RIAU POS Penguatan Ekonomi Rakyat
15 Nopember 2007 Pukul 09:08 Terobosan dan program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di berbagai belahan bumi telah banyak dilakukan mulai dari yang paling populer dan berhasil sampai dengan program yang gagal karena tidak tepat sasaran, mekanisme penyaluran dan sistim penanganan yang keliru dan lain sebagainya. Mengutip pendapat Gumilar Rusliwa Sumantri, Rektor Universitas Indonesia, dia berpandangan bahwa kampanye penanganan kemiskinan yang belakangan ramai lantaran terkait dengan pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Melenium Development Goals-MDGs) pada dasarnya bertujuan positif. Namun tentu saja itu harus diikuti dengan implementasi penanganan masalah kemiskinan secara nyata. Gumilar melihat, sejauh ini implementasi penanganan kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan semangat kesetaraan sosial. Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membantu menangani kemiskinan sebagian masih seperti seorang sinterklas yang datang memberikan bantuan. Menurutnya keberpihakan kepada orang miskin seharusnya lebih bersifat pemberdayaan. Melongok berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota masih menyisakan berbagai persoalan yang harus disikapi dan dicermati secara arif. Apakah program-program tersebut bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, bukan sebaliknya menjadikan beban pembangunan yang tak habis-habisnya. Kecenderungan meningkatnya angka kemiskinan di berbagai daerah sebagai pengaruh dari krisis ekonomi, globalisasi dan persaingan yang semakin ketat harus dicarikan solusi yang tepat dan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa ini dari keterpurukan. Sungguhpun tujuan pengentasan kemiskinan mengandung nilai positif dan mulia di sisi agama, namun cara dan sistem penanganan yang keliru membuat program tersebut menjadi sia-sia. Lihat saja program pemerintah seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai program di setiap departemen, boleh dikatakan nyaris tidak terdengar lagi gelegarnya pada saat diluncurkan sebagai suatu program yang diharapkan bagi kaum lapis bawah. Ironisnya program-program tersebut tidak pernah dievaluasi berapa tingkat keberhasilannya. Kesimpulan akhir dari berbagai program tersebut selalu dinyatakan gagal dan kitapun tidak pernah tahu berapa uang yang sudah dihabiskan untuk itu, walhasil bak pepatah mengatakan "menggarami laut". Program bantuan hanya melanggengkan kemiskinan, selayaknya berfokus kepada penguatan perekonomian rakyat secara ril dan berkelanjutan. Akankah program-program tersebut berganti nama lagi? Lalu ruh dan pelaksanaannya seperti yang sudah lalu. Inilah yang perlu mendapat perhatian kita semua, apakah kita tidak mau berpikir dan belajar dari pengalaman negara lainnnya. Sebut saja Prof M Yunus yang populer dengan membangun grameen bank sehingga mengantarkannya sebagai penerima nobel, karena kita juga tahu Bangladesh sebagai negara miskin menjadikan inspirasi untuk membangun masyarakat yang kuat. Bagaimanapun negara kuat hanya bisa dibangun dengan masyarakat yang kuat, mustahil negara yang kuat dibangun dengan masyarakat yang miskin. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi masyarakat yang heterogen, hakikatnya merupakan kekuatan yang tersembunyi yang harus mampu digali dan dikembangkan. Tidak satupun manusia yang hidup di dunia ini ingin miskin, hanya saja kemiskinan yang menghampiri mereka dan sulit dilepaskan karena berbagai faktor yang melilitnya. Intinya, masyarakat miskin seharusnya dibangun dari nilai-nilai kepercayaan, kebersamaan, kesetaraan dan program yang tepat sasaran pula. