http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/8/30/o1.htm
Membendung Langkah Avonturir Politik BANYAK wacana sudah mengemuka ketika pemerintah tengah memformat tentang undang-undang partai politik. Dua di antaranya yang paling mendapatkan respons adalah soal angka electoral threshold dan melarang tokoh politik, publik figur atau siapa pun dia yang nyata-nyata telah gagal untuk berulangkali membentuk partai baru. Sangat masuk akal kalau kedua hal ini sempat memancing pro kontra. Bagaimanapun dua opsi ini akan berarti sangat berbeda tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Soal besaran electoral threshold, tentu adalah dalam kaitan untuk lebih memunculkan parpol yang benar-benar kredibel dan mempunyai akar legitimasi kuat di akar rumput untuk bertarung lagi pada pemilu berikutnya. Bukan parpol gurem yang dikendalikan oleh politikus avonturir yang nyata-nyata tidak memberikan pelajaran berpolitik dan berdemokrasi yang sehat kepada rakyat. Di sisi lain, kita juga melihat begitu banyaknya tokoh-tokoh politik sempalan partai besar yang kemudian beramai-ramai membentuk sebuah parpol baru. Baju baru namun wajah lama. Dengan mengusung ideologi dan platform partai yang sama, mereka sebenarnya tidak banyak menawarkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi justru lebih banyak mengupas intrik serta perbedaan internal yang kemudian tanpa malu-malu disuguhkan kepada masyarakat luas. Jadi benang merahnya, kecil sekali korelasi positif antara pembentukan parpol baru dengan makin tingginya partisipasi politik masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya. Hal ini juga makin dipertanyakan apakah hal itu juga berbanding lurus dengan harapan masyarakat akan perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang. Sangatlah jamak kita lihat, persoalan-persoalan politik di negeri ini hanya dipandang sebagai soal pergulatan dalam memperebutkan serta mempertahankan kekuasaan semata. Tidak lebih. Hiruk pikuk, ingar bingar pemilihan anggota legislatif, presiden, gubernur maupun bupati seringkali lebih menonjolkan sisi politiknya saja. Kalaupun kemudian ada pemanis untuk menyenangkan hati rakyat lewat program-program populis yang disuarakan lewat berbagai panggung kampanye, itu pun semata-mata bagaimana untuk memenangkan pemilihan. Bukan memenangkan rakyat dari kekalahan posisinya di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya. Kini, masyarakat sudah makin pandai menilai, mana sebenarnya parpol yang persentasenya agak besar mengusung kepentingan konstituennya, mana yang hanya berpura-pura memihak rakyat dengan berkedok parpol. Namun di balik itu, sebenarnya ada hal yang lebih prinsip perlu segera ditangani yakni kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, kepentingan itu janganlah dijadikan main-mainan atau alat politik semata. Sebab, nasib rakyat bukan barang mainan. Bukan ditentukan oleh segelintir elite parpol yang sangat pragmatis. Jadi, upaya pembendungan para avonturir atau petualang politik dengan menerbitkan undang-undang parpol yang lebih memihak kepentingan rakyat sudah sewajarnyalah digodok. Negeri ini bukan barang mainan. Bukan pula ajang uji coba dengan eksperimen politik yang aneh-aneh. Jadi, kalau kedua wacana tersebut diadopsi atau paling tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan serta penetapan undang-undang parpol, kita pun berharap banyak ada perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan politik di negeri ini, khususnya soal etika. Pertarungan politik bukan lagi sebatas memperebutkan kekuasaan tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana mengimplementasikan kekuasaan yang dimiliki ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Memihak kepada kepentingan bersama dengan konsekuensi jelas seuai dengan peran serta porsi tanggung jawab masing-masing.
