAM? * REAKSI KERAS TERHADAP PERINGATAN AKSI TEROR DI INDONESIA Juru bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan bahwa peringatan tentang kemungkinan aksi teror saat Natal dan tahun baru bisa mengucilkan Indonesia. Dilaporkan bahwa Presiden Megawati juga menyerukan agar warga manca negara tidak dilarang berkunjung ke Indonesia karena Indonesia tidak lebih aman atau lebih berbahaya dari negara manapun. Pekan lalu, Amerika Serikat, Australia dan Inggris memberi peringatan tentang kemungkinan serangan teror di Indonesia saat Natal dan tahun baru. Hari ini, peringatan tiga negara itu mendapat reaksi yang kian keras dari pihak Indonesia. Pemerintah Australia menyatakan bahwa peringatan tersebut berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Polisi menyiapkan puluhan ribu aparat untuk menjaga keamanan perayaan Natal dan gereja-gereja. Sementara itu, hari ini polisi mengumumkan enam tersangka baru pemboman Bali. Ke enam tersangka itu terdiri dari empat warga Indonesia dan dua warga Malaysia. Para tersangka warga Malaysia diduga mengajar cara membuat bom dan memberi bantuan keuangan. * MANTAN PEMIMPIN KHMER MERAH DIHUKUM SEUMUR HIDUP Di Kamboja, seorang mantan pemimpin Khmer Merah, Sam Bith, dihukum seumur hidup karena terlibat pembunuhan tiga warga asing. Para korban yang warga Australia, Prancis dan Inggris diculik bulan Juni 1994 silam. Dua bulan kemudian mereka dibunuh. Sam Bith yang berusia 70 tahun itu dihukum karena ia dinyatakan bertanggung jawab. Sam Bith adalah komandan wilayah dimana penculikan terjadi. Sebelumnya, seorang jenderal dan kolonel Khmer Merah juga telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rejim maois Khmer Merah menjalankan pemerintahan yang penuh pertumpahan darah di Kamboja pada akhir tahun 70-an. Saat itu, sekitar 1,7 juta rakyat Kamboja tewas karena dibunuh atau kelaparan. Setelah rejim itu jatuh, pasukan gerilya Khmer Merah masih tetap aktif selama bertahun-tahun. * KHOTBAH PARA IMAM DI BELANDA LAGI-LAGI PICU KERESAHAN Beberapa imam masjid di Amsterdam dan Den Haag lagi-lagi berkhotbah tentang anti barat, anti demokrasi dan anti emansipasi perempuan. Khotbah para imam tersebut diterjemahkan dalam bahasa Belanda dan disiarkan di sebuah program televisi Nova. Sebelumnya, tema khotbah seperti ini telah menyebabkan keresahan besar dalam masyarakat Belanda. Bulan Juni silam, program televisi Nova mengangkat masalah khotbah para imam yang menyerukan jemaahnya untuk memusnahkan musuh Islam. Sekalipun memicu keresahan masyarakat, Kejaksaan Belanda tidak mengajukan ke pengadilan karena kemungkinan untuk dihukum sangat kecil. Walikota Den Haag, Wim Deetman mengatakan bahwa para imam tersebut dapat juga dituntut karena menyebarkan kebencian. Ia ingin kejaksaan membuka lagi penyelidikan terhadap kasus itu. * DUA PEMIMPIN KOREA SELATAN BICARAKAN MASALAH KOREA UTARA Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung dan penggantinya yang baru terpilih Roh Moo-Hyun, membicarakan masalah Korea Utara dalam rapat kerja pertama mereka. Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah Korea Utara menghentikan pengawasan internasional terhadap sebuah reaktor nuklirnya kemarin. Selain Korea Selatan dan Jepang, Australia juga ikut mendesak Korea Utara untuk tidak membuka lagi reaktor nuklirnya. Presiden baru Korea Selatan Roh Moo-Hyun yang akan menjabat akhir Februari mendatang ingin menjalin hubungan damai dengan wilayah utara yang komunis itu. Ia tidak setuju dengan kebijakan Washington untuk mengucilkan Pyongyang. * JERMAN TIDAK MAU BERI KONTRIBUSI KEUANGAN UNTUK PERANG DENGAN IRAK Jerman tidak akan memberi kontribusi keuangan untuk perang dengan Irak. Menteri Keuangan Jerman, Hans Eichel mengatakan pada harian Jerman Bild bahwa perang akan memakan banyak biaya keamanan. Selanjutnya ia juga prihatin bahwa serangan Amerika dan Inggris terhadap Irak akan berpengaruh negatif terhadap ekonomi dan melambungnya harga minyak. Dalam perang teluk tahun 1991, Jerman memberi kontribusi sebesar 5,5 milyar dolar untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Saat itu konstitusi Jerman masih melarang pengiriman tentara Jerman keluar negeri. Sejak konstitusi tersebut diubah, Jerman mengirim hampir 10 ribu pasukannya untuk berbagai misi perdamaian. Hubungan antara Jerman dan Amerika Serikat menjadi tegang akibat penolakan Jerman untuk memerangi Irak. * PEMILU MONTENEGRO TIDAK HASILKAN PRESIDEN BARU Pemilihan umum di Montenegro tidak menghasilkan presiden baru. Jumlah suara yang masuk terlalu rendah sehingga hasilnya tidak sah. Menurut undang-undang, sedikitnya 50% elektorat harus memberikan suaranya. Kemarin hanya 47% elektorat yang datang ke TPS. Akibatnya, bulan depan harus diadakan pemilu baru dengan calon-calon yang sama. Hasil awal pemilu kemarin menunjukkan kemenangan besar partai mantan perdana menteri Filip Vujanovic yang mendukung kemerdekaan Montenegro. Sebelumnya ia menyerukan agar 450 ribu elektorat menggunakan hak pilihnya. * BURUH MOGOK TIDAK INDAHKAN PERINTAH PRESIDEN VENEZUELA Para buruh industri minyak Venezuela yang mogok tidak mengindahkan perintah Presiden hugo Chavez untuk bekerja kembali. Para pemimpin aksi mogok bersikeras untuk meneruskan aksinya walaupun akan dipenjara. Aksi mogok nasional di Venezuela telah masuk minggu keempat. Chavez memerintahkan polisi untuk menangkap siapa saja yang melawan pemulihan produksi minyak. Ancaman juga ditujukan pada mereka yang mengganggu distribusi pangan. Namun hingga kini Presiden Chavez tidak berhasil membubarkan aksi mogok sekalipun sudah mengerahkan tentara. Chavez juga berjanji bahwa sebelum Natal semua warga akan mendapat bensin dan bahan pangan. Akibat kekurangan bahan bakar dan pangan, aksi mogok di Venezuela kian mencekam. Dengan aksi mogok tersebut pihak oposisi berusaha memaksa presiden Chavez mundur dan diadakan pemilu baru. * GAM : 8 TEWAS DI ACEH KARENA TNI MELANGGAR KESEPAKATAN DAMAI Intro: Dua anggota Komando Pasukan Khusus TNI-AD (Kopassus) tertembak mati di Aceh Selatan Ahad kemarin. Demikian tegas Danjen Kopassus Mayjen TNI Sriyanto kepada pelbagai media massa. Ini berarti pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melanggar kesepakatan damai yang tercapai di Jenewa 9 Desember lalu. Namun menurut Tengku Isnandar Al Paseh, wakil juru bicara militer GAM, pihaknya tidak melanggar kesepakatan. TNI lah yang lebih dahulu menyerang. Tengku Isnandar Al Paseh [TIAP]: Mereka melakukan penyerangan ke markas kita, dan pecah kontak senjata dan lalu mereka mendatangkan bantuan dengan truk. Dan truk itu yang dihadang oleh pasukan kita yang menunggu di suatu tempat. Ekses dari matinya dua pasukan komando Indonesia mereka melakukan pembalasan ke masyarakat. Lima orang masyarakat kena tembak. Mengenai satu orang yang polisi, bukan polisi itu brimob