--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 27 Januari 2003 14:30 UTC ** PEKAN INI DEWAN KEMANAN PBB BICARAKAN LAPORAN INSPEKSI SENJATA PBB DI IRAK ** PERWAKILAN KHUSUS KORSEL BUJUK KORUT HENTIKAN PROGRAM NUKLIR ** PETANI KOKA DAN PRESIDEN BOLIVIA TANDA TANGANI PERJANJIAN ** TOPIK GEMA WARTA: KEJAHATAN KEMANUSIAAN SUHARTO DIBUKA KEMBALI ** TOPIK GEMA WARTA: RAKYAT PANTAI GADING MENENTANG PERJANJIAN DAMAI ** TOPIK GEMA WARTA: AMERIKA SERIKAT TIDAK SABAR DENGAN PENGAWASAN SENJATA ** TOPIK GEMA WARTA: SIKAP WARGA KUWAIT TENTANG PERANG DENGAN IRAK ** TOPIK GEMA WARTA: UNI EROPA AKAN GULIRKAN PEMBARUAN KEBIJAKAN PERTANIAN * PEKAN INI DEWAN KEMANAN PBB BICARAKAN LAPORAN INSPEKSI SENJATA PBB DI IRAK Hari ini di New York, inspektur senjata PBB akan memberikan laporan awalnya dalam pencarian senjata pemusnah massal di Irak. Kesimpulan mereka akan menentukan apakah akan ada perang terhadap Irak atau tidak. Hans Blix, kepala inspektur senjata, diperkirakan akan mengatakan bahwa Baghdad tidak bekerja sama secara penuh dan tidak memberikan informasi lengkap tentang program persenjataannya. Blix juga diduga akan mengumumkan tidak menemukan bukti yang kuat tentang kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal. Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengatakan perang terhadap Irak dibenarkan apabila laporan itu kritis terhadap Irak. AS sebelumnya mengatakan Irak telah gagal bekerja sama dan pihaknya mulai kehabisan kesabaran. Washington mengatakan adalah haknya unyuk bersiap menyerang Irak kendati tidak ada mandat PBB. Anggota lain Dewan Keamanan PBB hendak memberikan inspektur senjata waktu lebih untuk menuntaskan tugasnya. Laporan yang diberikan hari ini akan didiksusikan dalam pekan ini. * PERWAKILAN KHUSUS KORSEL BUJUK KORUT HENTIKAN PROGRAM NUKLIR Korea Selatan mengirim perwakilan khusus Lim Dong-Won ke Korea Utara untuk membujuk negara itu menghentikan program nuklirnya. Sebelumnya Korea Utara mengakui mengembangkan senjata nuklir akhir tahun lalu. Segera sesudahnya, Pyongyang mengusir dua inspektur senjata PBB dan menghidupkan kembali reaktor nuklir. Awal bulan ini Korea Utara juga membatalkan traktat pengembangan nuklir. Prioritas utama kunjungan diplomatik ini adalah Korea Selatan meminta Badan Atom Internasional menunda pembicaraan darurat tentang Korea Utara. Organisasi itu dijadwalkan bertemu tanggal 3 Februari mendatang untuk membicarakan kemungkinan pemberian sangsi. * PETANI KOKA DAN PRESIDEN BOLIVIA TANDA TANGANI PERJANJIAN Di Bolivia perjanjian tercapai untuk mengakhiri aksi para petani Koka. Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada dan lawannya Evo Morales, yang memimpin para petani tersebut menandatangani perjanjian. Isi sesungguhnya dari perjanjian itu belum diketahui. Para petani Koka memblokade jalan utama negara selama dua minggu sebagai protes atas pelarangan pengembangan Koka. 13 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi. Daun Koka dapat dikunyah dan digunakan sebagai campuran dalam teh berabad-abad. Tetapu daun itu juga merupakan bahan penting untuk membuat kokain. Oleh karena itulah belakangan pengembangan daun Koka dilarang. * DI BELANDA MEMBOCORKAN INFORMASI DITUNTUT SATU TAHUN PENJARA Pihak Kejaksaan Belanda akan menuntut bekas anggota dewan kotapraja Wageningen, Jack Bogers, karena membocorkan nama tersangka pembunuh politisi Pim Fortuyn. Pada tanggal Enam Mei tahun lalu, Bogers mengatakan kepada organisasi lingkungan setempat bahwa salah satu pekerjanya ditangkap karena melakukan