--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 17 Januari 2003 13:40 UTC ** WNI DIANJURKAN TIDAK KUNJUNGI AS ** TIGA TAHUN PENJARA UNTUK AKBAR DIKUATKAN ** PRESIDEN KOSEL DESAK AS BICARA DENGAN KORUT ** INGGRIS: TERALU DINI BEREAKSI TENTANG TEMUAN DI IRAK ** TOPIK GEMA WARTA: VONIS PENGADILAN TINGGI TERHADAP AKBAR TANDJUNG TIMBULKAN PERTANYAAN ** TOPIK GEMA WARTA: UPAYA MENGUNGKAP DOSA MASA LALU SOEHARTO, LAGI-LAGI TUNGGU MEGAWATI ** TOPIK GEMA WARTA: PARA PEMILIH PARTAI LPF DI BELANDA KEMBALI KE PARTAI LAMA ** TOPIK GEMA WARTA: ARGENTINA DAN IMF CAPAI KESEPAKATAN PENJADWALAN KEMBALI HUTANG * WNI DIANJURKAN TIDAK KUNJUNGI AS Pemerintah menganjurkan Warga Negara Indonesia untuk tidak berkunjung ke Amerika Serikat. Anjuran ini adalah reaksi Jakarta terhadap peraturan baru tentang kewajiban registrasi bagi laki-laki dewasa Indonesia yang tinggal sementara di Amerika. Pemerintah RI mengatakan bahwa peraturan ini tidak bisa diterima. Kewajiban lapor dan registrasi bagi para laki-laki dewasa yang berasal dari sejumlah negara adalah bagian dari kebijakan anti teror AS. * TIGA TAHUN PENJARA UNTUK AKBAR DIKUATKAN Hari ini Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang menjatuhi hukuman tiga tahun penjara bagi Akbar Tanjung. September silam, Akbar divonis dalam kasus penyelewengan dana nonbudgeter Bulog sebesar 40 milyar rupiah. Dana tersebut sedianya dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, dua terdakwa lain dalam kasus ini, Winfried Simatupang dan Dadang Sukandar, dijatuhi hukuman yang lebih berat dari satu setengah tahun menjadi tiga tahun penjara. Namun, putusan Pengadilan Tinggi tidak memerintahkan ketiga terdakwa langsung masuk tahanan. Ketiganya akan mengajukan kasasi. * PRESIDEN KOSEL DESAK AS BICARA DENGAN KORUT Presiden baru Korea Selatan Roh Moo-Hyun mendesak Amerika Serikat untuk berdialog dengan Korea Utara. Menurutnya, hanya melalui dialog, Korea Utara dapat dipengaruhi untuk menghentikan program nuklirnya. Korea Selatan bersedia menjadi penengah dalam pembicaraan tersebut. Sebelumnya pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri Amerika, Richard Armitage, telah mengatakan bahwa AS bersedia bernegosiasi dengan Pyongyang. Namun Korea Utara tidak percaya kesungguhan Amerika. Minggu depan, Korea Utara dan Selatan akan membicarakan krisis nuklir itu pada tingkat menteri. * INGGRIS: TERALU DINI BEREAKSI TENTANG TEMUAN DI IRAK Inggris menganggap terlalu dini untuk bereaksi tentang temuan sebelas kepala roket kosong Irak, yang diduga akan dipakai untuk senjata kimia. Pemerintah Inggris hanya mau bereaksi setelah Perdana Menteri Tony Blair bertemu dengan kepala inspektur senjata PBB Hans Blix. Namun, Blix akan berbicara lebih dahulu dengan Presiden Prancis Jacques Chirac. Sebelum pertemuan di Paris, Blix mengatakan bahwa Bagdad harus memberi penjelasan tentang ke sebelas kepala roket tersebut. Sementara itu, Presiden Irak Saddam Hussein berpidato dengan gaya militan dalam upacara peringatan perang teluk. Hari ini tepat 12 tahun silam Amerika mulai serangan udaranya dalam perang teluk. Menurut Saddam, serangan Amerika yang berikutnya akan di habisi di pintu gerbang Bagdad. * PEMERINTAH DAN PEMBERONTAK SALING TUDUH DI PANTAI GADING Di Pantai Gading, pihak pemerintah dan pemberontak saling tuduh tentang pelanggaran kesepakatan genjatan senjata. Di wilayah Barat Pantai Gading, konflik dengan kekerasan kembali