RIAU POS
Data Kemiskinan "Tergantung Pesanan"?
15 Nopember 2007 Pukul 09:07
Pada peringatan Hari Kesehatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Namun,
pemerintah terus berusaha agar angka kemiskinan bisa dikurangi, antara lain
dengan membangun negara yang kuat, sehat, dan maju. Artinya, mari bersama-sama
perangi kemiskinan yang jumlah masih tinggi.
Menyoal masalah data kemiskinan ini, sering banyak pihak yang merasa
dirugikan. Misalnya, di saat data kemiskinan di daerah itu diumumkan -yang
dijabarkan dalam bentuk kartu miskin yang berhak mendapat Sumbangan Langsung
Tunai (SLT)-, maka orang miskin yang tak terdaftar pun akan menjerit, miskin
kok tidak sebut miskin.
Demikian juga bagi pemerintah, data kemiskinan itu ibarat dua belah mata
pisau, satu sisi data itu digunakan untuk mendapatkan bantuan APBN atau APBD
bahwa daerahnya memerlukan bantuan disebabkan banyaknya jumlah rakyat miskin
yang masih perlu dibantu. Maka jika data untuk mendapatkan dana APBN atau APBD
yang diinginkan, data terbanyak angka kemiskinan yang dilaporkan.
Namun, di sisi lain, data kemiskinan itu juga diperlukan ketika sang
pemimpin menyampaikan laporan tahunan, biasanya data yang disampaikan adalah
data minimal. Misalnya di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pidato
kenegaraan di sidang paripurna DPR menyebutkan tingkat kemiskinan berhasil
dikurangi dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16 persen. Padahal, data itu
sebelum kenaikan harga BBM, tentulah angka kemiskinan sedikit, coba disampaikan
data terakhir, maka jumlah kemiskinan itu tentunya meningkat.
Nah, di sinilah data kemiskinan itu sering menjadi ''bola liar",
bisa-bisa sang pemimpin jatuh di tengah jalan, sebab pihak DPR menyatakan mosi
tidak percaya. Sebab, data kemiskinan itu menunjukkan keberhasilan atau
kegagalan seorang bupati, gubernur dan presiden.
Masih ingat dalam pikiran kita, di akhir jabatan Gubernur Riau, H Saleh
Djasit SH, masalah data kemiskinan ini menjadi polemik. Di satu sisi, data
kemiskinan BPS Riau menyatakan angka kemiskinan menurun, tetapi di sisi lain,
data kemiskinan versi BKKBN menyatakan angka kemiskinan itu meningkat. Tetapi
kalangan politisi lawannya, lebih sering menggunakan data yang meningkat. Maka
data kemiskinan yang disampaikan BKKBN Riau itu "laris manis" dibandingkan data
kemiskinan BPS Riau saat itu.
Saleh Djasit pun dinilai tak berhasil dalam menjalankan tugasnya selama
lima tahun, sebab angka kemiskinan dinilai meningkat dan program pengentasan
kemiskinan yang digerakkan dinas teknis gagal. Dari kasus itu, tergambar bahwa
data kemiskinan itu sangat rawan dipolitisir. Kalau saja pihak eksekutif dan
legislatif itu menyadari bahwa angka itu adalah untuk mengetahui apa-apa saja
yang harus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. BPS dan BKKBN tidak salah,
sebab mereka menyampaikan data yang sebenarnya. Yang salah mereka-mereka yang
mempolitisir data itu, sementara si miskin makin miskin.
Data kemiskinan itu memang berbeda antara BPS dan BKKBN, sebab indikasi
yang digunakan berbeda. Demikian juga hasil riset Tim Indonesia Bangkit (TIB)
juga berbeda dengan BKKN dan BPS. Pokoknya, masing-masing pihak di saat
melakukan pendataan, akan terjadi selisih angka, karena perbedaan indikator
miskin yang digunakan dalam mendata orang miskin.
Angka-angka itu, idealnya bukan digunakan untuk menghantam pemerintah
yang menjabat saat itu, tetapi bagaimana memperbaiki sistem dan kebijakan yang
salah selama ini. Karena data itu menggambarkan wajah kita, yakni wajah
Indonesia atau wajah Riau yang sebenarnya.***
<<emailButton.png>>