namanya, itu di daerah Peudada Bireuen, dulunya Aceh Utara sekarang kabupaten Bireuen. Itu kemarin juga, mereka boncengan dua dengan sepeda motor juga naik ke atas. Arah ke tempat lokasi kita. Sekitar 5 km dari pos mereka. Pos mereka ada di jalan raya, jalan utama Banda Aceh - Medan. Tapi mereka hari itu berboncengan naik ke lokasi sudah 50 meter dengan markas kita. Kita suruh anak buah kita stop dengan senjata ternyata anak buah itu tidak dalam posisi tembak. Sengaja itu kena, kita menghormati peace deal (kesepakatan damai - red.) tapi senjata disandang di bahu. Nah, bukannya berhenti, malah mereka mengokang senjata terpaksa anak buah kita yang ada di situ melangkah ke parit dan memberi tembakan ke atas agar berhenti. Karena kita juga tidak tahu siapa sebab mereka itu tidak mau mengenakan seragam yang komplit gitu ya. Yang terlihat cuma baju kaos hitam. Posisinya dengan melihat dari senapan yang dipakai SS1 ya kalau bukan polisi pasti TNI atau orang lain yang diberi senjata oleh mereka, pihak milisi kemungkinan. Nah kita kan memberi tembakan ke atas, mereka menjatuhkan diri dari kendaraan lalu mencari posisi tembak dan mulai menembaki kita. Akhirnya kita berikan tembakan pelumpuhan. Kena satu di punggung dan meninggal satunya lagi lari. Nah itu yang terjadi di Peudada. Kejadian penembakan yang matinya dua orang pasukan komando di kampung Melaka itu di Manggamat tidak jauh dari situ juga. Jadi waktu mereka melakukan operasi ofensif kita harus lari terus menerus. Nah kalau kita harus menghindar terus, nanti kita akhirnya ke puncak gunung sana. Jadi akhirnya kita memberikan perlawanan, mereka mendatangkan bantuan. Nah yang korban itu, yang ada dalam truk. Pasukan bantuan. Radio Nederland [RN]:Pasukan bantuan ini, yang dikatakan disini untuk membantu orang kebanjiran begitu katanya. Bagaimana? TIAP: Banjir sudah lama berlalu disitu. Sudah habis itu dua bulan yang lalu. Jelas-jelas itu operasi ofensif. Kita terbirit-birit menghindar, masih juga tetap dikejar. RN: Jadi kalau begitu kesepakatan damai itu ya tidak tersosialisasi katanya? Berarti ini yang tidak tersosialisasi tidak di pihak anda? Berarti di pihak RI ya? TIAP: Yang jelas sejauh ini belum ada dari pihak kita yang melakukan pelanggaran. TNI kan punya alat komunikasi yang lebih baik dari kita, mustinya ya mereka lebih cepatlah mensosialisasikan kesepakatan damai ini. Tapi, kelihatannya yang jadi persoalan di sini bukan masalah sosialisasi. Tetapi masalah ketidak kompakan antara pimpinan TNI. Nah, kita tahu paling tidak ada dua fraksi TNI menyangkut masalah Aceh ini. Ada fraksi yang menginginkan jalan damai, satunya lagi yang dipelopori TNI garis keras seperti Ryamirzad Ryacudu dan Endriartono Soetarto memilih jalan perang, ya reaksinya selalu mengompori pasukan di lapangan agar kalau bisa mungkin ya menggagalkan peace deal, yang ini sangat kita sayangkan dan sudah kelihatan itu efeknya di lapangan. Ada pasukan-pasukan TNI yang seolah tidak mau tahu dengan kesepakatan damai. RN: Pihak yang lain yang mana itu? TIAP: Itu pihak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga kan punya pengaruh ke kalangan TNI jadi mungkin komandan-komandan TNI tertentu berada di bawah loyal kepada dia. Saya lihat TNI -TNI yang bisa dikontrol oleh Pangdam Satu Iskandar Muda Djali Yusuf itu kelihatannya cool (tenang,dingin - red) sekarang, ya bersahabat. Nampak mereka tidak melakukan operasi