--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 24 Januari 2003 14:00 UTC ** PENGANGGURAN DI SELURUH DUNIA MENINGKAT TAJAM ** GEMPA BUMI DI PULAU SUMBAWA ** DI FILIPINA, PRAKTIK PENYIKSAAN MASIH SERING TERJADI ** DEMONSTRASI BESAR-BESARAN ANTI GLOBALISASI ** TOPIK GEMA WARTA: PILOT GARUDA INDONESIA ANCAM BOYKOT PENERBANGAN ** TOPIK GEMA WARTA: UTANG BARU, DAN KEBOCORAN TAK KUNJUNG HENTI ** TOPIK GEMA WARTA: SEMAKIN BANYAK NEGARA UNI EROPA MENENTANG SERANGAN TERHADAP IRAK ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH DAN GERILYAWAN PANTAI GADING SEPAKATI PERDAMAIAN * PENGANGGURAN DI SELURUH DUNIA MENINGKAT TAJAM Tahun lalu, tingkat pengangguran di seluruh dunia meningkat tajam hingga 180 juta akibat situasi ekonomi yang memburuk. Diperkirakan, kecenderungan ini akan berlanjut. Demikian dilaporkan oleh Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO). Jumlah pengangguran naik dengan cepat terutama di Amerika Latin, kepulauan Karibia dan Asia. Di Amerika Latin angka pengangguran mencapai 10%, sementara di Timur Tengah dan Afrika Utara sekitar 18%. Penelitian ILO menunjukkan bahwa 1,6 milyar penduduk dunia bekerja di sektor informal dan 1,2 milyar di sektor formal. ILO juga menyebutkan bahwa dalam satu dasawarsa mendatang, sedikitnya satu milyar pekerjaan harus diciptakan. * GEMPA BUMI DI PULAU SUMBAWA Kamis kemarin, pulau Sumbawa dikejutkan oleh gempa. Sepanjang yang diketahui, gempa tersebut berkekuatan 5 pada skala Richter. Pusat gempa terletak 40 kilometer dari kota Bima. Akibat gempa, dua orang cedera tertimpa reruntuhan. Selain itu, sedikitnya 500 gedung rusak. * DI FILIPINA, PRAKTIK PENYIKSAAN MASIH SERING TERJADI Di Filipina, praktik-praktik penyiksaan masih sering terjadi. Hal ini muncul dalam penelitian oleh organisasi hak azasi manusia Amnesty Internasional. Dalam praktik tersebut, tersangka dialiri listrik, dipukul dengan pipa besi dan mata serta kelamin mereka diolesi dengan cabai. Disebutkan juga bahwa dalam tahun-tahun belakangan, pemerintah Filipina telah banyak menandatangani pernyataan perlindungan HAM, namun praktik penyiksaan masih jadi kebiasaan tentara dan polisi. * DEMONSTRASI BESAR-BESARAN ANTI GLOBALISASI Puluhan ribu anti globalis berdemonstrasi di kota pelabuhan Porto Alegre di Brasil. Mereka memprotes ketimpangan ekonomi di dunia. Para demonstran berada di Brasil untuk menghadiri Forum Sosial Dunia yang ketiga. Ini adalah forum debat untuk akibat-akibat sosial dari ekonomi pasar bebas seperti kemiskinan dan beban hutang negara-negara berkembang. Kali ini, ancaman perang terhadap Irak juga dijadikan agenda debat. Hari Jum'at ini forum akan dibuka dengan pidato presiden Brasil Lula da Silva yang mantan pemimpin serikat buruh. Selain itu, presiden Venezuela Hugo Chavez juga diharapkan akan datang. Forum Sosial Dunia dimaksudkan sebagai lawan bagi Forum Ekonomi Dunia yang saat ini diselenggarakan di Davos Swiss. Ratusan tokoh dari dunia usaha dan politik serta para ilmuwan bertemu di sana. Setelah pidatonya di Brasil, Presiden Da Silva akan segera terbang ke Swiss untuk berpidato juga. * SETELAH PEMILU, BELANDA HARUS BENTUK KOALISI PEMERINTAH Setelah pemilu dilakukan hari Rabu silam, Belanda kini masuk dalam periode negosiasi antar partai untuk membentuk koalisi pemerintahan. Dalam pemilu partai Kristen Demokrat CDA menang tipis dari partai Buruh PvdA. Biasanya, partai-partai pemenang pemilu akan membentuk koalisi pemerintahan, namun tampaknya negosiasi