melanda di daerah Blolequin. Menurut pasukan penjaga perdamaian Prancis, di daerah itu terjadi sejumlah bentrokan, namun tidak ada yang serius membahayakan genjatan senjata. Di Paris, hari kedua perundingan damai telah selesai. Ini adalah pertama kalinya wakil-wakil pemerintah dan tiga kelompok pemberontak berbicara secara langsung. Hingga kini, Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo tidak hadir dalam perundingan tersebut. Ia diwakili oleh Perdana Menteri Pascal Affi Nguessan. Pihak pemberontak di Pantai gading minta Presiden Gbagbo mundur dan diadakan pemilihan umum dipercepat. * SERIKAT BURUH RADIO NEDERLAND TOLAK KERAS REORGANISASI Serikat buruh Radio Nederland menolak keras reorganisasi besar-besaran yang diumumkan Rabu lalu. Serikat buruh wartawan NJV dan konfederasi serikat buruh CNV mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap 60 karyawan tetap tidak bisa diterima. Mereka juga memprotes bahwa PHK tersebut akan dilakukan Oktober tahun ini. Kemarin, wakil-wakil serikat buruh melakukan pertemuan dengan para karyawan Radio Nederland. Rencana reorganisasi besar-besaran telah menimbulkan keresahan diantara para karyawan dan pendengar Radio Nederland. Salah satu akibat utama reorganisasi adalah penghapusan secara dramatis transmisi melalui gelombang pendek. * 15 MAHASISWA BELANDA DUDUKI KANTOR BARU DEPARTEMEN PENDIDIKAN 15 mahasiswa Belanda menduduki kantor baru Departemen Pendidikan di Den Haag. Aksi ini merupakan protes terhadap rendahnya prioritas bagi kebijakan pendidikan dalam agenda politik. Seorang juru bicara kelompok tersebut menyerukan agar para politisi lebih menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan tinggi. Dalam aksinya, para mahasiswa tersebut membawa persediaan makanan dan kasur. Mereka berencana untuk menduduki kantor baru yang belum digunakan itu sampai pemilihan umum tanggal 22 Januari minggu depan. Menurut para mahasiswa, mereka dapat memasuki gedung itu dengan mudah lewat pintu belakang yang terbuka. Saat ini Belanda tengah dilanda demam kampanye. Setiap hari para tokoh utama partai muncul di pelbagai media massa untuk berdebat dan menawarkan program partainya. Masalah keamanan, imigrasi dan integrasi pendatang asing menjadi isu utama kampanye. Hanya Partai Demokrat 66 atau D66 yang secara khusus mengangkat masalah pendidikan sebagai topik kampanye. * UTUSAN PBB JELASKAN RENCANA BAGI WILAYAH BARAT SAHARA Utusan PBB James Baker menjelaskan sebuah rencana pada pihak-pihak yang berkonflik di wilayah barat sahara. Daerah gurun pasir itu telah dicaplok Maroko pada pertengahan tahun 70 an. Sejak itu front pembebasan bagi wilayah barat sahara, Polisario, berjuang menentang pendudukan Mariko. Perjuangan ini didukung oleh Aljazair. Minggu lalu, Baker melakukan pembicaraan dengan Raja Maroko Mohammed, Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika dan pemimpin Polisario Mohamed Abdelaziz. Para pihak punya waktu hingga tanggal 1 Maret untuk beraksi terhadap rencana PBB tersebut. Namun apa yang diusulkan Baker tetap dirahasiakan. Upaya sebelumnya untuk menengahi konflik di wilayah barat sahara gagal karena Maroko dan Polisario tidak sepakat tentang siapa yang boleh ikut dalam jajak pendapat. * VONIS PENGADILAN TINGGI TERHADAP AKBAR TANDJUNG TIMBULKAN PERTANYAAN Pengadilan Tinggi Jakarta mempertahankan vonis tiga tahun terhadap Akbar Tandjung Ketua DPR RI, dan meningkatkan vonis