RADAR SORONG Rabu 28 Maret 2007 Stop Tanya "Bapak Kerja Dimana ?
*SORONG- Untuk apa sebenarnya dana Otsus (Otonomi Khusus) dikucurkan pemerintah. Selama ini yang selalu didengung-dengungkan bahwa dana Otsus diberikan untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua agar hidupnya bisa lebih baik, tidak lagi terkungkung dalam keterbelakangan. Namun apa yang terjadi bahwa selama ini , masih banyak orang Papua yang harus bersusah payah memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya,seperti memenuhi pakaian seragam anaknya, membayar uang sekolah dan kebutuhan lainnya. Dibidang kesehatan, masih banyak orang Papua yang terseok-seok menebus obat resep dokter karena harganya yang begitu mahal. Belum lagi dalam hal pelayanan yang kerap masih membedakan status sosial khususnya pada orang Papua. "Setiap masyarakat yang datang ke rumah sakit, jangan ada kalimat tanya "bapak kerja dimana?. Selama ini banyak masyarakat khususnya orang Papua dilihat dengan sebelah mata. Mereka selalu tanya "bapak kerja dimana?". Kalau mereka lihat itu orang Papua tidak punya jabatan ya siap tunggu mati saja,"tutur Ny Mien Baransano dalam diskusi evaluasi dana Otsus di lingkungan Pemkot yang digelar di Aula Samu Siret kemarin. Mengutarakan pengalamannya, Mien Baransano mengungkapkan kalau di salah satu rumah sakit, cucunya pernah mendapatkan perlakuan tidak bersahabat, yakni diusir dari ruangan hanya karena berobat dengan menggunakan kartu Askes. "Cucu saya disuruh keluar dan tinggal di ruangan yang betul-betul tidak memenuhi syarat,"tandasnya. "Dengan dana Otsus ini kami berharap bahwa harkat dan martabat orang Papua melalui UU Otsus No 21 tahun betul-betul diangkat sama dengan masyarakat non Papua,"imbuhnya. Dengan menghadirkan tim teknis dari Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura yang dipimpin Drs Herman Kareth, MSi, kegiatan evaluasi dana Otsus ini difasilitasi oleh Bappeda Kota Sorong. Dalam diskusi yang turut dihadiri Kepala Bappeda Drs Yohanes Nauw dengan moderator Abubakar Gusti, cukup banyak tanggapan yang dilontarkan. Sebelumnya, dua instansi yakni Dinas P dan P Kota serta Dinas Kesehatan Kota Sorong memaparkan dana Otsus yang diterima serta penggunaannya selama tahun 2002-2006. Lebih jauh tentang dan Otsus ini, Julian Kelly Kambu,ST menyoroti tidak adanya singkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Bahwa selama ini program yang dibuat Pemda dengan dana yang dikucurkan tidak tepat waktu. Kadang dana itu turun 1 tahun, programnya sudah selesai baru dananya kucur tahun berikutnya. Selain itu setelah 6 tahun Otsus digulirkan, sampai saat ini belum ada acuan yang dijadikan sebagai standar dalam penggunaan dana Otsus.Kondisi inilah yang membuat penggunaan dana Otsus dikembalikan ke daerah sesuai kebijakan kepala daerah. "Harus ada standart, kalau ada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Otsus itu juga harus ada peraturan pengelolaan keuangan dana Otsus. Tidak tahu, apa tugas DPRD di Jayapura sana, Perdasi dan Perdasus sampai saat ini saja belum ada,"ujar Kelly Kambu. Dalam pandangannya, dikatakan, setelah 25 tahun, pemerintah tidak akan mungkin memberikan dana Otsus lagi. Sehingga harus dipikirkan bagaimana dana Otsus itu diinvestasikan atau dihibahkan kembali. "Jika orang menanam jagung bisa beli jagung maka kita juga harus berpikir bagaimana kita menanam uang. Kita hibahkan dalam kurun waktu tertentu. Ini juga dijamin dalam UU, baik dalam Permendagri tentang peraturan otonomi daerah maupun Permendagri No 13, itu semua