akan berjalan alot karena partai Kristen Demokrat enggan memerintah bersama dengan partai Buruh. Sekalipun demikian kebanyakan partai berpendapat bahwa koalisi tengah kiri antara kedua partai tersebut adalah pilihan terbaik. Koalisi diantara kedua partai pemenang itu akan menyatukan mayoritas 86 kursi dari 150 kursi di parlemen. Sementara itu Ratu Beatrix mulai melakukan pembicaraan dengan para penasihatnya dan wakil-wakil partai. Mereka akan memberi masukan tentang situasi politik setelah pemilu. Sesuai tradisi, Ratu akan menunjuk seorang penengah dalam negosiasi pembentukan koalisi. Penengah tersebut biasanya berasal dari partai yang mendapat suara terbanyak. Kali ini akan berasal dari partai Kristen Demokrat. * RENCANA DAMAI PANTAI GADING DISETUJUI Para pemberontak, pihak oposisi dan pihak pemerintah menyetujui rencana perdamaian di Pantai Gading. Kesepakatan ini diharapkan akan mengakhiri perang saudara yang telah melanda negara bagian barat Afrika itu selama empat bulan. Rencana damai membuka pintu bagi pembentukan pemerintahan rujuk nasional. Pemerintahan ini akan dipimpin oleh perdana menteri yang mendapat kepercayaan dari mayoritas warga Pantai Gading. Pemerintahan baru utamanya bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil dan untuk melucuti senjata kelompok pemberontak. Di Prancis, akhir pekan mendatang akan diadakan pertemuan antara kepala negara Afrika Barat. Pertemuan ini dimaksudkan untuk meratifikasi rencana damai yang dibuat. * PASUKAN ISRAEL MASUKI JALUR GAZA LAGI Pasukan Israel bersenjatakan tank kembali memasuki Jalur Gaza untuk membalas dendam atas serangan yang terjadi di Hebron. Dalam serangan di Hebron, tiga tentara Israel tewas. Pasukan Israel dan puluhan tanknya dilindungi oleh sejumlah helikopter tempur. Rumah sebuah keluarga Palestina dihancurkan dengan roket. Tahun lalu, salah seorang anggota keluarga itu tewas dalam serangan terhadap Israel. * TOPIK GEMA WARTA: PILOT GARUDA INDONESIA ANCAM BOYKOT PENERBANGAN Seluruh pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda, APG mengancam akan memboykot penerbangan ke semua rute. Tahap pertama aksi pemboykotan yang terdiri dari tiga tahap akan mulai dilaksanakan mulai Ahad lusa pukul 24.00 dengan penundaan pemberangkatan satu jam. Para penerbang menuntut perbaikan SDM pilot, misalnya sistim penggajian. Namun ketua APG, Capt. Ari Sapari, menyatakan tidak menutup pintu perundingan dengan pihak direksi Garuda. Ari Sapari [AS]:Kami masih berfikiran positif dan optimis bahwa hal yang baik itu akan bisa tercapai. Karena kita lihat sebetulnya bahwa kemarin itu, masalahnya hanya sedikit misunderstanding, salah pengertian di antara kedua belah pihak begitu sehingga tidak tercapai kata sepakat tersebut. Radio Nederland [RN]: Salah pengertian maksudnya bagaimana? AS: Dalam mengartikan apa yang dimau oleh pihak kami, dari sana apa yang mereka berikan. Jadi interpretasinya, dua-duanya salah begitu. Maksudnya tidak ketemu kata sepakat, yang sama tujuannya. Seperti mungkin kalau di mass media yang sudah banyak keluar itu disebutkan kita menuntut gaji. Pada dasarnya salah, karena kita tidak menuntut gaji. Yang kita mau adalah perbaikan sistem secara keseluruhan. Termasuk didalamnya adalah komponen sistem penggajian. RN: Karena di Kompas juga sudah tercantum sampai besaran-besaran gaji itu ya? AS: Itu lah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak manajemen. Karena itu ya atas dasar kepanikan, ketidaktahuan dan