--- In [email protected], "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> REFLEKI: Sudah punya laptop bukan berarti tidak boleh punya satu
lagi. Berapa banyak anggota DPRD diseluruah NKRI? Bila APBN tak mampu
utuk memungkinkan setiap anggota mendapat satu laptop extra, masih
bisa berhutang ke luarnegeri untuk tujuh turunnan. 
> 


Betul, kalo punya satu lagi bisa dijual murah kepada yang membutuhkan
sehingga banyak siswa dan mahasiswa yang tidak mampu beli laptop bisa
ketiban rezeki membeli laptop murah ex korupsi anggauta DPR.  Korupsi
dihalalkan dalam Islam asal jangan mencuri, pembagian laptop ini pun
halal meskipun termasuk korupsi massal dan bukan mencuri yang
diharamkan.  Siswa dan mahasiswa yang membeli barang haram sebenarnya
juga tidak boleh, tapi laptop ini meskipun hasil korupsi bukanlah
barang haram karena dalam AlQuran korupsi itu halal dan yang
diharamkan adalah mencuri bukan korupsi.

Ny. Muslim binti Muskitawati.












> http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/29/index.html
> 
> SUARA PEMBARUAN DAILY 
> Anggota DPRD DIY Ternyata Sudah Punya Laptop
> 
> 
> [YOGYAKARTA] Anggota DPR akhirnya harus gigit jari karena urung
mendapatkan laptop. Namun ternyata di DI Yogyakarta, para anggota DPRD
justru sudah memiliki laptop sejak tiga bulan lalu. 
> 
> Anggota DPRD DIY yang berjumlah 55 orang itu, masing-masing mendapat
satu buah laptop seharga Rp 12 juta. 
> 
> Menurut Ketua Komisi B DPRD DIY, Basuki Rakhmat, laptop itu hasil
pengadaan tahun 2006. "Jadi sebelum sekarang ribut-ribut kembali ke
laptop seperti Tukul Arwana, kami sudah biasa memakai laptop,"
ujarnya, Rabu (28/3). 
> 
> Pengadaan laptop itu, lanjutnya, terkait pertimbangan kebutuhan
kerja. "Dewan memerlukan akses data yang cepat. Laptop menjadi
pilihan. Jadi memakai laptop ini bukan gagah-gagahan atau sekadar
latah. Semua semata-mata karena pertimbangan kebutuhan demi menunjang
kinerja dewan," ujarnya. 
> 
> Dengan laptop, lanjutnya, berarti anggota DPRD DIY bukanlah kelompok
masyarakat yang gagap teknologi. Sejak dua tahun lalu, setiap anggota
telah mendapatkan kursus untuk mengakses informasi melalui jaringan
internet. Setelah mendapatkan kursus, anggota DPRD telah melek teknologi. 
> 
> "Sekarang banyak anggota punya email. Jadi kalau masyarakat ingin
menyampaikan aspirasi dapat pula memanfaatkan email setiap anggota.
Saya kira ini bentuk kemajuan," ucapnya. 
> 
> Meski begitu Basuki mengatakan komputer jinjing itu bersifat
pinjam-pakai. Artinya, setelah masa bakti berakhir pada 2009, laptop
dikembalikan ke Sekretariat DPRD. "Setiap unit laptop itu diberi
tempelan keterangan bahwa laptop itu milik negara bukan milik
pribadi," jelasnya 
> 
> Dari Sekretariat DPRD diketahui nilai proyek itu mencapai Rp 550
juta. Pengadaan laptop dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama,
sembilan laptop dibagikan pada 2005 kepada para pimpinan dan ketua
komisi, kemudian 46 laptop lagi diberikan kepada anggota pada 2006. 
> 
> 
> "Demam" Laptop 
> 
> Sementara itu, dari Padang dilaporkan, "demam" laptop juga telah
sampai ke kota itu. Setelah ada proyek laptop di DPR, anggota DPRD
Padang juga ikut-ikutan meminta laptop. DPRD Padang menganggarkan Rp
20 juta per unit laptop. Proyek itu segera ditenderkan karena
anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD 2007 sebesar Rp 880 juta. 
> 
> Ketua DPRD Kota Padang, Hadison Apt menolak berkomentar ketika
ditanya Pembaruan, Rabu (28/3), tentang rencana itu. "Saya sedang
sibuk, sedang ada acara," katanya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota
Padang Syafril Basyir juga tidak mau berkomentar. Kendati demikian,
menurutnya, rencana pembelian 44 unit laptop memang ada dan dananya
akan diambil dari APBD 2007. 
> 
> Rencana itu mengundang protes dari sejumlah tokoh masyarakat. Irwan
Syofyan, Ketua Kelompok Pedagang Pasar (KPP) Padang menilai harga
laptop tersebut sangat mahal. Apalagi melihat kinerja anggota DPRD
yang malas-malasan. Proyek itu hanya membuang-buang uang. "Pakai
komputer sajalah, tidak usah beli laptop. Lha, anggota DPRD saja
banyak yang tidak paham pakai komputer, apalagi laptop," katanya. 
> 
> Sebaliknya, anggota Komisi D DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Siti Zakiah SP mengatakan laptop sangat diperlukan, karena
sarana seperti komputer sangat minim di DPRD Padang. Menurutnya,
perjalanan dinas ke lapangan banyak yang ber- hubungan dengan laptop
dan proyektor. 
> 
> "Saya memang sangat membutuhkan sekali laptop, karena biasanya kami
menyewa proyektor saat bertugas," katanya. 
> 
> [152/BO/A-16] 
> 
> 
> Last modified: 28/3/07 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>


Kirim email ke