http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/082007/27/0901.htm
Media dan Pilkada Oleh M.Z. AL-FAQIH BEBERAPA daerah di Jawa Barat dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tengoklah! Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon. Semua daerah itu tengah sibuk menyiapkan kerja demokrasi itu. Dalam perhelatan ini setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Demokrasi dan konstitusi republik ini menjamin hal tersebut. Para bakal calon yang berhasrat pasti akan berjuang mati-matian untuk merebut hati para pimpinan partai politik sebagai upaya memuluskan ambisinya. Bagi yang punya kepercayaan diri tinggi akan memproklamasikan diri melalui jalur perseorangan (independen). Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu kunci keberhasilan SBY dalam memenangi pilpres adalah karena SBY pandai mengemas dirinya melalui media sehingga citra positif yang diwartakan media itu dapat mendongkrak perolehan suaranya. Mungkin hal ini menguntungkan bagi sang calon, tetapi belum tentu positif bagi pemilih. Bila kita menengok ke dasar filosofis diadakannya pemilihan langsung ini, maka tujuan utama pemilu kepala daerah adalah mewujudkan demokratisasi di ranah politik. Pemilu kepala daerah diharapkan dapat memunculkan pemimpin yang dikenal massa dan mengerti apa yang massa butuhkan. Media dalam hajat politik ini harus berhati-hati, jangan sampai media terdorong menjadi alat dari sekelompok kepentingan yang kemudian akan mengingkari kedaulatan publik. Bukan mustahil, calon yang berkepentingan dalam upaya mendongkrak citra positif dirinya akan memanfaatkan media. Media digunakan sebagai alat mengonstruksi selera pemilih. Bila apa yang media gambarkan tentang sang calon tidak bertabrakan dengan kenyataan sesungguhnya mungkin itu tidak masalah. Namun, bila ternyata apa yang digambarkan media tidak sesuai dengan kehidupan yang sesungguhnya, hal ini bisa menodai demokrasi yang ingin dibangun di negeri ini. Media, bagaimanapun kemampuannya terbatas. Dirinya hanya mampu mewartakan sebagian realitas bukan keseluruhan realitas dari para calon. Ini yang disebut dengan proses pembingkaian. Mungkin kehidupan calon yang dipotret oleh media hanya kulit luarnya saja. Tentunya hal-hal yang positifnya saja. Bila media gagal mewartakan sebagian besar realitas sang calon sebenarnya, massa pemilih dalam hal ini masih seperti membeli kucing dalam karung. Karena para pemilih tidak mengenal dengan utuh para calon pemimpinnya. Tidak aneh di beberapa tempat setelah pemilu kepala daerah selesai ternyata perubahan tidak terwujud sebagaimana yang dijanjikan oleh para calon pada saat kampanye berlangsung. Rakyat kembali terluka! Ini yang harus diwaspadai oleh media cetak dan media penyiaran di Jawa Barat. Berdasarkan data KPI Jawa Barat, jumlah media penyiaran yang terdata saat ini jumlahnya 730 lembaga penyiaran (radio dan TV). Bila tidak hati-hati, media penyiaran bisa terperosok menjadi pihak yang ikut menodai substansi demokrasi. Demi menciptakan pemilu kepala daerah yang ideal, media sudah selayaknya mengedepankan investigasi report. Media harus mampu menampilkan kehidupan para calon seobjektif mungkin. Ini dimaksudkan agar massa pemilih mengerti siapa yang layak untuk dipilih dan diberi mandat untuk memimpin. Bukankah media memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik? Abainya media terhadap hal ini berakibat menjauhnya tatanan politik dari situasi yang demokratis karena politik pada akhirnya hanya dimonopoli sekelompok pihak yang punya modal dan kekuasaan, yang mampu melakukan rekayasa sosial dan politik, termasuk mengarahkan massa untuk memilih seorang calon. Saya jadi paham mengapa Plato (Filsuf Yunani kuno) tidak tertarik dengan sistem demokrasi karena para kaum cerdik cendikia (filsuf) tidak akan diberikan ruang untuk memimpin sebab pemimpin selalu datang dari sekelompok oligarki, terutama mereka yang beruang dan berpengaruh, yang mampu merekayasa kehidupan sosial politik. Kita sebagai warga Jawa Barat jika tidak ingin demokrasi dibajak oleh kaum oligarki itu, sudah saatnya kita mendorong media agar berdiri di garda terdepan dalam mengawal demokrasi. Kita pinta media untuk mengarahkan demokrasi berpihak pada rakyat bukan sekelompok pihak. Media punya tanggung jawab itu karena media merupakan pilar demokrasi. Kembalikan demokrasi sebagai alat menyuarakan kepentingan publik. Jangan sampai demokrasi yang sejatinya bepihak pada rakyat, justru menjadi alat untuk melayani kaum oligarki. Pengalaman media dalam menyuarakan demokrasi di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Di zaman pergerakan nasional sudah berdiri sebuah surat kabar yang mengawal demokrasi. Medan Prijaji nama surat kabar itu. Medan Prijaji di bawah pimpinan Tirto Adi Soerjo muncul sebagai media yang berpihak pada rakyat dalam melawan kezaliman kolonial. Media ini memberikan bantuan hukum (advokasi) pada rakyat yang hak-haknya dilanggar oleh rezim kolonial. Medan Prijaji adalah media yang pertama kali memperkenalkan metode boycott dalam melakukan perlawanan politik terhadap pemerintah kolonial. Kita sebagai warga Jawa Barat patut berbangga pada Medan Prijaji karena dalam kiprahnya ada di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Perekat sosial Media juga punya tanggung jawab menciptakan pemilu kepala daerah yang aman dan tertib. Bagaimanapun, pemilu kepala daerah menyimpan potensi konflik horizontal yang besar. Kedekatan para calon dengan massa pemilih berpotensi menimbulkan konflik tatkala calon yang diusung kalah dalam pemilihan. Dalam konteks ini, media punya peran melakukan penyadaran terhadap massa pemilih dan para calon bahwa siapa pun yang kalah harus siap menerima kekalahan, dan siapa pun yang menang juga jangan berbangga berlebihan. Yang menang harus menunjukkan kinerja yang nyata. Ini adalah fungsi media sebagai perekat sosial. Bangsa ini telah terlalu sering hidup dalam konflik. Saatnya kita berpikir bagaimana membangun negeri ini dari keterpurukan. Bila kita baca laporan-laporan surat kabar rasanya sudah hampir tak ada yang dibanggakan dengan yang namanya Indonesia. Bencana datang tak kunjung henti, selesai bencana yang satu datang bencana yang lain. Penduduk miskin makin bertambah. Angka pengangguran meningkat. Anak negeri minim prestasinya. Semuanya seolah menggambarkan kepada kita bahwa di Indonesia hampir tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Janganlah semua itu ditambah lagi dengan konflik pascapemilu kepala daerah. Ibu pertiwi akan semakin meratap ketika menyaksikan itu, bahkan founding fathers pun tak akan tenang di alam kubur mereka. Kita yang masih yakin dengan Indonesia, mari berbuat sesuatu demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Lebih baik terlambat daripada tidak berbuat. Mari! *** Penulis, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, dan Dosen Universitas Sangga Buana YPKP.