ketidak pahaman dari pihak yang mengeluarkan statement (pernyataan - red.) itu. Sebagai catatan bahwa statement itu dikeluarkan oleh level-level dua level di bawah direksi. Di mana yang bersangkutan sendiri tidak menguasai permasalahan. Itu satu. Yang kedua, yang bersangkutan tidak menguasai dunia penerbangan. Kemudian yang bersangkutan karena dikejar oleh rasa tanggung jawab panik. Sehingga mengeluarkan statement berupa figur-figur itu yang sebetulnya kalau umpamanya secara kode etik itu tidak etis untuk disampaikan. RN: Ini sangat terkesan sangat kurang profesional, bukan? AS: Betul, salah satu yang kami tuntut, kalau kami boleh sampaikan adalah perbaikan sistem. Dikarenakan oleh penanganan sumber daya manusia di Garuda dari dulu sampai sekarang itu masih belum baik atau boleh dibilang masih kacau balau sehingga tumpang tindih dan lain sebagainya. Mengapa saya sebutkan itu karena sebagai pengelola sumber daya manusia, Human Resource Department nya itu, personil-personilnya itu tidak menguasai dan tidak tahu spesifikasi dari masing-masing profesi yang ada di airlanes di dunia penerbangan. Kalau saya beri contoh, dia seorang peternak ayam. Dia sukses beternak ayam, kemudian dia diserahi untuk beternak buaya. Yang ada, dia dimakan buaya kalau dia tidak mempelajari dulu sifat-sifat dari buaya. RN: Ya mungkin lebih baik beternak itik lah! AS: Ya kalau dari beternak ayam ke beternak itik mungkin tidak begitu jauh. Tapi yang sebaliknya kalau dia beternak buaya begitu. Jadi yang ada dia dimakan buaya karena cara memberi makannya seperti memberi makan ayam. RN: Tapi pelaksana harian kepala komunikasi Garuda Indonesia Singgih Hendriyo mengatakan ia membantah bahwa imbalan pilot Garuda lebih rendah dari imbalan pilot di Malaysia. Karena pilot di Malaysia biaya kesehatan pajak dan sejenisnya ditanggung pilot dan mereka juga hanya karyawan kontrak. AS: Inilah yang saya bilang bahwa di dalam pengelolaan sumber daya manusia, di dalam manejemen Garuda sendiri tumpang tindih. Hasil studi banding kami ke Malaysia, itu yang bersangkutan juga tidak tahu atau tidak mau tahu di situ sudah jelas. Kalau buku collective agreement (persetujuan bersama - red.) dari asosiasi pilot Malaysia dengan manajemen Malaysian Airlanes itu sudah kami berikan. Bentuknya bagaimana, isinya apa, artinya apa, tapi mungkin...ya ini mungkin ya, meskipun mungkin saya yakin, ini adalah keterbatasan kembali ke masalah bahasa. Karena collective agreement dari Malaysia itu ditulis dalam bahasa Inggris. Mungkin yang bersangkutan kurang menguasai bahasa Inggris. Sehingga mengartikannya juga tidak begitu paham dan salah kaprah. RN: Tapi datangnya momentum pemogokan ini bisa dikatakan kurang menguntungkan ya mengingat, Indonesia baru saja pulih dari tragedi Bali dan terus ada kenaikan BBM. Apakah anda tidak peka terhadap hal-hal itu? AS: Segala langkah yan akan kami lakukan itu sudah dari jauh hari kami persiapkan. Sebagai ontoh adalah perundingan untuk pembikinan collective agreement itu sudah kami mulai dari bulan Agustus tahun 2001. Jadi, sebagai penerbang pun kami sudah terbentuk untuk berpikiran ke depan, think forward. Dan juga kita selalu berpikiran hal yang terburuk mungkin terjadi pada kita. Jadi kita sudah menyiapkan langkah-langkah. Apabila ditolak, usulan kami langkah-langkah kami adalah sebagai berikut. Dari hasil pertemuan terakhir, kami mengambil kesimpulan bahwa apa usulan kami itu ditolak oleh pimpinan perusahaan. Sehingga langkah