[budaya_tionghua] Korupsi, Berhulu Ekonomi, Berhilir Politik

Mon, 13 Jun 2005 20:22:49 -0700

Kompas, Selasa, 14 Juni 2005

Korupsi, Berhulu Ekonomi, Berhilir Politik

Oleh Dita Indah Sari

DALAM satu kesempatan, Pramoedya Ananta Toer pernah menyampaikan pendapat, korupsi merebak karena tingkat konsumsi nasional lebih tinggi daripada produksi nasional. (Keadaan) ini melahirkan korupsi.

Pernyataan yang singkat, lugas, dan orisinal ini sungguh menggelitik. Pernyataan ini mengundang pertanyaan apakah keadaan kapitalisme Indonesia secara alamiah melahirkan benua korupsi?

Dosa kolonialisme

Sejarah memberi jawaban. Kolonialisme telah merampas begitu banyak dari negeri ini. Ekonomi kolonial membuat Indonesia sekadar menjadi sumber bahan mentah, buruh murah, dan pasar. Kita dibuat tak mampu mengelola sumber alam, gagal mengembangkan sumber daya manusia, bahkan tak mampu membangun industri nasional yang kokoh.

Para pengusaha Tionghoa, yang mencoba merintis ekonomi nasional yang mandiri, dihancurkan penguasa kolonial, dengan seperangkat kebijakan diskriminasi, atau dengan pembantaian massal, seperti terjadi di Batavia tahun 1740. Kegiatan ekonomi golongan pribumi dan Tionghoa lalu dijauhkan dari wilayah produksi, dilokalisasi ke areal perdagangan semata.

Hasil cangkokan kolonialisme Belanda adalah: kapitalisme Indonesia tidak secuil pun mewarisi karakter positif dan progresivitas ibu kandungnya, kapitalisme Barat. Ia tidak menciptakan industrialis nasional yang mandiri seperti saat kaum kapitalis India dengan gagah menghadapi penjajah Inggris dengan taktik boikotnya, swadesi. Pun tidak menghadirkan kelas menengah perkotaan/pesisir yang kuat dan independen karena kolonialisme telah menghancurkan bibit-bibitnya.

Sebelumnya, bahkan Raja Mataram Sultan Agung telah meluluhlantakkan negeri-negeri pesisir seperti Surabaya, sebuah bandar internasional tempat perhentian arus rempah-rempah, tempat kelas pedagang sebagai cikal bakal borjuasi tumbuh dan berkembang. Golongan menengah pun terkapar atau lari ke pedalaman dan budaya agraris dengan sistem upetinya kembali mendominasi. Selanjutnya penguasa feodal agraris dengan seluruh budaya agrarisnya dihancurkan dan sepenuhnya dikendalikan merkantilis Eropa. Penguasa kolonial lalu menciptakan birokrasi kaum priayi sebagai pengganti kelas menengah, golongan oportunis yang bergantung penjajah.

Pedagang, bukan industrialis

Maka, bisa terlihat seberapa besar kapasitas rakyat Indonesia menjadi bangsa yang produktif. Setelah hampir seluruh potensi rakyat dibabat habis (juga dengan tanam paksa dan romusa), "kelas baru" yang dibentuk pun tak lain dari kaum menengah bermental pedagang, bukan industrialis atau enterprenuer yang mampu beroperasi secara mandiri dan profesional dalam mencari keuntungan. Golongan ini cuma menjadi perantara distribusi barang dan jasa, dengan mencari >kern 199m<>f 3002kern 200m<>f 3001< setinggi-tingginya, dengan nilai produktivitas rendah. Persekutuannya dengan birokrasi priayi warisan kolonial yang feodal dan doyan upeti menghasilkan korupsi yang kita kenal kini.

Kalaupun sejumlah pengusaha domestik ada yang dapat membangun usaha berskala menengah atau besar, resepnya adalah ketergantungan yang besar terhadap para priayi birokrat. Sedikit sekali yang disebabkan profesionalisme dan produktivitas tinggi.

