http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/092007/18/0901.htm
Dehumanisasi Manajemen
Oleh FAISAL AFIFF
BELUM lama berselang diberitakan ada sekitar 600 orang pimpinan (CEO)
perusahaan berskala global mengikuti konferensi UN Global Compact di Geneva,
Swiss, untuk bertukar pikiran mengenai standardisasi perilaku moral dan etika
praktik manajemen korporasi.
Mereka merumuskan pijakan humanisasi organisasi bisnis yang lebih kokoh bagi
peningkatan program pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social
responsibility), sehingga praktik manajemen mereka yang lazimnya berorientasi
profit semata, semakin bergeser menjadi "memanusiakan manusia". Wujud
partisipasi konkretnya bisa mencakup upaya-upaya bersama untuk mengurangi
kesenjangan kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hak asasi
manusia, dan bahkan ikut aktif mengurangi wabah korupsi, terutama di belahan
dunia Timur yang mayoritas warga masyarakatnya masih berkubang nestapa.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa para industrialis Barat belakangan ini
semakin punya "hati" terhadap masyarakat Timur yang masih serba kekurangan.
Agaknya mereka menyadari bahwa kerakusan meraup profit di belahan Timur, lambat
laun malah ikut menabur kemiskinan dan menebar kesenjangan materi antara Timur
dan Barat, yang kemudian beresultante melahirkan perlawanan terselubung, berupa
tumbuh kembangnya aksi-aksi terorisme global menentang hagemoni ekonomi dan
bisnis Barat. Hal itu jusru kontra produktif bagi kelanggengan dan kenyamanan
usaha para industrialis Barat, karena dunia menjadi tidak aman lagi, serba
rawan akan sabotase serta terorisme yang semakin marak, kian kuat militansinya,
dan semakin rapi pengorganisasiannya.
Jika kini praktik manajemen di lahan kaum kapitalis Barat bisa sukses
berkembang tanpa limit, justru dikarenakan pelaksanaannya sangat mengedepankan
nuansa kemanusiaan. Refleksi praktik tersebut dapat terlihat antara lain dari
terpeliharanya pelayanan publik secara prima, terhormatnya hukum sebagai
panglima kebenaran, ternistanya korupsi, terjaganya kelestarian lingkungan,
terawasinya mutu produk-produk industri.
Selai itu, terlaksananya standardisasi upah pekerja yang memadai,
terlindunginya hak konsumen, terciptanya keadilan sosial, teraktualisasinya
demokrasi yang adil dan merata, terpeliharanya kesehatan masyarakat, dan
terjaganya kualitas pendidikan yang unggul. Semangat kemanusiaan atau
humanisasi di balik praktik manajemen ini secara konsisten dievaluasi,
diperbaharui, dan disempurnakan seirama perkembangan zaman. Sayangnya, hal-hal
demikian acapkali luput dari perhatian para pengkritik kapitalisme.
"Managing people"
Pada mulanya, penerapan konsepsi ilmiah mengenai praktik manajemen yang pertama
kali dirintis dan diaplikasikan di dunia bisnis Barat, seiring gelora revolusi
industri di abad ke-18, sangatlah berorientasi pada profit semata. Unsur
manusia (buruh dan karyawan) hanya diposisikan "sejajar" dengan perangkat mesin
di pabrik. Perang Dunia II yang terjadi akibat petualangan, persaingan, dan
kerakusan mengejar profit - terutama di kalangan politisi dan industrialis -
telah menyadarkan bangsa Barat akan pentingnya mengedepankan semangat
kemanusiaan di balik tirai praktik manajemen bisnis mereka. Kemudian timbul
kesadaran kolektif bahwa lunturnya kemanusiaan hanya berujung meletupkan
konflik-konflik sosial yang parah di tengah masyarakat, bahkan sanggup memicu
agresi liar peperangan yang memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berdampak menyengsarakan semua pihak, baik kaum papa maupun kaum
berpunya.