terhadap Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang. Keduanya kini divonis masing-masing tiga tahun penjara. Menariknya pengadilan tinggi tidak memerintahkan supaya ketiganya langsung dipenjara. Bagaimana perkembangan seperti ini? Radio Nederland menghubungi Judil Herry Justam, ketua Komite Waspada Orde Baru yang pertama kali mengungkap korupsi Akbar Tandjung: Judil Herry Justam [JHJ]: Anehnya ya, Akbar mendapat tiga tahun tetap sebagaimana keputusan pengadilan negeri, tapi Dadang dan Winfried dinaikkan menjadi tiga tahun. Padahal mereka kan hanya pelaksana lapangan. Yang paling bertanggung jawab itu kan seharusnya Akbar. Kalau mereka tiga tahun seharusnya Akbar lebih. Yang kedua, harusnya pengadilan tinggi bisa memerintahkan langsung masuk tahanan. Ini dibiarkan saja, dibiarkan boleh berada di luar tahanan. Ini juga satu hal dalam putusan yang kita sesalkan dari pengadilan tinggi. Radio Nederland [RN]: Jadi, ini tampaknya memang Akbar Tandjung dibiarkan sampai keputusan Mahkamah Agung nanti kalau begitu ya? JHJ: Tampaknya begitu, nanti Mahkamah Agung itu prosesnya kan ngga sebentar, lalu kalau pun sudah ada putusan MA kan masih ada peninjauan kembali atau PK kan? Pada akhirnya pada saat itu selesai semuanya Akbar sudah selesai jabatannya sebagai ketua DPR kan. Nah, kenapa kok dalam perkara-perkara yang lain para terhukum itu langsung masuk tahanan. Sedangkan ini tidak. Ini kan ada standar ganda. Karena yang bersangkutan adalah pimpinan DPR gitu. Dan juga Akbar memberikan teladan yang tidak baik. Saya membaca beberapa hari yang lalu, itu ada berita ketua DPRD Sumatra Barat itu diperiksa oleh kejaksaan karena ada dugaan korupsi APBD kan, nah yang saya bayangkan adalah kalau kasus ini sampai di pengadilan, dan diputus dia akan mengatakan saya belum jadi terpidana karena belum ada kekuatan hukum yang tetap. Nah ini suatu contoh yang tidak baik yang terjadi gitu. RN: Dan tampaknya juga pengadilan tinggi ini pada keputusan-keputusan yang mereka tampilkan yang sebelum-sebelumnya juga tidak pernah memerintahkan supaya yang sudah divonis ini langsung masuk penjara, ya? JHJ: Yah itulah kelemahan hukum kita. Itu kan sebetulnya juga tergantung dari jaksa. Jaksa pada waktu melakukan penuntutan. Nah waktu Akbar, jaksa tidak menuntut, di pengadilan negeri ya..., bukan di pengadilan tinggi, tidak menuntut bahwa Akbar itu harus langsung masuk tahanan. Nah ini yang saya ingin mengatakan dan dulu juga telah saya sampaikan bahwa tampaknya pembela Akbar bukan cuma Amir Syamsudin, tetapi kejaksaan juga telah menjadi pembela Akbar Tandjung. Nah tadi saya mendengar berita, itu humas kejaksaan agung Antasari Ashar mengatakan Akbar belum terpidana. Dia hanya terdakwa. Untuk apa dia haru mengeluarkan statement seperti itu. Kok kenapa jadi kejaksaan yang jadi membela Akbar Tandjung? Ini yang sulit kita mengerti dengan akal sehat. RN: Anda adalah orang pertama yang mengungkap korupsi Akbar Tandjung ini, dengan hasil yang semacam ini, menurut anda apakah masih ada gunanya untuk terus-terusan mengungkapkan korupsinya Orde Baru? JHJ: Saya kira kita ngga boleh berhenti dengan kenyataan seperti itu. Kalai kita berhenti berarti kita kalah. Walaupun kita tahu dalam banyak kasus kita itu ternyata dipecundangi, tapi tidak boleh membuat kita berhenti. RN: Bagaimana sih menurut anda Golkar ini kok terus-terusan mempertahankan Akbar Tandjung. Kayaknya Akbar Tandjung menjadi seseorang yang