KOMPAS Rabu, 28 Maret 2007
Makassar Gratiskan Biaya SD dan SMP Untuk Tahap Awal Hanya Siswa di Kepulauan dan Warga Miskin Makassar, Kompas - Mulai Tahun Ajaran 2007/2008, Pemerintah Kota Makassar menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP di seluruh sekolah yang ada di pulau-pulau di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah sekolah di daratan, terutama yang berpenduduk miskin, juga digratiskan. Hal ini dilakukan karena angka putus sekolah di pulau-pulau itu terbilang tinggi. "Untuk sementara baru SD dan SMP yang digratiskan, dengan pertimbangan wajib belajar sembilan tahun. Prioritas di pulau, selain karena masalah kemiskinan, juga karena angka putus sekolah di pulau cukup tinggi," kata Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirjauddin, Selasa (27/3). Untuk tahun ini, kata Ilham, ada sembilan SD dan dua SMP di pulau serta enam SD dan satu SMP di daratan. Di Kota Makassar setidaknya ada 11 pulau, sembilan di antaranya memiliki SD. Untuk sekolah gratis itu, pemkot menyediakan anggaran Rp 2 miliar per tahun. Anggaran ini di luar yang ditanggung dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan antara lain untuk pengganti biaya sekolah, komite, seragam, hingga buku pelajaran dan buku tulis. "Pokoknya siswa yang belajar di sekolah gratis, sama sekali tidak mengeluarkan dana sepeser pun. Mereka hanya harus bersekolah saja," kata Ilham. Selain biaya sekolah, sejak Januari lalu Makassar juga menggratiskan biaya pelayanan kesehatan dan obat-obatan di seluruh puskesmas dan perawatan di kelas III rumah sakit pemerintah. Berbeda dengan sekolah gratis yang mengutamakan warga miskin, pengobatan gratis di puskesmas berlaku bagi siapa pun, tanpa perlu menunjukkan kartu miskin atau semacamnya. Bantuan Belanda Saat mengunjungi sejumlah sekolah di Manokwari, Papua, Duta Besar Belanda Nicolaos Van Damm menemukan banyak siswa yang tidak hadir di sekolah. Persoalan pendidikan di di kawasan timur Indonesia, katanya, bukanlah semata soal infrastruktur, melainkan juga rendahnya kesadaran orangtua untuk mendorong anak-anaknya sekolah. Berkaitan dengan kondisi pendidikan di Papua dan Papua Barat, Pemerintah Belanda menjalin kerja sama melalui berbagai organisasi internasional. Lewat bantuan UNDP, Pemerintah Belanda memberi kontribusi sebesar 8 juta dollar AS dari total 20 juta dollar AS kepada Papua dan Papua Barat pada periode 2006- 2009. Melalui International Labour Organization (ILO), Belanda juga membantu 5,7 juta gulden untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan pemuda pada periode 2006-2011. Di luar pendanaan spesifik untuk Papua, Belanda membantu peningkatan pendidikan anak usia dini sebesar 21 juta gulden pada periode 2006- 2012 melalui World Bank. (ICH/REN [Non-text portions of this message have been removed]