Tak heran jika seusai Perang Dunia II, para akademisi berbagai perguruan tinggi
di Barat, terutama di Eropa, mulai aktif menyosialisasikan dan mengingatkan
masyarakatnya bahwa esensi dari praktik manajemen adalah humanisasi: managing
people. Bukan lagi hanya memanage angka-angka, uang, teknologi, administrasi,
ataupun tumpukan kertas, tetapi memanage manusia yang punya eksistensi, cinta,
rasa, dan martabat diri. Pada era inilah praktik manajemen versi ideologi
kapitalisme mulai mengedepankan corak kemanusiaannya, khususnya yang diterapkan
di negeri mereka sendiri. Hasilnya memang menakjubkan. Tingkat kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat Barat pun lantas menanjak pesat, peradaban bersinar,
serta ilmu dan teknologi melejit tak alang kepalang, hingga detik ini.
Berbekal semangat humanisasi kapitalisme inilah, mengalir paradigma mengenai
orientasi praktik manajemen yang "memanusiakan manusia", di mana gaungnya pun
seringkali kita dengar di tanah air, seperti diperkenalkannya konsep manajemen
altruistik (a social behavior carried out by an individual or organization to
benefit another without anticipation of rewards from external sources), yang
belakangan popular disebut sebagai manajemen berbasis pemangku kepentingan.
Konsep inilah yang kemudian menginspirasi munculnya aktivitas CSR (corporate
social responsibility) oleh para industrialis di Indonesia.
Menurut Winwin Yadiati, CSR didefinisikan sebagai "komitmen perusahaan untuk
berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya,
komunitas lokal, dan masyarakat luas" ("PR", 2007). CSR mengilhami pula
hadirnya gagasan maupun program filantropi global - MDGs (Millennium
Development Goals) - yang diprakarsai para pelaku sektor publik, yang notabene
disponsori dunia Barat.
Target penting yang dicanangkan program MDGs adalah untuk mengurangi kemiskinan
global dengan terlebih dahulu menghilangkan permasalahan buta huruf, kemudian
menjamin kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok
dunia. Program ini bertujuan memperluas pelayanan kesehatan bagi kaum papa,
menegakkan kesetaraan gender dengan meningkatkan pemberdayaan kaum wanita,
menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menghilangkan perdagangan dan
perbudakan manusia. Kesemua sasaran tersebut, diharapkan dapat dicapai
selambat-lambatnya 2015.
Dehumanisasi
Sayangnya di era reformasi ini, tren humanisasi praktik manajemen tak lantas
diadopsi tulus hati oleh para pengambil keputusan di tanah air. Jika ada
pejabat publik ataupun pebisnis kita yang berbicara kemanusiaan, rasanya "sulit
dipercaya", sebab faktanya hanya menjadi jargon pemanis belaka: lain di mulut
lain di hati. Belum tegas terlihat motivasi kuat untuk menghadirkan semangat
humanisasi di balik tirai praktik manajemen yang dicanangkannya itu. Malah yang
kasat mata setelah 10 tahun mengarungi samudra reformasi, justru menguatnya
tren dehumanisasi praktik manajemen di bumi nusantara tercinta ini.
Fenomenanya bisa tampak pada kenaikan drastis harga bensin demi mengurangi
subsidi, tertatih-tatihnya penanganan korban Lumpur Lapindo, perubahan tarif
jalan tol demi investasi baru, pemaksaan penggunaan kompor bertabung gas
menggantikan minyak tanah, komersialisasi pendidikan demi peningkatan kualitas,
standardisasi pengupahan yang masih pas-pasan, melonjaknya penghasilan pejabat
publik tanpa diimbangi prestasi, karut-marut dan rawannya pelayanan publik,
maraknya bunuh diri tanpa ada yang mau peduli, membumbungnya harga barang
kebutuhan pokok sehari-hari, kerusakan lingkungan yang menggelindingkan bencana
alam, minimnya perlindungan terhadap TKW penghasil devisa, serta hampanya
penanganan gelombang kemiskinan maupun PHK yang kelak akan menjadi "bom waktu".