lagi. Tapi TNI-TNI yang kiriman dari Jakarta, ini yang kelihatannya susah diatur. Demikianlah Tengku Isnandar Al Paseh, wakil juru bicara militer GAM. * KOMITE KERJA TRAGEDI MEI, TANDINGAN ATAU MITRA KOMNAS HAM? Intro: Komnas HAM mendapat tandingan dengan berdirinya Komite Kerja Tragedi Mei 1998. Walau pun mengaku tidak akan menyaingi bahkan bersedia bekerjasama dengan KPP HAM Tragedi Mei 1998 yang didirikan Komnas HAM, Komite Kerja ini dibentuk karena ketidakpuasan terhadap prestasi Komnas HAM. Mengapa ketidakpuasan itu muncul? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Meskipun Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa pemerintahan Gus Dur telah menemukan fakta-fakta yang berkait dengan Tragedi Mei 1998, tapi hingga kini, setelah Gus Dur dilengserkan dan TGPF dibubarkan, kasus tersebut dibiarkan terkatung-katung. Temuan TGPF itu sudah diserahkan ke polisi. Tapi tampaknya polisi dan aparat penegak hukum lain tidak serius menindak-lanjutinya. Dengan alasan itu, maka pada pertengahan Desember lalu sejumlah aktivis HAM Indonesia berkumpul dan membentuk Komite Kerja Tragedi Mei 1998. Terkatung-katungnya kasus Mei, menurut Marlin Dinamikanto, salah seorang penggagas pembentukan Komite tersebut, tidak terlepas dari tajamnya friksi-friksi dalam tubuh Komnas Ham yang kini dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, sehingga bekerja lamban dalam mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Lambannya Komnas sebenarnya membuat masyarakat gerah. Berkali-kali mereka, terutama dari korban pelanggaran HAM di masa lalu menggelar demonstrasi ke Jl Latuharhary, kantor Komnas HAM. Mereka menuntut agar kasus pelanggaran HAM di masa lalu segera dapat diproses ke pengadilan. Apa jawaban mereka? Ternyata alasan yang mereka kemukakan selalu klise, bahwa kasusnya telah diajukan ke polisi atau jaksa. Maka sebagian masyarakat yang gemas dengan lambannya kinerja Komnas HAM, segera membentuk Komite-Komite Kerja yang diharapkan mampu mempercepat proses penegakan hukum untuk pelaku kejahatan HAM. Salah satunya adalah Komite Kerja Tragedi Mei 1998 yang kemarin pagi menyelenggarakan work-shop di Jakarta. Menurut siaran pers yang mereka edarkan, Komite ini bersifat independen, dapat melakukan kerja sama dengan KPP HAM Tragedi Mei 1998 yang dibentuk Komnas HAM, dan untuk menggapai tujuannya, Komite akan tetap merujuk pada temuan TGPF yang telah disiarkan secara luas kepada publik. Selain itu Komite juga berseru kepada masyarakat yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998 supaya memberi masukan kepada Komite, agar Komite dapat bekerja sebagaimana diharapkan. Komite ini diharapkan oleh Mochtar Pakpahan yang juga mendukung pendiriannya, tidak bisa seperti yang lalu-lalu, datang sebentar lalu menghilang. Mochtar Pakpahan: Karena kalau hit and run, yang kita lawan ini raksasa. Tidak raksasa yang dihutan ya, yang ngga punya otak. Ini raksasa, semua dia miliki. Komputer dia miliki, kan uang dia miliki, senjata dia miliki. Karena itu tanpa juga dihadapi dengan sistematis jangan-jangan kita juga yangmenjadi korban. Pembentukan Komite ini belakangan hari dicurigai sebagai embrio terbentuknya Komnas HAM tandingan. Pendapat ini ternyata ditepis oleh para aktivis yang terlibat di dalamnya. Karena untuk membentuk Komnas HAM tandingan perlu dukungan luas masyarakat, termasuk pendanaannya. Jadi tidak bisa asal membentuk