REPUBLIKA Kamis, 12 April 2007
Memacu Layanan Puskesmas Oryz Setiawan Praktisi Kesehatan di Jawa Timur Di tengah kecenderungan meningkatnya penyakit akibat pola perilaku gaya hidup yang tidak sehat, instabilitas lingkungan yang tidak ramah, tuntutan masyarakat atas layanan kesehatan yang layak terus meningkat. Sayang, hal itu berjalan seiring dengan minimnya daya dukung, kebijakan, dan berkepihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah terutama di perkotaan berimbas pada sektor layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik pengobatan, pusat kebugaran, dan sebagainya. Fenomena tersebut yang mau tidak mau harus menjadi tantangan sekaligus beban berat puskesmas. Sebagai salah satu institusi kesehatan dasar yang paling dekat dengan masyarakat, keberadaan puskesmas memang sangat vital dan memiliki peran strategis dalam memperkuat derajat kesehatan masyarakat. Posisi puskesmas saat ini serba dilematis, ibarat berpijak di dua kaki. Kaki yang satu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang diharuskan mampu survive, melayani masyarakat dengan optimal, memberi kemudahan aksesibilitas layanan kesehatan dan sebagai pusat pemberdayaan kesehatan dengan memperkuat upaya kemandirian masyarakat. Di sisi lain, puskesmas dihadapkan beban kerja yang tinggi, cakupan wilayah kerja yang luas. Hal ini menyebabkan beban ganda (couple burden) di mana kondisi sumber daya puskesmas sangat terbatas sehingga sangat sulit untuk menjalankan fungsi dan peranannya secara optimal. Pada umumnya, sebagian masyarakat terutama menengah ke bawah dan kaum marginal tak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pelayanan kesehatan termasuk tindakan pengobatan, meski kualitas pengobatan di puskesmas masih relatif rendah dibandingkan dengan tempat lain. Masyarakat memilih puskesmas sebagai tempat berobat karena pertimbangan ekonomi dan faktor kedekatan lokasi dengan tempat tinggal mereka. Apalagi, berdasarkan tingkat pemanfaatan (utility) masyarakat --khususnya di wilayah perkotaan-- terhadap layanan kesehatan seperti puskesmas sebagai tempat pelayanan pengobatan dan pemeriksakan kesehatan cenderung rendah. Mereka lebih memilih layanan klinik medis, praktik dokter spesialis, dan rumah sakit swasta daripada ke puskesmas. Kondisi ini semakin menguatkan stereotip banyak kalangan bahwa puskesmas masih dianggap sebagai layanan kesehatan kelas dua. Seiring maraknya penyakit yang terus mengancam masyarakat, pemerintah menata kembali peran dan fungsi puskesmas sebagai institusi kesehatan publik yang bergerak di bidang pembangunan kesehatan berbasis partisipasi aktif publik secara menyeluruh. Revitalisasi puskesmas sangat diperlukan. Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang dipandang 'paling dekat' dengan masyarakat revitalisasi puskesmas bisa dijalankan dengan misalnya penambahan fasilitas fisik, jaringan sistem komputer, serta tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Puskesmas juga memerlukan pengembangan pelayanan rawat inap hingga perbaikan manajemen pelayanan. Dengan kata lain, puskesmas-puskesmas di wilayah perkotaan terus didesain untuk mengejar ketertinggalan dengan institusi layanan kesehatan lain seperti rumah sakit yang notabene lebih dahulu dan 'tertata' lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan melihat angka kunjungan pasien dan tingkat kepuasan pelayanan yang selama ini menjadi salah satu tolak ukur yang paling mudah dirasakan. Dalam konteks otonomi daerah, beberapa daerah berlomba-lomba berinovasi untuk mengembangkan sistem manajemen pelayanan kesehatan seperti penyediaan dokter yang cakap menangani pasien, sistem sidik jari, pengembangan fasilitas rawat inap, pelayanan akupuntur hingga pelayanan USG. Dengan modernisasi pelayanan puskesmas memang sekilas merupakan upaya konkret pemerintah untuk mengatasi kecenderungan peningkatan angka kesakitan. Namun upaya hospitalisasi puskesmas tersebut apakah merupakan solusi terbaik untuk menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan derajat tingkat kesehatan masyarakat kekinian? Filosofi