lanjutan itu dengan sangat berat hati harus kami ambil. RN: OK, pak Ari apakah anda tidak merasa khawatir bahwa aksi ini bisa menjadi bumerang, maksud saya begini, bumerang dari pihak perusahaan yang misalnya bisa mengambil tindakan disipliner dan dari masyarakat yang bisa kehilangan simpati begitu. AS: Inilah makanya pemutarbalikan kenyataan atau fakta yang ada yang dilakukan oleh pihak manejemen sebagai counter (tangkisan - red.) dari press release (jumpa pers - red.) yang kami adakan kemarin. Sebetulnya kalau boleh dibilang dari segi peraturan, maupun undang-undang, seluruh karyawan di Indonesia ini, legal untuk melakukan mogok. Betul kan, ada kan aturannya? Nah, kenapa kalau pilot tidak boleh mogok? Kalau tidak boleh mogok OK, nah berarti kita khusus. Nah, kalau khusus bagaimana kompensasi dari kekhususan itu? Itu juga tidak dipertimbangkan. Kita mengerti pak, makanya kita akan dengan berat hati kalau itu sampai ke masalah mogok. Betul-betul, kita sendiri harus menjalakannya dengan berat hati. Tapi dasar kami pun banyak. Pada waktu press release kemarin, kita kan memberi penjelasan kepada media dan kepada masyarakat pengguna jasa apa masalah yang ada. Tetapi langsung di counter secara keras memutar balikkan fakta dan kondisi yang ada oleh manejemen sehingga menimbulkan blunder. Demikianlah ketua APG, Capt. Ari Sapari. * TOPIK GEMA WARTA: UTANG BARU, DAN KEBOCORAN TAK KUNJUNG HENTI Suasana Demo (fade undera) Tolak utang baru! Teriakan para demonstran yang setia mengikuti sidang CGI, kelompok negara dan organisasi pemberi utang untuk Indonesia di Bali hanya lenyap tertiup angin. Buktinya sidang mengulurkan utang sebesar 2,7 milyar dolar dan hibah sebesar 400 juta dolar. Utang itu akan digunakan untuk membiayai proyek dan program. Sedangkan dana hibah ditetapkan untuk bantuan teknis. Menurut Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, utang CGI ini menunjukkan kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah. Menariknya, soal kepercayaan donor ini dulu juga sering dibesar-besarkan oleh para menko ekonominya Soeharto. Seolah ingin membedakan diri, Dorodjatun sekarang menjelaskan utang yang diperoleh kali ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang berjumlah 3,1 milyar dolar. Artinya, demikian Menko Dorodjatun, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk lepas dari ketergantungan utang asing secara bertahap. Tapi bisakah Kuntjoro-Jakti merasa lega? Patut diragukan! Pasalnya, rekannya dalam kabinet, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie segera melemparkan pernyataan mengejutkan. Melalui Sekretaris Kepala Bappenas Koensatwanto Inpasihardjo, Kwik menyatakan lembaganya menemukan kebocoran sampai 20% pada utang-utang luar negeri setiap tahunnya. Untuk itulah Bappenas mengusulkan dikeluarkannya Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah, agar para penyeleweng dana bantuan luar negeri itu bisa dijerat. Koensatwanto Inpasihardjo: Kita kan baru sekarang monitoring. Kita mencoba untuk melakukan ini tapi dalam hal ini Bappenas sulit melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Punishment kita nggak ada hak. Apakah teguran juga nggak ada hak. Kita kan monitoring aja, kita laporkan apa adanya. Mustinya dari monitoring yang ada bahwa ada penyerapan kecil, dan sebagainya mereka kan beripikir mestinya... Inpasihardjo menyebut kebocoran anggaran itu banyak terjadi di departemen yang berurusan dengan pembangunan infrastruktur seperti