Refleksi: Yang namanya Pemerintah berada di Jakarta, apakah mereka memperhatikan keadaan hutan dan perkembangan masyarakat daerah adalah soal di awan-awan. Sebagai contoh lihat saja di Jakarta, ibukota NKRI, bagi anak keluarga tak mampu harus bersekolah dibawah kolong jembantan yang letaknya tak jauh dari Istana Merdeka. Jadi apakah mereka mau perhatikan tentang hutan di daerah yang letaknya ratusan malah ribuan kilometer dari mereka. Para petinggi butuhkan ialah "fulus" untuk memperkaya diri mereka!
http://www.banjarmasinpost.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7169&Itemid=180 Teras Cemaskan Hutan Kalteng Rabu, 14-11-2007 | 15:00:53 PALANGKA, BPOST - Rencana pemerintah menyewakan sejumlah hutan Indonesia terkait penjualan karbon (carbon trading) dipertanyakan. Kalteng yang hutannya menjadi salah satu lokasi yang akan ditawarkan kepada negara asing dibuat cemas dengan rencana ini. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menyatakan Kalteng tidak menolak rencana tersebut. Namun dia meminta pemerintah pusat memberi penjelasan terlebih dulu sebelum menawarkan hutan Indonesia saat konferensi internasional tentang global warning di Bali 3 Desember mendatang. "Bagaimana bisa pemerintah pusat menjual atau menyewakan hutan Kalteng padahal sampai saat ini sama sekali belum disosialisasikan dengan pemerintah provinsi dan masyarakat Kalteng. Mekanismenya juga belum jelas," katanya, Selasa(13/11) malam. Jika hal itu terjadi, Teras khawatir masyarakat Kalteng akan menjadi korban karena ketidak tahuan tentang hutan mana saja yang telah disewakan. Karena nantinya masyarakat sekitar hutan sama sekali tidak boleh masuk, apalagi mencari hasil hutan seperti sekarang ini. "Padahal masih banyak warga kita yang menggantungkan hidup pada hasil hutan mulai ikan, karet, jelutung dan lainnya," katanya. Pihaknya sepakat dengan adanya karbon trading karena tujuannya untuk pelestarian hutan dan negara akan mendapatkan keuntungan finansial. Namun harus ada kejelasan lokasi, mekanisme dan sosialisasi kepada daerah sebelum rencana itu dilaksanakan. Dari sepuluh juta hektare hutan dan tiga juta hektare kawasan gambut, Kalteng memiliki sekitar 6,3 juta giga ton deposit karbon. Dari penjualan karbon nantinya, Indonesia akan memperoleh sedikitnya Rp1,8 triliun lebih pertahun. "Tapi dimana lokasi hutannya, bagaimana mekanismenya dan berapa besar hasil untuk Kalteng juga belum jelas," tambahnya. Seperti diketahui, sesuai perjanjian internasional bahwa negara yang banyak pabriknya mengeluarkan CO2 maka mereka harus membeli karbon. Caranya dengan menjaga hutan di suatu daerah agar karbon tetap lestari untuk menekan dampak pemanasan global. Sebagai kompensasi, mereka akan memberi sejumlah uang kepada negara lain yang hutan atau karbonnya telah mereka beli. Selain Kalteng, pemerintah pusat juga rencananya akan menawarkan hutan dan gambut di provinsi lain seperti Riau, Jambi, Kaltim, Kalbar, Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat. mgb -- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 83 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len