puskesmas Permasalahan dasar yang terjadi hampir di semua puskesmas berawal dari kekeliruan dalam mengambil kebijakan masa lampau dalam konfigurasi tatanan kesehatan nasional terutama terkait dengan konsep dasar puskesmas. Puskesmas memiliki tiga fungsi dasar yakni sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan hirarkhi fungsi inilah suatu puskesmas menjalankan fungsinya. Oleh karena itu suatu puskesmas dikatakan berhasil apabila lebih banyak dikunjungi orang sehat daripada orang sakit, mengapa? Karena misi utama puskesmas adalah mengurusi masyarakat bukan sekadar tidak sakit, namun tetap sehat baik secara fisik, psikis, sosial dan produktif sebagaimana yang tercantum dalam konsep sehat WHO. Puskesmas bukan semata-mata dikonstruksi sebagai pusat 'kesakitan' masyarakat yang notabene lebih merupakan tempat pengobatan, tetapi merupakan pusat penyehatan masyarakat yang berbasis pola preventif dan promotif. Oleh karena itu, urgensi pengadaan tenaga kesehatan yang mampu menerjemahkan setiap program pelayanan berbasis kemassalan tinggi harus diimbangi dengan penyediaan kader kesehatan yang bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi itu bisa berbentuk kader posyandu, kader gizi, keterlibatan karang taruna, PKK, dan ormas yang dapat difungsikan sebagai 'dokter kecil' sehingga dokter lebih berkonsentrasi pada tindakan klinis. Puskesmas juga berfungsi sebagai sentra pelayanan kesehatan strata pertama (fungsi pengobatan) dalam sistem rujukan kesehatan (refferal system). Karena itu, penyediaan tenaga dokter spesialis di setiap puskesmas merupakan bentuk 'penyimpangan' terhadap asas rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas bukanlah miniatur rumah sakit, meski puskesmas merupakan pusat pelayanan pengobatan tingkat pertama. Hal yang sangat dibutuhkan puskesmas adalah penyediaan dokter umum. Dokter spesialis diperlukan dalam upaya pelayanan lanjutan (sekunder atau tersier) sesuai dengan tingkatan kegawatan kondisi pasien dan pertimbangan keterbatasan fasilitas peralatan di puskesmas. Pada umumnya para pasien yang berkunjung ke puskesmas menderita penyakit infeksi yang bersifat ringan seperti ISPA, kurang gizi, diare, muntaber, cacingan hingga penyakit kulit. Penyakit seperti ini memang cukup dilakukan tindakan pengobatan di puskesmas. Hal ini bertujuan untuk mendukung sistem rujukan berjenjang pelayanan kesehatan sekaligus dapat mengurangi beban rumah sakit akibat membludaknya pasien yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan. Dokter keluarga Karakteristik wilayah kota yang plural, ditandai dengan cakupan pelayanan dan tingkat problematika yang beragam sehingga membutuhkan program layanan yang spesifik seperti praktik pelayanan dokter keluarga (privat family practice). Sebenarnya praktik dokter keluarga hampir mirip dengan dokter umum, yakni sebagai tempat pelayanan pengobatan tingkat pertama. Praktik dokter keluarga merupakan salah satu solusi atas kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah urban yang memiliki karakteristik model gaya hidup perkotaan yang cenderung personal. Keuntungan praktik dokter keluarga antara lain dapat diselenggarakan penanganan kasus penyakit secara menyeluruh, menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, memberi penjelasan tentang keadaan kesehatan, sosial, dan psikologis keluarga lebih terbuka. Pengarahan ini penting untuk mendukung upaya penanganan masalah timbulnya penyakit yang dihadapi. Selain itu, arahan tersebut juga dapat menekan pemakaian peralatan kedokteran canggih yang berdampak pada pembengkakan biaya serta mempermudah bila diperlukan tindakan pelayanan spesialis. Ikhtisar - Di tengah gencarnya serangan berbagai penyakit, puskesmas sebenarnya memiliki fungsi yang sangat strategis. - Persoalannya, saat ini puskesmas pada umumnya belum terberdayakan dengan baik. - Puskemas masih dimodelkan sebagai bentuk layanan kesehatan kelas dua. - Selain untuk menangkal penyakit, puskesmas juga harus menjalankan fungsi sebagai penjaga kesehatan masyarakat. [Non-text portions of this message have been removed]