Kesehatan, Perhubungan dan Pendidikan. Temuan Bappenas juga didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Ketua BPK Satrio Billy Joedono mengatakan rata-rata tingkat kebocoran terhadap utang luar negeri mencapai di atas 10%. Kebocoran tersebut kebanyakan terjadi pada pos prosedur lelang dan pelaksanaan proyek. Satrio Billy Joedono: Membuat suatu audit khusus mengenai proyek-proyek yang yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Yang kami periksa adalah proyek-proyek Departeme Perhubungan, proyek-proyek Kimpraswil dan proyek-proyek Departemen Pendidikan Nasional... Selain memperinci sejumlah departemen seperti yang diungkapkan Bappenas tadi, Billy Joedono mengungkapkan kebocoran juga terjadi di Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Billy menyatakan BPK sudah mengingatkan pemerintah untuk mengkoreksi kebocoran yang terjadi. Serunya lagi, Bank Dunia, salah satu anggota CGI membantah soal kebocoran itu. Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik Jemal-ud-din Kassum menegaskan, belum ada bukti kuat soal kebocoran itu. Apalagi, menurutnya, selama ini negara-negara pemberi utang telah mengawasi dengan baik. Bekerja sama dengan pemerintah, mereka mengawasi dalam hal manajemen keuangan, audit dan transparansi untuk menjamin dana itu benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Jemal-ud-din Kassum : That's report that I have not seen .... Barangkali selain diawasi pemberi utang, pengawasan itu tampaknya juga harus dilakukan oleh sebuah tim independen. Bini Buchori Ketua Forum Organisasi nonpemerintah untuk Pembangunan Indonesia INFID mengusulkan, dalam rangka mencegah kebocoran, audit menyeluruh atas penggunaan dana utang luar negeri harus dilakukan dan diawasi sebuah komisi independen. Bini Buchori: Audit mengenai utang-utang lama dan baru tentu saja dari segi keuangannya maupun dari segi fisik atau infrastrukturnya. Misalnya ada penilaian indepenen dari komisi independen untuk proyek-proyek yang besar. Coba misalnya diselidiki lagi JPS itu seperti apa. Bank Dunia juga membatalkan trance yang kedua alasannya karena sudah tidak dibutuhkan lagi tapi sebetulnya alasannya karena itu tidak tepat sasaran dan terjadi kebocoran. Berita kebocoran utang luar negeri yang dibocorkan seorang menteri ini jelas mengusik banyak kalangan, baik itu dalam pemerintahan mau pun Bank Dunia sendiri. Padahal bisa jadi dengan utang baru CGI ini pemerintah berharap ingin menarik napas lega, di tengah protes kenaikan harga yang tak kunjung berhenti. Alhasil, goyangan terhadap pemerintahan Megawati Hamzah Haz tampaknya juga makin sulit dihentikan. Yang jelas, tuntutan transparansi dan pengawasan penggunaan dana tidak bisa diabaikan lagi. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * TOPIK GEMA WARTA: SEMAKIN BANYAK NEGARA UNI EROPA MENENTANG SERANGAN TERHADAP IRAK Amerika nampaknya bertekad bulat untuk menggempur Irak tanpa mempedulikan apakah Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal atau tidak. Para inspektur PBB akan mengumumkan hasil temuan mereka hari Senin mendatang. Namun semakin banyak negara Eropa menentang gempuran terburu buru terhadap Irak. Sebagian besar negara Eropa berpendapat upaya untuk melucuti senjata Irak secara damai belum diupayakan sepenuhnya. