http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/11/16/b5.htm


Pemerintah Perlu Buktikan ---
Sejauh Mana Kongkalikong dalam Bisnis sudah Tamat 

PERNYATAAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa bisnis yang 
mengandalkan kongkalikong sudah tamat, sepertinya sebuah pernyataan untuk 
popularitas semata. Kongkalikong tidak akan tamat selama manusia masih 
mempunyai kepentingan. Pemerintah perlu membuktikan tamatnya sampai di mana, 
jangan sampai hanya sebatas wacana tetapi kongkalikong tetap menjamur yang 
membuat masyarakat hancur. Walaupun dermikian, tekad ini patut didukung karena 
memerlukan pikiran jernih. Yang perlu digarisbawahi oleh pemerintahan daerah 
sekarang pada saat mampu membersihkan "kutu-kutu" di dunia usaha sementara 
"kutu-kutu" di eksekutif dan legislatif masih berjalan. Demikian terungkap 
dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global FM 96,5, Kamis (15/11) 
kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya.

------------------------

Sudira di Gianyar berpendapat bahwa mengatakan bahwa bisnis kongkalikong sudah 
tamat bukan atas nama SBY pribadi tapi atas nama Presiden Republik Indonesia, 
hal ini perlu dipertanyakan. Apakah bisnis berdasarkan kongkalikong di kalangan 
eksekutif, kepresidenan, kementerian, propinsi, kabupaten/kota sudah tamat atau 
tidak? Ini menjadi pertanyaan besar.

Menurut Gede Biasa di Denpasar, belum tamat dan masih jauh kapan tamatnya, 
belum bisa diprediksi dari sekarang karena situasi sudah jelas, bagaimana bisa 
tamat karena naik kelas saja belum. Ini berkaitan erat dengan situasi dan 
kondisi di mana segala bisnis yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan 
memang sangat sulit lepas dari kongkalikong. Kecuali bisnis tersebut dijalankan 
betul-betul berangkat dari nol maka akan lepas dari kongkalikong. Kalau kita 
berbicara bisnis yang sehat maka kongkalikong ini negatif. 

Nyoman Ledang Asmara di Denpasar mengatakan, tidak seluruhnya sudah tamat 
karena sebagai konsekuensi dari budaya kolusi yang sudah sedikit membudaya 
hanya memang kelihatan secara berangsur-angsur ada perubahan ke arah 
transparansi, accountable, dan perubahan ke arah yang lebih terbuka. Di 
mana-mana sudah ada kontrol sosial yang lebih tajam di dalam rangka mengontrol 
dunia usaha itu agar tidak ada kolusi dengan kekuasaan. Tetapi di sana-sini 
masih ada sistem bawah meja yang dilakukan oknum-oknum kekuasaan tertentu 
dengan pengusaha-pengusaha tertentu.

Guatama di Tampaksiring menilai dengan apa yang dikatakan Presiden Yudhoyono 
berarti ada pengakuan bahwa selama ini kongkalikong terjadi. Kongkalikong tidak 
akan tamat selama manusia masih mempunyai kepentingan. Karenanya dimohon kepada 
pemerintah agar membuktikan tamatnya sampai di mana, jangan sampai hanya 
sebatas wacana tetapi kongkalikong tetap menjamur yang membuat masyarakat 
hancur.

Gusar di Denpasar berpendapat bahwa itu hanya suatu harapan untuk menyenangkan 
hati rakyat karena masih model bisnis, baru mengajukan tender sudah 15%, 
setelah mendapat proyek kena persenan lagi, paling-paling 45% jatuh akhirnya 
setelah jalan pemborong kocar-kacir maka pemeriksalah yang berperan. Jadi apa 
yang dikatakan Presiden hanya isapan jempol. Janganlah hal tersebut diharap 
terjadi karena kalau berharap maka bikin sakit hati.

Dewa Winaya di Tabanan berkeyakinan kalau Kepala Negara bertekad untuk 
mengakhiri kongkalikong di antara para pebisnis tersebut diyakini bisa.

Kadek Mako di Denpasar bersyukur ini pernyataan dari seorang Presiden yang 
melihat pembantu-pembantunya bergerak sigap. Tapi yang perlu, jangan sampai 
kasus yang terungkap tebang pilih. Kalau memang Presiden menginginkan negara 
atau dunia usaha di Indonesia berjalan sehat memang harus dilakukan upaya-upaya 
yang paling maksimal yakni pada lingkaran keluarganya sendiri agar jangan 
sampai terjadi kongkalikong. Ini patut didukung karena memerlukan pikiran 
jernih. Yang perlu digarisbawahi oleh pemerintahan daerah sekarang pada saat 
mampu membersihkan "kutu-kutu" di dunia usaha sementara "kutu-kutu" di 
eksekutif dan legislatif masih berjalan.

Putu Antara di Jimbaran merasa pesimis ini tercapai walaupun ini dikumandangkan 
Presiden sekalipun. Karena dapat dilihat korupsi, kolusi, nepotisme masih 
tumbuh subur di negeri kita sebelum ada keinginan dan niat dari semua aparat, 
baik bawah sampai level presiden sekalipun.

Wirama di Jimbaran melihat kalau bisnis tidak ada kesepakatan maka tidak 
mungkin bisnis akan terealisasi. Ironis sekali seorang kepala negara 
menyampaikan pernyataan seperti itu. Pernyataan Presiden tersebut hanya untuk 
popularitas saja. Sekarang menteri-menteri sudah menguasai bisnis di semua lini 
di seluruh Indonesia, sehingga kongkalikong sudah cukup. * panca

Kirim email ke