Biasanya, dalam tren dehumanisasi praktik manajemen seperti itu, orang akan
berkecenderungan menanggalkan pula etika dan moralita kerjanya. Narsisme dan
egosentrisme akan menguat. Agama pun tergadaikan sebatas formalisme ritualitas
belaka. Tujuan dari semua tingkah laku kolektif pun, akhirnya direduksi menjadi
satu kata: uang atau "profit". Sepintas, perjalanan situasi ke-Indonesia-an
saat ini boleh dibilang hampir identik dengan siklus sosial Eropa, yang pernah
mengagung-agungkan profit semenjak era revolusi industri hingga titik klimaks
saat pecahnya Perang Dunia II.
Tidak hanya itu, sejarah sebelum era itu pun senantiasa mengajarkan bahwa
ketika area humanisasi suatu bangsa mengecil sehingga lokasi dehumanisasinya
membesar, maka yang akan terjadi kemudian adalah konflik sosial berdarah,
chaos, desintegrasi, atau bahkan kepunahan. Hal ini yang patut direnungkan dan
dicermati bersama.
Walaupun hakikat reformasi adalah humanisasi di segala bidang kehidupan demi
kemerdekaan jiwa dari tirani berpuluh-puluh tahun oleh bangsa sendiri, namun
dalam kenyataannya reformasi belum juga berkesanggupan meredusir dehumanisasi
praktik manajemen warisan Orla dan Orba. Bahkan, demokrasi di era Orde
Reformasi yang kita banggakan, hanya menghasilkan antrean panjang rakyat yang
berebut sembako, atau berpanas-panas menunggu jatah minyak tanah.
Penyempitan ruang humanisasi praktik manajemen seperti itu, bisa diprediksikan
semakin memperlemah survival anak bangsa untuk bisa lolos dari krisis
multidimensi hasil warisan dosa-dosa kesejarahan masa lalu. Hal tersebut jauh
berbeda dengan masyarakat Barat, semisal Eropa, yang sukses meloloskan diri
dari jerat dehumanisasi atas dosa-dosa kolektif dari jejak kekeliruan nurani
masa lalunya. Fasilitas publik terus disempurnakan, terutama bagi para
penyandang cacat, yang merefleksikan tanda-tanda semakin humanisnya praktik
manajemen di sana. Gelimang kemakmuran tidak lantas membuat Uni Eropa takabur
menyepelekan spirit humanisasi, justru sebaliknya semakin diperkokoh memperkaya
peradaban mereka.
Dalam napak tilas pribadi, penulis bersyukur memperoleh kesempatan melakukan
observasi empiris mempelajari dinamika Uni Eropa saat ini dengan menyusuri
daratan Amsterdam-Brussels-Paris, menjelajahi kota hingga ke pelosok desa,
berjumpa para petani, pengusaha, hingga kalangan akademisi di berbagai
perguruan tinggi. Hal yang mengejutkan, umumnya orang di sana lebih antusias
membahas perkembangan di Vietnam atau Malaysia. Bila berbicara mengenai
Indonesia, mereka lebih tertarik mempertanyakan permasalahan yang tengah
dihadapi negara kita. Sungguh kontras dibandingkan dengan perjalanan yang sama
era tahun 70-an, di mana penulis seringkali kewalahan menjawab pertanyaan
tentang ketertarikan masyarakat Eropa akan eksotisme Indonesia.
Memang, Indonesia adalah negeri cantik yang tengah terbenam dalam pusaran arus
beban permasalahan makro-sosial dan mikro-ekonomi yang datang secara bersamaan.
Dalam situasi demikian tidak ada resep solusi teoritikal "mujarab" yang bisa
diterapkan. Satu-satunya jalan terang yang terbuka hanyalah dengan kesadaran
kolektif untuk menolak setiap langkah yang beraroma dehumanisasi, sekaligus
berkeberanian menghumanisasikan praktik manajemen di negeri ini. Meletakkan
kebijakan pondasi "memanusiakan manusia" di atas tirai perhitungan angka-angka
presentase profit ataupun sederetan perhitungan statistik pertumbuhan yang
kerap meninabobokkan realitas kemanusiaan di lapangan. Semoga di Bulan Suci
Ramadan yang sarat pesan empati sosial ini, nuansa kemanusiaan kita pun
perlahan-lahan beranjak mekar, meneduhkan zaman yang katanya sudah bertambah
edan.***
Penulis, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandu
