KOMPAS Selasa, 28 Agustus 2007 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Bambang Heru Badan Pusat Statistik atau BPS merilis produk domestik bruto triwulan II-2007 (15/8). Pertumbuhan ekonomi triwulan itu mencapai 6,28 persen (year on year triwulan II), capaian tertinggi sejak krisis. Dengan inflasi 6,06 persen (year on year Juli 2007) dan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menurun, capaian itu mengindikasikan perekonomian makro membaik. Namun, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas karena belum menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan (Media Indonesia, 20/7). Mungkinkah pertumbuhan 6,8 persen seperti target pemerintah mampu mengurangi kemiskinan? Makna berkualitas, paling tidak mencakup makna mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kenyataannya, masih banyak orang menganggur dan miskin. Karena itu, perlu ciri investasi keberpihakan kepada mereka, tanpa mengekang investasi bagi yang besar. Kepercayaan Pada sisi lain, kini trust mulai menghilang dari bangsa ini. Orangtua tidak percaya kepada yang muda, pimpinan kehilangan kepercayaan terhadap bawahannya dan sebaliknya, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, perbankan mengalami krisis kepercayaan terhadap "pengusaha" mikro dan kecil. Lembaga itu lebih percaya terhadap "yang besar" meski kemungkinan kerugiannya juga besar (kasus BLBI). Sudah menjadi keniscayaan jika pemerintah menyediakan barang/jasa publik demi kemaslahatan masyarakat. "Pengusaha" mikro-yang tuna agunan finansial-diberi akses berupa dukungan trust untuk mendapat kredit perbankan. Kredit itu mengejawantahkan pemberian akses pada faktor produksi berupa entrepreneurship bagi si kecil. Kebijakan itu memberi kesempatan penduduk miskin menolong diri sendiri. Dapat dilihat di media, "orang kecil" terbukti lebih takut terlibat masalah hukum ketimbang "orang besar". Mereka selalu mengeluh jika ditanya cara mendapat kredit permodalan. Dengan cara ini, masyarakat yang sedang menganggur dan miskin dapat berusaha. Pemerintah tidak harus menyediakan uang cash dalam APBN/APBD, tetapi menganggarkan pada tahun berikut jika tahun berjalan ada "tunggakan merah". Data historis Menurut publikasi BPS, Tabel Input-Output Indonesia 1980, persentase nilai tambah di sektor primer-tempat masyarakat miskin, terutama di sektor pertanian-mengambil porsi 50,53 persen, tetapi persentase pekerjanya 55,50 persen. Jika angka pertama dibagi angka kedua, hasilnya 0,91. Dari tabel tahun 2000 (Tabel Input-Output terakhir BPS, tabel 2005 belum dipublikasikan) hasil bagi itu sebesar 0,59. Perbandingan angka 1980 dan 2000 bermakna persentase nilai tambah per kapita pekerja di sektor primer menurun signifikan, terjadi pemiskinan. Sebaliknya, perbandingan yang sama pada sektor sekunder-tempat masyarakat lebih "kaya"-menunjukkan dua hal. Rasio-rasio itu selain jauh lebih tinggi juga meningkat signifikan (150 tahun 1980 dan 195 tahun 2000). Angka-angka itu menyiratkan masyarakat yang bekerja di sektor sekunder lebih sejahtera dan makin sejahtera selama kurun waktu itu. Gambaran pekerja di sektor tersier tidak terlalu berbeda dengan gambaran sektor sekunder. Artinya, pekerja, dan keluarganya, di sektor ini lebih baik. Sektor primer meski berkontribusi besar tetapi masih lebih kecil dibanding gabungan sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan dua sektor terakhir harus terus didorong tetapi tanpa mengabaikan sektor primer. Target pertumbuhan 6,8 persen tidak akan berarti apa-apa jika penduduk miskin tidak diberi akses faktor produksi. Toh, akhirnya mereka tidak berhak atas nilai tambah perekonomian. Tetap miskin. Tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8,07 persen. Namun, dua tahun kemudian, ekonomi krisis menyisakan jurang besar kaya dan miskin. Dari aspek pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang memihak penduduk miskin (pro-poor) akan "mengganggu" besaran pertumbuhan karena sektor primer berkontribusi tinggi dalam struktur ekonomi. Pemberian kredit untuk usaha yang dianggap kurang efisien seperti tidak relevan. Namun, pemberian bantuan semacam BLT (bantuan langsung tunai), atau bantuan yang berupa transfer lain, malah membebani kumulatif nilai tambah yang sudah tercipta (belum kerepotan dalam implementasinya). Dengan pemberian akses pada faktor produksi bagi si miskin, selain pertumbuhan ekonomi berkualitas, dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang lebih berwawasan kebangsaan. Pertumbuhan ekonomi yang "mengerti" masalah bangsa: pengangguran dan kemiskinan. Bambang Heru Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Regional, BPS
