http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/03/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Paket Perjanjian Ekstradisi Untungkan Singapura [JAKARTA] Paket perjanjian ekstradisi dan kerja sama per- tahanan antara Indonesia dan Singapura dinilai lebih menguntungkan negeri jiran Indonesia itu. Oleh karena itu, pemerintah dinilai telah membohongi rakyat dengan menyebut penandatanganan perjanjian itu sebagai suatu keberhasilan. Pandangan itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), AP Batubara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/5). "Jelas sekali dalam perjanjian ekstradisi itu Singapura lebih diuntungkan," kata dia. Menurut Batubara, keuntungan Singapura didapat dari perjanjian kerja sama Pertahanan yang ditandatangani sebagai satu paket dengan perjanjian ekstradisi. Dalam perjanjian pertahanan itu Singapura bakal mendapatkan tempat latihan militer di beberapa wilayah Indonesia. Dengan kerja sama pertahanan itu, Angkatan Darat Singapura bisa berlatih di Baturaja, Sumatera Selatan, Angkatan Laut Singapura di Pulau Kayu Ara di Laut China Selatan (Selat Malaka), dan Angkatan Udara di Pekanbaru, Riau. Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan itu berlaku selama 25 tahun dan akan ditinjau ulang setelah 13 tahun implementasi. Militer Singapura sebelumnya pernah berlatih di Pekanbaru dan Pulau Kayu Ara. Tapi, latihan itu berhenti pada 2003 bersamaan dengan berakhirnya perjanjian pertahanan kedua negara. Menurut Batubara, Indonesia seolah-olah mendapatkan keuntungan dari perjanjian ekstradisi. Padahal, perjanjian ekstradisi itu tidak memberikan jaminan kalau para koruptor yang pernah lari ke Singapura akan kembali ke Indonesia dengan uang hasil korupsi mereka. "Dalam perjanjian Pertahanan, Indonesia sama saja telah memberikan kontrak atas wilayah untuk digunakan sebagai tempat latihan militer Singapura. Itu sama saja dengan Indonesia telah kehilangan kedaulatan atas sebagian wilayahnya," kata dia. Menurut politisi senior itu, untuk menangkap koruptor yang melarikan diri ke Singapura tidak perlu ada perjanjian ekstradisi. Indonesia hanya perlu menunjukkan sikap tegas kepada Singapura. Misalnya, pemerintah mendesak Singapura untuk mengembalikan para koruptor kalau ingin tetap bertetangga baik dengan Indonesia. Jika negara kota itu menolak, Indonesia bisa melakukan protes diplomatik, seperti menarik pulang duta besar di sana. Batubara menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang tidak nasionalis karena telah "memberikan" wilayah Indonesia kepada negara lain untuk latihan perang. Dia mendesak pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat tentang keuntungan yang akan diperoleh Indonesia atas perjanjian ekstradisi itu. "Saya juga memastikan kalau PDI-P, termasuk fraksi kami di DPR, akan menolak untuk meratifikasi perjanjian itu. Sikap itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI-P pekan ini," kata dia. Pada kesempatan itu, Batubara juga menilai pemerintahan yang dipimpin Presiden Yudhoyono semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Hal itu terlihat jelas dalam kasus lumpur Lapindo dimana nasib ribuan rakyat yang menjadi korban masih belum jelas. Padahal, kasus itu sudah berlangsung sekitar 10 bulan. Keputusan politik yang dibuat pemerintah, kata dia, seharusnya memihak kepada kepentingan rakyat. Namun, pada masa kepemimpinan Yudhoyono, keputusan yang dibuat pemerintah malah menjadi beban rakyat. "Presiden Yudhoyono terlihat jelas lebih mengutamakan kepentingan asing, terutama Amerika Serikat. Hubungan dengan luar negeri lebih diutamakan ketimbang dengan rakyat. Tapi, hal itu justru akan menjadi bumerang bagi Yudhoyono dalam pemilihan umum 2009," kata dia. [O-1] Last modified: 2/5/07 [Non-text portions of this message have been removed]
