Refleksi: Nasib Laks tergantung Megawati ataukah sebaliknya? http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/11/16/n3.htm
Nasib Laks Tergantung Megawati Jakarta (Bali Post) - Kejaksaan Agung kini menyerahkan nasib tersangka Laksamana Sukardi ke tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pemanggilan untuk memeriksa Megawati sebagai saksi yang meringankan, sepenuhnya tergantung hubungan dan komunikasi antara mantan Meneg BUMN itu dengan mantan presiden tersebut. ''Kami bisa saja memanggil Megawati sebagai saksi meringankan bagi tersangka Laksamana Sukardi. Tetapi (Megawati) bersedia hadir atau tidak, tergantung hubungan mereka, bukan pada kejaksaan,'' kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kamis (15/11) kemarin. Menurutnya, pihaknya siap memanggil saksi yang meringankan bagi seorang tersangka, tetapi ada syaratnya. Di antaranya harus ada permintaan terlebih dahulu dari tersangka. Setelah itu barulah tim penyidik akan memanggil untuk meminta keterangannya. Jumlah saksi itu tergantung keinginan tersangka. Bisa saja lebih dari 10 saksi. Dihubungi terpisah, mantan Ketua Pansus Penjualan Tanker Gayus Lumbuun mengatakan keinginan tersangka Laks untuk menyeret mantan Presiden Megawati sebagai saksi yang meringankan akan sia-sia. Pasalnya, Megawati tidak mungkin akan dipanggil kalau penegak hukumnya memahami aturan mengenai tanggung jawab seorang presiden. ''Saya yakin Kejaksaan Agung takkan mau memanggil Ibu Mega sebagai saksi,'' kata anggota F-PDI Perjuangan DPR ini. Diungkapkan, jika yang dipersoalkan Laks adalah PP Nomor 41 Tahun 2003 yang mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab dari Menkeu ke Meneg BUMN adalah tanggung jawab Megawati, tidak bisa diterima. Laks harus terlebih dahulu mengajukan uji material (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU yang terkait dengan kewenangan dan tugas dari seorang presiden. PP itu masuk dalam UU. Jadi, Ibu Mega tidak berkewajiban memberikan kesaksian. Beda dengan Inpres dan Keppres yang merupakan keputusan pribadi. Tetapi PP 41 itu yang bertanggung jawab secara teknis adalah pelaksananya atau menteri terkait. ''Kalau merugikan negara, dia juga yang harus mempertanggungjawabkannya,'' kata pengacara senior ini. Sementara itu, tim pembela Laksamana merencanakan mendatangkan tiga saksi ahli untuk meringankannya. Mereka adalah para akademisi yang akan memberikan penjelasan soal kriteria kerugian negara dan kriteria penyalahgunaan kewenangan. ''Ketiga saksi ahli itu akan diajukan setelah pemeriksaan terhadap Laksamana Sukardi selesai,'' kata anggota tim pengacara Laks, Alamsyah Hanafiah. Diperiksa Lagi Tersangka Laksamana Sukardi kembali menjalani pemeriksaan di gedung bundar Kejaksaan Agung. Sebelumnya, ia sempat mengajukan izin penundaan pemeriksaan, tetapi ditolak tim penyidik. Alasan untuk menghadiri Kongres Ikatan Alumni ITB, tidak bisa diterima. ''Saya minta Laks mendahulukan kewajibannya menyelesaikan proses hukum ini,'' kata Direktur Penyidikan Pidsus Kejaksaan Agung Muhammad Salim. Akhirnya, mantan Komut Pertamina itu datang memenuhi panggilan pukul 09.45 WIB. Ia kembali didampingi 10 pengacaranya. Dua tersangka yakni mantan Dirut Pertamina Arifin Nawawi dan Direktur Keuangan Pertamina Alfred H Rohimone juga hadir memenuhi panggilan tim penyidik. Mereka datang lebih dahulu ketimbang Laks. Menurut Salim, penyidikan ini banyak mengalami hambatan, karenanya berjalan sangat lamban. Tetapi makin lama pemeriksaan, diangap makin menguatkan pembuktian kasus ini kalau nanti diadili. ''Hingga saat ini pihaknya belum berencana untuk menahan para tersangka kasus tersebut. Selain ketiga tersangka masih bersikap kooperatif, saat ini belum juga ada permohonan penahanan dari tim penyidik,'' jelasnya. (kmb3)