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan mengadakan pertemuan Senin mendatang, untuk menentukan pendirian bersama. Laporan koresponden Paul Hazabroek dari Brussel. Para inspektur senjata PBB diperkirakan tidak akan memberikan bukti kongkrit bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, hari Senin mendatang. Namun Presiden Amerika George W Bush diperkirakan akan menjadikan hasil temuan para inspektur senjata PBB sebagai bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan melanggar resolusi 141 PBB. Dalam pidato tahunan di muka Kongres Presiden Bush dipastikan akan tetap bertahan pada jalur perang dengan Irak. Namun hasil temuan para inspektur PBB itu justeru akan memperkuat sikap anti perang terhadap Irak negara negara anggota Uni Eropa. Hanya dua negara besar Eropa yang mendukung pendirian Amerika, yakni Inggris dan Spanyol. Prancis dan Jerman memanfaatkan perayaan empat dasawarsa tali persahabatan untuk menyuarakan sikap menentang kebijakan Amerika. Sebagian besar negara Eropa lainnya juga bersikap pragmatis dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Semakin banyak pemerintahan negara negara Eropa menilai bahwa aksi militer terhadap Irak harus dilakukan melalui resolusi kedua PBB. Meski belum memberikan pendiriaanya mengenau mengenai resolusi kedua PBB itu namun pemerintah Belanda diperkirakan akan melakukannya dalam waktu dekat. Sebelumnya Belanda menyatakan bersedia memberikan dukungan militernya dalam perang melawan Irak melalui NATO. Namun posisi NATO dalam masalah Irak menjadi tidak jelas akibat perpecahan di Eropa. Namun Sekjen NATO George Robertson Kamis kemarin menyatakan bahwa NATO pasti akan mendukung Amerika. Namun berbagai kalangan memaparkan bahwa sikap Prancis dan Jerman itu membuat kekompakan dalam tubuh NATO menjadi tidak pasti. Sementara itu awan mendung menggelayuti hubungan Trans Atlantik setelah Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld menyatakan bahwa Jerman dan Prancis adalah apa yang ia sebut dua negara Eropa Lama. Menurut Rumsfeld Eropa Lama itu lebih memusatkan perhatiannya pada Eropa Timur sejak NATO memperluas keanggotaannya dengan tujuh negara bekas Blok Timur, pada pertemuan di Praha November lalu. Menanggapi pernyataan Rumsfeld itu Paris dan Berlin menyatakan bahwa hal itu membuktikan Amerika tidak memahami Eropa. Senin mendatang akan menjadi jelas apakah negara-negara Eropa mencapai kesepakatan tentang masalah Irak dalam pertemuan Menlu Uni Eropa di Brussel. Melihat jurang antara pendirian London dan Madrid di satu pihak, dan Paris dan Berlin di pihak lain, maka nampaknya pertemuan di Brussel tidak akan menghasilkan pendirian bersama. Ketua Uni Eropa, Yunani mendesak agar Uni Eropa mencapai pendirian bersama. Menurut Atena Uni Eropa tidak bisa selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan di dunia. Mudah-mudahan pendapat Yunani itu benar. Karena Eropa hanya bisa membantu memelihara perdamaian di dunia apabila memiliki pendirian bersama. Kalau tidak maka dalam masalah-masalah internasional pelik lainnya, Amerika akan selalu berhasil mempengaruhi negara negara pendukung di Eropa. * TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH DAN GERILYAWAN PANTAI GADING SEPAKATI PERDAMAIAN Delegasi pemerintah Pantai Gading dan pihak gerilyawan mencapai kesepakatan damai di Paris Jumat ini. Kesepakatan ini mengakhiri perang saudara yang telah berkecamuk empat bulan. Perjanjian damai tersebut mengatur pembentukan koalisi pemerintahan nasional yang juga terdiri dari faksi faksi gerilyawan. Para gerilyawan melepaskan tuntutan terpenting yakni penyelenggaraan pemilihan diperpagi dan pencopotan