pembunuhan itu. Polisi mengatakan hal tersebut memberikan waktu bagi organisasi untuk menghilangkan bukti dari kantor mereka. Bogers akan dituntut dengan pelanggaran terhadap pasal kerahasiaan kantor dengan tuntutan maksimal satu tahun penjara. Walikota Wageningen yang memberikan informasi itu tidak dituntut. * 11 WARGA BENGALI TEWAS DIBERONDONG DI INDIA Sebelas warga Bengali tewas dibunuh kaum militan di negara bagian Tripura, India Timur Laut. Saksi mata mengatakan para penyerang memberondong ke dalam rumah di mana pertemuan partai Komunis dilangsungkan. Polisi yakin gerakan separatis NLFT bertanggung jawab atas serangan itu. Beberapa gerakan suku separatis aktif di India Timu Luat. Imigran Bangladesh mayoritas di negara bagian Tripura, yang kini melebihi jumlah pribumi. * TABRAKAN MUKA DENGAN MUKA, 17 ORANG TEWAS DI KAMERUN Di Kamerun sedikitnya 17 orang tewas dalam sebuah tabrakan muka dengan muka antar dua bis. Kecelakaan terjadi di jalan raya yang menghubungi ibukota Yaonde dengan pelabuhan barat Douala. Puluhan penumpang luka berat dari bis ketiga yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Menteri pengangkutan John Ndeh mengatakan cara mengemudikan sembrono sebagai penyebab kecelakaan itu. * PEMBUNUH BERDARAH KEPALA POLISI ANTI TERORIS NEPAL DITANGKAP Penguasa Nepal mengatakan pihaknya menangkap tersangka utama penyerang Mohan Shrestna, kepala unit polisi anti teroris Nepal. Lelaki yang ditangkap di pinggiran Kathmandu diduga kepala kelompok bersenjata yang menembak mati kepala polisi itu, istri dan pengawalnya. Tersangka terluka dalam serangan dan dilarikan ke rumah sakit. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan berdarah itu, tetapi yang berwenang yakin itu dilakukan oleh pembangkang Mao yang telah melakukan perlawanan untuk menjatuhkan kerajaan Nepal sejak tahun 1996. * KEJAHATAN KEMANUSIAAN SUHARTO DIBUKA KEMBALI Pekan ini Tim Kajian Soeharto dari Komnas-HAM merumuskan cara kerja untuk menyusun kajian-awal tentang delapan kasus kejahatan HAM Soeharto. Menurut ketua tim kasus 1965-6, Ita F. Nadia dari Komnas-Perempuan, banyak sekali pembantaian tahun 60an yang berserakan tanpa diketahui publik luas, seperti baru baru ini ditemukannya di Flores. Hendardi dari PBHI, yang memimpin tim kasus Aceh, Papua dan Timor Timur, juga mengharapkan bantuan publik. Melakukan impunity (bebas dari hukum) adalah pelanggaran HAM juga, sekalipun dilakukan oleh Presiden Megawati, tambahnya. Pertama-tama, keterangan Ita Nadia tentang Tim Kasus Soeharto dalam Peristiwa 1965 Ita Nadia [IN]: Sesungguhnya sejak 10 hari yang lalu secara resmi tim ini dibentuk dan kemudian dibagi periodesasi dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Suharto. Periodesasi itu dibagi ke dalam tahun 65 sampai 75, kemudian tahun 75 sampai 80an, 80an hingga 95 dan 95 hingga 98. Nah untuk tahun 65, itu menyangkut kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Suharto pada kasus gerakan 30 September. Dan untuk itu saya dan Aswiwarman, menambahkan pulau Buru. Karena pulau Buru itu kami anggap sebagai tonggak monumen kejahatan kemanusiaan yang bisa disamakan dengan Reuben Island di Afrika Selatan. Jadi kami akan berangkat dari narasumber primer. Yaitu mereka yang dituduh atau disebutkan sebagai terlibat gerakan 30 september. Kemudian sumber sekunder yaitu data-data/dokumen baik klipping maupun tulisan yang ada baik disimpan amnesti internasional ataupun lembaga-lembaga hak asasi, dan juga kami akan mendatangi, mewawancara narasumber dan kalau ada dana kami juga akan ke