Refleksi: Terang bulan, terang di pinggir kali, airya mengalir ke laut. Aksi-aksi bau terasi. Tetapi bagaimana dengan kali Ciliwung di ujung hidung??
http://www.gatra.com/artikel.php?id=108180 Road to Bali Jangan Jadi Bulan-bulanan Kelestarian kawasan laut dan pesisir adalah bagian tak terpisahkan dari siklus karbon. Pengakuan penting ini muncul dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Corporation (APEC) di Sydney, Australia. Rupanya, dalam memandang ekosistem laut itu, terumbu karang dianggap sebagai komponen penting. "Karena itu, kami menyambut program Coral Triangle Initiative (CTI) dalam upaya perlindungan terumbu karang dan perikanan." Begitulah penggalan salah satu butir deklarasi para pemimpin negara anggota APEC, yang dikumandangkan Ahad pekan lalu. Boleh saja ada yang menganggap deklarasi ini tak banyak bedanya dengan "pernyataan rutin" yang biasa keluar setelah kumpul ramai-ramai. Tapi termaktubnya CTI dalam deklarasi APEC punya arti lain bagi perjalanan diplomasi Indonesia. Bagi Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, CTI merupakan langkah awal bagi terbentuknya arah baru pembicaraan tentang pemanasan global yang digelar UNFCCC (badan PBB tentang perubahan iklim dunia) di Bali, Desember nanti. "Kami ingin ada semacam Bali Roadmap yang bisa memberi arah pembicaraan, bahkan kerangka baru 2012 mengenai Kyoto Protocol," kata Hassan. Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang sibuk melayangkan surat kepada sejumlah pemimpin negara. "Dear John,... saya berharap dukungan Anda terhadap inisiatif Indonesia untuk suatu kerja sama multilateral yang disebut Coral Triangle Initiative," tulis Presiden SBY kepada Perdana Menteri Australia, John Howard. Kepada Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, SBY menekankan pentingnya kerja sama ini. "Mr. President, kita mesti segera meluaskan dan menyediakan kerangka kerja serta peluang bagi pendanaan usaha-usaha konservasi sumber daya alam maritim dan pesisir," tulis SBY. Ia juga mengirim surat kepada sejumlah kepala negara, seperti Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini. Tak hanya itu, "Presiden juga telah menyampaikan inisiatif Indonesia untuk membentuk Forestry Eight dalam pertemuan APEC lalu," kata juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal di Sydney, Sabtu pekan lalu. Sehari kemudian, SBY dan Howard kembali bertemu untuk menyaksikan penandatanganan kerja sama kehutanan. Selain Howard, Bush juga berjanji menganggarkan US$ 20 juta untuk program penghijauan di Indonesia. "Kalau nanti kita siapkan lokasinya, kita bisa tagih tuh dananya," ujar Hassan. Forestry Eight dan CTI merupakan usulan program pelestarian lingkungan yang sedang getol diluncurkan pemerintah. F8 merupakan usulan pembentukan wadah negara-negara yang memiliki hutan tropis terbanyak. "Sejauh ini, sudah ada delapan negara yang menyatakan ikut bergabung, yakni Brasil, Malaysia, Papua Nugini, Gabon, Kamerun, Kosta Rika, Timor Leste, dan Indonesia sendiri," kata Dino Patti Djalal. Karena itu, Forestry Eight juga disebut F8. Negara yang punya hutan hujan tropis memiliki peran penting. Soalnya, sekitar 25% emisi global dianggap berasal dari negara-negara yang memiliki hutan akibat deforestrasi, illegal logging, kebakaran hutan, dan prahara lainnya. Namun sebaliknya, negara F8 pula yang bertindak sebagai paru-paru dunia, membersihkan udara dari emisi karbon yang dikeluarkan negara-negara industri selama ini. Jika F8 banyak berurusan dengan hutan, CTI dirancang sebagai wadah negara-negara yang punya wilayah terumbu karang terkaya di dunia. Anggotanya, selain Indonesia, mencakup Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Karena itu, anggota negara CTI biasa juga disebut CT6. CTI itu sering juga disebut Amazon of The Seas, karena koralnya yang kaya bak hutan Amazon di Brasil. CTI dinilai sebagai pusat kehidupan dan keanekaragaman biota laut dunia. Menurut penelitian The Nature Conservancy (TNC), sebuah LSM lingkungan internasional, CTI menyimpan harta karun berupa 600 spesies koral dan 3.000 jenis ikan serta komunitas hutan bakau terluas di dunia. TNC memperkirakan, khusus di kawasan Filipina dan Indonesia saja, CTI mampu menyediakan keuntungan ekonomi mencapai US$ 1,6 milyar dan US$ 1,1 milyar per tahun. "Jadi, CTI ini sangat penting, merupakan ladang mata pencaharian lebih dari 120 juta orang di kawasan itu," kata Rili Djohani, Direktur Program TNC Wilayah Indonesia. Karena itu, sejauh ini, baik CTI maupun F8 mendapat sambutan lumayan hangat di luar negeri. Program CTI termaktub dan disebutkan dalam deklarasi APEC tadi, sedangkan F8 sudah melangkah pada serangkaian kesepakatan dengan diadakannya nota kesepakatan yang diteken Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, di Ruang Teale, Hotel Four Season, George St., Sydney, Ahad pekan lalu. Kerja sama kehutanan ini terkait dengan lahan gambut Kalimantan, dengan mengadakan sejumlah proyek konservasi. Proyek-proyek ini diharapkan dapat memotong hingga 700 juta ton gas emisi rumah kaca. Australia berjanji mengucurkan dana sedikitnya US$ 100 juta untuk periode hingga 30 tahun. "Baik CTI maupun F8 benar-benar sebuah terobosan baru bagi konservasi terumbu karang dengan memanfaatkan suatu momentum politik," kata Rili. Tapi, kenapa program seperti ini tak dari dulu dilakukan? Bukankah hutan dan terumbu karang sudah banyak yang menderita? "Kalau dibilang Indonesia terlambat, negara yang lain juga sama terlambatnya," kata Hassan kepada Gatra. Bagi Rili pun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. "Dukungan politis dan pendanaan dari negara CT6 sangat diperlukan untuk kawasan CTI," tutur Rili. Hanya saja, Riza Damanik, Manajer Kampanye Laut dan Pesisir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mengingatkan bahwa langkah diplomatik ini jangan melulu mengharapkan bantuan asing. Upaya konservasi tak optimal jika sejumlah penyakit lama di dalam negeri belum juga disembuhkan. "Itu seperti pembalakan liar, penangkapan ikan oleh orang asing di wilayah Indonesia, sampai soal penegakan hukum yang masih lemah," kata Riza. Lepas dari masalah itu, bagi Masnellyarti Hilman, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, memang sudah saatnya negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam bersatu. Apalagi, Indonesia baru-baru ini mendapat tudingan tak sedap: dituduh menjadi negara ketiga penghasil gas emisi terbesar di dunia. Itu gara-gara kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. "Forum-forum itu juga berfungsi memperkuat posisi runding Indonesia untuk menghadapi tudingan-tudingan itu. Jangan sampai kita jadi bulan-bulanan," katanya. Nur Hidayat, Bernadetta Febriana, Anthony, dan Mukhlison S. Widodo [Lingkungan, Gatra Nomor 45, Beredar Kamis 20 September 2007]
<<62.jpg>>
