61 Dari 112 Pilkada Telah Direbut
PKS
Pekanbaru, 10 Juni 2006 14:48
Presiden Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)
Tifatul Sembiring mengatakan, kader PKS se-Indonesia telah
berhasil merebut 61 dari 112 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( pilkada) di
Indonesia.
"Sampai saat ini dari 112 pilkada yang diikuti
PKS, baik maju
sendiri ataupun berkoalisi dengan parpol lainnya sudah berhasil menang di 61
kabupaten/kota maupun provinsi," katanya di Pekanbaru, Sabtu (10/6).
Dari
61 pilkada provinsi
dan kabupaten/kota yang dimenangi PKS, ada beberapa daerah
yang calon dari PKS
tampil sebagai nomor satu (sebagai walikota, bupati, dan gubernur] seperti di
Kota Depok, Kabupaten Halmahera, Cianjur, Sukabumi, dan Provinsi
Bengkulu.
"Kader PKS banyak yang
muda-muda, didorong untuk nomor satu pada enggak mau," kata
Sembiring.
Ia mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS akan memberikan
perhatian khusus pada pilkada Kota Pekanbaru
saat ini dengan memberikan dukungan strategi pemenangan pilkada.
"Kami
akan mencoba meng-copy paste pengalaman-pengalaman di 61 pilkada yang sudah kami
menangkan dari 112 pilkada yang diikuti,"
katanya yang didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Riau Amin
Triawan.
Pengalaman dari 112 pilkada ini merupakan
pelajaran yang baik terutama menyangkut masalah persiapan, penyiapan
saksi-saksi, dan juga mengantisipasi kecurangan, dan penggalangan saksi-saksi di
setiap TPS.
Menjawab pertanyaan mengenai persaingan antara Partai Golkar
dengan PKS seperti
yang terjadi di Pekanbaru, dia mengatakan, persaingan itu tidak mutlak begitu
karena di beberapa daerah PKS malahan berkoalisi
dengan Partai Golkar.
Ia mencontohkan di Kepulauan Riau (Kepri) mulai
dari pilkada
provinsi, Kota Batam, dan Kabupaten Kepri, ketiga-tiganya PKS berkoalisi dengan
Partai Golkar dan menang ketiga-tiganya.
"Kami bukan melihat partainya
tetapi lebih dari melihat figur yaitu figur yang layak jual dan baik untuk
memimpin daerah tersebut," jelasnya.
Dalam upaya mempertahankan citra
PKS, partai ini
dalam mendukung seorang calon tidak polos begitu saja memberikan cek kosong
tetapi melakukan kontrak politik yang disepakati bersama.
Kontrak
politik itu seperti komitmen melakukan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang
bersih, menjamin adanya transparansi partisipasi maupun akuntabilitas
publik.
"Kontrak politik itu akan kami akan tinjau ulang, kalau calon
tersebut memiliki track record melakukan KKN, atau setelah berkuasa
melakukan KKN," katanya.
Ditanya soal masyarakat awam sudah mulai
mempunyai stigma yang negatif terhadap "cairnya" sikap politik PKS, Sembiring mengatakan
kemenangan PKS di
61 titik ini dari segi persentase lebih besar dari yang diraih oleh Partai
Golkar.
Ini berarti kalau seandainya memang secara citra dukungan
masyarakat itu menurun tidak mungkin PKS meraih kemenangan di
61 titik itu.
"Di sini fakta berbicara ternyata dengan apa yang kami
tempuh dan menjelaskan kepada masyarakat mengapa kami berkoalisi dengan seorang
calon, apa harapan dan tujuan kami, masyarakat ternyata mengerti dengan
cara-cara begitu," katanya seraya mengakui ada sebagian kelompok yang ingin
PKS tetap bersikap
keras dengan pendekatan hitam putih sementara politik itu sendiri tidak hitam
putih.
Dilihat dari statistik penduduk Indonesia, dia memperkirakan di
atas 70 persen "abangan". "Jadi untuk dukungan politik kami perlu juga melihat
segmen itu di samping kalau berbicara dengan kalangan Islam yang lebih kental
kami juga siap menjelaskan mengapa sikap politik PKS seperti itu."
tuturnya. [EL, Ant]