pulau Buru. Masalah '65 ini hampir di seluruh Indonesia. Saya baru pulang dari Nusa Tenggara Timur, Flores, saya berjumpa dengan narasumber tentang kasus '65 yang belum pernah diungkap oleh sejarah. Ternyata di sana ribuan manusia yang dibunuh. Nah ini juga kesulitan kamu, karena hampir di setiap pulau, wilyaha seluruhnya, kami temui pembunuhan sekitar tahun '66, '69 bahkan '70 juga masih ada. Radio Nederland [RN]: Tim ini kabaranya harus menyelesaikan sebuah laporan pada bulan April. Apakah betul, apakah mungkin? IN: Ini bukan laporan hasil akhir. Tapi ini adalah kajian awal untuk melegitimasi bhawa kasus ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Kerna selama ini, selama 32 tahun masyarakat menerima sebuah sumber yang memutar balikan sejarah. Sehingga banyak orang berpikiran bahwa '65 itu bukan sebuah kejahatan kemanusiaan. RN: Namun dilain pihak masih ada sebuah trauma yang sangat mengganjal. Kita tahu beberapa kasus penggalian kembali mendapat halangan dari masyarakat maupun pihak yang berwajib. Jadi bagaimanan cara menerobos masyarakat untuk berbicara mengenai tahun '65? IN: Ini sebetulnya sebuah usah membuka kebisuan. RN: Pak Hendardi, anda kebagian membuka kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Aceh dan Papua. Termasuk Timor Timur. Bgaimana mekanisme dan pendekatan yang anda lakukan? Hendardi [H]: Kita kan lihat dari kebijakan politik yang ada pada masa Suharto. Di mana kita percaya kasus-kasus di daerah tersebut apalagi misalnya di Timor- Timur yang wilayah internasional, itu bukan merupakan kebijakan daerah. Tapi merupakan kebijakan pusat yang merupakan krangka strategi orde baru sendiri. Nah di dalam konteks itu ita akn melihat pelanggaran kejahatan HAM berat yang dihasilkan oleh kebijakan politik Suharto. RN: Kalau kasus-kasus pasca Suharto ini saja sudah dijegal ditengah jalan, kasus Timor-Timur yang menjadi tontonan dunia menjadi sandiwara, pengadilan HAMnya. Bagaimana anda mengatasi ini? H: Memang kesulitannya adalah kesulitan politik. Tetapi di dalam kondisi parlemen yang merepotkan, bukannya mendukung semacam ini, mungkin strateginya dengan membuka partisipasi publik di dalam proses penyeledikan sejak awal. Sehingga publik merasa ini adalah bagian dari hasil mereka juga. Demikian Ita Nadia dan Hendardi. * RAKYAT PANTAI GADING MENENTANG PERJANJIAN DAMAI Puluhan ribu rakyat Pantai Gading turun ke jalan di ibukota Abijan akhir pekan lalu. Mereka memprotes perjanjian damai yang disepakati oleh delegasi pemerintah, oposisi dan pemberontak di Marcoussis dekat Ibukota Prancis Paris pekan lalu. Para demonstran menuduh Prancis memaksakan perjanjian damai. Massa yang marah membakar bendera Prancis dan menyerang perwakilan Prancis di Pantai Gading. Bersamaan waktu sejumlah kepala negara Afrika dan Sekjen PBB Kofi Annan bertolak ke Paris untuk mensahkan kesepakatan damai. Laporan redaktur Afrika Pieternel Gruppen dari Paris. Penduduk wilayah Pantai Gading Selatan yang dikuasai oleh pemerintah merasa dikhianati oleh Presiden Laurent Gbagbo. Mereka menilai presiden Gbagbo bertekuk lutut terhadap tuntutan pemerintah Prancis. Berdasarkan Perjanjian Damai Paris Presiden Gbagbo harus berbagi kekuasaan dengan partai partai oposisi, dan dengan faksi gerilyawan dalam pemerintahan rekonsiliasi nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri baru, Seydou Diarra. Pihak gerilyawan pada gilirannya berjanji untuk melucuti senjata. Dalam sebuah konperensi pers di Paris, Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo yang nampak