ada dana hibah,"tandasnya. Dalam hal ini dana Otsus dihibahkan misalnya dengan membiayai generasi Papua yang akan melanjutkan pendidikannya baik untuk sarjana S1 maupun S2 di dalam dan luar negeri. "Jadi kita tanam uang, kita juga akan petik uang dalam kurun waktu tertentu. DPRD sudah waktunya untuk mempercepat membuat Perdasi dan Perdasus. Ini harus ada dulu sehingga para pengambil kebijakan di daerah dapat menjadikannya sebagai pedoman,"tandasnya. Ia juga berharap dalam penggunaannya, porsi terbesar dalam penggunaan dana Otsus adalah untuk pendidikan dan kesehatan. "Dana Otsus itu dia punya jalan cerita sendiri, bagaimana setelah 25 tahun nanti tidak lagi menimbulkan sakit hati, kekecewaan, duka cita di hati orang Papua. Ada apa lagi setelah 25 tahun,"imbuhnya. Dalam evaluasi penggunaan dana Otsus yang dibuka oleh Penjabat Walikota Drs Rahimin Katjong,MEd, Kepala Dinas P dan P Kota Sorong Dra Hermin Matandung tampil pertama merincikan dana Otsus yang diterima sejak tahun 2002-2006. Secara garis besar disebutkan satu persatu. Seperti pada tahun 2002 dana Otsus yang diterima sekitar Rp 3 Miliar lebih dengan sasaran kegiatan non konstruksi seperti pembebasan SPP, biaya operasional sekolah, bantuan pakaian seragam, bantuan ujian sekolah (EBTA). Untuk Dinas P dan P, total dana Otsus yang diterima sejak 2002-2006 sekitar Rp 17 Miliar lebih. Meski dana Otsus bidang pendidikan telah dikucurkan dengan nilai berbunyi miliaran rupiah, Elimas Bosawer mewakili kalangan LSM mengungkapkan masih adanya pungutan di sekolah yang dibebankan kepada siswa. "SPP memang sudah tidak ada, tapi pungutan lain malah lebih besar dari SPP. Jadi di sini pengawasan lanjutan dari dana Otsus itu sangat diperlukan,"ujarnya yang menekankan perlunya sensus penduduk asli orang Papua dalam mendukung penggunaan dana Otsus Papua. Sementara dibidang kesehatan, masyarakat Papua masih menghadapi kesulitan berobat karena tingginya harga obat yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, Ia pun minta jaringan mata rantai antara pihak farmasi, dokter dan apotik yang ditunjuk selama ini terbilang rapih hendaknya diputuskan. "Masyarakat Papua yang menggunakan Askes hanya dapat obat-obat murah seperti obat generik, tapi obat lain yang mahal itu harus ditebus sendiri di apotik yang sudah ditunjuk. Jaringan ini sangat rapi, karena itu pemerintah daerah harusnya punya apotik sendiri sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan obat dengan harga murah,"tuturnya. Sementara dari Dinas Kesehatan Kota Sorong dilaporkan dana Otsus yang diterima sejak 2002-2006 total sekitar Rp 20 Miliar. Dari dana Otsus itu, tahun 2002 , diantaranya digunakan membiayai pembangunan Rumah Sakit Sele be Solu dengan nilai sekitar Rp 2 Miliar lebih, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Rp 600 Juta lebih. Evaluasi penggunaan dana Otsus di lingkungan Pemkot kemarin cukup menarik. Hanya saja yang disayangkan Drs Daeng Pabalik,MSi-dosen UNAMIN - bahwa laporan penggunaan dana Otsus tahun 2002-2006 yang mestinya disampaikan oleh penanggung jawab dana Otsus tidak ditampilkan dalam kegiatan evaluasi kemarin, sehingga peserta pun belum mendapatkan penjelasan lebih rinci. Selain itu peserta yang hadir pun didominasi dari kalangan birokrat, padahal tim teknis evaluasi penggunaan dana Otsus semestinya lebih banyak mendapatkan masukan dari unsur diluar pemerintah seperti kalangan LSM, tokoh masyarakat, perempuan dan komponen masyarakat lainnya. (ros/cr-23) [Non-text portions of this message have been removed]
