Refleksi: Nasib Laks tergantung Megawati ataukah sebaliknya?

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/11/16/n3.htm


Nasib Laks Tergantung Megawati
Jakarta (Bali Post) -
Kejaksaan Agung kini menyerahkan nasib tersangka Laksamana Sukardi ke tangan 
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pemanggilan untuk memeriksa 
Megawati sebagai saksi yang meringankan, sepenuhnya tergantung hubungan dan 
komunikasi antara mantan Meneg BUMN itu dengan mantan presiden tersebut. ''Kami 
bisa saja memanggil Megawati sebagai saksi meringankan bagi tersangka Laksamana 
Sukardi. Tetapi (Megawati) bersedia hadir atau tidak, tergantung hubungan 
mereka, bukan pada kejaksaan,'' kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kamis 
(15/11) kemarin.

Menurutnya, pihaknya siap memanggil saksi yang meringankan bagi seorang 
tersangka, tetapi ada syaratnya. Di antaranya harus ada permintaan terlebih 
dahulu dari tersangka. Setelah itu barulah tim penyidik akan memanggil untuk 
meminta keterangannya. Jumlah saksi itu tergantung keinginan tersangka. Bisa 
saja lebih dari 10 saksi.

Dihubungi terpisah, mantan Ketua Pansus Penjualan Tanker Gayus Lumbuun 
mengatakan keinginan tersangka Laks untuk menyeret mantan Presiden Megawati 
sebagai saksi yang meringankan akan sia-sia. Pasalnya, Megawati tidak mungkin 
akan dipanggil kalau penegak hukumnya memahami aturan mengenai tanggung jawab 
seorang presiden. ''Saya yakin Kejaksaan Agung takkan mau memanggil Ibu Mega 
sebagai saksi,'' kata anggota F-PDI Perjuangan DPR ini. 

Diungkapkan, jika yang dipersoalkan Laks adalah PP Nomor 41 Tahun 2003 yang 
mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab dari Menkeu ke Meneg BUMN adalah 
tanggung jawab Megawati, tidak bisa diterima. Laks harus terlebih dahulu 
mengajukan uji material (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas 
UU yang terkait dengan kewenangan dan tugas dari seorang presiden.  

PP itu masuk dalam UU. Jadi, Ibu Mega tidak berkewajiban memberikan kesaksian. 
Beda dengan Inpres dan Keppres yang merupakan keputusan pribadi. Tetapi PP 41 
itu yang bertanggung jawab secara teknis adalah pelaksananya atau menteri 
terkait. ''Kalau merugikan negara, dia juga yang harus 
mempertanggungjawabkannya,'' kata pengacara senior ini.

Sementara itu, tim pembela Laksamana merencanakan mendatangkan tiga saksi ahli 
untuk meringankannya. Mereka adalah para akademisi yang akan memberikan 
penjelasan soal kriteria kerugian negara dan kriteria penyalahgunaan 
kewenangan. ''Ketiga saksi ahli itu akan diajukan setelah pemeriksaan terhadap 
Laksamana Sukardi selesai,'' kata anggota tim pengacara Laks, Alamsyah Hanafiah.

Diperiksa Lagi

Tersangka Laksamana Sukardi kembali menjalani pemeriksaan di gedung bundar 
Kejaksaan Agung. Sebelumnya, ia sempat mengajukan izin penundaan pemeriksaan, 
tetapi ditolak tim penyidik. Alasan untuk menghadiri Kongres Ikatan Alumni ITB, 
tidak bisa diterima. ''Saya minta Laks mendahulukan kewajibannya menyelesaikan 
proses hukum ini,'' kata Direktur Penyidikan Pidsus Kejaksaan Agung Muhammad 
Salim. Akhirnya, mantan Komut Pertamina itu datang memenuhi panggilan pukul 
09.45 WIB.  Ia kembali didampingi 10 pengacaranya. Dua tersangka yakni mantan 
Dirut Pertamina Arifin Nawawi dan Direktur Keuangan Pertamina Alfred H Rohimone 
juga hadir memenuhi panggilan tim penyidik. Mereka datang lebih dahulu 
ketimbang Laks. 

Menurut Salim, penyidikan ini banyak mengalami hambatan, karenanya berjalan 
sangat lamban. Tetapi makin lama pemeriksaan, diangap makin menguatkan 
pembuktian kasus ini kalau nanti diadili. ''Hingga saat ini pihaknya belum 
berencana untuk menahan para tersangka kasus tersebut. Selain ketiga tersangka 
masih bersikap kooperatif, saat ini belum juga ada permohonan penahanan dari 
tim penyidik,'' jelasnya. (kmb3)

Kirim email ke