Situasi ekonomi global kini lebih sulit bagi inisiatif domestik. Sebab, perkembangan modal domestik amat bergantung pada kepentingan modal internasional. Ketergantungan akan modal, teknologi, dan sumber daya memunculkan priayi pejabat yang lalu bertindak sebagai "makelar" atau "calo" bagi kepentingan modal internasional. Pelan-pelan, republik hanya menjadi pasar dan distributor, bukan produsen atau negeri penghasil.

Republik yang tidak produktif

Struktur kapitalisme Indonesia yang rendah kemampuan berproduksinya membuat rendah produktivitas rakyat. Celakanya, di Indonesia tak tersedia syarat-syarat untuk membangun human capital yang tangguh dan produktif, antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.

Korupsi adalah akibat rendahnya tingkat produktivitas sumber daya manusia. Terlalu rendah untuk dapat menghargai kerja dan pencapaian sehingga manusia Indonesia ingin segera mendapatkan hasil besar tanpa ingin bekerja keras.

Sebaliknya, konsumsi kian meningkat akibat stimulasi kepentingan pasar untuk memperoleh keuntungan besar. Kondisi ini bertemu hancurnya produktivitas nasional akibat rendahnya teknologi dan sumber daya. Maka, korupsi kian merebak. Korupsi bukan sumber bobroknya kapitalisme nasional. Ia adalah ekses akumulasi kapitalisme model kolonial yang tak tertangani pemerintah.

Solusi

Tanpa mengubah struktur perekonomian, korupsi akan tetap menghantui masyarakat yang rendah produktivitas. Solusi dramatis dalam wilayah hukum memang urgen, tetapi ia hanya akan mampu memecahkan korupsi dalam skala tertentu. Lemahnya institusi publik yang dapat menjadi operator UU (yang isinya paling progresif sekalipun) membuat hukum dibingkai banyak keterbatasan.

Demokrasi liberal kita juga membuat program pemberantasan korupsi baru menyentuh pemain "pinggiran", bukan koruptor kakap dan kroni yang telah menjarah uang rakyat sekian belas tahun. Jika demokrasi liberal berjalan dalam koridor yang konsisten, KPK tidak perlu memakai jurus "jebak-menjebak". Cukup dengan melihat salah satu orang KPU menggunakan mobil Jaguar atau tinggal di rumah mewah, penangkapan dapat dilakukan. Berikutnya, tinggal mereka buktikan sendiri dari mana barang-barang "tidak wajar" itu mereka peroleh.

Produktivitas rendah yang merupakan ladang subur perilaku korup harus diatasi dengan serangkaian kebijakan ekonomi. Peningkatan teknologi nasional menjadi hal vital. Selain akan memperbaiki skill dan kapasitas pekerja dalam berinteraksi dengan mesin high tech, juga akan mengurangi ketergantungan kita pada negeri lain. Semakin produktif satu usaha, semakin efisien biaya yang dikeluarkan, sehingga upah/gaji bisa didorong lebih tinggi. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan memunculkan kesadaran baru untuk lebih menghargai kerja sehingga "mental broker" perlahan-lahan terpinggirkan. Kerja kemudian tidak dilihat semata sebagai aktivitas mencari penghasilan, tetapi sebagai arena eksistensi dan ekspresi kemanusiaan.

Komersialisasi sektor pendidikan dan kesehatan harus ditekan sekuat mungkin, sementara privatisasi sektor-sektor ini perlu ditiadakan. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat Indonesia yang anjlok membuat pemerintah "dipaksa" menghentikan liberalisasi di kedua sektor ini. Kursus-kursus keterampilan harus dibuka seluas dan semurah mungkin dengan kualitas yang baik.

Beranikah pemerintah SBY melakukan dua perubahan besar atas sistem ekonomi kita, yaitu koreksi besar sistem kapitalisme Indonesia serta sikap mandiri terhadap tekanan kapitalisme global? Sekali lagi, sudah terlalu banyak yang dirampas oleh kolonialisme, termasuk kesempatan menjadi bangsa beretos kerja tinggi.

Apakah pemerintah masih butuh lebih banyak bukti kehancuran peradaban sebelum berani melakukan terobosan?

Dita Indah Sari Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik

 

Discover Yahoo!
Get on-the-go sports scores, stock quotes, news & more. Check it out!

.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.

.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.

.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.

.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.


Yahoo! Groups Links

Kirim email ke