terpukul, mengatakan bahwa ia harus berkompromi. Bila Anda tidak bisa menang dalam perang maka Anda harus melakukan negosiasi, tandas Gbagbo. Para gerilyawan juga merasakan hal yang sama. Para gerilyawan mencabut dua tuntutan terpenting yakni pengunduran diri presiden Gbagbo dan penyelenggaraan pemilihan diperpagi. Meski akan tetap berkuasa namun posisi Gbagbo goyah. Pihak gerilyawan berhasil menggolkan tuntutan untuk menduduki pos departemen dalam negeri dan dalam negeri. Namun apakah pihak gerilyawan memiliki cukup kemampuan untuk mengelola sebuah pemerintahan? Menurut Dakuorey Tabley, pemimpin sayap politik faksi gerilya terbesar, MPCI pihak gerilyawan akan menimba pengalaman politik melalui praktek. Berbagai kalangan khawatir memberikan hadiah kepada gerilyawan untuk duduk dalam sebuah pemerintahan akan menjadi preseden buruk bagi negara negara lain di Afrika Barat yang menghadapi pemberontakan. Namun tidak ada cukup waktu untuk membahas butir ini secara mendalam. Baik delegasi yang mewakili pihak pihak yang berseteru di Pantai Gading maupun masyarakat internasional bertujuan mengakhiri konflik sedini mungkin. Kesepakatan damai berhasil tercapai dengan cepat, mengingat pihak pihak yang bermusuhan di Pantai Gading saling tidak berbicara ketika datang ke Paris. Para juru runding di Paris tidak sempat untuk mempelajari dengan seksama situasi di Pantai Gading. Pada akhirnya rakyat Pantai Gading-lah yang akan menentukan nasib kesepakatan damai. Bila gagal diterapkan maka kesepakatan damai dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme dan sikap skeptis. Namun menurut Stephen Ellis dari Pusat Kajian Afrika, ada bahaya lain yang mengintai. Bila mengambil contoh perang di Sierra Leone dan Liberia maka pihak pihak yang secara formal menandatangani kesepakatan damai dalam prakteknya tidak mempunyai itikad untuk mematuhinya. Situasi ini membuka peluang bagi terbentuknya faksi faksi militer baru. Walhasil keadaan akan menjadi lebih kabur. Dalam sebuah acara konperensi pers Sekjen PBB Kofi Annan mengakui kendala tersebut. Koffi Anan mengakui bahwa meski tidak mudah namun rakyat Pantai Gading meminta perdamaian dapat terwujud. Mereka sudah mengalami banyak penderitaan dalam beberapa bulan belakangan. Para pemimpin Pantai Gading mempunyai kewajiban untuk menciptakan perdamaian. Sekjen PBB berharap rakyat Pantai Gading akan menjalin kerjasama dengan pemimpin mereka dan menerima kesepakatan damai. Dalam beberapa hari ke depan akan menjadi jelas apakah rakyat Pantai Gading akan mendengarkan pemimpin mereka. Namun untuk sementara ini jurang antara optimisme di Paris dan kenyataan di lapangan di Pantai Gading masih menganga lebar. * AMERIKA SERIKAT TIDAK SABAR DENGAN PENGAWASAN SENJATA Para pengawas senjata PBB akan menyampaikan laporan hasil pengawasan senjata di Irak kepada Dewan Keamanan siang ini. Para inspektur menghendaki lebih banyak waktu lagi untuk melaksanakan tugas mereka. Sedangkan negara anggota Dewan seperti Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina juga berpendapat bahwa proses pengawasan harus dilanjutkan. Namun Amerika Serikat tampak kurang bersabar. Penasehat tertinggi Presiden George Bush, kepala satf Gedung Putih Andrew Card, kemarin mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan senjata nuklir apabila terjadi perang. Lebih lanjut laporan koresponden Reinout van Wagtendonk. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat George Bush mengancam para jendral dan tentara Irak dengan tribunal kejahatan perang apabila mereka memilih mengikuti perintah Presiden Saddam Hussein dalam menggunakan senjata kimia dan biologis. Kemarin, Amerika menyatakan lebih jauh lagi. Kalau Saddam Hussein sampai berpikir untuk menggunakan senjata pemusnah massa, maka ia harus juga mengantisipasi bahwa Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang dibutuhkan untuk melindungi diri dan dunia dari bencana. Demikian tadi Kepala Staf Gedung Putih Andrew Card, mengacu pada persenjataan nuklir yang dimiliki negerinya. Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan. Bahkan mungkin semakin gencar sesudah sekutu Prancis dan Jerman menolak perang. Presiden Bush tidak menghendaki seorangpun meragukan keputusannya untuk membebaskan Irak dari Saddam beserta senjata pemusnah massanya. Menlu Collin Powell selama ini dipandang sebagai oarang yang lebih moderat, serta diplomatis dalam pemerintahan Amerika. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, kemarin, Powell menekankan bahwa waktu sudah hampir habis. Kita tidak akan akan mundur dari perang kalau itu adalah satu-satunya cara untuk melucuti Irak dari senjata pemusnah massa. Kita tetap memiliki kedaulatan untuk melakukan aksi militer baik secara sendiri atau dalam koalisi. Presiden mengatakan kita tidak bisa mempertahankan diri serta sahabat-sahabat hanya dengan berharap yang terbaik. Beberapa bulan lalu, Powell meyakinkan Presiden Bush untuk mencari dukungan Dewan Keamanan PBB bagi perangnya dengan Irak. Citra baik Powell di mata internasional mampu membantunya dalam debat internal menghadapi para pendukung garis keras seperti Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan Wapres Dick Cheney yang tidak menghendaki campur tangan Dewan dalam kebijakan luar negerinya. Pekan lalu, Prancis mempermalukan Colin Powell dengan sikap tegasnya yang menentang aksi militer. Mungkin karena inilah, Powell kehilangan pengaruhnya terhadap para pendukung garis keras dalam kabinet Bush. Senator Demokrat Barbara Boxer, yang mewakili negara bagian California serta menentang perang, mencemaskan posisi Powell. Colin Powell mewakili suara akal sehat. Saya tidak tahu apakah ia masih tetap mengambil jalan pemecahan diplomatik sekarang. Dan saya sangat prihatin Ketua pengawas senjata PBB di Irak, Hans Blix dari Unmovic dan Mohamed El Baradei dari Badan Enerji Atom Internasional akan menyampaikan laporannya kepada Dewan Keamanan siang ini. Mereka tidak menemukan senjata pemusnah massa. Mereka menyebut kerjasama yang ditujunkkan Irak sangat memusakan meskipun secara khusus Blix juga akan melaporkan masih ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan Irak tidak cukup pro-aktif dalam memberikan jawaban. Sebagian besar negara dalam Dewan Keamanan merasa adanya kemajuan sehingga para inspektur itu perlu mendapatkan waktu untuk menunaikan tugas mereka, bahkan jika perlu sampai beberapa bulan lagi. Namun Amerika Serikat yakin bahwa pengawasan ini semakin membuktikan ketidak tundukan Irak terhadap tuntutan perlucutan. Amerika menghendaki Dewan Keamanan agar menyatakan dalam beberapa minggu, bukan bulan, bahwa Irak telah gagal memenuhi kesempatan terakhir yang diberikan dalam resolusi bulan Nopember lalu. Apabila Dewan Keamanan gagal melakukannya, maka semua tanda telah menunjukkan Amerika akan mengambil alih pimpinan koalisi untuk melaksanakan perang. * SIKAP WARGA KUWAIT TENTANG PERANG DENGAN IRAK Intro: Sejak Perang Teluk tahun 1990/1991, Kuwait telah menjadi semacam rumah terbuka untuk Amerika dan pasukan sekutu lainnya. Menurut kesepakatan keamanan, mereka