tidak bisa diganti lagi dalam Golkar ini? JHJ: Sebagian dari Golkar kan memang orang-orang yang di lingkaran Akbar. Itu keberadaannya banyak tergantung pada Akbar. Golkar ini kan suatu koalisi pelangi segala kekuatan politik ada di dalamnya. Yang hanya bisa dipersatukan dulu karena adanya Soeharto. Akbar menggantikan Harmoko. Nah kalau Akbar turun, gerbongnya pun ikut runtuh. Nah, gerbongnya ini bagaimana pun mati-matian akan mempertahankan Akbar. Tetapi saya kira oran-orang Golkar yang masih berpikiran jernih, seperti Marwah Daud, Fahmi Idris, rasanya mereka akan menentukan sikap sehubungan dengan putusan pengadilan tinggi ini. Mereka akan lebih kuat unuk mendesak Akbar mundur gitu. Demikianlah Judil Herry Justam, ketua Komite Waspada Orde Baru * UPAYA MENGUNGKAP DOSA MASA LALU SOEHARTO, LAGI-LAGI TUNGGU MEGAWATI Di tengah deru mesin politik nasional yang panas serta hingar bingar demonstrasi yang menolak kenaikan harga-harga, ada angin segar berembus dari arah kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta. Angin segar itu berupa optimisme dengan terbentuknya Tim Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Soeharto. Tim yang dikomandani oleh tiga serangkai MM Billah, Achmad Ali dan Nursjahbani Katjasungkana ini segera membentuk pasukan. Maka terpilihlah sejumlah aktivis hak-hak asasi manusia seperti Munir, Nursjahbani Katjasungkana, Ita F Nadya, Bambang Widjojanto, Hendardi dan sejumlah tokoh agama. Langkah awal mereka menelusuri jejak pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh presiden kedua republik ini berpijak pada lima peristiwa besar selama Orde Baru. Kelima kasus itu adalah hukuman tanpa pengadilan terhadap tertuduh peristiwa 30 September 1965, peristiwa penembakan misterius alias petrus, kasus Tanjung Priok, kasus Daerah Operasi Militer DOM di Aceh, Papua dan Timor-Timur serta terakhir peristiwa 27 Juli dan tragedi Mei 1998. Hendardi ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, yang bertugas menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh, Papua dan Timor Timur menyatakan akan segera membentuk timnya sendiri. Masa persiapan tim ini membutuhkan waktu sekitar tiga pekan sebelum mulai mencari bukti dan data awal. Khusus untuk kasus Timor Timur, Hendardi menegaskan timnya akan menyelidiki sejak awal mula wilayah itu menjadi propinsi ke-27 Republik Indonesia. Hendardi: Saya kan diminta mengkoordinir tim itu. Anggota-anggota saya ada beberapa dan juga termasuk tim asistensinya nanti baru kita bicarakan termasuk kurun waktunya kapan sampai kapan. Saya kira itu kita akan tarik ke belakang lagi, saya kira sejak aneksasi tahun 1975 sampai terakhir jajak pendapat. Sambutan positif datang dari berbagai pihak. Terutama mereka yang mengharapkan berbagai kasus masa lalu yang kelam dan berdarah terungkap dan pelakunya diadili setimpal dengan perbuatannya. Namun banyak pihak ragu-ragu tim ini akan berhasil menyeret otak semua ini, yaitu Soeharto sendiri ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Termasuk para pengacara Soeharto. Juan Felix Tampubolon: Sejak dua tahun ini kalau dijumlah itu tim yang dibentuk oleh negara itu baik kejaksaan mau pun pengadilan dalam melakukan proses penyidikan terhadap klien kami kan dokter itu kalau dijumlah sudah 100 dokter lebih. Semua pendapatnya sama bahwa terdapat suatu kerusakan pada otak yang menyebabkan tidak dimungkinkannya suatu proses hukum terhadap