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita memakmurkan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Republik Indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemakmuran tidak datang dengan tiba-tiba, sungguhpun kekayaan alam yang dilimpahkan Sang Pencipta berlimpah-ruah dengan julukan Zamrud Khatulistiwa, Gemah Ripah Loh Jinawi bukan merupakan jaminan bagi kemakmuran, semuanya bagaikan ungkapan yang hanya enak didengar. Membangun masyarakat yang kuat diawali dari membangun pola pikir (mind set) lalu diikuti dengan program-program yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, bukan dipaksakan sebagaimana proyek-proyek pemerintah selama ini, harus dilaksanakan, harus habis, sesuai tak sesuai urusannya di belakang. Inilah paradigma pengelolaan pembangunan yang sangat menyesatkan dan merupakan duri dalam daging, yang berujung dengan banyaknya penyimpangan karena kesalahan yang berawal dari penggunaan dan validitas data. Banyak orang yang mengaku miskin, hilang rasa malu yang ada mucul sifat benalu, inilah gambaran singkat segelintir masyarakat kita yang akhirnya dapat merusak program yang begitu baik dan mulia. Beberapa pemikiran tentang pengentasan masyarakat miskin dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, memberi peluang usaha yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan kata lain ada profesi yang mereka lakukan sebagai suatu pegangan hidup. Sekali lagi jangan paksakan mereka sebagai pedagang, kalau mereka sebagai petani. Ada baiknya meluruskan keinginan mereka agar mereka menjadi bertanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Kedua, membangun ruang pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat miskin, apakah harus digratiskan terlebih dahulu, membayar sesuai dengan kemampuan, anak-anaknya harus bersekolah tanpa harus ditolak karena tidak mampu membayar uang pendaftaran, seragam, buku, praktik dan uang hantu belau lainnya. Harus kita sadari bahwa kebodohan yang mereka miliki identik kemiskinan, artinya kalau tidak bersekolah sama dengan kita melanggengkan kemiskinan mereka. Ketiga, memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada mereka, gratis jawabannya. Jangan ada pembedaan pelayanan kesehatan terhadap orang miskin dengan orang kaya. Sehat adalah milik semua orang-sesuai pula tujuan pembangunan nasional kita Menuju Indonesia Sehat, tidak disebutkan tujuan itu milik orang berduit, orang miskin juga harus menikmatinya. Namun kenyataan orang miskin hanya bisa berobat sampai ke Puskesmas, ke rumah sakit dengan rujukan menggunakan Askeskin, dipastikan berada di kelas ruang terbuka yang dijejal puluhan orang. Itulah realita yang kita hadapi saat ini, selayaknya tidak ada kelas bagi orang miskin dalam pelayanan kesehatan. Hanya nurani yang kita kedepankan, jika kita ingin menjadikan manusia Indonesia yang sehat dengan mengalokasikan anggaran pembangunan kesehatan lebih besar, bukan pas-pasan atau selalu kurang. Keempat, membangun kediaman mereka menjadi rumah layak huni, enak dilihat dan nyaman dihuni dan memenuhi persyaratan kesehatan, ada jamban, ada saluran air dan sebagainya. Bahkan sudah ada program ini yang berhasil melalui membangun dengan cicilan berupa bahan bangunan, sepatutnya dipertahankan, orang miskin diajar bertanggung jawab, tidak hanya menerima tetapi juga mengembalikan. Kelima, membangun Lembaga Keuangan Mikro yang dapat mereka akses, apakah bentuknya BPR, BMT, KSP/USP, dan lainnya agar masyarakat miskin mengerti pentingnya lembaga keuangan dalam berusaha, diharapkan mereka menabung dan mampu pula meminjam kredit yang selama ini mereka hanya menerima bantuan. Apakah bantuan tersebut harus kita ulur setiap tahun, maka bangkrutlah negeri ini, padahal sering kita dengar, beri kail, bukan ikan. Jelas sudah bahwa program yang dikucurkan harus mampu menterjemahkan itu, bukan membuat program proyek orang miskin, yang tiada ujung dan pangkalnya. Orang miskin itu sebaiknya dibantu cukup sekali dalam setahun dan paling lama dua tahun. KTP-nya pun ditandai dengan kode tertentu yang masa berlakunya juga dua tahun. Kalau tidak mau berubah maka berakhirlah tugas pemerintah, si miskin akan menggantang asap selamanya karena sikap dan mental mereka yang lalai. Dengan demikian Legenda Si Miskin dan Si Bodoh yang pernah saya tulis beberapa waktu lalu, biarlah berlalu, berubah menjadi Si Mapan.*** Drs H Zulkarnain MM, dosen Fakultas Ekonomi Unri. Koordiantor Tim Teknis TKPK Kota Pekanbaru.