Presiden Laurent Gbagbo. Naskah kesepakatan damai Pantai Gading itu kemungkinan akan diratifikasi pada KTT Pemimpin Afrika, di Paris akhir pekan ini. Rangkuman wawancara dengan koresponden Pauline Bax di Paris. Rencana penghentian perang saudara di Pantai Gading tampaknya berdampak positif. Presiden Laurent Gbagbo masih harus menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Penandatanganan kesepakatan dijadwalkan dilakukan akhir pekan ini. Kaum pemberontak tampaknya bersedia menerima sejumlah konsesi. Misalnya tuntutan pemerintah bagi perlucutan senjata lebih merupakan hambatan besar dalam mencapai perdamaian. Kaum pemberontak kini nampaknya bersedia melucuti senjata. Selain itu juga ada kesempatan untuk membentuk pemerintah interim. Ini juga suatu hal positif. Karena awalnya pemerintah Pantai Gading dan terutama Presiden Laurent Gbagbo nampaknya tidak bersedia membentuk pemerintah interim. Semua ini kelihatan positif. Tapi kini dipertanyakan apakah Laurent Gbagbo akan menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Presiden Pantai Gading menghadapi banyak tekanan. Prancis mengorganisir perundingan perdamaian ini. Sangat sulit bagi Gbagbo untuk tidak menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Ia adalah pendukung kebijakan tegas. Tapi sekarang ia harus mengajukan beberapa konsesi, terutama pembentukan pemerintah interim serta penyelenggaraan pemilu baru. Belum jelas apakah akan digelar pemilu baru dan kapan dilangsungkan, atau kapan pemerintah interim dibentuk. Tidaklah mungkin bahwa sang Presiden tidak akan menandatangani kesepakatan. Tapi pada waktu yang sama hal ini masih diragukan juga, melihat tokoh Laurent Gbagbo. Kesepakatan gencatan senjata menuntut supaya Presiden Laurent Gbagbo berbagai kekuasaan dengan perdana menteri, serta dilibatkannya semua kelompok pemberontak dengan berbagai agenda mereka. Menurut koresponden Pauline Bax di Paris kesepakatan ini dapat diterapkan dengan baik. Kaum pemberontak minta dilibatkan dalam politik pemerintahan, dan diberi pengaruh, ini adalah salah satu tuntutan utama mereka. Mereka ingin berpengaruh terhadap pemerintahan Pantai Gading. Sumber-sumber menyatakan bahwa Perdana Menteri kemungkinan berasal dari PDCI, yaitu partai mantan Presiden Henri Konan Bedie. Sejauh ini partai ini bersikap netral terhadap pemerintah maupun pemberontak. Jadi apabila Perdana Menteri diangkat dari partai tersebut, nampaknya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Kesepakatan datang pada waktu di mana pecah pertikaian perbatasan baru yang juga melibatkan Liberia. Dan percekcokan diplomatik hebat dengan Burkina Fasso. Pertikaian tetap berlangsung. Pasukan Prancis masih berada di Pantai Gading untuk memisahkan kelompok-kelompok bertikai. Menurut Pauline Bax pertikaian ini tidak berdampak langsung terhadap perundingan perdamaian. Tapi mungkin dalam jangka waktu panjang. Para pemimpin Afrika Barat meratifikasi kesepakatan gencatan senjata akhir pekan ini. Dipertanyakan apakah Laurent Gbagbo akan menandatanganinya. Dengan datangnya kepala negara Mali dan Afrika Selatan, maka sangat penting bahwa Laurent Gbagbo menandatanganinya. Bisa dikatakan para pemimpin negara tentangga Pantai Gading datang ke Paris untuk meningkatkan tekanan terhadap Presiden Laurent Gbagbo. Mungkin mereka ingin menunjukkan ini adalah sebuah kemenangan bagi Afrika, bahwa mereka berhasil mencapai perdamaian di Paris. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