klien kami. Demikian pernyataan ketua tim pengacara Soeharto, Juan Felix Tampubolon. Tim bentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini memang masih akan diuji. Terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Sebab selama ini segala upaya membuka kembali kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh penguasa atau bekas penguasa selalu terbentur pada iklim politik. Sebut saja yang paling akhir kasus tragedi Trisakti Semanggi yang ditolak mentah-mentah oleh DPR sebagai kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia berat. Atau kasus 27 Juli yang tenggelam penyidikannya justru saat Megawati Soekarnoputri berkuasa. Didik Purwanto, salah seorang korban tragedi enam tahun lalu itu hampir putus asa memperjuangkan datangnya keadilan. Saking putus asanya, Purwanto mengaku hanya bisa pasrah dan menunggu sikap Mega. Didik Purwanto: Kalau dari kerja tim ini juga maksimal, namun akhirnya kita bicara soal perangkat hukum itu sendiri. Apakah mereka juga menjalankan keadilan atau tidak? Artinya saya percaya sama kawan-kawan yang selama ini konsisten untuk menegakkan hukum. Artinya kita lama jugalah tahu sepak terjang dari kawan-kawan dalam tim ini cuma tinggal nanti penekanan terhadap perangkat hukum yang di atasnya. Salah seorang ketua tim penyelidik pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Soeharto, Ahmad Ali, juga memahami risiko politik yang dihadapi timnya. Untuk menentukan status penguasa Orde Baru itu sebagai tersangka, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun hasil kerja komisi ini juga bisa ditolak oleh DPR atau kejaksaan. Ahmad Ali: Saya juga mengetahui mampu atau tidaknya Soeharto diadili ya sama saja dengan kasus korupsinya itu. Tergantung dari jaksa agung selaku penyidik. Nah jadi kalau misalnya hasil dari apa yang kami hasilkan dari Komnas diajukan kepada Jaksa Agung kemudian jaksa agungnya seperti kasus lain katakanlah Trisakti Semanggi dikembalikan dengan macam-macam alasan, nah itu kami tidak mempunyai lagi wewenang untuk berbuat selanjutnya. Paling bersama-sama dengan rakyat kami akan melakukan penekanan supaya itu diteruskan. Meski demikian Ali masih menyimpan optimisme. Ia yakin timnya akan datang dengan hasil yang berbeda dari tim-tim lain yang sudah pernah dibentuk. Sebab kini banyak sumber dari dalam mau pun luar negeri yang siap memberikan dokumen mereka sebagai bukti pendukung penegakan hukum atas diri Soeharto. Ia juga berjanji pada bulan April mendatang, melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, timnya akan menyerahkan bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Sudah banyak sebenarnya kesaksian, fakta dan dokumen yang mengungkap berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia selama Orde Baru. Dan Soeharto sebagai otak di balik pelbagai pelanggaran itu juga sulit dibantah. Namun upaya menyeret Soeharto ke pengadilan bukan perkara gampang. Sebab sekarang tinggal bagaimana sikap Mega. Dan keseriusan Mega unntuk menegakkan hukum juga makin dipertanyakan orang. Apalagi ketika sang presiden yang konon sekarang mengancam mundur ini sempat mendukung Sutiyoso untuk kembali menduduki jabatan gubernur Jakarta. Padahal sebagai bekas Pangdam Jaya, Sutiyono termasuk tokoh yang bertanggung jawab pada peristiwa 27 Juli 1996. Para korban dan ahli waris korban pelanggaran hak-hak asasi manusia selama Orde Baru sebaiknya memang tidak perlu berilusi dengan