lembaga tandingan tanpa dipikirkan akibat-akibatnya. Memang, masyarakat boleh geram terhadap isu-isu di Komnas HAM yang menjadi sorotan hangat, misal tentang dugaan adanya korupsi. Belakangan juga muncul tudingan bahwa Komnas HAM main mata dengan polisi. Dalam suatu kesempatan, Zumrotin Susilo, anggota Komnas HAM yang telah lama berkecimpung di dunia LSM membantah desas-desus yang berkembang itu. Tapi persoalannya kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah diserahkan polisi tidak segera ditindak-lanjuti? Inilah hal yang perlu dicermati, sehingga dalam waktu dekat Komite Kerja Tragedi Mei 1998 akan mendesak polisi agar segera menuntaskan Kasus Tragedi Mei 1998. Namun yang menjadi persoalan sesungguhnya ialah bahwa Komnas HAM diam-diam telah dikebiri oleh pemerintah dan parlemen. DPR RI selain menumpulkan para pengurus Komnas dengan tidak meloloskan orang-orang semacam Mulya Lubis dan Hendardi, juga membuat perangkat undang-undang yang melarang Komnas menerima bantuan luar negeri. Padahal sejak pembentukannya, dana-dana lembaga yang didirikan lewat Kepres Soeharto itu diperoleh dari luar negeri. Kini dengan ditunda-tundanya dana dari Setneg, pemerintah pun sesungguhnya sudah mereduksi militansi Komnas HAM baru itu. Mengapa pemerintah mengikuti kehendak partai-partai yang tidak mau mengambil sikap keras terhadap kekuatan-kekuatan lama? Dan mengapa Mega setengah hati dalam menuntaskan kasus-kasus yang kental dengan pelanggaran HAM? "Menurut saya," kata Shanty Parhusip, seorang aktivis HAM, "inilah kesepakatan Megawati dengan kekuatan-kekuatan lama." Megawati dahulu didukung kekuatan-kekuatan lama menghadapi Gus Dur tetapi syaratnya ia tidak boleh membongkar kasus-kasus lama. Baik yang berhubungan langsung dengan Cendana atau yang bersinggungan langsung dengan militer. Itu sebabnya Megawati mencoba menampilkan pemerintahan yang membela HAM namun pada sisi hukum dia menciptakan perangkat-perangkat yang justru membebaskan sang pelaku dari jerat hukum. Dengan latarbelakang ini kita bisa mengerti mengapa pula KPKPN dibubarkan dan mengapa konglomerat hitam mendapat pengampunan lewat Release and Discharge. Sehubungan dengan pelbagai kritik masyarakat ini, Sholahudin Wahid, adiknya Gus Dur yang menjabat Wakil Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa ia akan mengundurkan diri jika dalam waktu tiga bulan mendatang ini KPP HAM Soeharto, KPP HAM Kasus Mei 1998 dan beberapa KPP HAM lainnya tidak dibentuk. Berbicara pada acara pembentukan Komite Kerja Tragedi Mei 1998 pekan lalu, Sholahudin Wahid yang juga anggota Pengurus Besar NU itu, mengemukakan pesimisme bahwa Soeharto pada akhirnya bisa dipenjarakan. "Menghadapi Try Sutrisno saja kita sudah kalah," katanya. Tapi soal KPP HAM Tragedi Mei 1998 ia sangat optimis kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan mengingat bahan-bahan dan saksi-saksi sudah lengkap. "Sebelum bulan Maret," katanya yakin. Kalangan keturunan Cina pun nampak sangat optimis dapat mengungkap kembali kejahatan para pendukung Soeharto di tahun 1998 itu. Pada umumnya orang-orang Cina itu pelit, kata seorang pengusaha besar keturunan Cina. Tetapi kalau soal KPP HAM Soeharto dan KPP Trisakti serta Semanggi mereka tidak tertarik, maka menyangkut KPP HAM Tragedi Mei 1998, umumnya orang-orang peranakan Cina mendukung pembentukan KPP HAM tersebut. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