bisa pergi dan tinggal di mana saja mereka mau di negeri kaya minyak itu. Penambahan pasukan yang saat ini berlangsung juga diterima tanpa banyak perdebatan dalam parlemen Kuwait. Namun warga biasa Kuwait berdiskusi dengan para anggota parlemen di rumah mereka sekali seminggu dalam apa yang disebut diwanya atau open house. Lebih lanjut laporan koresponden Hans Jaap Melissen. Rumah anggota parlemen Ahamad Abdul Aziz Al Sadoon, bak sebuah istana. Emas, perak, dan marmer. Dua kamar tamu besar yang ada mampu menerima puluhan tamu. "Kami berbicara tentang semuanya, problem di jalan, di kota, di negeri ini, dan tentu saja tentang Irak". Tidak ada seorangpun yang hadir menghendaki perang dengan Irak. Namun tidak ada seorangpun yang menghendaki Saddam Hussein sebagai tetangga pemberang yang setiap saat bisa berdiri di muka pintu mereka. Jadi kalau keadaan tidak bisa lain, maka mereka setuju apabila Amerika menggunakan kekuatan untuk mengenyahkan Saddam. "Kami tidak tahu seberapa jauh Saddam siap bertindak. Tetapi saya yakin bahwa dia memiliki sejumlah besar senjata kimia". Al Saddon mengegaskan keyakinannanya itu dengan banyaknya resolusi yang diambil Dewan Keamanan terhadap Irak dalam 12 tahun belakangan. Menurutnya, resolusi terkahir, nomor 1441, membuka peluang untuk melaksanakan perang dengan Irak. Warga Warga Kuwait secara bulat memiliki pendapat yang sama tentang Saddam. Namun banyak dari mereka yang khawatir tentang dampak perubahan rejim di Irak terhadap kawasan itu. Hal tesrebut telah mulai terasa di Kuwait. Baru-baru ini, dua warga Amerika ditembak, seorang diantaranya meninggal. Dalam insiden yang terjadi akhir tahun lalu, sebanyak dua orang tewas dan dua luku berat. "Itu merupakan karya kelompok-kelompok ekstrimis, yang tidak memiliki dukungan dari rakyat tapi memiliki hubungan dengan Bin Laden". Demikian dikatakan anggota parlemen Abdulla Al Nebari. Namun masih dipertanyakan apakah Al Nebari benar-benar tahu apa yang diraskan rakyat. Warga Kuwait sebenarnya merupakan minoritas di negaranya sendiri, yang berjumlah 2,2 juta jiwa. Namun sekelompok terbatas pria Kuwait memiliki hak untuk memilih. Barang siapa yang bisa menunjukkan bahwa keluarganya telah tinggal di Kuwait sebelum 1920, bisa memilih. Tetapi emir menunjuk putra mahkota sebagai perdana menteri dan menempatkan anggota keluarga kerajaan lainnya dalam posisi-posisi menetri. "Kami masih bergulat dengan demokrasi" demikian dikatakan Al Nebari ."Karena semua perhatian internasional sekarang tertuju pada kawasan ini, maka proses demokratisasi mungkin bisa dipercepat". Perang Teluk tahun 1990/1991 juga memiliki dampak seperti itu. Parlemen Kuwait untuk sementara dulu dibubarkan sejak perang Irak-Iran, dan baru dipasang kembali sesudah pembebasan Kuwait. Al Nebari mengatakan bahwa pemerintah Kuwait tidak sepenuhnya mengekori Amerika. "Apabila anda melihat sikap kami dalam isu Palestina, maka itu bukanlah sikap yang pro Israel". Walaupun pengaruh parlemen sanagt terbatas, tapi ada sejumlah anggota parlemen yang bersikap berlawanan dari pemerintah khususnya dalam satu isu. "Pemerintah harus mempersiapkan warga Kuwait dengan lebih baik untuk menghadapi perang. Masker penutup muka dan latihan keamanan bagi setiap orang, seperti halnya di Israel. Uang bukanlah masalah". Demikian dikatakan Al Nebari. Namun salah satu peserta dalam open house itu bertanya-tanya apakah semua ini tidak terlalu mengada-ada. Komentarnya menyebabkan semua orang tertawa "Kami orang Arab memiliki keuntungan. Dalam halanya serangan senjata