Megawati. Tim liputan 68h Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum * PARA PEMILIH PARTAI LPF DI BELANDA KEMBALI KE PARTAI LAMA Sekitar 1,6 juta pemilih Belanda mencoblos patai baru Pim Fortuyn LPF pada pemilihan Mei tahun lalu. Mereka merasa tidak puas dengan perkembangan politik di Belanda pada saat itu. LPF dipimpin oleh almarhum Pim Fortuyn seorang politikus berkarisma yang dibunuh tidak lama sebelum pemilihan umum. Dalam pemilihan mendatang, para pemilih tersebut nampaknya kembali ke pangkuan partai partai lama. Ulasan redaktur Belanda, Carin Tiggeloven. Media di Belanda melekatkan beberapa ciri pada para pemilih LPF. Mereka antara lain adalah: pria dalam kelompok usia 30 hingga 50 tahun, berpendidikan rendah tetapi menaruh perhatian terhadap politik. Namun menurut pakar politik Joop van Holsteyn dari Universitas Leiden, gambaran tersebut tidak lengkap. Quote Banyak orang yang dikategorikan tersebut memang mencoblos LPF. Namun banyak orang lain di luar kategori itu juga memilih LPF. Hal ini masuk akal. Soalnya LPF meraih sukses besar dan memperoleh 26 kursi di parlemen. Para pemilih LPF berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Van Holsteyn dilibatkan dalam Penelitian Pemilihan Nasional. Penelitian ini dilakukan pada setiap pemilihan di Belanda. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran prilaku para pemilih. Menurut van Holsteyn para pemilih LPF mempunyai kesamaan yakni sudah muak dengan kebijakan politik koalisi pemerintahan Jingga waktu itu. Koalisi tersebut terdiri dari tiga partai masing massing partai buruh, liberal dan demokrat liberal. Quote Orang merasa puas dengan kebijakan ekononomi. Tetapi mereka kecewa dengan kebijakan dalam bidang layanan kesehatan, pendidikan, nilai nilai dalam masyarakat dan keamanan. Mereka terutama kecewa dengan kebijakan minoritas pemerintah. Ketidak puasan tersebut bermuara pada dukungan kepada LPF. Daftar antrian pasien semakin panjang saja dalam beberapa tahun belakangan di Belanda. Tenaga pengajar semakin berkurang akibat masalah di bidang pendidikan. Banyak orang merasa tidak aman dan para pemilih LPF menuding pemerintah gagal menangani masalah kelompok pendatang. Proses pembauran para pendatang berjalan terlalu lamban. Hal ini antara lain mengakibatkan meningkatnya kriminalitas di Belanda. Banyak pemilih di Belanda tidak mengetahui harus mencoblos partai yang mana. Para pemilih mengambang ini baru menentukan pilihan pada saat terakhir. Namun para pemilih LPF bukan hanya terdiri dari para pemilih mengambang. quote Mereka berasal dari partai partai lama, kecuali Demokrat Kristen CDA dan partai partai lainnya. Para pemilih CDA tidak peka terhadap daya tarik Pim Fortuyn. Namun partai partai lain dari sayap kiri hingga kanan menelan kekalahan telak dalam pemilihan tahun silam. Menurut van Holsteyn, para pemilih partrai partai lama tidak peka terhadap daya tarik sosok kontroversial seperti Pim Fortuyn. Ia misalnya tidak menutup nutupi dirinya adalah seorang homoseksual. Namun para pemilih yang tidak puas bisa melampiaskan ketidak puasan mereka di partai LPF. Pim Fortuyn mampu memformulasikan ketidak puasan mereka dengan baik. Yang menarik adalah para pemilih LPF semula tidak menyukai Pim Fortuyn. quote Sosok Pim Fortuyn sebenarnya sama sekali tidak simpatik sebelum ia ditembak mati. Banyak orang bersimpati dengan Pim Fortuyn setelah ia tewas dibunuh. Orang orang yang