kimia, kami masih bisa menggunakan gitra, yaitu penutup kepala, untuk melindungi wajah". * UNI EROPA AKAN GULIRKAN PEMBARUAN KEBIJAKAN PERTANIAN Para menteri pertanian ke 15 negara anggota Uni Eropa membahas rencana pembaruan total kebijakan pertanian di Brussel Senin kemarin. Gagasan pembaruan itu datang dari Komisi Eropa, pengurus harian Uni Eropa. Komisi Eropa bermaksud menghapus sistim subsidi pendaptan kepada para petani, karena dinilai menimbulkan kelebihan produksi dan pemalsuan persaingan. Namun tidak semua negara Uni Eropa sepakat dengan gagasan tersebut. Laporan koresponden Uni Eropa Paul Hazebroek dari Brussel. Komisi Eropa menginginkan agar bantuan pendapatan yang digabungkan dengan hasil produksi seorang petani dihapuskan saja. Sistim itu dinilai menimbulkan kelebihan produksi. Kelebihan produksi itu di Eropa dikenal dengan fenomena gunung mertega atau genangan susu. Di waktu mendatang para petani harus menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar. Komisi Eropa juga menghendaki kebijakan pertanian berkesinambungan yang mempedulikan kwalitas pangan dan kesejahteraan ternak. Perkembangan lahan pertanian di daerah seperti pengelolaan hutan yang baik juga akan menjadi penting. Garis besar gagasan komisaris pertanian Franz Fischler itu sudah diumumkan tahun lalu. Pekan lalu Fischler mengulangi keuntungan yang dapat dipetik para petani dari kebijakan baru di bidang pertanian. Menurut Fischler rencananya itu selain akan memberikan lebih banyak kepastian juga akan memberikan keleluasaan kepada petani dalam berusaha. Mutu produk hasil pertanian akan menjadi lebih tinggi dan harganya akan turun. Hal ini pada gilirannya akan menguntungkan konsumen dan pembayar pajak. Fischler juga mengulangi bahwa sistim subsidi sekarang mengakibatkan harga rendah yang semu di pasar dunia. Yang menjadi korbannya adalah para petani terutama dari negara negara berkembang. Mereka akan mengalami kesulitan untuk mengekspor produk hasil pertanian. Selain itu Uni Eropa akan mendapat 10 negara anggota baru pada tahun 2004 mendatang, sehingga jumlah angkatan petanipun juga akan bertambah. Sistim subsidi yang berlaku sekarang akan menjadi terlalu mahal. Kebijakan pertanian saat ini menyedot separuh dari seluruh anggaran Uni Eropa. Para pemimpin pemerintahan Eropa tahun lalu mencapai kesepakatan untuk membekukan bantuan kepada para petani setelah tahun 2006. Untuk dapat mengalokasikan dana bagi pengembangan daerah pertanian maka Fischler mau tidak mau harus memangkas subsidi kepada petani. Hal ini akan lebih dirasakan oleh petani besar ketimbang petani kecil. Namun Fischler memastikan bahwa para petani tidak perlu mengkhawatirkan nasib mereka. Menurut Fischler pendapatan mereka tidak akan mengalami penurunan drastis. Namun perundingan mengenai pembaruan kebijakan pertanian Uni Eropa diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan. Negara negara Eropa terlibat selisih pendapat mendalam mengenai subsidi pertanian. Prancis dan Spanyol kurang sreg dengan rencana Fischler itu. Belanda mendukung rencana Fischler. Menteri pertanian Belanda Cees Veerman menyebutkan rencana komisaris asal Austria itu berisiko namun sangat diperlukan. Namun sektor pertanian dan lobby lingkungan hidup Belanda juga kurang puas dengan rencana Fischler. Menurut organisasi pertanian dan perkebunan Belanda LTO, pendapatan para petani akan sangat menciut. Sedangkan organisasi lingkungan hidup, berpendapat rencana Fischler itu kurang drastis. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