senang dengan Pim Fortuyn memang memilih LPF. Sulit diterka apa yang akan terjadi seandainya Pim Fortuyn masih hidup. Mungkin ia tidak akan mendapat banyak dukungan. Namun orang hanya bisa mereka reka saja mengenai kemungkinan ini sekarang. Para pemilih LPF kemungkinan akan berganti haluan dalam pemilihan mendatang. Mereka kecewa dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh LPF. Mereka akan memilih partai partai lama. Sampai sekarang partai Sosialis yang paling banyak memetik keuntungan dari ambruknya LPF. * ARGENTINA DAN IMF CAPAI KESEPAKATAN PENJADWALAN KEMBALI HUTANG Argentina dan sebuah delegasi Dana Moneter Internasional IMF mencapai kesepakatan mengenai penjadwalan kembali hutang. Argentina, negara yang hampir bangkrut total ini mendapat tenggang waktu tambahan untuk melunasi hutangnya yang menumpuk kepada IMF. Meski masih harus mendapat lampu hijau terlebih dahulu dari dewan pengurus IMF, kesepakatan ini nampaknya bakal menghindari krisis yang mengancam Argentina. Lebih jauh ulasan redaktur ekonomi Hans de Vreij. Meski telah dilanda resesi beberapa tahun sebelumnya namun kesulitan keuangan yang melanda Argentina muncul ke permukaan pada akhir 2001. Ketika itu pemerintah tidak mampu melunasi sebagian hutangnya kepada sejumlah bank swasta. Untuk memperoleh bantuan keuangan Buenos Aires setelah itu tergantung sepenuhnya kepada lembaga lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Tidak ada bank swasta lagi yang bersedia mengucurkan pinjaman kepada pemerintah Argentina. Dalam beberapa bulan belakangan nampak jelas pemerintah Argentina tidak mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran hutangnya. Pada bulan November lalu, Buenos Aires gagal melunasi angsuran hutang senilai 80 juta kepada Bank Dunia. Jumlah keseluruhan hutang Argentina kepada Bank Dunia mencapai lebih 800 juta dolar. Argentina juga gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebesar hampir 700 juta dolar kepada Bank Pembangunan Amerika. Namun Buenos Aires nampaknya enggan untuk terlibat konfrontasi frontal dengan Dana Moneter Internasional IMF. Dibandingkan dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Amerika, IMF lebih mampu menunjukkan wibawanya di bidang politik dan keuangan. Pada saat terakhir Argentina menyatakan bersedia mentransfer 1 juta dolar kepada IMF, Jumat ini. Sebagai ganjaran Buenos Aires mendapat tenggang waktu tambahan tiga tahun untuk melunasi tunggakan hutang lainnya kepada IMF sebesar 6,5 milyar dolar. Argentina seharusnya sudah harus melunasi hutang ini sebelum tanggal 1 Agustus mendatang. Selain berdampak finansial positif kesepakatan yang diperkirakan akan disetujui Jumat ini juga meniupkan angin politik segar bagi Argentina. Hal ini berarti butir permasalahan beban hutang tidak akan memainkan peran terlalu menonjol dalam pemilihan umum April mendatang. Pengganti Perdana Menteri Eduardo Duhalde juga tidak akan langsung dihadapkan dengan krisis keuangan. Namun untuk jangka waktu panjang, kesepakatan dengan IMF ini hanya merupakan penundaan eksekusi bagi Argentina. Argentina biar bagaimapun harus memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Amerika. Konjungtur perekonomian Argentina telah mengalami perbaikan sejak devaluasi mata uang Peso tahun lalu. Namun belum dapat dipastikan apakah perkembangan tersebut juga telah menambah pendapatan negara. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
